JejakParlemen

Kategori Berita

(Tempo.co) RUU Pemilu, Ambang Batas Capres Dinilai Inkonstitusional

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu Lukman Edy menilai keberadaan ambang batas pencalonan presiden yang diajukan pemerintah adalah inkonstitusional. Ini berkaitan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan Pemilihan Umum 2019 berlangsung serentak."Sebagian fraksi di pansus ini menilai keputusan keserentakan itu otomatis meniadakan p.

(DetikNews) Mendagri Tjahjo Kumolo Dorong Revisi UU Ormas

Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mendorong agar dilakukannya revisi terhadap Undang-undang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas). Tjahjo mengatakan saat ini jumlah ormas di Indonesia luar biasa banyaknya."Ormas-ormas sampai saat ini di Indonesia yang kami catat sudah mencapai 254.633 ormas," ujar Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam keterangan tertulisnya, Minggu (4/12/2016).

(RiauPos) Undang-undang Parpol dan UU MD3 Mau Direvisi Lagi

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Rapat perdana Panitia Khusus (Pansus) RUU Penyelenggaraan Pemilu bersama Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menkumham Yasonna Laoly, menyepakati revisi terhadap UU Partai Politik (Parpol) dan UU MPR, DPD, DPD dan DPRD (MD3).Pertimbangannya, RUU Pemilu ini nantinya merupakan gabungan tiga UU, yakni UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif, UU Nomor 42 Tahun 2008 te.

(ANTARA News) UU Terorisme dan UU ITE harus sinergis

Jakarta (ANTARA News) - "UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme harus bisa sinergis atau saling mendukung dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pencegahan terorisme melalui dunia maya," kata pakar hukum, Prof Romli Atmasasmita.Meski dalam UU ITE sudah lengkap tentang pasal-pasal penghinaan dan sebagainya melalui dunia maya, kata dia, tapi dalam UU Terorisme nanti juga harus .

(DetikNews) Tolak TAPERA, Ini Usulan Pengusaha

Jakarta - Para pengusaha menolak atau masih mempertanyakan Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) karena dianggap tumpang tindih dengan program BPJS Ketenagakerjaan. Para pengusaha menilai, BPJS Ketenagakerjaan dan TAPERA hampir sama fungsi dan pelaksanaannya.BPJS Ketenagakerjaan memiliki alokasi untuk bantuan pembiayaan perumahan bagi pesertanya. Sementara TAPERA juga bertujuan untuk memberikan kesem.

(TigaPilarNews) Sering Membolos, Anggota DPR Diminta Mundur

JAKARTA, Tigapilarnews.com – Direktur Eksekutif Center of Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menyarankan agar anggota DPR yang jarang hadir saat rapat Paripurna untuk mengundurkan diri. Hal ini lantaran terlalu seringnya anggota DPR membolos dalam agenda rapat paripurna. “Asyik dong anggota dewan yang tidak hadir atau bolos dalam rapat paripurna. Sebaiknya demi pertanggungjawaban seorang angg.

(Tempo.co) Disahkan DPR, Ini Lima Kelemahan Revisi UU ITE

TEMPO.CO, Jakarta - Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers menilai ada lima masalah dalam revisi Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Revisi itu baru saja disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat hari ini, Kamis, 27 Oktober 2016.Menurut peneliti ICJR, Anggara, revisi itu hanya mengakomodir kep.

(Tempo.co) Komisi Hukum DPR Datangi Padepokan Dimas Kanjeng, Hasilnya...

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendatangi Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, hari ini, 1 Oktober 2016. Rombongan itu berjumlah lebih dari lima orang. Di antaranya, Benny K. Harman dari Partai Demokrat, Akbar Faizal dari NasDem, dan Adies Kadir dari Golkar.Mereka berkeliling ke barak-barak yang dihuni santri atau pengikut Dimas.

(DetikNews) Jika Revisi UU Migas Mandek, Pemerintah Diminta Keluarkan Perppu

Jakarta -Pembahasan revisi Undang-Undang (UU) nomor 22 tahun 2001 hingga kini belum berjalan. Pemerintah diminta mencari alternatif kebijakan jika nantinya revisi UU tersebut tak kunjung rampung. Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi mengatakan, jika proses revisi UU Migas tidak bisa diselesaikan dalam waktu cepat, ia menyarankan Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Pemeri.

(Media Indonesia) Badan Legislasi DPR Kaji Ulang Hukuman Kebiri

BADAN Legislasi (Baleg) DPR menerima masukan masyarakat yang tidak menyetujui pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual berupa hukuman kebiri kimia. Menurut Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas, penerapan hukuman kebiri kimia perlu dikaji ulang karena tidak efektif menjamin pelaku kejahatan seksual jera sebab efeknya hanya sementara. “Saya cenderung setuju kebiri permanen atau hukuman mati .

(Media Indonesia) Nafsu Berkuasa di UU Pilkada

TAKTIK tersembunyi di dalam perubahan UU Nomor 8/2015 tentang Pilkada mulai terungkap ke permukaan, mulai politik uang setengah hati, cara-cara jitu untuk menjegal calon perseorangan, hingga pemangkasan kemandirian KPU. Kini, ada satu lagi ketentuan yang menjadi kekhawatiran para akademisi dan penggiat pemilu, yakni penarikan pelaksanaan pilkada serentak nasional dari semula pada 2027 menjadi 2024.

(Tempo.co) Revisi UU Anti-Terorisme, DPR Usul Dana Operasi Diaudit

TEMPO.CO, Jakarta - Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat yang membahas mengenai revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mengusulkan dibentuk dewan pengawas. Lembaga ini bertugas memonitor agar ada transparansi dalam penggunaan anggaran setiap operasi teroris."Penggunaan dana untuk terorisme ini tanggap darurat, seperti dana untuk bencana, sifatn.

(Tempo.co) DPR Siapkan RUU Peredaran Minuman Beralkohol

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat berencana merancang undang-undang kebijakan peredaran minuman beralkohol. Aturan ini dianggap penting karena minuman keras juga menjadi salah satu komoditi yang membantu perekonomian."Minol (minuman beralkohol) mudaratnya besar, tapi juga berguna untuk mengembangkan ekonomi," kata anggota Komisi VI, Siti Mukaromah, di acara diskusi Forum Alumni A.

Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 4 Tahun 2015 – 2016

Berdasarkan pendataan harian yang berhasil dihimpun oleh WikiDPR, dapat disimpulkan bahwasanya pada masa sidang ke-4 tahun 2015-2016 konsentrasi DPR – RI (Dewan Perwakilan Rakyat – Republik Indonesia) terhadap fungsi Anggaran sebesar 2% dari total persentase keseluruhan atau terdapat 5 kali rapat. Topik anggaran yang paling banyak dibahas mengenai Biaya Penyelenggaran Ibadah Haji (BPIH) tahun 201.

UU Prolegnas Prioritas Yang Disahkan Pada Masa Sidang ke- 3 Tahun 2015-2016

Berdasarkan pada data yang berhasil dihimpun oleh WikiDPR bahwa pada masa sidang ke – 3 Tahun 2015 – 2016 pada periode 11 Januari – 18 Maret 2016 DPR- RI (Dewan Perwakilan Rakyat – Republik Indonesia) telah menghasilkan Undang-Undang yang disahkan dari daftar Rancangan Undang-Undang (RUU) Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas. Terdapat 4 Undang – Undang yang dihasilkan oleh Dewan Perwak.

(ANTARA News) UU Disabilitas Makin Lindungi Penyandang Disabilitas

Surabaya (ANTARA News) - Menteri Sosial, Khofifah Parawansa, menegaskan, kaum disabilitas kini makin dilindungi hukum, setelah diberlakukan UU Disabilitas sejak 17 Maret lalu. UU Disabilitas sebagai penyempurnaan UU Nomor 4/1997 tentang Penyandang Cacat."Dengan RUU yang sudah menjadi UU Disabilitas pada 17 Maret 2016 itu, disabilitas akan semakin terlindungi," katanya, di Surabaya, Sabtu.D.

(Tempo.co) Dihadiri Menteri Susi, DPR Sahkan RUU Perlindungan Nelayan

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Keputusan pengesahan RUU menjadi UU ini diambil dalam rapat paripurna ke-21 masa persidangan III tahun sidang 2015, hari ini, 15 Maret 2016.Mewakili pemerintah, turut hadir dalam rapat pengesahan ini Menteri Kelautan dan Perikanan Sus.

(Warta Ekonomi) Susi-DPR Perdebatkan Pasal RUU Nelayan

WE Online, Jakarta - Pemerintah Republik Indonesia yang diwakili Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan DPR RI sempat memperdebatkan satu pasal dalam pembahasan RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam."Ada satu pasal yang semua fraksi setuju (dalam pembahasan sebelumnya) tetapi tidak disetujui pemerintah," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR .

(TeropongSenayan) DPR Akan Segera Sahkan RUU Arsitek Menjadi UU

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - DPR akan segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Arsitek menjadi undang-undang. Hal ini terlihat setelah seluruh Fraksi di DPR menyatakan dukungannya terhadap harmonisasi RUU yang diusulkan oleh Komisi V tersebut dalam rapat Badan Legislasi (Baleg), Senin (29/2/2016).RUU Arsitek menjadi salah satu RUU yang masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) prio.

(Rimanews) Tapera, Solusi atau Masalah Baru?

Rimanews - Rancangan Undang-Undang RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) kemarin resmi disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat DPR. Meski telah disahkan menjadi undang-undang, pelaksanaan UU Tapera masih memerlukan kelengkapan aturan di bawahnya yang mengatur secara lebih teknis. Sebelumnya, dalam RUU Tapera, besaran iuran diusulkan sebesar 3% dari Upah Minimum Regional. Iuran sebesar 3% it.

(Kompas.com) Revisi UU ITE Mulai Dibahas Komisi 1 DPR Bulan Depan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat, Mahfuz Sidik mengatakan sudah menerima Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan akan segera mengadakan pembahasan dengan mengundang Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara.Mahfuz memperkirakan pembahasan sudah bisa dilakukan pada awal Februari nanti. Targetnya bisa selesai seluruhnya dalam .

(Kompas.com) Baleg DPR Optimistis 10 RUU Disahkan hingga Maret 2016

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Legislasi DPR optimistis sepuluh Rancangan Undang-Undang akan disahkan menjadi Undang-Undang hingga Maret 2016 sehingga target Program Legislasi Nasional 2016 bisa terpenuhi. "Pada bulan Maret 2016 seharusnya 10 RUU sudah selesai. Kuncinya, teman-teman di komisi sama-sama bekerja untuk menyelesaikan target ini," kata Wakil Ketua Baleg DPR Firman Soebagyo di Gedu.

(Tribun News) Baleg DPR Sepakati 40 RUU Masuk Prolegnas 2016

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Legislasi DPR dengan Pemerintah dan DPD menyepakati 40 Rancangan Undang-undang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2016. Hal itu disepakati dalam rapat pleno yang digelar di ruang Badan Legislasi (Baleg) DPR, Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (25/1/2016). Kesepakatan itu akan dibawa dalam Rapat Paripurna DPR untuk mendapatkan pengesahan. "Keputusan ha.

Daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 - Paripurna 26 Januari 2016

Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-undang Prioritas Tahun 2016: RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat - draft & RUU disiapkan oleh DPR RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol - DPR RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam - DPR RUU tentang Jasa Konstruksi - DPR RUU tentang Penyandang Disabilitas - DPR RUU tentang Perlidungan Pekerja Indo.

(JituNews) Apindo Tolak RUU Tapera Ditujukan ke Pekerja Formal

JAKARTA JITUNEWS.COM - Dalam rangka upaya memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), pemerintah berencana menyediakan pembiayaan melalui skema Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Saat ini Rancangan Undang-Undang (RUU) Tapera telah memasuki tahap akhir dan ditargetkan menjadi UU pada Maret 2016. Sebagai representasi dunia usaha, Asosiasi Pengu.

Daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016

Atas hasil keputusan rapat panja Prolegnas RUU Prioritas tahun 2016 antara DPR, DPD dan Pemerintah di Bogor, 20 Januari 2016, berikut ini adalah: Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016: RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat - DPR RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol - DPR RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam (dalam Prolegnas 2015 judul tertulis: P.

(DetikNews) Ini Poin-poin di UU Terorisme yang Akan Direvisi

Jakarta - Pemerintah memutuskan untuk merevisi UU No 15/2003 tentang penanggulanhan terorisme. Sejumlah poin akan diubah dan menekankan pada aspek pencegahan."Pertama faktor pencegahan yang sebelumnya dalam Undang-undang Terorisme itu lebih pada sifatnya penindakan ya. Yang tidak bisa kita mengantisipasi pencegahan, sekarang kita perluas," kata Menkum HAM Yasonna Laoly saat jumpa pers usai.

(DetikNews) Ketua DPR: Happy-nya Anggota Dewan di Fungsi Pengawasan

Jakarta - DPR memiliki fungsi pengawasan yang dalam menjalankannya terdapat hak interpelasi, angket, hingga menyatakan pendapat. Fungsi inilah yang disebut Ketua DPR Ade Komarudin paling disenangi anggota dewan."Happy-nya anggota dewan ya fungsi pengawasan. Mengapa? Karena fungsi pengawasan lebih gampang, mengawasi itu lebih gampang, mengoreksi itu lebih gampang bahkan menyalahkan orang lain i.

(Kompas) PSHK: Selama 2015, DPR Tak Taat Prosedur Legislasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) menemukan kemunduran Dewan Perwakilan Rakyat dalam menjalankan fungsi legislasi selama 2015. Kemunduran itu adalah ketidakpatuhan DPR terhadap syarat dan prosedur dalam pembuatan undang-undang. "PSHK menemukan adanya sejumlah kemunduran akibat ketidakpatuhan DPR terhadap syarat prosedur sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nom.

RUU JPSK - Raker Komisi 11 dengan Menkumham, Wamenkeu, BI, OJK, dan LPS

Pada 18 November 2015, Komisi 11 mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Bank Indoneisa (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan perwakilan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Agenda rapat kali ini adalah pengumpulan Daftar Inventaris Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (RUU JPSK). Rapat dipimpin oleh Ke.

RUU Kewirausahaan Nasional – Rapat Dengar Pendapat Baleg dengan Pengusul RUU Kewirausahaan Nasional

Pada 23 November 2015, Badan Legislasi (Baleg) mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Pengusul Rancangan Undang-Undang (RUU) Kewirausahaan Nasional, Fraksi PKS. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Baleg, Firman Soebagyo dapil Jateng 3. Firman membuka rapat dengan meminta perwakilan Pengusul RUU Kewirausahaan Nasional, Refrizal dari Sumbar 2 dan Zulkieflimansyah dari Banten 2 untuk menyampaikan usulan.

(Tribun News) DPR Cuma Hasilkan 3 UU, Pimpinan MPR: Pemerintah Juga Ikut Bertanggung Jawab

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menyebut bukanlah kegagalan DPR saja jika hanya merampungkan tiga Undang-undang di tahun 2015. Karena menurut Hidayat, urusan legislasi juga ada tanggung jawab pemerintah. "Legislasi itu memang di DPR, tetapi pembagian juga dengan pemerintah. Tak bisa difokuskan ke DPR, karena pemerintah ikut tanggung jawab. Jadi, tahu permasalahan di.

Prolegnas 2016 - Baleg Rapat Kerja dengan Menkumham dan DPD-RI

Badan Legislasi (Baleg) mengadakan Rapat Kerja (Raker) pada 10 Desember 2015 dengan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) membahas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2016. Raker dipimpin oleh Sarehwiyono M dapil Jatim 8. Rapat dihadiri oleh 21 dari 74 anggota dari 10 fraksi, 12 orang izin. Rapat dibuka pukul 20:05 WIB dan selanjutnya diskors .

RUU Pertanahan - Rapat Baleg dengan Panja RUU Pertanahan

Pada 18 Juni 2015 Badan Legislasi (Baleg) mengadakan Rapat Pleno (Pleno) dengan Pimpinan dari Komisi 2 dan Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Pertanahan (RUU Pertanahan) untuk proses harmonisasi RUU ini. Rapat Baleg dipimpin oleh Ketua Baleg, Sarehwiyono M dari Jatim 8. Rapat yang dimulai pukul 11:12 WIB dihadiri oleh 19 dari 74 anggota Baleg. Rapat dimulai dengan mendengar laporan dari.

RUU Kebudayaan - Rapat Baleg dengan Pimpinan Komisi 10

Pada 15 Juni 2015 Badan Legislasi (Baleg) mengadakan Rapat Pleno (Pleno) dengan Pimpinan Komisi 10 yang mengusulkan Rancangan Undang-Undang Kebudayaan (RUU Kebudayaan) untuk mendengarkan pemaparannya terkait penambahan RUU Kebudayaan kedalam Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2015 (Prolegnas RUU Prioritas 2015). Rapat Baleg dipimpin oleh Ketua Baleg, Sarehwiyono M dari Jatim 8. Rapat d.

Evaluasi Prolegnas RUU Prioritas 2015 - Rapat Baleg

Pada 11 Juni 2015 Badan Legislasi (Baleg) mengadakan Rapat Pleno (Pleno) untuk membahas evaluasi dan usulan perubahan Program Legislasi Nasional Revisi Undang-Undang Prioritas Tahun 2015 (Prolegnas RUU Prioritas 2015). Rapat Baleg dipimpin oleh Ketua Baleg, Sarehwiyono M dari Jatim 8. Rapat yang dimulai pukul 14:10 WIB dihadiri oleh 28 dari 74 anggota Baleg. Pemaparan Ketua Baleg Berikut adalah be.

Laporan Penyusunan RUU di Komisi-Komisi - Rapat Koordinasi Baleg dan Pimpinan Komisi

Pada 28 Mei 2015 Badan Legislasi (Baleg) mengadakan Rapat Koordinasi dengan Pimpinan Komisi I sampai dengan Komisi XI untuk mendengarkan laporan pelaksanaan tugas penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) di komisi-komisi. Rapat Baleg dipimpin oleh Ketua Baleg, Sarehwiyono M dari Jatim 8. Rapat yang dibuka pukul 16:09 WIB dihadiri oleh 24 dari 74 anggota Baleg dan 9 Pimpinan Komisi-Komisi. Pemapara.

RUU Penjaminan - Rapat Baleg dengan Pengusul RUU Penjaminan

Pada 27 Mei 2015 Badan Legislasi (Baleg) mengadakan Rapat Pleno (Pleno) dengan pengusul Rancangan Undang-Undang Penjaminan (RUU Penjaminan) yaitu Mukhamad Misbakhun dari Jatim 2 untuk mendengarkan usulan-usulannya terkait penjaminan. Rapat Baleg dipimpin oleh Wakil Ketua Baleg, Firman Subagyo dari Jateng 3. Rapat dihadiri oleh 41 dari 74 anggota Baleg. Ketua Rapat membuka Pleno pada pukul 14:01 WI.

Mekanisme Pemantauan & Peninjauan Pelaksanaan Undang-Undang - Rapat Baleg

Pada 28 Mei 2015 Badan Legislasi (Baleg) mengadakan Rapat Pleno (Pleno) dengan Tim Ahli Badan Legislasi untuk mendengarkan masukan dari evaluasi mekanisme pemantauan dan peninjauan yang ada sekarang terhadap perubahan Undang-Undang. Rapat Baleg dipimpin oleh Ketua Baleg, Sarehwiyono M dari Jatim 8. Rapat dihadiri oleh 25 dari 74 anggota Baleg. Ketua Rapat membuka Pleno pada pukul 14:31 WIB. Pemapa.

(Beritagar.id) Nasib revisi UU ITE kini di tangan DPR

Akhirnya. Naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) perubahan UU ITE yang telah dipersiapkan selama setahun terakhir, sampai ke Senayan. Naskah RUU revisi tentang UU Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah "memakan" puluhan korban ini, diserahkan kepada DPR RI pada Selasa (22/12/2015). Melalui surat Presiden bernomor R-79/Pres/12/2015 tertanggal 21 Desember 2015 kepada Ketua DPR, Presiden.

Pengambilan Keputusan RUU Penjaminan – Rapat Pleno Baleg dengan Menteri Keuangan

Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI mengadakan Rapat Pleno pada 14 Desember 2015 dengan Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang Brojonegoro tentang Pengambilan Keputusan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penjaminan. Rapat dipimpin oleh Ketua Baleg, Firman Subagyo dari Jateng 3. Firman mempersilahkan perwakilan tiap fraksi untuk menyampaikan pandangannya mengenai RUU Penjaminan sekaligus menyerahkan Laporan Pand.

(MetrotvNews) Masa Depan Fungsi Legislasi

Saldi Isra, Guru Besar Hukum Tata Negara dan Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, PadangSULIT dibantah bahwa dalam satu tahun terakhir capaian program legislasi nasional berada pada titik amat mengkhawatirkan.Buktinya, dari 37 rancangan undang-undang (RUU) yang yang disepakati sebagai prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015, sampai sejauh ini, .

RUU Jasa Konstruksi - Rapat Komisi 5 dengan Dirjen Bina Konstruksi

Komisi 5 mengadakan Rapat Konsultasi pada tanggal 19 Mei 2015 antara Panitia Kerja (Panja) Jasa Konstruksi dengan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Dirjen BK) untuk konsultasi dan meminta pendapatnya atas pokok-pokok perbaikan pengaturan terkait draft Rancangan Undang-Undang Jasa Konstruksi (RUU Jakon). RDP yang dimulai pukul 13:56 WIB dipimpin oleh.

(TeropongSenayan) Ini Dia Lima Harapan Gapensi Terhadap RUU Jasa Konstruksi

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Lima masukan dan harapan bagi penyempurnaan Rancangan Undang-Undang (RUU) Jasa Konstruksi yang akan segera disahkan akhir tahun ini diberikan oleh Gabungan Pelaksana Konstruksi (Gapensi). Harapan yang telah disetujui oleh seluruh pengurus Gapensi se-Indonesia pada Rapat Pimpinan Nasional yang berlangsung belum lama ini diungkapkan oleh Ketua Umum Gapensi, Iskandar Z Har.

WikiDPR | Usulan Prolegnas Prioritas 2016

RUU Usulan untuk Prolegnas Prioritas 2016 per 17 November 2015 Daftar: nama RUU - pengusul prioritas - keterangan RUU tentang Perubahan atas UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran - Komisi I, PKB - Penyusunan Komisi I, Luncuran 2015, Prioritas 2016 RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia - Komisi I - Penyusunan Komisi I, Luncuran 2015, Prioritas 2016 RUU tentang Persandian dan Intersepsi -.

(TeropongSenayan) Menggugat Tanggung Jawab DPR

Dari tahun ke tahun volume atau nilai APBN terus mengalami peningkatan. Sebut saja, jika 2004 masih sekitar Rp 427 triliun, nanti pada APBN 2016 mencapai Rp 2.095 triliun. Secara kasar selama 12 tahun naik sebesar 700 persen! Sebuah angka yang sangat fantastis. Bolehlah kita senang dan bangga. Bahwa negara kita memiliki anggaran yang besar. Serta terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun ber.

(DetikNews) UU Penanganan Krisis Ekonomi Ditargetkan Berlaku Bulan Depan

Jakarta -Pembahasan rancangan Undang-undang (RUU) Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) ditargetkan dapat selesai akhir bulan ini. Sehingga bisa disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan berlaku efektif pada awal November 2015.Demikianlah diungkapkan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo usai rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2015).Mardiasmo menutu.

(TeropongSenayan) Aroma Busuk Politik Legislasi

Kolom Obrolan Pagi bareng Ariady Achmad Meski disamarkan, ditutup-tutupi ataupun dibungkus rapi, aroma permainan politik penyusunan RUU akhirnya tetap saja terbuka. Peran media massa mengungkap praktek yang berlangsung di gedung parlemen ini perlu diapresiasi. Bukan hanya munculnya angka 12 tahun dan pemberian wewenan SP 3 serta lainnya dalam RUU KPK, namun juga masuknya pasal Kretek dalam RUU Keb.

(DetikNews) Kisruh KIH-KMP di DPR Dituding Jadi Penyebab Kinerja Legislasi Minim

1 Tahun DPR 2014-2019 Jakarta - Dalam satu tahun masa bakti, DPR 2014-2019 hanya berhasil mengesahkan 3 RUU yang berasal dari program legislasi nasional. Hasil yang minim itu dianggap karena konflik KMP dan KIH di hari-hari awal DPR."Di tahun pertama memang selalu menghasilkan UU yang minim. Ada faktor penyebabnya. Ketika itu dilantik, nyaris tiga bulan tidak bisa bekerja karena ada tarik mena.

(DetikNews) Ingin Susun UU Lebih Ringkas, DPR Hilangkan Mekanisme Studi Banding

Jakarta - Demi menggenjot penyusunan Undang-undang (UU), DPR berniat meringkas proses yang ada sekarang. Salah satu caranya adalah dengan menghapus mekanisme studi banding. "Terkait UU tentang tata cara pembuatan UU, nanti prosesnya akan lebih ringkas. Saya hilangkan mekanisme studi banding. Itu kita hilangkan," kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis.

(Kriminalitas.com) Komjen Buwas Optimis Pengajuan Revisi UU Narkoba Ditindaklanjuti DPR RI

KRIMINALITAS.COM, Jakarta – Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Budi Waseso akan mengajukan revisi UU Narkoba dan diharapkan revisi tersebut dapat ditindaklanjuti DPR. “Pasti dilakukan itu dan mungkin akan dilakukan maksimal. Saya sih berharap bisa ditindaklanjuti ke DPR,” kata Budi Waseso di Jakarta, Kamis (24/9). Dia mengatakan sudah melakukan komunikasi dengan DPR mengenai hal tersebut dan r.

(Kompas.com) Taufiq Ismail: Kretek Warisan Budaya Itu Akal-akalan Korporasi Rokok

JAKARTA, KOMPAS.com — Sastrawan Taufiq Ismail menyebut rokok kretek bukanlah warisan budaya Indonesia yang harus dilindungi undang-undang dan dipromosikan."Merokok kretek bukan budaya asli bangsa Indonesia. Itu cuma akal-akalan korporasi rokok. Tembakau dan cengkeh kan bukan tanaman asli Indonesia," kata Taufiq seusai pertemuan Urun Rembug Para Tokoh Bangsa dalam Membentuk Sumber Daya Manu.

(DetikNews) Inkonsisten, MK Kini Wajibkan Pemeriksaan Anggota DPR Harus Izin Presiden

Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2012 menyatakan pemeriksaan kepala daerah tidak perlu izin presiden. Namun pada 2015 MK malah memerintahkan penyidik meminta izin presiden saat memeriksa anggota DPR. Apa bedanya kepala daerah dan anggota DPR?Keharusan ini dituangkan dalam putusan yang dimohonkan Perkumpulkan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana. Pemohon meminta pemeriksaan penyidik.

RUU Arsitek - Rapat Komisi 5 dengan Pakar, Praktisi dan IAI

Pada 26 Agustus 2016 Komisi 5 mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar, Praktisi, dan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) membahas Rancangan Undang-Undang Arsitek (RUU Arsitek). RDPU dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 5 Lasarus. RDPU dimulai tepat pukul 10.29 WIB. Ketua Rapat mengumumkan agenda RDPU hari ini. Bahwa RUU Arsitek telah memasuki tahap pengharmonisasiaan. Ketua Rapat tidak me.

(DetikNews) ICW Minta Pemerintah dan DPR Keluarkan Delik Korupsi dari RUU KUHP

Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak pemerintah dan DPR mengeluarkan delik korupsi dari revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Bila delik korupsi masuk dalam RUU KUHP maka tindak pidana korupsi akan kehilangan sifat kekhususan yang berdampak pada pola penanganan perkara. Ada enam alasan yang dikemukakan ICW sebagai alasan agar delik korupsi tidak masuk dalam RUU KUHP. Perta.

(Kompas.com) Potensi Dana Rp 50 Triliun, Pemerintah-DPR Bahas Kembali RUU Tapera

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dan DPR RI akan membahas kembali Rancangan Undang-undang (RUU) Tabungan perumahanRakyat (Tapera) pada Oktober 2015 mendatang. RUU Tapera ini sangat penting karena bertujuan untuk menghimpun, dan menyediakan dana murah jangka panjang demi percepatan pembangunan perumahan.Direktur Jenderal Pembiayaan perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat (PUPR), M.

(Kompas.com) Delik Korupsi Masuk Revisi KUHP, Jaksa Agung Mengeluh ke DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Acara rapat dengar pendapat antara Komisi III DPR RI dengan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo, beberapa waktu lalu, rupanya dimanfaatkan Prasetyo untuk menyampaikan unek-uneknya terkait Rancangan Undang-Undang KUHP yang lagi dibahas di parlemen. Kepada wakil rakyat itu, Prasetyo mengkritik masuknya delik korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam pasal KUHP. Menurut Prasetyo,.

(Warta Ekonomi Online) BALEG DPR Tindaklanjuti RUU Pertembakauan

WE Online, Jakarta - Badan Legislatif (Baleg) DPR resmi membentuk Panitia Kerja (Panja) RUU Pertembakauan. Berdasarkan Rapat Baleg hari ini, Panja juga memutuskan Panja Pertembakauan akan dipimpin oleh Wakil Ketua Baleg DPR dari Fraksi Golkar, Firman Subagyo. Keputusan itu diambil dalam rapat Baleg tentang pandangan fraksi-fraksi terkait adanya dua draf usulan RUU Pertembakauan. Draf pertama diini.

(OkeZone.com) UU Tipikir Masuk KUHP Kuatkan Pemberantasan Korupsi

MEDAN - Upaya pemerintah memasukkan UU Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang ke dalam KUHP akan menguatkan pemberantasan kasus korupsi. "Kebijakan pemerintah itu harus didukung karena bertujuan untuk mengurangi kasus korupsi yang terjadi di negeri ini seperti yang diharapkan masyarakat," kata Pakar Hukum Pidana Universitas Sumatera Utara (USU) Budiman Ginting di Medan, kemarin. Menurut .

(Kompas.com) Dalam RUU KUHP, Pelaku Tindak Pidana Ringan Dihukum dengan Sanksi Sosial

JAKARTA, Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang diusulkan pemerintah ke DPR, akan mengatur mengenai pidana kerja sosial. Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengatakan, nantinya pelaku pidana ringan tak harus menjalani hukuman di penjara, namun bisa mendapatkan sanksi berupa kerja sosial. Aturan ini terdapat dalam pasal 66 huruf (e). Yasonna mengatakan, munculnya aturan i.

(Kompas.com) Revisi RUU Jasa Konstruksi, Etika Profesional Wajib Ada

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam penyusunan Rancangan Undang-undang Jasa Konstruksi, terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan kembali, mengingat Indonesia akan menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Direktur Riset dan Pengabdian Kepada Mayarakat Universitas Indonesia Mohammed Ali Berawi, mengatakan saat ini, para ahli konstruksi di luar Indonesia sudah berbicara soal etika profesional. .

RUU Karantina - Rapat Komisi 4 dengan Kepala BKIPM, Dirjen KSDAE dan Dirjen PPHP

Pada 30 Juni 2015 Komisi 4 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Dirjen KSDAE), Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (Dirjen PPHP) dan Kepala Badan Karantina, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Kepala BKIPM) untuk diminta masukannya dalam rangka pembahasan perumusan Rancangan Undang-Undang Karan.

RUU Karantina - Rapat Komisi 4 dengan Dirjen Perkebunan, Dirjen Holtikultura, Kepala BBPOPT dan Kepala Badan Karantina Pertanian

Pada 24 Juni 2015 Komisi 4 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian (Dirjen Perkebunan), Direktur Jenderal Hortikultura (Dirjen Holtikultura), Kepala Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (Kepala BBPOPT) dan Kepala Badan Karantina Pertanian (BKP), untuk diminta masukannya dalam rangka pembahasan perumusan Rancangan Undang-Undang.

(VivaNews) RUU Pertanahan Sedang dalam Tahap Sinkronisasi di Baleg DPR

UU pertanahan sangat kompleks dan pelik daripada UU KUHAP. VIVA.co.id, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR, Ahmad Riza mengatakan bahwa masalah pertanahan di Indonesia merupakan hal yang sangat kompleks.Menurut Ahmad Riza, UU pertanahan sangat kompleks dan pelik daripada UU KUHAP. Kalau UU KUHAP menyangkut penegakan hukum dan keadilan, sedangkan masalah pertanahan, selain menyangkut dua hal terseb.

(Kompas.com) Desak RUU Disahkan, Penyandang Disabilitas Akan Karnaval ke DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekitar 500 orang penyandang disabilitas akan menggelar karnaval budaya, Selasa, (18/8/2015), dengan memakai pakaian daerah menuju Gedung DPR RI, Jakarta. Aksi ini merupakan upaya agar RUU Penyandang Disabilitas segera disahkan oleh DPR."Rencana kami selain memeringati HUT Kemerdekaan RI, kami juga ingin menyuarakan keinginan kami agar DPR segera mensahkan RUU Disabilitas.

(RMOL.co) Mandul, DPR Diprediksi Cuma Bisa Sahkan 4 RUU di 2015

RMOL - Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hanya mampu mengesahkan dua rancangan undang-undang (RUU) selama Masa Sidang IV periode 18 Mei hingga 7 Juli. Jumlah itu dari 39 RUU Prioritas 2015.Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Tomi Legowo menjelaskan bahwa sebanyak 20 RUU masih dalam proses persiapan untuk dibahas. Yakni 16 dalam proses di DPR ditambah empat RUU usula.

(Antara News) DPR perpanjang tugas Panja Keselamatan Penerbangan

Jakarta (ANTARA News) - Komisi V DPR akan memperpanjang masa tugas Panitia Kerja (Panja) Keselamatan Penerbangan setelah kecelakaan pesawat milik Trigana Air di Papua."Rencana Komisi V DPR RI, Panja Keselamatan Penerbangan akan ditutup. Tapi diperpanjang," kata anggota Komisi V DPR Umar Arsal di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa.Komisi V DPR yang menunda rapat dengan Menteri Perhubung.

RUU Perlindungan Nelayan - Rapat Komisi 4 dengan Sekolah Tinggi Perikanan, Perum Perindo dan PT. Perikanan Nusantara

Pada 17 Juni 2015 Komisi 4 mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Direktur Utama Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Dirut Perum Perindo), Direktur Utama PT. Perikanan Nusantara (Dirut Perinus) dan Sekolah Tinggi Perikanan (STP) untuk diminta pendapat dan masukannya terkait pembahasan UU Perlindungan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan (UU Perlindungan Nelayan). Raker dipimpin oleh Ketua K.

RUU Perlindungan Nelayan - Rapat Komisi 4 dengan Asosiasi-Asosiasi Nelayan

Pada 16 Juni 2015 Komisi 4 mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan asosiasi-asosiasi nelayan untuk diminta masukannya terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan, Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan (RUU Nelayan). Asosiasi-asosiasi nelayan yang diundang antara lain Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Serikat Nelay.

RUU Perlindungan Nelayan - Rapat Komisi 4 dengan Pakar-Pakar Perikanan

Pada 15 Juni 2015 Komisi 4 mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan pakar-pakar perikanan untuk diminta masukannya terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan, Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan (RUU Nelayan). Para pakar yang diundang antara lain Prof Rokhmin Dahuri dari Masyarakat Perikanan Nusantara, Prof. Kamiso Handoyo Nitimulyo dari Universitas Gajah Mada, Dr..

RUU Perlindungan Nelayan - Rapat Komisi 4 dengan Dirjen Perikanan Tangkap, Dirjen Perikanan Budidaya dan Dirjen KP3K

Pada 4 Juni 2015 Komisi 4 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan 3 Direktur Jenderal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP): Staf Ahli Menteri KKP mewakili Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT), Heriyanto Marwoto, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) Slamet Soebjakto dan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dirjen KP3K), Dr.Sudirman Saad untuk dimi.

(Kompas.com) Soal RUU BI, Gubernur BI Minta Penghasilan BI Tak Diubah

KOMPAS.com – Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo berharap Dalam pembahasan revisi Undang-Undang (RUU) BI tidak mengubah-ubah mengenai penghasilan Bank Indonesia.“Jadi tentang penghasilan BI di UU BI, tidak perlu diubah-ubah. Karena begitu sampai rasio 10 persen (cadangan terhadap besaran operasi moneter), kemudian (profit) akan diserahkan ke negara,” kata Agus ditemui di Kantor Kemente.

(Rimanews) Takut Kehilangan Rp 21,82 Triliun, BRAKK Minta RUU Miras Dikaji Ulang

Rimanews - Rancangan Undang-Undang Larangan Minuman Beralkohol atau biasa dikenal minuman keras (miras) telah rampung pada tahap pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan di tingkat Panja Badan Legislasi di DPR RI, namun RUU tersebut harus dikaji kembali sebelum disahkan menjadi Undang-undang. "Sebelum disahkan sebaiknya RUU ini harus dikaji kembali. Sebab, aspek pendapatan negara dan keten.

RUU Bank Indonesia - Rapat Komisi 11 dengan 4 Mantan Gubernur BI

Panitia Kerja Revisi Undang-Undang Bank Indonesia (Panja RUU BI) Komisi 11 mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada tanggal 29 Juni 2015 dengan 4 mantan Gubernur Bank Indonesia (Gubernur BI) terkait Revisi UU No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. RDPU dipimpin oleh Ketua Komisi 11 Fadel Muhammad dari Gorontalo. RDPU dihadiri oleh 15 dari 48 anggota Komisi 11. Ketua Rapat sudah tercapai.

(Tribun News) DPR: Presiden Jokowi Tak Perlu Ratifikasi FCTC

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Desakan kelompok anti tembakau yang meminta Presiden Jokowi meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) sebagaimana disampaikan Lentera Anak Indonesia pada peringatan Hari Anak Nasional (HAN) beberapa waktu lalu, mendapat tanggapan anggota Badan Legislatif (Baleg) DPR RI, Mukhamad Misbakhun. “Upaya memaksa Presiden meratifikasi FCTC ini harus dilawan,” teg.

RUU Larangan Minuman Beralkohol - Rapat Pleno Badan Legislasi dengan Pengusul RUU

Pada 13 April 2015 Badan Legislatif (Baleg) mengadakan Rapat Pleno (Pleno) dalam rangka mendengarkan penjelasan dari perwakilan Pengusul RUU Larangan Minuman Beralkohol (RUU LMB). Rapat Baleg dipimpin oleh Ketua Baleg, Sarehwiyono M dari Jatim 8. Rapat dihadiri oleh 37 dari 74 anggota Baleg. Ketua Rapat membuka Pleno pada pukul 13:00 dan agenda yang akan dibicarakan adalah mendengarkan penjelasan .

(Suara.com) ICJR: RUU Revisi UU ITE Langkah Mundur Menteri Kominfo

Pemerintah berniat melakukan kodifikasi total terhadap seluruh tindak pidana yang berada di luar KUHP. Suara.com - Rancangan Perubahan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah telah selesai dilakukan harmonisasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) telah mendapatkan naskah resmi RUU Perubahan UU ITE, dengan .

Sengketa Pertanahan - Rapat Komisi 2 dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Dirjen Kehutanan

Pada 16 April 2015 Komisi 2 mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Ferry M. Baldan dan Direktur Jenderal Kehutanan terkait sengketa pertanahan. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi 2, Rambe Kamarul Zaman dari Sumut 2. Raker dihadiri oleh 26 dari 50 anggota Komisi 2. Pemaparan dari Mitra Rapat Berikut adalah beberapa pemaparan dari MenATR, Ferry M. Baldan: Pembagian lah.

RUU Pertanahan - Rapat Komisi 2 dengan Pakar-Pakar Pertanahan

Pada 25 Maret 2015 Komisi 2 mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan pakar-pakar pertanahan Prof. DR. Maria Soemardjono dan Prof. Arie Sukanti Hutagalung untuk meminta masukan terkait Revisi UU Pertanahan (RUU Pertanahan). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 2, Ahmad Riza Patria dari Jabar 3. Raker dihadiri oleh 30 dari 50 anggota Komisi 2. Tanggapan Anggota Berikut adalah beberapa r.

(Warta Ekonomi Online) Pemimpin DPR Rotasi Mitra Kerja Bersama Kementerian

WE Online, Jakarta - DPR memutuskan tiga kementerian berpindah mitra kerja di beberapa komisi. Berdasarkan surat resmi yang ditandatangani oleh Ketua DPR Setya Novanto tertanggal 1 Juli 2015. Berdasarkan surat Nomor: PW/10118/DPR RI/VII/2015, ketiga kementerian yang mengalami perubahan mitra kerja, yakni kementerian dengan nomenklatur baru. Pertama, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,.

(Warta Ekonomi Online) DPR Pesimis 39 RUU PROLEGNAS 2015 Tercapai

WE Online, Jakarta - Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Sareh Wiyono menyatakan pihaknya menargetkan 10 rancangan undang-undang (RUU) yang akan masuk ke dalam pembahasan di parlemen pada masa sidang V. Sareh menyatakan DPR akan mengebut pembahasan 10 RUU itu yang telah masuk dalam program legislasi nasional 2015. "Agustus kita kebut pembahasannya," kata Sareh di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

(Inilah.Com) Pakar: Revisi UU KUHP Dulu Baru UU KPK

INILAHCOM, Jakarta - Pakar Hukum Pidana Yenti Garnasih mengusulkan agar DPR RI merevisi UU KUHP terlebih dahulu, sebelum merevisi UU KPK."UU KUHP bersifat umum dan menjadi induk dari semua aturan perundangan di bidang hukum, sedangkan UU KPK adalah UU khusus atau lex spesialis," kata Yenti Garnasih di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (7/7/2015).Menurut Yenti, UU induknya harus direvisi lebih du.

RUU Arsitek – Rapat Komisi 5 dengan Deputi Perundang-undangan Sekretariat Jenderal DPR

Pada Rabu 22 April 2015, Komisi 5 mengadakan rapat dengan Deputi Perundang-Undangan (PUU) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR untuk membahas draft Rancangan Undang-Undang Arsitek (RUU Arsitek). Rapat dihadiri oleh 8 anggota Komisi 5. Pemaparan Mitra Deputi PUU Setjen DPR telah membuat draft akademik RUU Arsitek setelah melakukan diskusi dengan ahli terkait dari Universitas Brawijaya, Institut Teknol.

(DetikNews) Molor Lagi, RUU KUHP Baru Akan Dibahas di Masa Sidang V DPR

Komisi III DPR sore ini menggelar rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hasil raker sepakat pembahasan RUU KUHP akan dimulai pada masa sidang berikutnya, atau masa sidang V tahun 2015."Ya, jadi begitu nanti masa sidang akan datang dibuka, kita mulai untuk bahas DIM (Daftar Inventa.

(DetikNews) Jika Lancar, Pembahasan RUU KUHP Bisa Selesai dalam 2 Tahun

Komisi III DPR sepakat dengan Menkumham Yasonna Laoly untuk memulai pembahasan rancangan undang-undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di masa sidang V Tahun 2015. Menkum Yasonna paham penyusunan RUU KUHP ini tidak mudah, karena memerlukan waktu yang lama."Fraksi serahkan DIM (Daftar Inventaris Masalah), kita buat sistem klaster. Kita sisir mana yang tidak ada perbedaan pendapat..

RUU Jasa Konstruksi - Rapat Komisi 5 dengan Dirjen Bina Konstruksi, GAPENSI, PERKINDO, GAPENRI & INKINDO

Senin 20 April 2015 Komisi 5 melakukan rapat membahas Rancangan Undang Undang (RUU) Jasa Konstruksi dengan asosiasi di bidang jasa konstruksi yaitu Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional (GAPENSI), Persatuan Konsultan Indonesia (PERKINDO), Gabungan Perusahaan Rancang Bangun Nasional (GAPENRI), Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) dan Direktorat Jenderal (Dirjen) Bina Konstruksi untuk memi.

RUU Perlindungan TKI di Luar Negeri - Rapat Komisi 9 dengan Deputi Perundang-Undangan DPR-RI

Pada 23 April 2015 Komisi 9 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Perundang-Undangan DPR-RI (DUU) terkait pembahasan RUU Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (RUU Perlindungan TKI). Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi 9 Dede Yusuf Macan Effendy dari Jabar 2. Pemaparan Mitra Berikut adalah beberapa pemaparan dari DUU, antara lain: Di Prolegnas judulnya perubahan UU No.39.

(Rimanews) Sudah 15 Tahun Tak Berubah, Tarif Baru Materai Tunggu UU Bea Materai

Rimanews - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan belum akan menaikkan tarif bea materai tahun 2015. Tarif bea masteri masih tetap sebesar Rp3000 dan Rp6000. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Mekar Satria Utama dalam keterangan seperti dikutip dari Antara, Kamis (2/7/2015), menjelaskan perubahan tarif bea materai baru bisa dilakukan apabila pemerintah dan DPR.

(Kontan) Perbina Tolak Revisi UU Perbankan

JAKARTA. Menyikapi perkembangan rancangan undang-undang perbankan yang sedang disusun hingga kini, Perhimpunan Bank-Bank Internasional Indonesia (Perbina) mengadakan pertemuan dengan para awak media di Jakarta, Kamis (2/7). Sesuai dengan pemberitaan KONTAN, rancangan undang-undang tersebut mengatur supaya diadakan pembatasan kepemilikan saham asing di industri perbankan nasional. Aturan ini memang.

RUU Penyandang Disabilitas – Rapat Komisi 8 dengan Himpunan Penyandang Disabilitas Indonesia & Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia

Agenda Komisi 8 DPR-RI Tanggal 1 Juni pukul 15.00 WIB membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyandang Disabilitas sebagai RUU prolegnas prioritas tahun 2015 dengan Himpunan Penyandang Disabilitas Indonesia (HPDI) dan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI). Ledia Hanifa Amaliah dari Jabar 1 Fraksi PKS selaku pemimpin rapat meminta masukan kepada HPDI dan HWDI untuk memberi masukan terkait .

RUU Perbankan - Rapat Komisi 11 dengan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah dan Asosiasi Bank Syariah Indonesia

Pada 13 April 2015 Komisi 11 DPR-RI melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) dan Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo). Rapat membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perbankan untuk mengganti Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998. Rapat dipimpin oleh Gus Irawan Pasaribu fraksi Gerindra dari Sumut 2. Pemaparan Mitra Pihak Asbanda memaparkan bahwa Ind.

Bank Mandiri - Rapat Komisi 11 dengan Bank Mandiri

Komisi 11 mengadakan Rapat Dengar Pendapat pada tanggal 8 April 2015 dengan PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri) terkait evaluasi kinerja dan rencana kerjanya untuk 2015. Pemaparan Mitra Berikut adalah pemaparan dari Direktur Utama Mandiri, Budi Gunadi Sadikin: Market Capitalization Mandiri sebesar Rp.251 triliun. Pemerintah memiliki 60% saham. Net Profit Mandiri tumbuh menjadi Rp.20 triliu.

RUU Penyandang Disabilitas – Rapat Komisi 8 dengan Dirjen Rehabilitasi Sosial & Kabadiklit Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial

Komisi 8 DPR-RI melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Rehabilitasi Sosial (Rehsos) dan Kepala Badan Pendidikan & Pelatihan (Kabadiklit) Kesejahteraan Sosial dari Kementerian Sosial pada Rabu 27 Mei 2015. Rapat dibuka oleh pemimpin sidang pukul 10.52 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum tanpa harus menunggu kuorum. Agenda RDP ini membahas RUU penyandang disabilitas dan revisi .

RUU BUMN - Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi 6 dengan KADIN

Pada 31 Maret 2015 Komisi 6 mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Suryo Bambang Sulisto terkait pembahasan RUU Badan Usaha Milik Negara (RUU BUMN). Pemaparan Mitra Berikut adalah beberapa pemaparan dari Ketua KADIN, Suryo Bambang Sulisto antara lain: Peran BUMN harus lebih sinergi dengan peran swasta dan koperasi. Selama ini masih kurang sine.

RUU BUMN - Rapat Dengar Pendapat Komisi 6 dengan Deputi Perundang-Undangan dan Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan Setjen DPR-RI

Pada 30 Maret 2015 Komisi 6 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Perundang-Undangan (Deputi PUU) dan Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan dari Sekretariat Jenderal DPR-RI (Setjen DPR) terkait persiapan Rancangan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (RUU BUMN). Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi 6, Achmad Hafisz Tohir dari Sumsel 1. Pemaparan Mitra Berikut adalah beberapa pemaparan.

(DetikNews) Kemenkeu Dianggap Lambat Siapkan RUU JPSK

Jakarta -Rancangan Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) sempat mandek dalam pembahasan di DPR. Komisi XI DPR mendesak Kementrian Keuangan segera merampungkan rancangan ini supaya bisa segera dibahas."Kita sih sudah siap di DPR. Cuma kenapa belum selesai, di Kementrian Keuangan belum siap," kata Ketua Komisi XI DPR-RI Fadel Muhammad di diskusi Urgensi JPSK Dalam Menjaga Stabilitas Perbank.

(DetikNews) Ketua DPR: Program Dana Aspirasi Sesuai Mandat UU MD3

Jakarta - Badan Anggaran (Banggar) DPR mulai mengajukan dana aspirasi dalam R-APBN ‎2016 dengan besaran sekitar Rp 20 miliar tiap anggota DPR. Ketua DPR Setya Novanto menjelaskan program tersebut sudah sesuai dengan UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3)."Soal dana aspirasi adalah mandat UU no 17/2014 pasal 80 huruf J yang menyatakan bahwa hak dan kewajiban anggota dewan adalah mengusulkan d.

Masa Persidangan ke-3 - Sidang Paripurna ke-22

Pada Rapat Paripurna ke-22 pada tanggal 23 Maret 2015 DPR agenda utama adalah pembukaan Masa Persidangan ke-3 oleh Ketua DPR, Setya Novanto. Kemudian Fit & Proper Kapolri, Fit & Proper Deputi Gubernur Bank Indonesia dan Rencana Free Trade Agreement ASEAN-Australia-Selandia Baru. Selain itu pada Rapat Paripurna ke-22 diumumkan 1 Anggota DPR-RI Pergantian Antar Waktu (PAW) baru yaitu: Arteri.

(Berita Satu) LIPI: Prolegnas Tak Capai Target Karena Rendahnya Profesionalitas Anggota DPR

Beritasatu.com - Jakarta - Peneliti senior dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengemukakan, kendala utama DPR dalam mencapai Program Legislasi Nasional (Prolegnas) adalah profesionalitas dalam menjalankan tugas. Prolegnas tidak mencapai target yang ditetapkan karena rendahnya tingkat profesionalitas dari para anggota DPR. "Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU), baik d.

(Koran Sindo) BURT dan Baleg Kunci Perbaikan DPR

Koran Sindo, JAKARTA - Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) dan Badan Legislasi (Baleg) DPR mempunyai peran sentral dalam upaya memperbaiki citra negatif Dewan. Kedua badan tersebut menjadi kunci perbaikan menuju parlemen modern. Ketua DPR Setya Novanto mengatakan, Rencana strategis (Renstra) DPR 2015-2019 dan peraturan DPR tentang pertanggungjawaban pengelolaan anggaran DPR yang saat ini disiapkan BU.

Prolegnas 2015 - Rapat Pleno Badan Legislatif dan Ketua Komisi, Fraksi dan Pemerintah

Pada 28-29 Januari 2015 Badan Legislatif (Baleg) mengadakan Rapat Pleno dengan Ketua Komisi, Fraksi dan Pemerintah terkait penentuan daftar Program Legislatif Nasional 2015 (Prolegnas 2015). Pemantauan Rapat Rapat Pleno dipimpin oleh Ketua Badan Legislatif, Sarehwiyono. Berikut adalah respon dari Fraksi-Fraksi terkait prioritas UU atau RUU yang diusulkan masuk daftar Prolegnas 2015: Fraksi PDI Pe.

37 RUU Prolegnas Prioritas 2015

Kurang dari target Prolegnas di tahun-tahun sebelumnya, tahun 2015, DPR masa periode 2014-2019 memiliki target sebanyak 37 RUU untuk menjadi UU. Di tahun 2014, target prolegnas adalah sebanyak 68 RUU (32 yang menjadi UU), tahun 2013, target prolegnas sebanyak 75 RUU (22 yang menjadi UU). Berikut ini adalah daftar Prolegnas Prioritas tahun 2015 yang disetujui pada tanggal 9 Februari 2015 di Paripu.

(Harian Kompas) DPR sepakati 159 RUU jadi Prolegnas 2015-2019

Rapat Paripurna DPR menyepakati 159 rancangan undang-undang masuk Program Legislasi Nasional 2015-2019. Khusus untuk tahun ini, DPR berkomitmen menuntaskan 37 RUU sebagai prioritas. ”Dalam penyusunan Prolegnas (Program Legislasi Nasional) 2015-2019 dan prioritas 2015, Badan Legislasi menerima 155 RUU usulan DPR, 84 RUU usulan pemerintah, dan 85 RUU diusulkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sehingga .

JejakParlemen

Berita Seputar DPR

Kategori Berita

Kategori Berita