JejakParlemen

Kategori Berita

(Tempo.co) Kasus Patrialis Akbar, KPPU: UU Peternakan Sarat Kepentingan

TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf menilai uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sarat dengan kepentingan. Pasalnya, ada pelaku usaha yang sudah nyaman dengan kebijakan impor daging berdasarkan country base. ”Ini (UU Peternakan) diprotes pelaku usaha,” kata Syarkawi di Kantor KPPU, Jakarta, Jumat, 27 Januari.

(Rakyat Merdeka) DPR BOLEH INTERVENSI KASUS HUKUM

OLEH: DJOKO EDHI S ABDURRAHMAN POLEMIK terjadi di Senayan ketika bergulir wacana pembentukan Pansus Hak Angket Kasus Makar. Di satu pihak berpendapat, sebagaimana pendapat umum, kasus hukum tidak dapat diintervensi oleh siapapun ketika sudah ditangani oleh penyidik.Pelawannya berpendapat, Pansus boleh saja dibentuk untuk menyelidiki kasus hukum apabila diperlukan sebagai pengawasan legislatif, yai.

(Tempo.co) Kasus E-KTP, Kenapa Peran Setya Novanto Dianggap Penting?

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto diduga memiliki peran penting dalam kasus dugaan korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP. Pekan lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Setya.Walau tak menyebut nama Setya, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan pihaknya mengendus dugaan duit proyek e-KTP mengalir ke sejumlah anggota Dewan. “Saya pribadi mel.

(TribunNews) KPK Periksa Agun Gunandjar Teguh Juwarno, dan Taufiq Effendi Terkait Korupsi KTP Elektronik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Anggota Komisi I DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa. Agun Gunandjar diperiksa terkait kasus korupsi pengadaan KTP elektronik atau e-KTP tahun anggaran 2011-2012. Agun Gunandjar akan dimintai keterangannya untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka Sugiharto. Sugiharto diketahui sebagai Direktur Pengelola Informasi Administ.

(Media Indonesia) Rp2,7 M buat Kader Demokrat

MANTAN anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat I Putu Sudiartana dijerat dakwaan berlapis. Selain didakwa menerima suap Rp500 juta, Putu disebut menerima gratifikasi senilai total Rp2,7 miliar dari berbagai pihak dalam dakwaan kedua. Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Herry Ratna Putra mengatakan mantan Wakil Bendahara Umum Partai Demokrat tersebut telah menerima gratifikasi dalam.

(JawaPos) ICW Berikan Rapor Merah Buat Jaksa Agung, Ini Datanya..

JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) memberikan rapor merah atas dua tahun kinerja Jaksa Agung M. Prasetyo. Salah satu yang terburuk menjadi sorotan ICW adalah kinerja pemberantasan korupsi Kejaksaan Agung (Kejagung) yang dicap sering diwarnai intervensi. Dalam catatan ICW, sepanjang Prasetyo memimpin, kejagung hanya menangani 24 kasus korupsi dengan jumlah tersangka 79 orang. Dari 24 kasus.

(Tempo.co) Majelis Kehormatan BPK Dianggap Lindungi Harry Azhar

TEMPO.CO, Jakarta - Kelompok masyarakat yang melaporkan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis kepada Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE) BPK, Koalisi Selamatkan BPK, mengkritik keputusan MKKE yang hanya memberi sanksi berupa teguran tertulis. Menurut Koalisi, sanksi yang dijatuhkan MKKE kepada Harry sangat minimalis."Sanksi itu terkesan melindungi Harry Azhar Azis sebagai anggo.

(DetikNews) Polisi: Sebar Berita Hoax Bisa Dipidana UU ITE

Jakarta - Polda Metro Jaya mengingatkan masyarakat untuk tidak menyebar berita bohong (hoax) seputar Pilkada DKI Jakarta. Pelaku yang menyebar berita bohong dapat dikenakan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)."Kalau ada pidananya ya tentu akan kita tindak, kan ada UU ITE yang mengatur," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Awi Setiyono kepada wartawan di Mapolda Metr.

(Netral News) Presiden: 35.000 MW Belum Memuaskan, 34 Proyek Mangkrak Akan Di-KPK-kan

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Presiden Jokowi dalam rapat terbatas Selasa (1/9/2016) mengatakan perkembangan pembangunan proyek listrik 35.000 MW yang belum mencapai target itu. Karena itu Presiden Jokowi meminta kepada pihak terkait untuk bekerja lebih keras lagi agar dapat mencapai target. Menurut Presiden, data per tanggal 24 Oktober 2016 menyebutkan bahwa realisasi pembangkit COD program 35 ribu M.

(DetikNews) Begini Modus Penipuan Rp 96 M oleh Anggota DPR Indra Simatupang

Jakarta - Polda Metro Jaya menetapkan anggota Komisi IX DPR Indra P Simatupang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan investasi minyak sawit senilai Rp 96 miliar. Diduga, bisnis tersebut fiktif belaka."Modus operandi tersangka Indra P Simatupang ini mengajak korban Louis dan Yacub untuk bisnis jual beli kernel dan CPO, diduga semua bisnis tersebut adalah fiktif dan tidak pernah ada,".

(Tempo.co) Soal SP3, Komisi Hukum DPR Bakal Konfrontasi 3 Kapolda Riau

TEMPO.CO, Jakarta - Panitia Kerja Kebakaran Hutan dan Lahan Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat akan memanggil Kepala Kepolisian Daerah Riau dan dua mantan Kapolda Riau. Pemanggilan itu terkait dengan terbitnya surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terhadap 15 perusahaan yang diduga membakar lahan.Anggota Panja, Arsul Sani, mengatakan pemanggilan itu untuk mengklarifikasi keterangan berbeda.

(Tempo.co) Suap Infrastruktur, Politikus Golkar Dituntut 9 Tahun Bui

TEMPO.CO, Jakarta - Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi meminta hakim menghukum bekas anggota Komisi Infrastruktur Dewan Perwakilan Rakyat Budi Supriyanto sembilan tahun penjara dan denda Rp 300 juta. Jaksa menganggap politikus Golkar itu terbukti menerima suap Sin$ 305 ribu atau Rp 2,8 miliar untuk menyalurkan aspirasinya dalam pembahasan pembangunan infrastruktur di Balai Pelaksana .

(Tempo.co) Propam Tangkap 85 Polisi Pungli, Polda Metro Terbanyak

TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 85 polisi diperiksa oleh Bidang Profesi dan Pengamanan Polri karena kedapatan melakukan pungutan liar (pungli). Kepala Bagian Penerangan Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia Komisaris Besar Martinus Sitompul mengatakan mereka terancam hukuman internal, juga pidana."Kalau di Polri ada dua yang secara internal berlaku yaitu peraturan disiplin dan peraturan kode .

(DetikNews) Bertemu Putu Sebelum APBN-P 2016 Disahkan, Anggota Banggar: Balikin Jam Palsu

Jakarta - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Wihadi Wiyanto, mengaku bertemu dengan I Putu Sudiartana. Pertemuan itu dilakukan sebelum APBN-P 2016 disahkan."Saya ketemu Putu tanggal 27 (Juni) malam. Itu pada sela-sela rapat Banggar diskors karena menunggu putusan tax amnesty. Ini APBN alot karena tax amnesty belum diketok, itu saja," kata Wihadi saat bersaksi di Pengadilan Negeri Tin.

(Tempo.co) ICW Sarankan Ubah Aturan Justice Collaborator

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Corruption Watch berharap pemerintah memperbaiki peraturan tentang mekanisme pengajuan status justice collaborator (JC) kepada tersangka tindak pidana. Permintaan ini menyusul adanya pernyataan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly soal banyaknya pengajuan justice collaborator yang menjadi modus pungutan liar.Peneliti hukum dari ICW, Lalola Easter, mengatakan banyaknya .

(Tempo.co) Ombudsman: Pungli Tertinggi di Kepolisian dan Pemda

TEMPO.CO, Jakarta - Praktek suap dan pungutan liar (pungli) mendominasi layanan publik di institusi lembaga hukum, pemerintah daerah, dan sektor pendidikan dalam laporan pengaduan di Ombudsman Republik Indonesia sepanjang 2016 ini. Komisioner Ombusdman RI Alamsyah Saragih mengatakan berdasarkan data dari laporan yang diterima Ombudsman sektor penegakan hukum kepolisian paling tinggi terindikasi pe.

(RiauOne.com) Ketua BPK Harry Azhar Azis Terbukti Langgar Kode Etik Terkait Panama Papers

JAKARTA – Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memutuskan jika Ketua BPK, Harry Azhar Azis terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Pelanggaran kode etik itu terkait dengan ketersangkutan nama Ketua BPK dalam skandal Panama Papers. Harry Azhar Aziz pun dijatuhi sanksi peringatan tertulis. “Peringatan tertulis, menurut kode etik begitu,” kata anggota MKKE, Prof .

(Tempo.co) Ombudsman Temukan Banyak Masalah dalam Proyek E-KTP

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Ombudsman, Ahmad Suaedy, menilai penyelenggaraan pelayanan publik soal pembuatan elektronik kartu tanda penduduk (e-KTP) oleh Kementerian Dalam Negeri berlangsung lambat dan banyak persoalan. Pihaknya menemukan banyak kekacauan di berbagai daerah. “Kami pantau hingga kecamatan,” ucapnya di kantornya, Senin, 10 Oktober 2016. Ahmad mengatakan salah satu persoalan yang mun.

(Tempo.co) Terseret Dugaan Korupsi E-KTP, Ini Reaksi Setya Novanto

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi mempercepat pengusutan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik alias e-KTP. Kasus yang disidik KPK sejak April 2014 itu, menurut Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, dianggap sudah hampir rampung lantaran telah ada angka kerugian keuangan negara dari Badan Pengawasan Keuangan, yaitu lebih dari Rp 2 triliun. “Penyelesaiannya.

(DetikNews) Kemendagri Berhentikan Pejabatnya yang jadi tersangka di Kasus e-KTP

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan sejumlah pejabat eselon I Kementerian Dalam Negeri sebagai tersangka dalam kasus pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pihaknya tak akan mengintervensi KPK dalam mengusut kasus ini. Terkait sejumlah pejabat eselon I yang sudah dijadikan tersangka, Tjahjo memastikan pihaknya akan membebastug.

(DetikNews) Ahli: Banyaknya Jenis Remisi Merusak Rasa Keadilan Publik

Jakarta - Terpidana korupsi jaksa Urip Tri Gunawan dihukum 20 tahun penjara. Apabila mengikuti rezim remisi saat ini, maka ia bisa bebas saat baru menjalani masa pemidanaan 8 tahun di penjara. Adilkah?Banyaknya remisi yang didapat itu berdasarkan Keputusan Presiden No 174 Tahun 1999 tentang Remisi. Di Keppres itu, seorang nara pidana dalam satu tahun bisa mendapatkan banyak jenis remisi, seperti r.

(DetikNews) KPK Minta Mendagri Dorong Kepala Daerah Segera Setor Dokumen Perizinan Tambang

Jakarta - Koordinator Sumber Daya Alam Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK Dian Patria mengatakan masih banyak daerah yang belum melaporkan personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) Izin Usaha Pertambangan (IUP). Dia mengatakan ada beberapa alasan para kepala daerah belum menyerahkan dokumen tersebut ke tingkat pusat."Ini ada beberapa poin, ada yang sudah menyerahka.

(Media Indonesia) Revisi UU ITE Ancaman Kebebasan Berekspresi

SETELAH melewati dua kali rapat kerja dan lima kali rapat di panitia kerja (panja) Komisi I DPR yang tertutup, substansi rancangan Undang-Undang Revisi UU Nomor 11/2009 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik akhirnya disepakati. Dalam revisi itu terdapat beberapa poin perubahan yang nantinya akan dibawa pada rapat Komisi I untuk finalisasi jelang paripurna DPR. Namun, poin-poin yang disepakati.

(Tempo.co) Tanggulangi Terorisme, Wiranto: Perbaiki Sistem LP

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyorot lembaga pemasyarakatan sebagai salah satu lahan tempat berkembangnya paham radikal yang kemudian memicu terorisme. Wiranto menegaskan pentingnya pemantauan terhadap para narapidana."Perlu ada pembaruan di dalam lembaga pemasyarakatan, sehingga napi tak hanya direhabilitasi, tapi juga (diawasi) jangan sampai t.

(Tempo.co) KPK Tolak Penghapusan Justice Collaborator

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menolak rencana penghapusan justice collaborator pada revisi PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan adanyajustice collaborator bisa digunakan untuk membuat efek jera."Saran dari KPK tidak setuju dicabut. Alasannya agar membuat efek jera," k.

(Tempo.co) Riset ICW: Hukuman buat Koruptor Makin Ringan

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Corruption Watch menilai vonis hakim semakin menguntungkan pelaku korupsi. Hal itu terlihat dari hasil kajian dan pemantauan yang dilakukan ICW sepanjang Januari-Juni 2016.Anggota Divisi Hukum dan Monitoring ICW, Aradila Caesar, mengatakan sebagian besar koruptor hanya mendapatkan hukuman rata-rata 2 tahun 1 bulan penjara. "Ada kecenderungan hakim hanya memilih hu.

(DetikNews) Putu Sudiartana Ditangkap KPK, SBY Kumpulkan Petinggi PD di Cikeas

Jakarta - Anggota Komisi III DPR I Putu Sudiartana dari Fraksi Partai Demokrat (PD) ditangkap KPK. Ketua Umum PD Susilo Bambang Yudhoyono langsung mengumpulkan pimpinan partai untuk membahas hal tersebut."Kami dapat info itu juga dari media. Kita juga belum dapat info dari KPK sendiri apa dasarnya dan kasusnya seperti apa. Tapi garis kebijakan sama persis seperti yang disampaikan ketum, bahwa .

(Tempo.co) Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada

TEMPO.CO, Jakarta - Biaya yang dikeluarkan setiap calon kepala daerah ternyata sangat jauh dari kekayaan yang dimilikinya. Ini merupakan temuan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penelitiannya. "Ada calon kepala daerah yang hartanya nol, bahkan 18 calon hartanya minus tapi maju dalam pemilihan kepada daerah," kata Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan ketika memaparkan studinya k.

(Beritagar.Id) Alasan Jokowi memilih Tito Karnavian jadi calon tunggal Kapolri

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajukan nama Kepala Badan Nasional Pemberantasan Terorisme (BNPT) Komjen Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kapolri. Juru Bicara Presiden Johan Budi mengatakan, Presiden sudah mendengar masukan dari semua pihak seperti Kompolnas, Polri dan publik sebelum memutuskan nama Tito Karnavian. Menurut Johan, nama Tito diajukan oleh Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) .

(Tempo.co) KPK Hentikan Selidiki RS Sumber Waras, DPR Tanyakan Data BPK

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengatakan penyelidikan perkara dugaan korupsi Rumah Sakit Sumber Waras akan dihentikan. Sebab, KPK menilai tidak ada temuan tindak pidana korupsi dalam perkara itu. "Kami sudah undang ahli dari Universitas Gadjah Mada dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (Mappi). Mereka tidak menemukan perbuatan melawan hukum,&.

(Tempo.co) Suap PUPR, KPK Periksa Tujuh Anggota DPR

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi kembali mendalami kasus korupsi proyek pembangunan infrastruktur jalan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun anggaran 2016. Hari ini, KPK memeriksa tujuh anggota Dewan Perwakilan Rakyat.Mereka adalah dua orang dari Fraksi Partai Amanat Nasional, yaitu A. Bakri H.M. dan Andi Taufan Tiro. Dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa s.

(DetikNews) Kasus Suap Proyek di Kemen PUPR, KPK Periksa Anggota DPR Michael Wattimena

Jakarta - Penyidik KPK terus mengusut kasus dugaan suap terkait pengajuan proyek ijon infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Kali ini Wakil Ketua Komisi V DPR Michael Wattimena kembali diperiksa menjadi saksi.Wattimena telah tiba di KPK sekitar pukul 08.15 WIB, Selasa (14/6/2016). Wattimena kemudian melapor ke resepsionis. Tak lama kemudian, pria yang memakai baju.

(DetikNews) KPK Akan Memeriksa Semua Anggota Komisi V DPR yang Dicurigai Terlibat

Jakarta - Satu persatu Anggota Komisi V DPR RI diperiksa penyidik KPK terkait dugaan suap proyek dana aspirasi di Kementerian PUPR. Tiga Anggota Komisi V saat ini telah berstatus tersangka.KPK akan memeriksa semua pihak yang diduga tahu dan dicurigai terlibat dalam dugaan suap ini. Tak terkecuali para anggota dewan di Senayan."KPK akan memeriksa yang dianggap mengetahui dan yang dicurigai terl.

(Tempo.co) MA Akui Kecolongan, Sistem Pengawasan Hakim akan Dievaluasi

TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Agung mengakui kecolongan dalam kasus dugaan suap yang melibatkan Ketua Pengadilan Negeri Kapahiang, Janner Purba. Juru bicara MA Suhadi mengatakan MA harus mengevaluasi kembali sistem pembinaan dan pengawasan hakim."Memang kecolongan lagi, sehingga MA harus mengevaluasi sistem pembinaan dan pengawasan yang selama ini berlaku," kata Suhadi dalam jumpa wartawan,.

(DetikNews) MA Sangat Terpuruk, Presiden Diminta Keluarkan Perppu Tumpas Mafia Peradilan

Jakarta - Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali mengakui lembaganya sangat terpuruk beberapa bulan terakhir akibat bawahannya terlibat kasus korupsi. Kondisi akut ini sangat mangkhawatirkan sehingga Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta turun tangan.Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD pekan lalu menyerukan perlu dibuatnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk menyel.

(Tempo.co) DPR Ternyata Belum Pernah Bahas Ekstradisi dengan Singapura

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Meutya Hafid mengatakan DPR belum pernah sekali pun membahas ratifikasi perjanjian ekstradisi dengan Singapura. "Setahu saya, tidak pernah ada pembahasannya. Mungkin Kementerian Luar Negeri Singapura perlu cek ulang data mereka juga," ujar Meutya kepada Tempo via pesan elektronik, Minggu, 24 April 2016. Beberapa jam yang lalu.

(RimaNews.com) Tenaga Ahli Fraksi PAN Akui Bagikan Uang Suap ke Anggota DPR

Rimanews - Jailani yang merupakan tenaga ahli anggota DPR Komisi V dari fraksi PAN Yasti Soepredjo Mokoagow mengaku memberikan uang total Rp8 miliar kepada Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PAN Komisi V Andi Taufan Tiro dan Kapoksi PKB Komisi V Musa Zainuddin yang berasal dari pengusaha. "Sekitar bulan November saya dihubungi Pak Abdul via BBM yang mengatakan ada pekerjaan 3 paket senilai Rp150 .

(RimaNews.com) Politikus PKS Yudi Widiana Terima Uang Pelicin Rp2,5 Miliar dari Aseng

Rimanews - Pemilik PT Cahaya Mas Perkasa So Kok Seng alias Aseng mengaku memberikan Rp2,5 miliar kepada Wakil Ketua Komisi V dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera Yudi Widiana Adia terkait proyek dari dana aspirasi di Maluku dan Maluku Utara. "Saya berikan Rp2,5 miliar sekitar Desember 2015 melalui Kurniawan, saya minta untuk pekerjaan di Maluku," kata Aseng dalam sidang saat menjadi saksi.

(Inilah.com) Yohana Minta Pelaku Eksploitasi Anak Dihukum

INILAHCOM, Jakarta - Pasca Polres Metro Jakarta Selatan membongkar kasus eksploitasi anak yang terjadi di wilayah hukumnya. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise meminta polisi menjerat para pelaku dengan hukuman berat. "Dieksploitasi oleh orang tua sanksi 20 tahun penjara kalau orang lain mengeksploitasi anak dihukum 15 tahun penjara," tegas Yohana dis.

(Tempo.co) Pakai Baju Tahanan, Budi Supriyanto Bungkam Saat Ditanya Wartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi V Fraksi Golkar, Budi Supriyanto, yang juga tersangka penerima suap proyek pembangunan jalan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, diperiksa selama 4 jam oleh penyidik KPK sebagai tersangka pada Selasa, 15 Maret 2016. Berdasarkan pantauan Tempo, dia keluar dari gedung KPK, Jakarta, dengan mengenakan baju tahanan KPK berwarna oranye dengan muka sedikit .

(Tribun News) KPK: Anggota DPR Tidak Lapor LHKPN Timbulkan Kecurigaan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengimbau anggota DPR segera menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) ke KPK. Menurut Saut, apabila ada anggota DPR yang belum melaporkan harta kekayaannya ke KPK akan menimbulkan keraguan terhadap legislator itu. "‎Dari sekarang tidak dilaporkan ada anggapan kecurigaan. Kalau dia lapork.

(Tempo.co) Tentang Keras RUU Tax Amnesty, FITRA: Manjakan Mafia Pajak

TEMPO.CO, Jakarta -Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menentang keras rancangan undang undang (RUU) pengampunan pajak (Tax Amnesty) karena tidak adil dan memanjakan mafia pajak. "Jika RUU Pengampunan Pajak disahkan maka pemerintah sama saja memberikan karpet merah pada pengemplang pajak, " ujar Sekertaris Jenderal FITRA Yenny Sucipto di Seknas FITRA di Mampang Prapatan, Ja.

(Rimanews) Gubernur Papua Ancam Jokowi Kembalikan Dana Otsus

Rimanews - Gubernur Papua Lukas Enembe mengancam presiden Joko Widodo. Dia akan mengembalikan dana otonomi khusus (otsus) ke pemerintah pusat. Alasannya, kata dia, pemerintah pusat tidak adil. "Tingkat kesulitan di Papua sangatlah tinggi, namun mengapa dua provinsi yaitu Papua dan Papua Barat hanya mendapat Rp7 triliun per tahun, tetapi Aceh mendapat jumlah yang sama per tahunnya," kata Lu.

(MetrotvNews) Fitra Tuding Ada Barter dalam Revisi UU KPK

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) curiga ada kesepakatan kepentingan pihak tertentu dalam Revisi Undang Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Rancangan Undang Undang (RUU) Tax Amnesty (Pengampunan Pajak). Sekjen Fitra Yenni Sucipto mengatakan, Pemerintah membawa kepentingan dalam revisi UU KPK dan DPR membawa kepentingan RUU Tax Amnesty. Dia menjelaskan, dalam revisi.

(DetikNews) Diminta Data Penanganan Perkara Korupsi Terbuka, Polri Minta Waktu

Jakarta - Kepolisian RI menjadi termohon dalam sidang sengketa informasi penanganan perkara korupsi dengan Indonesia Corruption Watch (ICW) di Komisi Informasi Pusat (KIP). Sidang berlangsung di Graha PPI di Jakarta Pusat.Sidang sengketa informasi ini dihadiri oleh perwakilan ICW dari divisi investigasi. Sedangkan dari Polri diwakili oleh divisi Humas bidang PID (Pusat Informasi dan Dokumentasi).&.

(Warta Ekonomi) "Zaman SBY PDI-P Kritik Revisi UU KPK, Sekarang Kok Dukung?"

WE Online, Jakarta - Perwakilan masyarakat sipil menyatakan diri menolak revisi terhadap UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hari ini sejumlah lembaga masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Antikorupsi (KA) menyambangi Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (9/2/2016). Kehadiran mereka diterima langsung oleh Ketua Baleg DPR Supratman Andi Atgas. Kedatangan mereka .

(Tribun News) Ikrar Nusa: DPR Harus Bisa Tunjukkan Pasal Menguatkan KPK

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Peneliti LIPI, Ikrar Nusa Baktimengimbau kepada DPR RI untuk dapat membuktikan poin yang menguatkan KPK dalam draf revisi UU KPK. Menurutnya, selama ini yang berkembang di masyarakat hanya poin yang melemahkan KPK. "DPR harus buktikan pasal yang menguatkan KPK. Jangan sampai hanya bilang akan menguatkan KPK, tapi tidak bisa menunjukkan pasal yang dapat menguatkan,.

(Kompas.com) Meski "Panen" Penolakan, PDI-P Tak Akan Ubah Draf RUU KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - PDI-P menegaskan tidak akan mengubah draf revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi meski usulan pada draf tersebut "panen" penolakan. PDI-P sebagai motor pengusul revisi UU KPK merasa draf yang ada saat ini sudah cukup baik. "Mau diubah ke mana lagi?" kata salah satu perwakilan pengusul revisi UU KPK dari PDI-P, Ichsan Soel.

(Kompas.com) Tanpa Naskah Akademik, Revisi UU KPK Cacat Hukum

JAKARTA, KOMPAS.com - Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, setiap rancangan maupun revisi UU harus disertai dengan naskah akademik. Oleh karena itu, adalah sebuah keanehan apabila poin-poin usulan perubahan UU KPK muncul terlebih dulu sebelum ada naskah akademik.Pendapat ini diutarakan oleh pengamat dari Pusat Studi Hukum dan kebijakan, Miko Ginting, .

(Kompas.com) Kejati: Kasus Abraham Masih Dipelajari, Ini Kan Kasus Kecil

MAKASSAR, KOMPAS.com — Kasus mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad belum juga disidangkan meski berkas perkaranya telah dilimpahkan dari Polda Sulselbar ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar pada 22 September 2015 lalu.Saat dikonfirmasi, Rabu (20/1/2016), Kepala Kejari Makassar Deddy Suwardi Surachman meminta media untuk menanyakan perkara itu ke Asisten Pidana Umum (Aspidu.

Capim KPK - Fit and Proper Test Komisi 3 terhadap Capim KPK atas nama Agus Raharjo

Pada 16 Desember 2015, Komisi 3 mengadakan Fit and Proper Test calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas nama Agus Raharjo. Fit and Proper Test dipimpin Wakil Ketua Komisi 3, Mulfachri Harahap dari Sumut 1. Mulfachri langsung mempersilakan calon pimpinan KPK untuk memaparkan makalah. Pemaparan Mitra Calon Pimpinan KPK, Agus Raharjo: Berusia 59 tahun dan memiliki banyak pengalaman dal.

(SindoNews.com) Johan Budi Tak Terpilih, Buya Syafii Sebut DPR Keterlaluan

JAKARTA - Mantan Ketua PP Muhammadiyah Buya Syafii Maarif meminta semua pihak menghormati langkah mantan Plt Wakil Ketua KPK Johan Budi SP yang ingin mundur dari aktivitasnya di KPK.Buya Syafii mengatakan, rencana Johan Budi tersebut tak perlu dipersoalkan. Sebab, Johan juga sudah banyak mengabdikan hidupnya di lembaga pemberantasan korupsi itu."Enggak usah ditanggapi lagi, sudah mundur, mundu.

(Liputan6.com) ICW Minta Setya Novanto Mundur sebagai Anggota DPR

Liputan6.com, Jakarta - Desakan kepada Setya Novanto untuk mundur dari kursi legislator. Kali ini, desakan dilontarkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW).Koordinator Divisi Peneliti Bidang Korupsi Politik ICW, Donal Fariz‎ meminta mantan Ketua DPR Setya Novanto segera mundur dari jabatannya sebagai anggota dewan.Sebab, Setya dinilai telah 2 kali melakukan pelanggaran etik. Dugaan pelanggaran it.

(Suara.com) Hari Ini, Komisi III Pilih Lima Pimpinan Baru KPK

Sebanyak 10 calon pimpinan KPK sudah menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR pada Senin hingga Rabu. Suara.com - Hari ini, Kamis (17/12/2015), Komisi III DPR akan memilih lima dari sepuluh calon pimpinan KPK yang telah menjalani uji kepatutan dan kelayakan."Pemilihan pimpinan KPK akan dilalukan secara musyawarah mufakat dalam rapat pleno komisi," kata Wakil Ketua Komisi III.

Revisi KUHP dan Kinerja KPK - Rapat Dengar Pendapat Komisi III dengan Pimpinan KPK

Komisi 3 mengadakan Rapat Dengar Pendapat pada 19 November 2015 dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Taufiequrachman Ruki membahas masukan dari KPK mengenai revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Rapat dipimpin oleh ketua komisi 3, Azis Syamsuddin dari Lampung 2. Rapat diagendakan hingga pukul 17:30 WIB dengan kesimpulan. Selanjutnya Azis meminta kesediaan bagian hukum KPK .

(DetikNews) Minta Masukan Soal Capim KPK, Komisi III DPR Kok Undang OC Kaligis?

Jakarta - Komisi III belum mengambil keputusan terkait uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan KPK hingga saat ini. Sebelum rapat pleno, Komisi III menerima masukan dari perwakilan masyarakat yang ternyata 'barisan sakit hati' kepada KPK dan pansel capim KPK. Perwakilan masyarakat yang diundang oleh Komisi III adalah DPP Laskar Anti Korupsi Pejuang '45, Kantor Advokat OC Kaligis, Le.

(DetikNews) Akhirnya Komisi III Sepakat Gelar Fit and Proper Test 8 Capim KPK

Jakarta - Setelah beberapa kali perdebatan, Komisi III DPR akhirnya sepakat memproses 8 nama calon pimpinan KPK hasil dari panitia seleksi yang dibentuk Presiden Jokowi. Delapan nama capim itu akan dilanjutkan ke tahap fit and proper test."Sudah diputuskan dalam rapat, pleno fit and proper test capim KPK akan dilanjutkan tanggal 14-16 Desember 2015. Dengan demikian tanggal 16 malam kita sudah .

(Kompas.com) "Kasus Catut Nama Kepala Negara Tak Diusut Penegak Hukum, Giliran Ecek-ecek Diusut"

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat hukum, Refly Harun, mengkritik aparat penegak hukum yang dianggap bergeming menanggapi kasus dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla oleh Ketua DPR RI Setya Novanto. "Penegak hukum ini gimana, kasus pencatutan nama kepala negara yang serius seperti ini tidak diusut, giliran kasus ecek-ecek diusut," ujar Refly dalam diskusi di Rumah .

(Tribun News) Silang Pendapat Fraksi di Komisi III Tunda Putuskan Nasib Capim KPK

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi III DPR akhirnya menunda pengambilan keputusan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Salah satu alasan yang dipermasalahkan yaitu tidak ada unsur kejaksaan dalam komposisi capim KPK Hal itulah yang membuat silang pendapat diantara fraksi-fraksi di Komisi III DPR. "Semuanya gampang pilihannya kita kembalikan atau kita setujui. Ada kebiasaan di Komis.

(DetikNews) Pansel Tak Langgar UU, DPR Tak Punya Alasan Tunda Pilih Pimpinan KPK

Jakarta - Komisi III DPR terus berkelit dan mencari sejuta alasan untuk mengulur-ulur proses pemilihan pimpinan KPK. Padahal, beberapa hari lagi, masa tugas pimpinan KPK jilid 3 akan berakhir.Berbagai alasan terus dilontarkan Komisi III untuk mengulur uji kepatutan dan kelayakan capim KPK. Mulai mempermasalahkan latar belakang pendidikan capim KPK hingga mempersoalkan tak adanya unsur jaksa yang l.

Seleksi Calon Pimpinan KPK – Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi 3 dengan Tim Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK

Komisi 3 mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Tim Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK) pada 17 November 2015 tentang proses seleksi Capim KPK. Rapat dipimpin dan dibuka pukul 19:45 WIB oleh Benny Kabur Harman dari NTT 1. Pemaparan Mitra Berikut merupakan pemaparan Tim Pansel Capim KPK: Tim Pansel terdiri dari 9 orang dan dipimpin oleh Destry Damay.

(Inilah.Com) Baru 50 Persen Koruptor Kembalikan Uang Negara

INILAHCOM, Bogor - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Zulkarnaen mengungkapkan, sejak tahun 2011 sampai 2015 ini, baru 44 persen perkara yang masuk dalam tahap penuntutan. Sedangkan sisanya masih dalam proses pemberkasan. "Perkara yang dituntut 44 persen, itu untuk perkara dengan kerugian negara dari hasil audit BPK (atau) BPKP," kata Zulkarnaen di Hulu Cai, Ciawi, Bogor, Jawa .

(DetikNews) Komisi III Persoalkan Berkas, Pansel Capim KPK: Persepsinya Tak Sama

Jakarta - Rapat Komisi III DPR dengan Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Pansel Capim) KPK ditunda lagi. Gara-garanya, berkas dari Pansel yang diserahkan ke Komisi III dinilai belum lengkap.Pansel menanggapi saat ditanya wartawan usai rapat itu di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2015). Pansel sendiri belum sempat menanggapi langsung ke Komisi III karena belum diberi kesempatan hingga rapat.

(Tribun News) Koalisi Pemantau Peradilan: Seluruh Calon Hakim Tipikor Tidak Layak

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Hasil penelusuran rekam jejak, Koalisi Pemantau Peradilan menilai tidak ada calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang layak. Seleksi Calon Hakim Tipikor dibentuk oleh MA dan diketuai oleh Artidjo Alkostar sudah berlangsung sejak 6 November 2015 kemarin dan menghasilkan 58 calon lewat tes administrasi dan tes tertulis. Berdasarkan hasil penelusuran rekam je.

(Rimanews) DPR Dicap Lelet Seleksi 8 Capim KPK

Rimanews - Indonesian Corruption Watch (ICW) mengkritik lambannya DPR melaksanakan proses uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) kepada delapan capim KPK hingga kini. Padahal, Presiden Jokowi telah menyerahkan surat berisi delapan nama itu kepada pimpinan DPR pada pertengahan September 2015. "Sesuai Undang-undang (UU) KPK, DPR memiliki kewajiban memilih dan menetapkan 5 pimpinan KPK.

(Kompas.com) ICW Minta Presiden "Jewer" Menkumham Terkait Revisi UU KPK

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo diminta untuk menegur Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly terkait dibahasnya revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch, Donal Fariz, Yasonna harus menegaskan sikap pemerintah atas usulan merevisi UU tersebut. Sebelumnya, Jokowi menampik jika pemerintah mengusulk.

(TeropongSenayan) Aroma Busuk Politik Legislasi

Kolom Obrolan Pagi bareng Ariady Achmad Meski disamarkan, ditutup-tutupi ataupun dibungkus rapi, aroma permainan politik penyusunan RUU akhirnya tetap saja terbuka. Peran media massa mengungkap praktek yang berlangsung di gedung parlemen ini perlu diapresiasi. Bukan hanya munculnya angka 12 tahun dan pemberian wewenan SP 3 serta lainnya dalam RUU KPK, namun juga masuknya pasal Kretek dalam RUU Keb.

(DetikNews) Ical Ingin Revisi UU KPK Dibahas DPR dan Pemerintah

Jakarta - Fraksi Golkar menjadi salah satu fraksi yang setuju UU KPK direvisi dan berujung pada pelemahan lembaga antikorupsi itu. Apa kata Ketua Umum Golkar?"Kita serahkan pada DPR dan pemerintah. Serahkan pada mereka untuk membahas supaya lebih baik ke depannya," kata Aburizal Bakrie (Ical) di kantor DPP Perindo, J P. Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (8/10/2015).Anggota DPR dari fraksi G.

(DetikNews) Ketua F-NasDem: Rio Capella akan Dipecat Jika Terbukti Bersalah di KPK

Jakarta - Sekjen Partai NasDem Patrice Rio Capella telah diperiksa oleh penyidik KPK yang menangani kasus suap hakim PTUN Medan. Ketua Fraksi NasDem di DPR, Victor Laiskodat menegaskan, bila Rio bersalah, partai tidak segan memecatnya."Dari Fraksi Nasdem tidak masalah (Rio diperiksa KPK). Kami mendorong Rio untuk datang, langsung hadir ke KPK. Menurut saya, itu hal yang baik. Siapapun datang i.

(Kompas.com) Tiga Perwira Polisi Diduga Terima Uang Hasil Tambang Ilegal Lumajang

SURABAYA, KOMPAS.com — Pengusutan kasus pembunuhan Salim Kancil dan penambangan pasir ilegal Lumajang terus dilakukan. Saat ini tiga perwira di Polres Lumajang tengah diperiksa pihak Propam Polda Jatim karena diduga terlibat dalam kasus penambangan liar. "Ketiga perwira itu diduga menerima uang dari penambangan ilegal di Kecamatan Pasirian, Lumajang," kata Kapolda Jatim Irjen Anton Setiadi.

(MetrotvNews) Berikut Enam Poin Penolakan KPK Terhadap Revisi UU KPK

Metrotvnews.com, Jakarta: Pelaksana Tugas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Taufiequrachman Ruki menyatakan enam poin penolakan terhadap draf revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Dia menilai, beberapa pasal yang direvisi maupun pasal baru yang tercantum dalam draf tak mendukung fungsi KPK."Pertama, tidak perlu dilakukan pembatasan masa kerja KPK yang disebutkan di situ paling.

(Warta Ekonomi Online) DPR Bahas RUU Pengampunan Pajak

WE Online, Jakarta - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI hari ini, Selasa (10/9/2015), menggelar rapat membahas dua rancangan undang-undang (RUU) usulan inisiatif DPR dari lintas fraksi agar dimasukkan di Prolegnas 2015. Dua RUU tersebut ialah RUU tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan RUU tentang Pengampunan Pajak Nasional. Wakil Ketua Baleg Firman Subagyo mengatakan poin utama dimasukkannya R.

(Inilah.Com) Intervensi Penyidikan, Divpropam Harus Ditindak

INILAHCOM, Jakarta - Pakar hukum tata negara dari Universitas Parahyangan, Bandung, Jawa Barat, Asep Warlan Yusuf mengharapkan, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menindak jajaran Divpropam karena diduga mengintervensi penyidik. Intervensi terhadap kasus yang sudah dinyatakan di P21 oleh kejaksaan, adalah pelanggaran pidana serius sesuai dengan KUHAP."Kalau benar Kadivpropam mengatakan demi '.

(MetrotvNews) Dwelling Time, dari Tanjung Priok ke Senayan

Metrotvnews.com, Jakarta: Di saat Kabareskrim Komjen Budi Waseso mengangkat kasus korupsi mobile crane Pelindo II, saat publik meyakininya sebagai pintu yang membuka ke kasus-kasus lebih besar. Setidaknya hingga tersiar kabar penyelidikan mengarah pada keterlibatan kerajaan bisnis petinggi negara.Seiring terbongkarnya praktek mafia dan 'raja' kecil di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, pen.

(DetikNews) ICW Minta Pemerintah dan DPR Keluarkan Delik Korupsi dari RUU KUHP

Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak pemerintah dan DPR mengeluarkan delik korupsi dari revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Bila delik korupsi masuk dalam RUU KUHP maka tindak pidana korupsi akan kehilangan sifat kekhususan yang berdampak pada pola penanganan perkara. Ada enam alasan yang dikemukakan ICW sebagai alasan agar delik korupsi tidak masuk dalam RUU KUHP. Perta.

(Kompas.com) Delik Korupsi Masuk Revisi KUHP, Jaksa Agung Mengeluh ke DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Acara rapat dengar pendapat antara Komisi III DPR RI dengan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo, beberapa waktu lalu, rupanya dimanfaatkan Prasetyo untuk menyampaikan unek-uneknya terkait Rancangan Undang-Undang KUHP yang lagi dibahas di parlemen. Kepada wakil rakyat itu, Prasetyo mengkritik masuknya delik korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam pasal KUHP. Menurut Prasetyo,.

(Kompas.com) Ultah Ke-55, Kinerja Kejaksaan Dinilai Masih Jauh dari Maksimal

JAKARTA, KOMPAS.com — Pada ulang tahunnya yang ke-55, lembaga kejaksaan dianggap masih punya kinerja yang jauh dari maksimal. Koalisi Pemantauan Jaksa (KPJ) melakukan pemantauan terhadap kinerja jaksa, baik selama, maupun sebelum persidangan, pada November 2013-Desember 2014.Dari hasil pemantauan yang dilakukan di tiap pengadilan negeri wilayah DKI Jakarta, Tangerang, Bekasi, Nusa Tenggara Timur, .

(Kompas.com) Peradi: Peradilan yang Korup Cenderung Korbankan Rakyat Kecil

JAKARTA, KOMPAS.com - Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) mendukung penuh upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberantas korupsi peradilan yang juga melibatkan profesi advokat. Peradilan yang diwarnai korupsi menempatkan rakyat kecil pada posisi lemah. Ketua Bidang Organisasi Peradi AJ Harris Marbun mengatakan, dampak korupsi peradilan dapat menimbulkan cacat hukum, misalnya hukuman.

(Suara.com) OC Kaligis Ditahan, Setya Novanto: KPK Pasti Punya Bukti Kuat

Ia mengaku bersahabat dengan pengacara senior itu. Suara.com - Ketua DPR Setya Novanto mengungkapkan rasa prihatinnya atas penetapan Otto Cornelis Kaligis menjadi tersangka kasus dugaan suap terhadap tiga hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Sumatera Utara.Politisi Partai Golkar ini berharap keluarga Kaligis bisa tabah menghadapi persoalan hukum yang menjerat pengacara senior itu. Politisi Go.

(Aktual Post) Hakim Sarpin Puas, Dua Anggota Komisi Yudisial Jadi Tersangka

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) Sarpin Rizaldi mengaku puas dengan keputusan Mabes Polri yang menyatakan Ketua Komisi Yudisial (KY) Suparman Marzuki, dan Komisioner KY Taufiqurahman Sauri sebagai tersangka. Sarpin adalah pihak yang mengadukan kedua petinggi KY itu atas kasus pencemaran nama baik terkait keputusannya yang memenangkan gugatan praperadilan Budi Gunawan terhadap .

(Kompas.com) Penetapan Tersangka Pimpinan KY Dianggap Rangkaian Kriminalisasi Sistematis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menengarai penetapan tersangka dua pimpinan Komisi Yudisial merupakan rangkaian kriminalisasi yang dilakukan secara sistemik. Hal tersebut merupakan kelanjutan dari kriminalisasi terhadap dua Pimpinan KPK, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. "Saya melihat ini satu rangkaian yang berlangsung secara sistematis, yang.

(Inilah.Com) Pakar: Revisi UU KUHP Dulu Baru UU KPK

INILAHCOM, Jakarta - Pakar Hukum Pidana Yenti Garnasih mengusulkan agar DPR RI merevisi UU KUHP terlebih dahulu, sebelum merevisi UU KPK."UU KUHP bersifat umum dan menjadi induk dari semua aturan perundangan di bidang hukum, sedangkan UU KPK adalah UU khusus atau lex spesialis," kata Yenti Garnasih di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (7/7/2015).Menurut Yenti, UU induknya harus direvisi lebih du.

(Kriminalitas.Com) Dalami Motif Dugaan Suap, KPK kembali Periksa Adriansyah

KRIMINALITAS.COM, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melanjutkan perkara dugaan suap izin usaha pertambangan (IUP) PT Mitra Maju Sukses (PT MMS) di Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Adriansyah. Politisi PDIP tersebut direncanakan diperiksa sebagai tersangka kasus yang terjadi hampir bersamaan dengan kongres partainya itu. “Ini merupakan pemeriksaan lanjutan. Materi pemeriksaan masih sepu.

(Suara.com) KY Rekomendasikan Skorsing Enam Bulan pada Hakim Sarpin

KY temukan pelanggaran beberapa prinsip. Suara.com - Komisi Yudisial merekomendasikann skorsing enam bulan kepada hakim Sarpin Rizaldi karena menemukan pelanggaran beberapa prinsip."Pleno KY lengkap terdiri dari tujuh orang menyepakati untuk merekomendasikan sanksi skorsing (non-palu) selama enam bulan karena ada beberapa prinsip yang dilanggar hakim Sarpin," kata komisioner KY Imam Anshor.

(MetrotvNews) Dana Aspirasi dan Revisi UU KPK Sebagai Korupsi Sistematis

Metrotvnews.com, Jakarta: DPR RI mengajukan usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) yang nilainya bisa menjadi miliaran rupiah per anggota. Tak lama setelahny DPR memasukkan revisi UU KPK ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2015.Menurut Peneliti Institute for Ecosoc Right, Sri Palupi, kedua hal tersebut merupakan cara sistematis yang direncanakan para elit untuk korupsi..

Perppu KPK menjadi UU - Sidang Paripurna ke-27

Pada Rapat Paripurna ke-27 pada tanggal 24 April 2015 DPR agenda utama adalah Perubahan Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (‘Perppu KPK’) dan penutupan Masa Persidangan ke-3 oleh Ketua DPR, Setya Novanto. Rapat Paripurna ke-27 dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan dimulai dengan pembacaan hasil keputusan Panitia Kerja (Panja) dari Komisi 3 denga.

Fit & Proper Calon Kapolri - Komisi 3 Uji Kelayakan Komjen Polisi Badrodin Haiti

Pada 16 April 2015 Komisi 3 mengadakan Uji Kelayakan (‘Fit & Proper Test’) dengan Komisaris Jenderal Polisi Drs.Badrodin Haiti (‘BH’) terkait pencalonannya sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Pada tanggal 18 Februari 2015 Presiden Joko Widodo mengirimkan Surat Pencalonan Komjen Polisi Drs. Badrodin Haiti sebagai Kapolri kepada DPR-RI untuk dimintakan persetujuan DPR..

Perppu KPK - Rapat Komisi 3 dengan Para Pakar Hukum Tata Negara

Pada 1 April 2015 Komisi 3 mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan beberapa pakar hukum tata negara antara lain Prof.Dr.Saldi Isra, Dr.Margarito Kamis, Dr.Irman Putra Sidin dan Dr.Zainal Arifin Mochtar terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2015 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Perppu KPK). Pada 18 Februari 2015 Presiden Joko Widodo menandatangani Perppu K.

(Warta Ekonomi Online) PIMPINAN: DPR Tampaknya Melemahkan KPK Dengan Revisi UU

WE Online, Jakarta - Revisi Undang-undang No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dikhawatirkan akan melemahkan lembaga tersebut, khususnya terkait dengan kewenangan penyadapan."Saya belum paham dengan revisi UU KPK yang datangnya dari inisiatif DPR, yang tampaknya justru akan 'melemahkan' bahkan 'mengerdilkan' atau mereduksi kewenangan KPK, misalnya masalah penya.

(Tribun News) PSHK Beberkan Keharusan MA Terbitkan Aturan Praperadilan

Gugatan Praperadilan TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) sebagai salah satu pemilik fungsi regulator bidang hukum seharusnya lebih berinisatif dalam menyelesaikan kekacauan sistem peradilan‎ di Indonesia. Utamanya mengenai polemik praperadilan. ‎‎Begitu diungkapkan Miko Ginting, Anggota Koalisi Sapu Korupsi sekaligus peneliti dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia dalam jumpa per.

Permohonan Pelantikan Kapolri - Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi 3 dan O.C Kaligis dan Indra Azwan

Pada 25 Maret 2015 Komisi 3 mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan pengacara dari Komisaris Jenderal Polisi Drs.Budi Gunawan (‘BG’), O.C Kaligis dan juga Indra Azwan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta terkait permohonan pelantikan Komjen (Pol) Budi Gunawan dan Komjen (Pol) Badrodin Haiti (‘BH’) dan dugaan ketidak profesionalan calon Kepala Polisi RI (Kapolri). Pada tanggal 9 Jan.

Masa Persidangan ke-3 - Sidang Paripurna ke-22

Pada Rapat Paripurna ke-22 pada tanggal 23 Maret 2015 DPR agenda utama adalah pembukaan Masa Persidangan ke-3 oleh Ketua DPR, Setya Novanto. Kemudian Fit & Proper Kapolri, Fit & Proper Deputi Gubernur Bank Indonesia dan Rencana Free Trade Agreement ASEAN-Australia-Selandia Baru. Selain itu pada Rapat Paripurna ke-22 diumumkan 1 Anggota DPR-RI Pergantian Antar Waktu (PAW) baru yaitu: Arteri.

(Kompas) KPK Tidak Akan Menyerah

JAKARTA, KOMPAS — Gelombang praperadilan terhadap penetapan status tersangka kasus korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi, tak akan menghambat proses hukum di lembaga antirasuah itu. Terhadap kondisi kurang menguntungkan tersebut, KPK tidak akan menyerah. Penegasan itu disampaikan Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja di Ambon, Rabu (13/5). Di Ambon, Adnan menemui Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Chuck Su.

Perppu KPK - Rapat Kerja Komisi 3 dan Kemenkumham, Kejagung dan Bareskrim

Komisi 3 melakukan Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Kemenkumham, Kejagung dan Bareskrim pada Senin 21 April 2015. Rapat dipimpin oleh Azis Syamsuddin dari Lampung 2. Selaku pemimpin sidang Azis membuka rapat yang dihadiri oleh 9 fraksi (kecuali F-PAN). Pemaparan Mitra Dirjen PUU Kemenkumham memaparkan bahwa berdasarkan keputusan MK syarat kolektif-kolegial sifatnya konstitusional. Dalam UU KPK d.

Perppu KPK - Rapat Dengar Pendapat Komisi 3 dan Kapolri dan Jaksa Agung

Komisi 3 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kapolri (Badrodin Haiti) dan Jaksa Agung (H.M. Prasetyo) pada Rabu 22 April 2015 terkait Perppu KPK. Rapat dinyatakan kuorum meskipun hanya 14 orang anggota komisi 3 DPR RI yang hadir pada rapat tersebut. Agenda rapat tersebut membahas Perppu KPK bersama Kapolri dan Jaksa Agung. Pemaparan Mitra: Jaksa Agung, H.M. Prasetyo memaparkan bah.

Perppu KPK - Rapat Kerja Komisi 3 dan Menkumham

Komisi 3 DPR-RI melakukan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Hukum dan Ham pada Kamis, 23 April 2015. Ketua rapat Azis Syamsudin dari Lampung 2 membuka rapat dan menyatakan Raker dimulai karena telah dihadiri 30 orang dari 10 fraksi serta Raker dinyatakan terbuka untuk umum. Ketua Raker memperkenalkan diri dan anggota-anggota komisi 3 yang hadir saat Raker. Agenda Raker yaitu untuk membicarakan Pe.

(Jakarta Post) KPK’s TNI plan may worsen row with police

Jakarta Post - The House of Representatives, antigraft campaigners and several high-profile figures have rejected the Corruption Eradication Commission’s (KPK) plan to recruit Indonesian Military (TNI) personnel for several key positions and say the move will worsen institutional conflicts among the forces and the antigraft body.Dwi Ria Latifa, a member of House Commission III overseeing legal aff.

(Berita Satu) Komisi I DPR: Personel TNI Jadi Penyidik KPK Keliru Besar

Jakarta - Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Mahfudz Siddiq menanggapi adanya penyataan pihak Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang menyatakan siap menugaskan personelnya menjadi penyidik di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Mahfudz, TNI sesuai aturan dalam Undang-Undang bukan lembaga penegak hukum. "Tupoksi dari TNI itu bukan di bidang penegakan hukum. Jadi keliru besar ji.

(Antara) Ketua DPR apresiasi pembentukan Satgas Antikorupsi

Jakarta (ANTARA News) - Ketua DPR RI Setya Novanto mengapresiasi Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Korupsi yang telah disepakati oleh Kejaksaan Agung, Polri dan KPK."DPR RI memberikan apresiasi atas dibentuknya Satgas Pemberantasan Korupsi oleh ketiga institusi penegak hukum itu," kata Novanto di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa. Novanto berharap melalui Satgas Pemberantasan Korupsi itu, k.

(Kompas) Polri Perlu Lebih Transparan dan Adil

JAKARTA, KOMPAS — Kepolisian Negara RI perlu menegakkan hukum dengan lebih transparan dan berkeadilan terhadap semua pihak. Hal ini menentukan masa depan penegakan hukum yang berjalan taat asas. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin di Sidoarjo, Jawa Timur, Sabtu (2/5) malam, mengatakan, proses hukum terhadap penyidik KPK, Novel Baswedan, harus dilanjutkan dengan penanganan yang tr.

(Kompas) Novel Baswedan Tak Dibebaskan, 1 Pimpinan KPK akan Mundur

JAKARTA, KOMPAS.com - Satu pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dikatakan akan mengundurkan diri jika penyidik Novel Baswedan tetap ditahan polisi. "Kalau Novel Baswedan sampai ditangkap atau ditahan, saya mengundurkan diri, dan saya akan menjadi penasehat hukumnya," ujar pimpinan tersebut. Ucapan ini diulangi oleh sumber Kompas.com di lingkungan KPK. Novel ditangkap penyidik Badan Reser.

(RRI) PDIP Peringatkan Presiden Jangan Intervensi Polri

KBRN, Jakarta : Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengingatkan Presiden Joko Widodo tidak melakukan intervensi terhadap Polri dalam proses penangkapan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan. "Presiden tidak perlu meminta kepada Bareskrim untuk tidak melakukan penangkapan, dan semestinya Presiden menghormati setiap dan segala proses hukum yang sedang dijalankan.

(VIVA.co.id) Komisi III DPR: Penangkapan Novel Ganggu Kerja KPK

VIVA.co.id - Komisi III DPR meminta Polri memperhatikan beberapa pertimbangan terkait penangkapan dan penahanan atas seorang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan. Penangkapan itu dikhawatirkan mengganggu kerja KPK."Kalau penjelasan Polri penangkapan karena ada ancaman kedaluwarsa, ini perlu dipahami," kata anggota Komisi III DPR, Arsul Sani, dalam diskusi di Jakarta,.

(Kompas) Presiden: Hentikan Kontroversi

JAKARTA, KOMPAS — Langkah Badan Reserse Kriminal Polri menangkap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Novel Baswedan, bukan sesuatu yang mendesak. Langkah kontroversi itu justru mengganggu hubungan KPK-Polri, dan juga perekonomian. Presiden Joko Widodo telah meminta agar Novel tak ditahan dan kasusnya diproses secara adil serta transparan. "Saya sudah perintahkan juga kepada Wakapolri untuk .

(Harian Kompas) Demi Mencegah Konflik KPK-Polri

JAKARTA, KOMPAS — Kepolisian RI menyatakan, penangguhan penahanan terhadap Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (nonaktif) Abraham Samad adalah hasil kesepakatan antara Kapolri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti dan pimpinan KPK. Kesepakatan dibuat untuk mencegah timbulnya konflik di antara kedua lembaga penegak hukum ini. Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Anton Charliyan, Rabu (.

PPATK - Rapat Dengar Pendapat Komisi 3 dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Pada 27 Januari 2015 Komisi 3 mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (‘PPATK’) terkait kinerja dan penyusunan anggaran PPATK untuk 2015. Komisi 3 memanggil PPATK untuk membahas isu-isu seputar penelusuran transaksi keuangan yang berkaitan dengan tindak pidana hukum. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi 3, Azis Syamsuddin. Pemantauan Rapat Ini respon dar.

(Kompas) ICW: Polri Ingin Tunjukkan Kewibawaan Lewat Proses Hukum Abraham Samad

JAKARTA, KOMPAS — Upaya penahanan yang dilakukan kepolisian terhadap ketua Komisi Pemberantasan Korupsi nonaktif Abraham Samad diduga memiliki motif tertentu. Motif itu digunakan untuk menunjukkan kewibawaan institusi Polri kepada masyarakat. Namun, upaya itu dikhawatirkan akan mengganggu program reformasi Polri yang sudah dicanangkan sebelumnya. Pendapat itu disampaikan Koordinator Indonesia Corr.

(Tempo) Opini: Matahari Kembar di Polri. oleh Joko Riyanto

Joko Riyanto,Alumnus Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta Komisaris Jenderal Budi Gunawan dilantik menjadi Wakil Kepala Kepolisian RI dalam upacara tertutup di Markas Besar Polri, Jakarta, Rabu (22 April 2015). Anehnya, pelantikan itu sangat singkat dan hanya dihadiri sejumlah perwira tinggi Polri serta seorang anggota Komisi Kepolisian Nasional. Kita layak bertanya: mengapa harus .

(Kompas) Kapolri Perintahkan Tak Ada Penahanan Bambang Widjojanto

Kepala Kepolisian Negara RI Jenderal (Pol) Badrodin Haiti memerintahkan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Budi Waseso untuk tidak menahan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (nonaktif) Bambang Widjojanto. Bambang diharapkan tidak memprovokasi penyidik dan tetap bersikap kooperatif. "Saya bilang kepada Kabareskrim, Pak Bambang jangan ditahan dulu karena belum ada hal y.

(Kompas) Budi Gunawan Resmi Wakapolri: Presiden Perintahkan Polri Konsolidasi

Presiden Joko Widodo meminta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal (Pol) Badrodin Haiti memperkuat kinerja lembaganya. Pimpinan Polri diminta memperbaiki kelembagaan melalui mekanisme kerja internal, pengawasan, dan pembenahan sumber daya manusia. "Saya sudah bertemu. Saya perintahkan kepada Kepala Polri untuk melakukan konsolidasi kelembagaan," kata Presiden di Jakarta, Rab.

(CNN) Semua Fraksi Setuju Perppu KPK

Pembahasan soal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah sampai pada batas akhir. Sepuluh fraksi di Komisi III DPR RI akhirnya menyetujui Perppu untuk dijadikan Undang-Undang menggantikan UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK.Ketua Komisi III DPR RI Aziz Syamsuddin mengungkapkan setelah pengambilan keputusan tingkat satu kali ini, pengambila.

(CNN) Perppu KPK: Aleg Komisi 3 Cecar Rekam Akademis Johan Budi, Pakar Menilai Layak

Batasan umur pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi masalah saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pimpinan KPK dibahas di Komisi III DPR RI. Namun, menurut Direktorat Jenderal Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wicipto Setyadi batasan umur tersebut tidak akan berlaku bagi pimpinan sementara KPK.Menurut Wicipto batasan umur pimpinan KPK dari 40 hin.

(Jakarta Post) Leave House out of KPK Chairmanship selection

Former Corruption Eradication Commission (KPK) advisor Abdullah Hehamahua has recommended that the authority to appoint the antigraft agency’s leaders be fully given to the KPK leadership selection committee, citing concerns over conflicts of interest. He said there was no need for the House of Representatives (DPR) to assess KPK leadership candidates because it was a political institution. “I p.

(JPNN) Kadivhumas Polri pastikan belum ada nama definitif Wakapolri

Kadiv Humas Polri Irjen Anton Charliyan mengatakan, siapapun yang ditunjuk Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi Polri menjadi Wakapolri harus dihormati semua pihak. Dia mengatakan, nama-nama yang akan digodok Wanjakti sebagai Wakapolri sangat rahasia dan tidak boleh diumumkan. Bahkan, lanjut Anton, anggota Wanjakti juga tak boleh membocorkan nama-nama tersebut. "Nanti akan diketahui setelah di.

(Tempo) Syafii Maarif: We have plenty of good cops, why still propose Budi?

Head of the Team Nine, Syafi'i Maarif, claimed that he was surprised by the decision of the Ranking and Position Council (Wanjakti) to propose Commissioner Budi Gunawan as the new Deputy Chief of Police. "We have plenty of good cops. Why do they insist in proposing the one that caused a bit of a stir?" Syafi'i said. Syafii said that the board should first consider the fact that the.

(Tempo) Pembahasan Perppu KPK: Ruki berpeluang kembali pimpin KPK

Ruki Berpeluang Kembali Pimpin KPK Pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi diperkirakan berlangsung mulus di Dewan Perwakilan Rakyat. Sebagian besar fraksi di Komisi Hukum DPR mendukung agar pengesahan peraturan pemerintah itu segera diundangkan. Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Masinton Pasaribu, meng.

(Harian Kompas): Profil Wakapolri Terpilih Nantinya Diharap Tak Terkait Politik

Sosok jenderal berbintang tiga tanpa kedekatan politik menjadi salah satu fak-tor yang harus dipertimbangkan Dewan Kepangkat-an dan Jabatan Tinggi Kepolisian Negara RI untuk memilih Wakil Kapolri, pendamping Kepala Polri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti. Opini tersebut diungkapkan Guru Besar Kriminologi Universitas Indonesia Adrianus Meliala saat dimintai komentar terkait sosok Wakapolri ideal. Menur.

(Harian Kompas) Rabu Ini, Budi Gunawan Dilantik sebagai Wakapolri

Kepala Kepolisian Negara RI Jenderal (Pol) Badrodin Haiti dijadwalkan melantik Kepala Lembaga Pendidikan Polri Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Wakil Kepala Polri di Markas Besar Polri, Rabu (22/4) ini. Pelantikan dilakukan setelah Kepala Polri berkonsultasi dengan Presiden Joko Widodo. Dari informasi yang ditelusuri Kompas di Istana, Selasa malam, Budi Gunawan adalah satu-satunya nama yang.

(Kompas) Rabu, Nama Wakil Kapolri Diajukan Wanjakti ke Presiden

Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi Kepolisian Negara RI, Senin (20/4) ini, mulai bertugas untuk menyeleksi dan menentukan Wakil Kepala Polri. Pekan ini, paling lambat Rabu mendatang, nama calon pendamping Kepala Polri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti diajukan kepada Presiden Joko Widodo. "Pada akhir pekan ini harus sudah ada Wakapolri. Karena itu, Rabu (22/4) merupakan batas waktu pengajuan cal.

(Kompas) Kapolri sudah terpilih, Presiden diminta cegah kriminalisasi KPK

Presiden Joko Widodo diminta tegas pada ucapannya untuk menghentikan kriminalisasi yang terjadi menyusul kisruh antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Polri. Jokowi ditantang untuk menunjuk siapa dalang di balik kriminalisasi tersebut. "Ketegasan itu penting. Apakah Presiden sebagai pimpinan tertinggi negara berani menunjuk siapa yang berada di balik kriminalisasi?" ujar dosen Universi.

(Kompas Sore) Badrodin Harus Kembalikan Kepercayaan Publik Terhadap Polri

Kepala Kepolisian Republik Indonesia Komisaris Jenderal Badrodin Haiti harus mampu mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga yang dipimpinnya, setelah terpuruk akibat perseteruan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Salah satu tugas utama Badrodin untuk mengembalikan kepercayaan publik adalah membenahi internal kepolisian sembari menggariskan arah reformasi institusi ini di masa depan. Men.

(Kompas) Janji Badrodin Mediasi Konflik Bentuk Polisi yang Demokratis

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal (Pol) Badrodin Haiti dituntut segera mendesain institusinya dalam struktur negara demokrasi. Dalam sistem tersebut, selain dituntut melindungi dan mengayomi warga, polisi juga tidak boleh menjadi alat kekuasaan dan pemilik modal. Al Araf dalam diskusi Perspektif Indonesia yang digelar Populi Center bersama radio Smart FM, di Jakarta, Sabtu (18/4.

(Tribun) Nasir Djamil Akui Fraksi PKS Dukung Budi Gunawan sebagai Wakapolri

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengakui memberikan usulan kepada Presiden Joko Widodo terkait posisi Wakapolri. Presiden Jokowi diminta mempertimbangkan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Wakapolri.‎ "Terus terang saja BG (Budi Gunawan) sebagai konseptor, jadi dia kami harapkan agar BG dan Badrodin Haiti memastikan agenda reformasi dapat berjalan baik," kata Ketua DPP PKS Nasir Djamil di Ged.

(Tribun) Kapolri Badrodin Haiti: Budi Gunawan Belum Tentu Menjadi Wakapolri

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan belum tentu Komjen Polisi Budi Gunawan ditunjuk mengisi posisi Wakapolri. Menurut Badrodin, keputusan siapa yang mengisi posisi Wakapolri tergantung dari hasil kesepakatan Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti) Polri. "Kami belum bisa tahu siapa nama-nama yang sudah disetujui Wanjakti," ujar Badrodin usai mengikuti prosesi pelantikan di I.

(Kompas) Kapolri Badrodin Dilantik Hari Ini: Badrodin Harapan Mengembalikan Hubungan Baik Polri-KPK

Komisaris Jenderal Badrodin Haiti diharapkan dapat mengembalikan hubungan baik antara Polri dan KPK yang belakangan sempat terganggu. Selama sekitar 15 bulan masa jabatannya sebagai Kepala Polri, Badrodin juga diharapkan dapat membersihkan institusi Polri dari korupsi dan menciptakan rasa aman di masyarakat. "Dengan terpilihnya Pak Badrodin sebagai Kapolri definitif, kami berharap hubungan den.

(Kompas) Badrodin Janji Benahi Institusi Polri

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal (Pol) Badrodin Haiti berkomitmen membenahi institusi Polri dan memperkuat hubungan dengan penegak hukum yang lain. Pembenahan ini antara lain dengan menindak semua pelanggaran yang dilakukan anggota polisi. "Segala macam pelanggaran, mulai dari pelanggaran disiplin, kode etik, dan pidana yang dilakukan anggota, akan ditindak," kata Badro.

Fit & Proper Calon Kapolri - Komisi 3 Uji Kelayakan Komjen Polisi Budi Gunawan

Pada 15 Januari 2015 Komisi 3 mengadakan Uji Kelayakan (‘Fit & Proper Test’) dengan Komisaris Jenderal Polisi Drs.Budi Gunawan (‘BG’) terkait pencalonannya sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Pada tanggal 9 Januari 2015 Presiden Joko Widodo mengirimkan Surat Pencalonan Komjen Drs. Budi Gunawan sebagai Kapolri kepada DPR-RI untuk dimintakan persetujuan DPR. Pencalona.

(Kompas) Harapan Publik Bagi Kapolri Baru

Kekosongan jabatan Kepala Kepolisian Negara RI dalam tiga bulan terakhir menorehkan catatan suram dalam sejarah kepemimpinan Polri. Seiring dengan itu, publik menilai kinerja institusi tersebut masih jauh dari harapan. Kesungguhan lembaga kepolisian dalam menggenggam nilai-nilai Tribrata Polri mutlak perlu diteguhkan kembali lewat pemimpin yang baru. Selama lebih kurang 15 tahun terakhir, setiap p.

(Tempo) Dilema Tim Khusus untuk Jerat Penyidik KPK Jika BG Bersih: Badrodin dan Budi Waseso Berbeda Sikap

Badrodin dan Kepala Bareskrim Berbeda Sikap Plt. Kepolisian RI Komisaris Jenderal Badrodin Haiti mengatakan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang menangani kasus Komisaris Jenderal Budi Gunawan tidak bisa asal ditetapkan sebagai tersangka jika kasus itu belakangan dinyatakan tak terbukti. Jerat pidana atas perbuatan penyidik seperti itu, ujar Badrodin, belum pernah terjadi. "Agak susa.

(Jakarta Post) Police back KPK in PDIP's Adriansyah case

The National Police have given the green light for the Corruption Eradication Commission (KPK) to further investigate the alleged involvement of a Jakarta-based police officer in a high-profile bribery case involving ruling Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P) politician Adriansyah. Police spokesman Sr. Comr. Rikwanto said the National Police appreciated the KPK not charging Brig. Agun.

(Kompas) Penyidik kasus BG terancam: langkah Bareskrim membentuk tim khusus kurang tepat

Rencana Badan Reserse Kriminal Polri menindak oknum Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengusut kasus Komisaris Jenderal Budi Gunawan dinilai tidak tepat. Bareskrim diharapkan fokus pada penanganan kasus tersebut secara profesional agar tak mencoreng Polri sebagai lembaga penegak hukum. Sejumlah oknum KPK, seperti pimpinan KPK nonaktif dan penyidik, akan ditindak Polri jika hasil gelar perkara kasu.

(Kompas) Komisi 3 Percepat Pembahasan Perppu KPK

Komisi III DPR berupaya mempercepat pembahasan rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Komisi III DPR pun menggelar rapat pleno terkait hal tersebut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (10/4). "Teknis yuridisnya kita jalankan. Setiap fraksi telah mengutus satu nama untuk ikut pembahasan secara inten.

(Jakarta Globe) Fight Back: Police Gear Up for Second Stage of KPK Witch Hunt

The National Police have indicated they will go after Corruption Eradication Commission investigators who declared a former police chief candidate a graft suspect. Comr. Gen. Budi Waseso, head of the detectives division, claimed police had collected sufficient evidence to prove the anti-graft body, or KPK, had broken the law after a South Jakarta court ruled it was not authorized to name Comr. Gen.

(Kompas) Polri Bentu Satgasus, Dikhawatirkan Menangkap Penyidik KPK yang terkait BG

Badan Reserse Kriminal Polri membentuk satuan tugas khusus yang terdiri atas delapan penyidik untuk menindaklanjuti kasus dugaan gratifikasi Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Andai gelar perkara membuktikan Budi Gunawan tidak bersalah, Bareskrim Polri akan menindak semua oknum Komisi Pemberantasan Korupsi yang dulu menangani kasus tersebut. "Oknum KPK itu bisa siapa saja, termasuk pimpinan nona.

(Harian Kompas) Wacana SP3 Skenario Jadikan Budi Gunawan Sebagai Wakapolri

Kepolisian RI menyatakan kesulitan menindaklanjuti berkas penyidikan yang dilimpahkan Kejaksaan Agung terkait kasus dugaan korupsi dengan tersangka Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Karena itu, muncul kemungkinan Polri menghentikan kasus itu dengan menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Berkas Budi Gunawan (BG) ketika menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier diterima Polri.

(Tempo) Hanura Merasa Jokowi Campakkan Putusan DPR

Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat dapat menerima Komisaris Jenderal Badrodin Haiti sebagai calon Kepala Kepolisian RI. Namun partai pendukung pemerintah ini tetap meminta penjelasan Presiden Joko Widodo mengenai alasan mengajukan pembatalan pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan. "Kami ingin mendengar jawaban langsung dari Presiden," kata Ketua Fraksi Hanura, Dossy Iskandar ketika dihub.

(Kompas) [Presiden ke DPR] Akhiri Kekosongan Kapolri

Rapat konsultasi antara Presiden Joko Widodo dan Dewan Perwakilan Rakyat hari Senin ini diharapkan dapat mengurai berbagai masalah terkait pencalonan Kepala Polri. Kursi Kepala Polri yang kosong sejak Jenderal (Pol) Sutarman diberhentikan dengan hormat sebagai Kepala Polri pada 16 Januari perlu segera diisi. "Presiden dan DPR harus ingat, Polri tidak bisa dibiarkan berlama-lama tanpa pemimpin .

(Kompas) Pasca Pertemuan Pimpinan KMP: KMP Tak Tolak Badrodin, Ingin Bertanya Kenaoa Budi Tak Dilantik

Ketua Harian DPP Partai Golkar MS Hidayat mengatakan, Koalisi Merah Putih (KMP) tidak menolak Komjen Pol Badrodin Haiti menjadi Kapolri. Namun, KMP menginginkan penjelasan dari Presiden Joko Widodo mengenai pembatalan pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan. "Pak Badrodin pada prinsipnya tidak ditolak (oleh KMP)," kata MS Hidayat seusai mengikuti pertemuan petinggi partai-partai KMP di Gedung B.

(Reuters) Revision KPK Law on House: Political Elites 'Plotting to Cripple Anti-Graft Agency'

Indonesia's political elite have closed ranks to undermine the country's anti-graft commission, which has already been weakened by a bitter dispute over the president's choice for police chief, a senior official of the agency said. Johan Budi, acting deputy chairman of the Corruption Eradication Commission (KPK), also took a swipe at President Joko Widodo, who was elected last year ami.

(Jakarta Globe) Golkar may use the National Police nomination for a political horse trade

The House of Representatives has signaled it may soon begin to vet the country’s next police chief, indicating a possible compromise in a standoff after the president’s previous nominee was scuppered over corruption concerns. House Deputy Speaker Agus Hermanto said on Thursday that Comr. Gen. Badrodin Haiti’s nomination “will be forwarded to Commission III,” which oversees legal affairs. That deci.

(Harian Kompas) Penjelasan Presiden ke DPR, Penentu Lancarnya Fit Proper Test Kapolri

Rapat konsultasi antara Presiden Joko Widodo dan DPR akan menjadi penentu berakhirnya kekosongan kursi Kepala Polri definitif yang sudah 84 hari. Jika penjelasan Presiden memadai, DPR akan menindaklanjuti pencalonan Komisaris Jenderal Badrodin Haiti lewat uji kelayakan dan kepatutan. "Rapat konsultasi ini mempunyai arti sangat penting untuk menyamakan persepsi antara pemerintah dan DPR perihal.

(Harian Kompas) Opini: Kepala Polisi yang Baru, oleh James Luhulima

Dalam waktu tak terlalu lama, Indonesia akan memiliki pejabat baru Kepala Kepolisian Negara RI. Dengan demikian, kekosongan kursi Kepala Polri, sejak Presiden Joko Widodo memberhentikan Jenderal (Pol) Sutarman, 16 Januari lalu, berakhir. Memang Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti, yang juga Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Polri, masih harus melalui proses uji kelayakan dan kepatutan .

(Kompas) Maruarar: Wajar DPR Minta Penjelasan Pemerintah soal Budi Gunawan dan Badrodin Haiti

Ketua DPP PDI Perjuangan Maruarar Sirait menilai wajar jika DPR meminta pemerintah memberi penjelasan terkait pencalonan Wakil Kepala Polri Komjen Badrodin Haiti sebagai pengisi posisi kepala Polri. "Kita minta penjelasan saja. Teman-teman di DPR minta penjelasan, saya kira wajar," kata Maruarar di Jakarta, Minggu (29/3/2015). Presiden Joko Widodo telah menyerahkan surat pengajuan Badrodin.

(Harian Kompas) JK: pemerintah tunjuk Tedjo & Yassona jelaskan ke DPR tentang batalnya BG

JAKARTA, KOMPAS — Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan kesiapan pemerintah untuk menjelas-kan latar belakang pencalonan Komisaris Jenderal Badrodin Haiti sebagai Kepala Polri dan alasan pembatalan pelantikan Komjen Budi Gunawan. Kalla menilai permintaan DPR terkait dengan penjelasan pembatalan pelantikan Budi wajar. Menurut Kalla, Presiden Joko Widodo bisa menjelaskan hal ihwal terkait pembatalan.

(Koran Tempo) Sandera Pencalonan Kapolri, DPR Kembalikan Surat Penunjukan Badrodin

Fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat tidak akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Komisaris Jenderal Badrodin Haiti sebagai calon Kepala Polri, sebelum Presiden Joko Widodo menjelaskan batalnya pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan, yang sebelumnya ditunjuk sebagai Kepala Polri. "Tak perlu ada yang ditakuti, hanya penjelasan saja," kata Ketua Fraksi Partai Golkar ver.

(Koran Tempo) Tim 9 Minta DPR Tak Persulit Pencalonan Badrodin

Tim 9 bentukan Presiden Joko Widodo, salah satunya memberi masukan terkait dengan calon Kepala Kepolisian RI, meminta Dewan Perwakilan Rakyat tidak mempersulit pencalonan Komisaris Jenderal Badrodin Haiti sebagai calon orang nomor satu di kepolisian. "Saya berharap DPR berlapang dada," kata Ketua Tim 9, Ahmad Syafii Maarif, ketika dihubungi, kemarin. Menurut Syafii, jika Dewan mempersoalk.

(Koran Tempo) Jelang Fit & Proper Test di DPR, Badrodin Minta Jokowi Jelaskan Status BG

Wakil Kepala Kepolisian Komisaris Jenderal Badrodin Haiti meminta Presiden Joko Widodo segera memberikan kejelasan status mantan calon Kepala Polri Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebelum uji kepatutan dan kelayakan terhadap dirinya belum selesai," kata Badrodin. Presiden mencalonkan Badrodin sebagai Kepala Polri setelah Pemberantasan Korupsi menetapkan Budi sebagai tersangka kasus rekening me.

(Koran Tempo) Fraksi PDIP Tekan Jokowi agar tetap melantik Budi Gunawan.

JAKARTA- Pemimpin Dewan Perwakilan Rakyat, termasuk ketua fraksi dan ketua komisi, Jumat ini akan menggelar rapat Badan Musyawarah membahas nasib pencalonan Komisaris Jenderal Badrodin Haiti sebagai Kepala Kepolisian RI. "Badan Musyawarah ini embrio yang membawa pengesahan di Sidang Paripurna," kata Wakil Ketua DPR Agus Hermanto di Kompleks Gedung DPR, Jakarta, kemarin kamis. Materi ra.

(Koran Tempo) Budi Gunawan atau Badrodin: Parlemen Terbelah

Sikap fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat terbelah soal pencalonan Komisaris Jenderal Badrodin Haiti sebagai Kepala Kepolisian RI menggantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan yang (lantikannya dibatalkan oleh Presiden Joko Widodo. Sikap fraksi mengenal hal ini akan miiientukan putusan Sidang Paripurna DPR menyangkut nasib pencalonan Badrodin.PDI Perjuangan menjadi motor penolakan untuk memproses uji.

(Jakarta Globe) DPR will convene a plenary session to discuss nominations for police chief & KPK leaders

Indonesia’s House of Representatives will convene a plenary session next Monday to discuss nominations for the National Police chief and for Corruption Eradication Commission leaders. President Joko Widodo has decided to name Comr. Gen. Badroddin Haiti to head the National Police after withdrawing his earlier nomination of Comr. Gen. Budi Gunawan. The status of the three currently interim leaders .

(Jakarta Globe) KPK gives up its pursuit of a graft suspect for the first time in history

The Corruption Eradication Commission (KPK) says it will not seek a case review against a South Jakarta District Court pretrial ruling to have one of its highest-profile investigations to date annulled. The court last month quashed on a technicality the decision made in January by the commission, known as the KPK, to charge Comr. Gen. Budi Gunawan, a nominee for police chief. Legal experts and for.

(Harian Kompas) Uji Materi UU KUHAP, Mahkamah Konstitusi Siap Sampaikan Putusan

Perdebatan mengenai apakah penetapan tersangka merupakan kewenangan praperadilan atau tidak agaknya akan segera berakhir. Mahkamah Konstitusi sudah mengantongi putusan terkait persoalan tersebut. Hakim Konstitusi Patrialis Akbar mengungkapkan, putusan akan segera dibacakan. "Sudah ada perkaranya (di MK). Ada dua malah. Insya Allah, tinggal dibacakan (putusannya)," ujar Patrialis, Senin (9/.

(Harian Kompas) Kegaduhan Politik dan Keraguan Pasar

Hiruk-pikuk politik dan kisruh Komisi Pemberantasan Korupsi-Polri dua bulan terakhir sekilas belum terlampau direspons dunia usaha. Namun, jika kegaduhan politik ini terus dibiarkan, bisa muncul keraguan dari rakyat dan akhirnya kepercayaan dunia usaha terhadap pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla hilang. Respons pasar terhadap faktor-faktor yang bisa menimbulkan sentimen positif atau negatif .

(Harian Kompas) Polisi Dikhawatirkan Jadi Ancaman Demokrasi

Tindakan kepolisian kepada pegiat anti korupsi belakangan ini, persisnya setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka pada 13 Januari 2015, telah menimbulkan kekhawatiran yang dapat mengancam demokrasi di Indonesia. "Pada awal reformasi, masyarakat sipil berdarah-darah mendorong polisi jadi bagian dari supremasi sipil. Jika mereka (polisi) t.

(Tempo) Inpres Jokowi tentang Pemberantasan Korupsi Bertabrakan dengan UU KPK

Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas berharap instruksi presiden tentang pemberantasan korupsi yang sedang digodok drafnya oleh Presiden Joko Widodo itu memprioritaskan pencegahan melanggar undang-undang lembaga antirasuah. "Apa betul dan serius akan keluarin inpres yang menabrak UU KPK itu?" kata ujar Busyro ketika dihubungi, Rabu, 4 Maret 2015.Sebagaimana diama.

(Kompas) Plt Johan Budi: KPK Tak Dilibatkan dalam Pembuatan Inpres Pemberantasan Korupsi

Pimpinan sementara Komisi Pemberantasan Korupsi, Johan Budi, mengatakan bahwa KPK tidak dilibatkan dalam merancang instruksi presiden terkait pemberantasan korupsi. Johan menyatakan, KPK menghormati rencana penerbitan inpres tersebut meskipun KPK sudah memiliki rencana strategis sendiri dalam upaya pemberantasan korupsi. "Kami lembaga independen. KPK selama ini berpegang teguh pada rencana str.

(Harian Kompas) Realisasi Komitmen Presiden Ditunggu

Pegiat gerakan anti korupsi ingin memastikan komitmen pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk menghentikan dugaan kriminalisasi terhadap sejumlah pihak yang mendukung pemberantasan korupsi. Mereka mendesak lembaga negara merealisasikan komitmen tersebut. Desakan itu, antara lain, disampaikan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (nonaktif) .

(Harian Kompas) Polri: Kasus Samad dan BW Dilanjut Diusut, Kasus Zulkarnain dan Adnan Pandu Ditunda

Kepolisian menunda pengusutan kasus yang diduga melibatkan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Adnan Pandu Praja dan Zulkarnain. Namun, penyidikan kasus pimpinan nonaktif KPK, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, terus dilanjutkan. Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti, Selasa (3/3), menuturkan, keputusan itu diambil setelah dilakukan koordinasi antarlembaga penegak hukum. Hasil .

(Koran Tempo) Opini: KPK Tidak sama Dengan Pandawa, oleh Feri Amsari

KPK ≠ Pandawa Feri Amsari dosen hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Andalas; anggota Lembaga Antikorupsi Integritas Sumbar Merujuk ke mitologi pewayangan, Kurawa adalah simbol koruptor dalam kehidupan bernegara. Sebuah kelompok persaudaraan yang berjumlah banyak, licik, dan menggunakan segala cara untuk menang. Sementara itu, di sisi berbeda, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukanlah P.

(Koran Tempo) Demi Tak Diganggu Lagi Penyidiknya, Pimpinan KPK Barter Kasus BG

Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi melimpahkan kasus dugaun suap dan gratifikasi Komisaris Jenderal Budi Gunawan, Markas Besar Kepolisian RI berencana menunda penyelidikan sejum-lah kasus yang mclibatkan pctinggi dan pegawai KPK. Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti berdalih penghentian penyelidikan tersebut untuk meredam konflik lombaganya dengan KPK."Untuk kasus yang sudah .

(WSJ) An Anti-Corruption Hotline for Jokowi

The recently suspended deputy chairman of Indonesia’s anticorruption agency says it needs a direct line to the president as well as a larger staff and budget. “One of the problems of the KPK is how to create a hotline of communication with the president so he knows better the programs, the problems of the KPK,” said Bambang Widjojanto, speaking to a group of foreign reporters, diplomats and busine.

(Harian Kompas) KPK Cari Jalan Keluar Melanjutkan Penyelidikan Kasus BG

Komisi Pemberantasan Korupsi tengah mencari jalan keluar untuk menyelesaikan pengusutan kasus dugaan korupsi yang dilakukan Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Terkait hal ini, KPK meminta semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan. ”Kami menghormati apa yang dilakukan Polri dalam mengusut seseorang. Kami juga minta dihormati untuk mengusut siapa pun dalam konteks kasus korupsi,” ujar .

(Jakarta Globe) On Bambang Widjojanto Case, National Police Investigating Arrest Irregularities

Indonesia’s police force claimed on Wednesday that it had already investigated irregularities in officers’ arrest of an antigraft deputy last month, saying they were a step ahead of a parallel probe by the Indonesian Ombudsman. The Ombudsman on Tuesday recommended that police launch an investigation and reprimand two officers in connection with the Jan. 23 arrest of Bambang Widjojanto, a now-suspe.

(Tempo) Indonesian Survey Circle: Jokowi's Popularity Untainted Despite KPK Criminalization

President Joko “Jokowi” Widodo’s decision to scrap Comr. Gen. Budi Gunawan’s inauguration has been supported by public, despite the fact that Jokowi had taken too much time in making the decision, Indonesian Survey Circle (LSI) researcher Rully Akbar said. “Public is too focused on Budi Gunawan’s nomination [as National Police chief]. If Budi was allowed to be the National Police chief, Police’s i.

(Jakarta Globe) DPR will likely endorse Jokowi's latest pick for National Police chief

The House of Representatives will likely endorse President Joko Widodo’s latest pick for National Police chief and calls for impeachment against the president might be no more than a strategy for political horse-trading, experts say. Joko last week dropped Comr. Gen. Budi Gunawan’s candidacy for National Police chief following a strong public rejection, instead naming current deputy chief Comr. Ge.

(MI) Jokowi sudah siapkan penjelasan lisan untuk DPR tentang batal melantik Budi

Meski telah memberikan penjelasan secara resmi kepada DPR perihal pembatalan pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri, pihak Istana Negara mengaku tetap menyiapkan penjelasan lisan tentang masalah itu.Pada prinsipnya, tidak ada pelanggaran konstitusi dan hukum terkait keputusan Presiden itu. ''Ya memang (penjelasan) harus dilakukan, harus disiapkan untuk disampaikan (ke DPR),'.

(Harian Kompas) Presiden: Jangan ada ego sektoral penegak hukum

”Saya meminta KPK dan saya memerintahkan kepada Jaksa Agung dan Kapolri untuk terus berkoordinasi dan konsolidasi, saling membantu, agar penanganan pemberantasan korupsi segera kembali dilakukan dan ditingkatkan lagi,” tutur Presiden, seusai pertemuan dengan Ketua KPK Taufiequrachman Ruki, Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti, dan Jaksa Agung HM Prasetyo, Rabu (25/2), di Istana Mer.

(Harian Kompas) Jelang Fit Proper, Badrodin Jaring Aspirasi Publik

Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Komisaris Jenderal Badrodin Haiti terus meningkatkan koordinasi dengan sejumlah pihak untuk menyerap aspirasi dan memperbaiki komunikasi. Setelah bertemu dengan pimpinan KPK Jumat lalu, pada Minggu (22/2) Badrodin bertemu dengan puluhan akademisi. Hadir dalam pertemuan yang digelar di Markas Besar Polri ini puluhan akademisi dan alumni sejumlah per.

(Tempo) Megawati Instruksikan Kader PDIP di DPR Menginterpelasi Jokowi

Sejumlah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terus mempertanyakan keputusan Presiden Joko Widodo membatalkan pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian RI. Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat darr partai banteng, Herman Hery, mengatakan beberapa anggota fraksinya bahkan berencana mengajukan hak interpelasi kepada Presiden. "Penggunaan hak untuk memint.

(Harian Kompas) Badrodin Haiti Gantikan Budi: Jokowi dan Ujian Demokrasi

Presiden Joko Widodo akhirnya mengumumkan tidak melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Polri pada Rabu (18/2). Keputusan ini diambil 36 hari setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Budi sebagai tersangka kasus korupsi pada 13 Januari 2015. Masalah Budi mungkin merupakan salah satu ujian terberat kepemimpinan Jokowi sebagai presiden, setelah kesibukannya saat penentuan kabi.

(Jakarta Globe) Supreme Court Must Close Budi’s Loophole

Fears that graft suspects will use a court ruling that lifted Comr. Gen. Budi Gunawan from an indictment by the Corruption Eradication Commission’s (KPK) became a reality on Monday. Former Religious Affairs Minister Suryadharma Ali filed a pretrial motion in South Jakarta District Court against the KPK, seeking dismissal of his case and claiming the anti-graft authorities erred in naming him as a .

(Tempo) Pasca BG Tak Dilantik: Gerindra & Golkar Ditawari Jatah Menteri

Pengurus Partai Gerakan Indonesia Raya dan Partai Golkar mengklaim Presiden Joko Widodo berniat merangkul dua partai oposisi tersebut masuk dalam pemerintahan. Ketua Gerindra Desmond Junaidi Mahesa menga takanPresiden Jokowi sudah menawarkan kursi menteri kepada Ketua Umum Prabowo Subianto.Desmond ragu Prabowo bakal menerima tawaran tersebut. Dia meyakini Gerindra bakal tetap menjadi penyeimbang k.

(viva) Ketua Komisi 3: Fit Proper Kapolri Masih Mungkin Saat Reses

Ketua Komisi III DPR, Aziz Syamsuddin, mengungkapkan bahwa proses fit and proper test atau uji kelayakan terhadap Komisaris Jenderal Polisi Badrodin Haiti bisa dilakukan pada masa reses sekarang ini. Meskipun demikian, hal itu membutuhkan sejumlah persyaratan tertentu."Bisa saja. Yang penting ada (persetujuan) dua per tiga fraksi," kata Aziz saat dihubungi VIVA.co.id, Kamis 19 Februari 201.

(Tempo) Budi Gunawan Reportedly Nominated as Police Deputy Chief

Comr. Gen Budi Gunawan, whose candidacy as the National Police Chief was cancelled, has been reportedly nominated as one of candidates for deputy chief of the national police. For the record, the position of national police deputy chief will be left vacant if Comr. Gen. Badrodin Haiti is officially appointed as national police chief. "Candidate of national police deputy chief must be a three-s.

Op.Ed: Amid KPK-Polri, Jokowi's successes in parliament and cabinet

Despite not having the numbers in Indonesia’s house of representatives, President Joko Widodo has been able to score victories. But as the national police and corruption commission battle shows, that could soon change, writes Jacqueline Hicks. While all eyes have been on the drama unfolding between the nation’s Corruption Eradication Commission (KPK) and the police (Polri), recent activities at th.

(ANTARA) KPK will continue to probe the controversial case involving BG

Acting chief of the Corruption Eradication Commission (KPK), Taufiqurrachman Ruki, has confirmed that the anti-graft body will continue to probe the controversial case involving Commissioner General Budi Gunawan."We will certainly study it in detail first and go over what the judge ruled. There is a mechanism that needs to be followed when a case is being handed and taken over. It is impossibl.

(Tempo) PDIP, Golkar, Gerindra, PKS May Challenge Badrodin's Nomination at House

PDIP would tackle the nomination since the party was disappointed by Jokowi’s decision to cancel Budi Gunawan’s Inauguration. In addition, the PKS is still one of the parties under the Red-and-White coalition that opposes Jokowi. Meanwhile, the Functional Group (Golkar) Party and the Great Indonesia Movement (Gerindra) Party can still be approached by Jokowi. Golkar treasurer Bambang Soesatyo clai.

(Tempo) PDIP Tak Kompak Terkait Pencalonan Badrodin Haiti

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di DPR mulai tidak kompak dalam menyikapi keputusan Presiden Joko Widodo yang mencalonkan Komisaris Jenderal Badrodin Haiti sebagai Kepala Polri. Wakil Ketua Komisi Hukum DPR Trimedya Panjaitan menyatakan tetap menginginkan Presiden Jokowi melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan."Tidak bergeser dari sikap sebelumnya, karena kami ingin menjaga Jo.

(Tempo) Budi Diganti Badrodin, PDIP Khawatirkan Interpelasi Terhadap Jokowi

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Dwi Ria Latifa, mengatakan partainya kecewa terhadap keputusan Presiden Joko Widodo yang batal melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian RI. Menurut Ria, keputusan Jokowi bisa menimbulkan persoalan baina karena pencalonan Budi Gunawan sudah disetujui DPR.Sejumlah anggota DPR memang sempat mengancam.

(Tempo) Democrat Faction support Jokowi to Scrapping BG

Democratic Party executive chairman Sjarifuddin Hasan, said on Friday, February 13, 2015, that his faction would not question President Joko "Jokowi" Widodo's plan to cancel Budi Gunawan's inauguration as the National Police Chief. According to Sjariefuddin, the cancelation of the inauguration would be Jokowi's sensitiveness to uphold ethics among public officials. He said that.

Beberapa Catatan Pertimbangan Dibacakan Hakim untuk Pengajuan Pra-Peradilan Budi Gunawan

Menimbang Pengadiilan Negeri berwenang memeriksa kasus Menimbang sah tidaknya seorang menjadi tersangka bukan objek praperadilan. Menimbang penetapan tersangka adalah bagian penyidikan Menimbang hukum Indonesia tidak anut sistem preseden Menimbang merujuk surat kapolri pada 17 Oktober 2002, dimana dijelaskan kepala biro pembinaan karir adalah fungsi unsur administratif dan bukan penyelenggara nega.

9 Februari 2015, Abraham Samad Tersangka Kasus Pemalsuan Dokumen

Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan menetapkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad (AS) sebagai tersangka. "AS ditetapkan tersangka pemalsuan dokumen Feriyani Lim, ditetapkan sejak 9 Februari 2015 (Senin)" kata Kepala Bidang Humas Polda Sulsel Kombespol Endi Sutendi, di Markas Polda Sulsel, Jalan Perintis Kemerdekaan, Makassar, Selasa (17/2/2015) pagi, dikutip dari Kompas.

(Jakarta Globe) A Timeline to a Legal Fiasco — and the President’s Inaction in a Time of Crisis

By Nivell Rayda on 11:20 pm Feb 16, 2015 Supporters of National Police Cmr. Gen. Budi Gunawan gather outside the Presidential Palace in Jakarta on Feb. 16, 2015. (Antara Photo/Fanny Octavianus) Jakarta. The South Jakarta District Court’s decision to revoke the suspect status of President Joko Widodo’s candidate for National Police chief, Comr. Gen. Budi Gunawan, has renewed calls for the president.

(Jakarta Globe) Jokowi Takes Oath Three KPK Acting Commissioners

President Joko Widodo on Friday morning inaugurated three new temporary leaders of the nation’s under-fire antigraft agency. Taufiqurahman Ruki and Johan Budi were inaugurated to replace Abraham Samad and Bambang Widjojanto, respectively as chairman and deputy chairman of the Corruption Eradication Commission (KPK). Abraham and Bambang were suspended after having been named suspects in old crimina.

(Tempo) Pra-Peradilan BG Harus Taat KUHAP

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto memastikan lembaganya akan hadir pada sidang praperadilan Budi Gunawan yang digelar Senin, 9 Februari, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. "Semua jawaban sudah kami persiapkan. Semoga tidak ada perubahan lagi," kata Bambang saat menghadiri acara di Pusat Dakwah Muhammadiyah, Ahad, 8 Februari 2015.Menurut Bambang, dia mendengar k.

(Tempo) Aburizal Bakrie Tolak Perppu KPK

Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mengatakan Presiden Joko Widodo tidak perlu peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk menunjuk pelaksana tugas pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ical beralasan ini karena pimpinan komisi antirasuah itu belum semuanya dijadikan tersangka."Buat apa? Perpu dipakai hanya kalau kondisinya semua komisioner KPK tersangka maka harus ada perpu, sup.

(Tribun) Taufik Kurniawan Wakil Ketua DPR: Harusnya 2 kali Tes, Sebelum diajukan DPR, lalu diuji Komisi III

Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mengusulkan agar proses uji kelayakan dan kepatutan calon kepala Polri dilakukan dua kali. Ujian pertama dilakukan sebelum calon Kapolri diajukan ke DPR, dan ujian kedua dilakukan oleh Komisi III DPR. "Ke depan, kami mengusulkan fit and proper test tidak hanya di Komisi III, tapi dilakukan juga sebelum surat masuk ke DPR ," kata Taufik Kurniawan dalam se.

(Detik) Fahri Hamzah Wakil Ketua DPR: Tidak Masalah Melantik Kapolri Tersangka Korupsi

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah masih berkukuh meminta Presiden Joko Widodo melantik Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Status Budi sebagai tersangka kasus rekening gendut ia hiraukan."Soal Kapolri itu kan tidak mendesak, presiden bisa lantik dan kemudian presiden nonaktifkan lagi. Soal sederhana lalu dia angkat Plt, yang saya bingung kok susah banget. Setelah dilantik dinonaktifkan," kata .

(Republika) Taufik Kurniawan [Wakil Ketua DPR] Desak Jokowi Segera Putuskan Konflik KPK-Polri

Kekisruhan antara KPK dan Polri yang terjadi belakangan dinilai sudah berlarut-larut dan menguras energi Presiden Joko Widodo. Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mengatakan, sudah waktunya Jokowi menyelesaikan masalah tersebut dan kembali fokus pada rakyat."Rakyat itu sudah capek (dengan kekisruhan yang terjadi). Sudah saatnya pemerintah fokus pada program-program kesejahteraan rakyat," k.

(VIVA.co.id) Bambang Soesatyo: Soal Budi Gunawan, Pimpinan DPR 'Offside'

VIVA.co.id - Sekretaris Fraksi Golkar DPR Bambang Soesatyo mengatakan jika kabar yang beredar benar bahwa Presiden Jokowi batal melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri, maka ini akan menjadi tamparan keras bagi DPR. "Kami juga menyayangkan sikap pimpinan DPR yang secara tidak sadar merendahkan lembaga yang dipimpinnya itu saat mereka bertemu presiden di Istana," kata Bambang dalam keterangan.

(Tempo) Deputy Speakers Taufik: DPR Hails Jokowi's Performance, Condemns Police Chief Conflict

House of Representatives' (DPR) Deputy Speaker Taufik Kurniawan said on Saturday, February 7, 2015, that his institution appreciated last year’s works performed by President Joko “Jokowi” Widodo. According to Taufik, Jokowi’s impromptu visits, to be directly engaged in the issues faced by people, are excellent examples for government officials. However, Taufik said that the polemic of Comr. Ge.

(Jakarta Globe) Prompts Over of Jokowi's Police Chief Pick Dilemma: Budi Waseso

Prompts Over-Analysis of Jokowi’s Police Chief Pick Experts on Thursday lamented the latest remark from Joko Widodo’s administration for once again delaying his decision in regards to police chief nomination saying that the president should move quickly to replace the current candidate, three-star graft and money laundering suspect Comr. Gen. Budi Gunawan. Cabinet Secretary Andi Widjajanto said .

(Jakarta Globe) No Perppu From Jokowi Indirectly Kills the KPK

The end game of the criminal and political tit-for-tat in the last month has been destruction of the Corruption Eradication Commission, or KPK. With National Police chief of detectives Comr. Gen. Budi Waseso’s vow that all KPK leaders will soon be named suspects in criminal investigations, the end of KPK as we know it is in sight: By the KPK’s own rules, its leaders must resign from active duty if.

(Koran Tempo) Legislator Komisi 3 Tunggu Status Hukum BG

Wakil Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Desmond Junaidi Mahesa mengatakan komisinya akan mengadakan uji kelayakan dan kepatutan calon Kepala Kepolisian RI baru yang diajukan Presiden Joko Widodo. Tpi Komisi Hukum tak akan langsung menerima calon yang diajukan tersebut. "Kami akan memprosesnya, tapi tergantung siapa yang diusulkan," kata Desmond saat dihubungi kemarin. Menurut dia.

(Jakarta Globe) Another Budi, Another Jokowi's Step Up to Keep PDI-P Happy

Another Budi, Another Jokowi’s Step Up to Keep PDI-P Happy The police general who has pursued a raft of dubious criminal cases against antigraft commissioners who charged his superior with corruption now stands a very real chance of being named Indonesia’s new police chief. Budi Waseso, the National Police’s chief of detectives and self-professed supporter of Budi Gunawan, the would-be police ch.

(Jakarta Post) Decision on Budi Waseso fate drags on again for Jokowi

President Joko "Jokowi" Widodo said on Wednesday that he would announce next week his decision regarding the controversial nomination of Comr. Gen. Budi Gunawan as National Police chief amid speculation that Jokowi may pick a new candidate. Speculation has been rife over the past couple of days that Jokowi might drop Budis inauguration, which has been postponed by the President after the .

(Jakarta Post) MK begins hearing on police chief selection, revise Police Law

The Constitutional Court (MK) started hearing arguments in a judicial review of the House of Representatives role in the selection of the National Police chief, as uncertainty over the fate of Comr. Gen. Budi Gunawan, who has been nominated by President Joko "Jokowi" Widodo as the sole candidate for National Police chief, remains unknown. Four plaintiffs, comprising legal experts and acti.

(Jakarta Post) Standoff puts brakes on KPKs graft handling

The Corruption Eradication Commission (KPK) on Thursday warned President Joko "Jokowi" Widodo that his indecisiveness in solving the current standoff between the antigraft body and the National Police had put it at risk. The KPK leadership is in threat of total paralysis as all of its commissioners are now facing criminal charges - in which one of them has been declared a suspect by the p.

(Pelita) Pembatalan Pelantikan BG Tak Perlu Izin DPR

Rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) membatalkan pelantikan Komjen Pol. Budi Gunawan sebagai Kapolri tidak perlu melaporkan ke DPR. Persetujuan DPR itu berlaku untuk pemberhentian dan pengangkatan Kapolri. Sementara status Komjen Budi Gunawan saat ini baru sebatas disetujui, belum dilantik. Bahkan Keputusan Presiden tentang pengangkatannya pun belum diterbitkan. "Proses DPR memang sudah sel.

(Jakarta Globe) Withdrawn BG: Jokowi’s Indecision, a Skirmish for "KIH" Power

President Joko Widodo will decide next week whether to stick with his controversial pick for police chief or drop the nomination entirely, following a meeting with leaders of the parties backing his administration. “I will finish everything next week,” the president told reporters in Jakarta on Wednesday in reference to the crisis that has erupted over his nomination of Comr. Gen. Budi Gunawan, a .

(Koran Tempo) Fraksi PAN, PPP, Golkar Setuju Jokowi Beri Nama Baru Pengganti BG

Fraksi PAN, Golkar, PPP Setuju Nama Baru Calon Kapolri Sejumlah pimpinan partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat mendukung keputusan Presiden Joko Widodo. Mereka menganggap tepat terhadap rekomendasi Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) agar Presiden Joko Widodo mengusulkan calon Kepala Polri yang baru. "Saya yakin Presiden akan memutuskan yang terbaik,.

(Koran Tempo) Dirongrong KIH, Jokowi Perbanyak Dukungan dari KMP

Para petinggi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menggelar pertemuan di kediaman Ketua Umum Megawati Soekarnoputri di Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, kemarin siang. Rapat itu kemungkinan menyikapi pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Prabowo Subianto sehari sebelumnya di Istana Bogor. Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Siti Zuhro, mengatakan pertemuan Presiden denga.

(ANTARA) Prabowo-Jokowi meeting, a proof political situation is stable

The meeting between President Joko Widodo (Jokowi) and Gerindras General Chairman Prabowo Subianto on Thursday showed that the country was secure and the political situation was stable, Vice President M. Jusuf Kalla stated. "It showed that our political condition is stable, and the political parties are friendly to each other. The situation is good," he informed newsmen at his office here .

(Jakarta Globe) Six Options, but Only One Is Right for Jokowi about BG debate

For almost one month, problems surrounding Comr. Gen. Budi Gunawan and whether President Joko Widodo will inaugurate him as National Police chief have consumed not only public attention but also the government’s energy and resources. The political and legal complications arising from Budi’s naming as a graft suspect have damaged Joko’s administration, distracting it from a heavily touted developme.

(Jakarta Globe) "Javanese Rules" on withdrawn BG

When President Joko Widodo received Prabowo Subianto for a private audience at the Bogor Palace recently, both men were wearing batik shirts. Jokowi looked radiant in a green shirt featuring a contemporary motif of “peksi” (birds) and vegetation. In contrast, Prabowo sported a shirt with a classic motif known as “semen romo” (Father of Spring) in golden brown with the peksi or aviary details wove.

(ANTARA) House Speakers Setya: DPR yet to hear of new police chief candidate from Jokowi

House Speaker Setya Novanto has denied having any information that President Joko Widodo has proposed a new name to replace National Police chief candidate Commissioner General Budi Gunawan. "I have not heard any such thing and the President has not yet made that statement," Setya said at the Parliament building here on Wednesday. He noted that the House of Representatives (DPR) will appre.

(Jakarta Globe) DPR of having weak political will to support KPK contrast to support Police Chief BG

Protests are mounting against what some observers increasingly believe now to be systematic efforts to incapacitate the Corruption Eradication Commission — Indonesia’s last bastion of hope against systemic corruption — which seems to have been cast adrift now with only the public as its faithful ally. Allegations of attempts to “criminalize” the antigraft body, known as the KPK, became louder over.

(Tribunnews) Ketua DPR: Saya Rasa Tidak Ada Pelemahan KPK

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Meski telah dibebaskan, benarkah penahanan Bambang Widjojanto sebagai upaya sistematis pelemahan KPK? Simak pendapat Ketua DPR. Ketua DPR Setya Novanto menilai tidak ada pelemahan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia meminta publik menghargai kedua intitusi baik KPK maupun kepolisian. "Saya rasa enggak ada (pelemahan). Yang terpenting dalam hal ini tidak ada pe.

(Harian Kompas) Senin, BW melanjutkan pemeriksaan

Peristiwa penangkapan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto pada Jumat (23/1) pukul 07.30 oleh tim penyidik Subdirektorat VI Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Kejahatan Khusus Badan Reserse Kriminal Polri menjadi catatan sejarah dalam penegakan hukum Indonesia. Kerancuan itu hadir karena proses penangkapan Bambang yang bermuara pada penahanan mantan aktivis anti korupsi it.

(Republika) Aziz Syamsuddin: 'Bambang Widjojanto Tidak Perlu Mundur dari KPK'

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua Komisi III DPR, Aziz Syamsuddin mengatakan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto tidak perlu mundur dari posisi sebagai komisioner KPK. Menurut Aziz penetapan tersangka Bambang oleh polri tidak mengugurkan hak Bambang di KPK. "Kalau terdakwa baru mundur," kata Aziz kepada wartawan, Ahad (25/1). Aziz menyatakan Bambang cukup mengikuti arahan Presiden Joko Wido.

(REPUBLIKA) Agus Hermanto: Pertemuan Jokowi-Prabowo Jadi Titik Terang Konflik KPK-Polri

REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM-- Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengapresiasi pertemuan Presiden Joko Widodo dengan tokoh nasional Prabowo Subianto di Istana Bogor di tengah kisruh KPK dan Polri. "Ini menjadi titik terang bagi bangsa dan negara menuju ke arah yang lebih baik," kata Agus Hermanto di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Jumat (30/1). Menurutnya, silaturahim antara Presiden J.

(Harian Kompas) Paling Kuat Desak BG Dilantik, Elektabilitas PDIP dan Nasdem Terancam

Partai politik yang terus mendesak Presiden Joko Widodo melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Polri perlu waspada. Sikap tersebut bisa memengaruhi simpati publik yang akan menentukan perolehan suara dalam pemilihan kepala daerah serentak yang segera berlangsung. Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang, Kamis (29/1), di Jakarta, mengataka.

(Waspada) Fadli Zon: BG Tak Dilantik, Gerindra Setuju

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, menilai bahwa partai politik dalam Koalisi Merah Putih (KPM) menyerahkan keputusan pelantikan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai Kapolri kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi)."Kalau itu (pelantikan BG) dibatalkan, kita serahkan kepada presiden. Jadi kita menyerahkan ke presiden, apapun keputusannya," ujarnya.Menurut dia, seperti yang disampaikan ol.

(Harian Kompas) Konsekuensi UU KPK: Status BW ditangan Presiden Jokowi

Status BW sebagai wakil ketua KPK tetap sah hingga terbit surat pemberhentian sementara dari Presiden Jokowi. Surat itu harus diajukan Kepolisian sebagai pihak yang menangani kasus BW. Hal itu disampaikan mantan Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto dan Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada Denny Indrayana. Menurut Bibit, pemberhentian sementara Bambang sebagai Wakil Ketua KPK harus me.

(Harian Kompas) Dukungan Moral bernama #SaveKPK

MEREKA warga biasa yang tergetar nuraninya ketika mendengar Komisi Pemberantasan Korupsi diintervensi. Tanpa aliansi, tanpa partai pendukung, mereka hadir di gedung KPK untuk menjaga pilar demokrasi Indonesia. Sampai Sabtu (24/1) malam, aktris Olga Lydia masih bertahan di gedung KPK yang sejak Jumat lalu ”dijaga” ratusan warga yang prihatin atas nasib pemberantasan korupsi di negeri ini. Olga mera.

(Harian Kompas) Karut-Marut Kotawaringin Barat

SENGKETA Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, pada 2010, tiba-tiba mengemuka di panggung politik nasional. Fenomena ini mencuat setelah polisi menangkap Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto, Jumat (23/1). Sengketa pilkada itu bermula ketika pada Juni 2010, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kotawaringin Barat menetapkan pasangan Sugianto Sabran d.

(Harian Kompas) Ironi Pelemahan KPK ditengah Hari Lahir Megawati

SETIAP tanggal 23 Januari merupakan hari yang spesial bagi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Pada tanggal tersebut, putri kedua presiden pertama RI Soekarno yang bernama lengkap Diah Permata Megawati Setiawati Soekarnoputri tersebut lahir. Ucapan selamat dan doa, kado, serta karangan bunga pun disampaikan kepada Megawati yang kini berusia 68 tahun. Sejak Juma.

(Harian Kompas) Editorial: Penahanan BW, Publik Gundah

KEHEBOHAN atas penangkapan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto sungguh luar biasa. Ada yang bergumam, ada-ada saja! Efek dramatis atas kasus penangkapan oleh Bareskrim Polri itu begitu mencolok, antara lain, karena dilakukan di jalan, yang membuat banyak orang terperangah. Berbagai kalangan dibuat terkejut dan terusik karena tindakan penangkapan di luar dugaan publik. Pihak.

(Harian Kompas) KPK Dikriminalisasi, Pemberantasan Korupsi Jalan Terus

SEJAK tersiarnya kabar penangkapan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto, Jumat (23/1) pagi, para aktivis, tokoh masyarakat, dan berbagai kalangan hingga malam terus berdatangan ke gedung KPK di Jalan Raya Rasuna Said, Kuningan, Jakarta. Mereka tidak hanya memberikan dukungan dan simpati kepada KPK, tetapi juga ikut menunggu dilepaskannya Bambang setelah diperiksa. Bahkan, me.

Maman Imanul Haq: Lepaskan Polri Dari Oknum yang Menggorogotinya

Anggota DPR RI komisi VIII dari Fraksi PKB, Maman Imanul Haq, menyatakan dukungannya kepada KPK dalam kasus penetapan komisioner-komisioner KPK sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri. Maman Imanul Haq menuliskan “Alhamdulillah BW bebas. Korupsi harus dilawan! @KPK_RI” dalam akun Twitternya pada 23 Januari 2015. Maman Imanul Haq juga menuliskan doa untuk Presiden Joko Widodo agar bisa ditunjukkan k.

(Harian Kompas) Opini: Mengurai Sengkarut Plt.Kapolri

PILIHAN Presiden Joko Widodo menjadikan Badrodin Haiti, Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai Pelaksana Tugas Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mendatangkan banyak catatan. Ada apresiasi, tetapi ada juga sejumlah pertanyaan besar mengiringi. Konsekuensi yang memang harus diterima karena langkah yang diambil sebelumnya memang kurang pas. Presiden telah memilih menga.

(Opini Kompas) UU KPK: Pak Jokowi, Selamatkan KPK, oleh Prof.Saldi Isra

MESKIPUN Presiden Joko Widodo berupaya memilih jalan tengah dengan cara menunda pelantikan Komjen Budi Gunawan, silang- sengkarut proses pengisian jabatan Kepala Kepolisian Negara RI masih jauh untuk dapat dikatakan selesai. Melihat tanda-tanda yang ada, hari-hari ke depan potensial menghadirkan ketegangan lebih luas. Tak hanya di sekitar kepolisian dan KPK, situasi bisa meluas ke lembaga lain. P.

(Harian Kompas) Semua Menunggu Ketegasan Jokowi Mendamaikan Polri-KPK

PUBLIK terenyak ketika Jumat (23/1) pagi, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto ditangkap polisi di Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Bagaimana pandangan pemimpin lembaga negara terhadap penangkapan Bambang Widjojanto? Berikut pendapat mereka. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan Hormati saja dulu proses hukum yang berlangsung. Ketua DPR Setya Novanto Penangkapa.

Meutya Hafid: Presiden Joko Widodo, Kunci Untuk #SaveKPK

Anggota DPR RI komisi I dari fraksi Golkar, Meutya Hafid, secara aktif terus me-retweet kicauan tentang #SaveKPK, terutama dari pers yang juga menyuarakan dukungannya terhadap KPK seperti Tempo dan KOMPAS. Secara pribadi Meutya Hafid menyatakan tidak ingin mempermasalahkan partai-partai yang diduga terkait dalam kasus penangkapan komisioner KPK, namun Meutya menyatakan dirinya akan lebih memilih u.

(Harian Kompas) feature: 2 Jempol Izzat untuk Abi BW

Dua hari sebelum tim penyidik Subdirektorat VI Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Kejahatan Khusus Badan Reserse Kriminal Polri menangkapnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto sudah punya firasat. Sejak KPK menetapkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan, calon tunggal Kepala Polri yang disetujui DPR, sebagai tersangka kasus rekening tidak wajar, dirinya sudah memperhitungka.

Tifatul Sembiring: #SaveKPK , #SAVEINDONESIA

Mantan Menteri Komunikasi dan Informasi yang sekarang menjadi anggota DPR RI, Tifatul Sembiring, tegas menyatakan posisinya sebagai pendukung KPK. Tifatul menuliskan pada akun pribadinya “Saya setuju #SaveKPK, setuju pemberantasan korupsi dilanjutkan. Bila perlu diingatkan yang lebih penting lagi #SAVEINDONESIA.” Tifatul juga menyatakan bahwa pihak-pihak terkait wajib menjelaskan hal-hal yang menj.

(Harian Kompas) KPK-Polri, Presiden Jokowi: Wewenang pada saatnya akan saya pakai

Presiden Joko Widodo mengakui, dirinya mendengarkan banyak pihak sebelum memutuskan hal penting, salah satunya terkait ketegangan antara Kepolisian RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi yang kini terjadi. Namun, Presiden meyakinkan semua pihak bahwa itu bukan berarti dirinya tunduk kepada orang yang dia tanyai. Presiden menegaskan, meminta pendapat berbeda dengan menuruti kemauan yang dimintai penda.

(JPNN) Anggota Komisi 3 DPR Sebut BW Juga Bisa Praperadilankan Polri

JAKARTA - Penangkapan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto (BW) oleh Bareskrim Polri, disikapi biasa oleh Anggota Komisi III DPR, Nasir Jamil. Dia menilai Polri tentu punya alasan yang kuat, termasuk langsung menangkap BW. "Artinya semua orang punya masa lalu, Bareskrim punya alasan kuat, tinggal dibuktikan saja oleh Bareskrim, " kata Nasir saat dihubungi di .

(Tribunnews) Presiden dan DPR Diminta Segera Hentikan 'Perang' Polri Vs KPK

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Sigma atau Pemerhati Politik dan Ketatanegaraan, Said Salahudin, menegaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan DPR tidak boleh diam atas kasus penangkapan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto (BW) oleh Mabes Polri. Sebab kasus ini, menurut Said, sulit untuk disebut sebagai kasus hukum murni. "Ini sudah bisa disebut sebagai 'perang' dua institusi penegak.

(Detik.com) DPR Ajak Jokowi Rapatkan Penyelamatan KPK

Detik.com | Taufik Kurniawan mengusulkan ada rapat konsultasi antara pimpinan DPR dengan Presiden Jokowi dalam waktu dekat. Pertemuan ini perlu digagas dalam rangka penyelamatan KPK."Dalam kaitan situasi saat ini kami harapkan semacam pertemuan informal yang dipimpin langsung Pak Presiden Joko Widodo karena ini menyangkut krisis kepemimpinan KPK karena Pak Busyro periodenya baru saja berakhir .

(Harian Kompas) Penahanan Bambang Ditangguhkan

Penahanan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto oleh Polri akhirnya ditangguhkan Sabtu (24/1) sekitar pukul 01.30. Penangguhan ini terjadi setelah dua Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja dan Zulkarnain, menemui Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti. Adnan mengatakan penangguhan penahanan Bambang karena pemeriksaan hari ini oleh penyidik dianggap cukup dan akan d.

JejakParlemen

Berita Seputar DPR

Kategori Berita