Komisi 11 mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada tanggal 29 Oktober 2015 dengan pakar perpajakan dan mantan Wakil Menteri Keuangan, Anggito Abimanyu terkait masukan atas Rancangan Undang-Undang tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (RUU PNPB). RDPU dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 11 Jon Erizal dari Riau 1. RDPU dihadiri oleh 15 dari 47 anggota Komisi 11. Ketua Rapat sudah tercapai kuor.
Pada 25 Mei 2015 Komisi 10 mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Kepala Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak PRIMA) dan Chief-de-Mission (CDM) SEA GAMES ke-28 terkait persiapan penyelenggaraan Southeast Asian Games (SEA Games) ke-28 pada tanggal 5-16 Juni 2015 di Singapura da.
Pada 7 Oktober 2015, Komisi 7 DPR-RI melaksanakan Rapat Kerja (Raker) dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KemenESDM) dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) membahas cost recoverydan fungsi pengawasan DPR terhadap Pemerintah. Rapat dipimpin oleh Mulyadi dari Sumatera Barat 2 dan dibuka setelah dihadiri 16 anggota dari 9 Fraksi. Pemaparan.
Pada 16 Desember 2015, Komisi 3 mengadakan Fit and Proper Test calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas nama Agus Raharjo. Fit and Proper Test dipimpin Wakil Ketua Komisi 3, Mulfachri Harahap dari Sumut 1. Mulfachri langsung mempersilakan calon pimpinan KPK untuk memaparkan makalah. Pemaparan Mitra Calon Pimpinan KPK, Agus Raharjo: Berusia 59 tahun dan memiliki banyak pengalaman dal.
Pada 19 November 2015, Komisi 10 melaksanakan Audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Aceh Utara membahas pariwisata religi di Aceh. Audiensi dipimpin oleh Muslim dari Aceh 2. Muslim membuka rapat dengan mempersilakan Mitra menyampaikan pendapatnya. Pemaparan Mitra Berikut pemaparan DPRD Aceh Utara terkait pariwisata di Aceh: Dahulu Aceh dikenal dengan ExxonMobil-nya. DPRD Aceh Utar.
Komisi 11 DPR-RI melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Kamis, 26 November 2015 dengan PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), Perum Jamkrindo (Jamkrindo), PT Jasa Asuransi Indonesia (Jasindo) dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) tentang Evaluasi Kinerja. Rapat dipimpin Ketua Komisi 11, Fadel Muhammad dapil Gorontalo dan dimulai pukul 10.50 WIB. Pemaparan Mitra Direksi Bisnis Mikro PT P.
Komisi 2 mengadakan Audiensi dengan DPRD, Kepala Desa, dan masyarakat Lampung Selatan, serta Badan Pertahanan Nasional (BPN) pada 1 Desember 2015 tentang sengketa lahan Register 1 Way Pisang. Rapat dibuka pukul 10.22 WIB, dan dipimpin oleh Wahidin Halim dari Banten 3. Pemaparan Mitra Kepala Desa Lampung Selatan: Lampung Selatan membentuk forum masyarakat Register 1 Way Pisang. Berharap kedatangan.
Pada 2 Desember 2015, Komisi 2 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) membahas persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak. RDP ini dipimpin oleh Ketua Komisi 2, Rambe Kamarul Zaman dari Sumut 2. Rapat dihadiri 8 fraksi dan dimulai pukul 20:24 WIB. Dalam pembukaan rapat, Rambe meminta laporan persiapan Pilkada Serentak.
Pada 17 November 2015, Komisi 9 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Roy Alexander Sparringa. Rapat diagendakan membahas program, kinerja, dan pengawasan terhadap BPOM. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi 9, Dede Yusuf Macan Effendi dari Jabar 2. Dede Yusuf membuka RDP dengan membacakan beberapa rencana agenda pemikatan BPOM. Menurut Dede, tug.
Pada 2 Desember 2015, Komisi 7 DPR-RI melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) tentang program prioritas dan nonprioritas. Rapat dipimpin oleh Satya Widya Yudha dari Jatim 9. Pemaparan Mitra Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), Priyadi Kardono: Program prioritas BIG adalah pembuatan peta rupa bumi Indonesa dan peta lingkungan laut Indonesia. Pagu .
Pada 18 November 2015, Komisi 11 mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Bank Indoneisa (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan perwakilan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Agenda rapat kali ini adalah pengumpulan Daftar Inventaris Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (RUU JPSK). Rapat dipimpin oleh Ke.
Pada 23 November 2015, Badan Legislasi (Baleg) mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Pengusul Rancangan Undang-Undang (RUU) Kewirausahaan Nasional, Fraksi PKS. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Baleg, Firman Soebagyo dapil Jateng 3. Firman membuka rapat dengan meminta perwakilan Pengusul RUU Kewirausahaan Nasional, Refrizal dari Sumbar 2 dan Zulkieflimansyah dari Banten 2 untuk menyampaikan usulan.
Komisi 2 DPR-RI mengadakan Rapat Audiensi pada 30 November 2015 dengan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI). Rapat diagendakan untuk mendengarkan keluhan PPDI tentang kepegawaian, anggaran, dan isu lainnya yang merupakan tugas-tugas konstitusi Komisi 2. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 2, Wahidin Halim dari Banten 3 dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Pemaparan Mitra PPDI: Meminta.
Komisi 7 pada 9 Juni 2015 mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (MenESDM) dan Direktur Utama PT.PERTAMINA (Dirut PERTAMINA) membahas asumsi-asumsi dasar untuk Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2016 (RAPBN 2016) termasuk lifting minyak, harga minyak mentah, harga elpiji subsidi, subsidi solar, BBM PSO dan level subsidi listrik. Interupsi Rapat B.
Badan Legislasi (Baleg) mengadakan Rapat Kerja (Raker) pada 10 Desember 2015 dengan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) membahas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2016. Raker dipimpin oleh Sarehwiyono M dapil Jatim 8. Rapat dihadiri oleh 21 dari 74 anggota dari 10 fraksi, 12 orang izin. Rapat dibuka pukul 20:05 WIB dan selanjutnya diskors .
Pada 18 Juni 2015 Badan Legislasi (Baleg) mengadakan Rapat Pleno (Pleno) dengan Pimpinan dari Komisi 2 dan Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Pertanahan (RUU Pertanahan) untuk proses harmonisasi RUU ini. Rapat Baleg dipimpin oleh Ketua Baleg, Sarehwiyono M dari Jatim 8. Rapat yang dimulai pukul 11:12 WIB dihadiri oleh 19 dari 74 anggota Baleg. Rapat dimulai dengan mendengar laporan dari.
Pada 19 November 2015, Komisi 4 mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Kementerian Perikanan dan Kelautan (KemenKP), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK), dan Kementerian Pertanian (Kementan), serta Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) terkait anggaran yang akan dimasukkan ke Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 201.
Pada 27 Mei 2015 Komisi 7 mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama PT.PERTAMINA (Dirut PERTAMINA) dan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) membahas evaluasi distribusi dan kesediaan bahan bakar minyak (BBM) menjelang ramadhan dan lebaran 2015. Pemaparan Mitra Berikut adalah beberapa pemaparan dari Dirjen Migas, IGN Wiratmaja Puja: Kami ingin menjelaskan kesiapan PER.
Pada 15 Desember 2015, Komisi 10 mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi. Rapat diagendakan membahas realisasi APBN 2015 serta persiapan dan kesiapan pelaksanaan APBN 2016. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 10, Nuroji dapil Jabar 6. Rapat dihadiri 27 dari 44 anggota dan dibuka pukul 20.13 WIB. Dalam pendahuluan, Nuroji menyampaikan beberapa hal yang men.
Pada 22 Juni 2015 Badan Legislasi (Baleg) mengadakan Rapat Pleno (Pleno) yang membahas laporan Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Larangan Minuman Beralkohol (RUU LMB). Rapat Baleg dipimpin oleh Ketua Wakil Baleg, Saan Mustopa dari Jabar 7. Rapat yang dimulai pukul 14:36 WIB dihadiri oleh 24 dari 74 anggota Baleg. Rapat dimulai dengan mendengar laporan dari Ketua Panja LMB. Pemaparan Ketua Panj.
Pada 25 November 2015, Komisi 8 mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) dan Guru Madrasah membahas tata kelola anggaran Pendidikan Islam (Pendis). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 8, Khotibul Umam Wiranu dari Jateng 8. Khotibul membuka rapat dengan mengajukan beberapa pertanyaan terkait tata-kelola anggaran Pendidikan Islam. Pertama, mengen.
Pada 23 Juni 2015 Badan Legislasi (Baleg) mengadakan Rapat Pleno (Pleno) yang membahas rancangan peraturan dan tata-cara pengusulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (Dana Aspirasi). Rapat Pleno ini adalah pertemuan ketiga dengan Panitia Kerja (Panja) Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan. Rapat Pleno pertama dan kedua dilakukan tertutup untuk publik. Rapat Baleg dipimpin oleh Ketua Baleg.
Pada 15 Juni 2015 Badan Legislasi (Baleg) mengadakan Rapat Pleno (Pleno) dengan Pimpinan Komisi 10 yang mengusulkan Rancangan Undang-Undang Kebudayaan (RUU Kebudayaan) untuk mendengarkan pemaparannya terkait penambahan RUU Kebudayaan kedalam Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2015 (Prolegnas RUU Prioritas 2015). Rapat Baleg dipimpin oleh Ketua Baleg, Sarehwiyono M dari Jatim 8. Rapat d.
Pada 10 Juni 2015 Badan Legislasi (Baleg) mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pemeliharaan dan Keamanan Kepolisian Republik Indonesia (Kabaharkam) untuk mendengarkan masukan dan pandangannya mengenai sistem pengamanan di lingkungan Gedung DPR-RI yang ada sekarang. Rapat Baleg dipimpin oleh Ketua Baleg, Sarehwiyono M dari Jatim 8. RDP yang dibuka pukul 10:59 WIB ini dihadiri .
Komisi 8 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 30 September 2015 dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Jawa Tengah, Pemda Sulawesi Selatan, dan Pemda Jawa Barat membahas Komitmen Pemda untuk Panitia Kerja (Panja) Perlindungan Anak. RDP dipimpin oleh Khatibul Umam Wiranu dari Jateng 8. Pemaparan Mitra Secara bergiliran, para Mitra Rapat menyampaikan pemaparan tentang perlindungan anak di masing-m.
Komisi 2 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 23 November 2015 dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) membahas kesiapan Pemerintah menyonsong Pilkada Serentak 2015. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi 2, .
Pada 14 September 2015, Komisi 3 melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan) membahas evaluasi anggaran selama periode anggaran 2015-2016. RDPU dihadiri sebanyak 9 anggota dari 4 fraksi dan dinilai kuorum untuk dibuka dan dilaksanakan. Pemaparan Mitra Komnas HAM: Rekomendasi Komnas HAM terkait de.
Pada 18 November 2015, Komisi 2 mengadakan Audiensi dengan Forum Sekolah Swasta Baubau, Forum Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari Kabupaten Konawe, serta Perwakilan Warga Kabupaten Tangerang untuk mendengarkan keluhan-keluhan. Audiensi dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 2, Wahidin Halim dari Banten 3. Dalam pembukaan rapat, Wahidin memperkenalkan anggota-anggota komisi 2 yang hadir pada rapat. Wa.
Pada 11 Juni 2015 Badan Legislasi (Baleg) mengadakan Rapat Pleno (Pleno) untuk membahas evaluasi dan usulan perubahan Program Legislasi Nasional Revisi Undang-Undang Prioritas Tahun 2015 (Prolegnas RUU Prioritas 2015). Rapat Baleg dipimpin oleh Ketua Baleg, Sarehwiyono M dari Jatim 8. Rapat yang dimulai pukul 14:10 WIB dihadiri oleh 28 dari 74 anggota Baleg. Pemaparan Ketua Baleg Berikut adalah be.
Pada 28 Mei 2015 Badan Legislasi (Baleg) mengadakan Rapat Koordinasi dengan Pimpinan Komisi I sampai dengan Komisi XI untuk mendengarkan laporan pelaksanaan tugas penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) di komisi-komisi. Rapat Baleg dipimpin oleh Ketua Baleg, Sarehwiyono M dari Jatim 8. Rapat yang dibuka pukul 16:09 WIB dihadiri oleh 24 dari 74 anggota Baleg dan 9 Pimpinan Komisi-Komisi. Pemapara.
Pada 27 Mei 2015 Badan Legislasi (Baleg) mengadakan Rapat Pleno (Pleno) dengan pengusul Rancangan Undang-Undang Penjaminan (RUU Penjaminan) yaitu Mukhamad Misbakhun dari Jatim 2 untuk mendengarkan usulan-usulannya terkait penjaminan. Rapat Baleg dipimpin oleh Wakil Ketua Baleg, Firman Subagyo dari Jateng 3. Rapat dihadiri oleh 41 dari 74 anggota Baleg. Ketua Rapat membuka Pleno pada pukul 14:01 WI.
Pada 28 Mei 2015 Badan Legislasi (Baleg) mengadakan Rapat Pleno (Pleno) dengan Tim Ahli Badan Legislasi untuk mendengarkan masukan dari evaluasi mekanisme pemantauan dan peninjauan yang ada sekarang terhadap perubahan Undang-Undang. Rapat Baleg dipimpin oleh Ketua Baleg, Sarehwiyono M dari Jatim 8. Rapat dihadiri oleh 25 dari 74 anggota Baleg. Ketua Rapat membuka Pleno pada pukul 14:31 WIB. Pemapa.
Komisi 5 pada 10 Juni 2015 mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Perhubungan (Menhub) untuk membahas Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 terkait anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang diajukan di RAPBN 2016. Raker yang dimulai pukul 15:45 WIB dipimpin oleh Ketua Komisi 5, Fary Djemy Francis dari NTT 2. Raker dihadiri oleh 37 dari 53 anggota Komisi 5 dan dinyatakan memenuhi kuorum. Ketua .
Komisi 9 mengadakan Rapat Kerja (Raker) pada 19 November 2015 dimulai pukul 11:45 WIB dengan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Hanif Dhakiri beserta jajarannya membahas isu-isu ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah (PP) No.78 Tahun 2015 tentang pengupahan. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi 9, Dede Yusuf Macan Effendi dari Jabar 2. Pemaparan Mitra Berikut merupakan pemaparan Menakertrans,.
Badan Legislasi (Baleg) mengadakan Rapat Pleno pada 26 November 2015 membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Wakil Ketua Baleg Firman Soebagyo dari Jateng 3. Rapat dimulai pukul 12:40 WIB. Pemaparan Mitra Mitra rapat kali ini adalah pengusul RUU Pengampunan Pajak, Mukhamad Misbakhun dari Jatim 2. Berikut merupakan pemaparannya: Penyampaian Surat Pe.
Komisi 5 pada 24 Juni 2015 mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Perhubungan (Menhub), Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (MenPUPERA), Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (MenDes) untuk mengambil keputusan atas pendahuluan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) terkait Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 (RAPBN 20.
Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI mengadakan Rapat Pleno pada 14 Desember 2015 dengan Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang Brojonegoro tentang Pengambilan Keputusan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penjaminan. Rapat dipimpin oleh Ketua Baleg, Firman Subagyo dari Jateng 3. Firman mempersilahkan perwakilan tiap fraksi untuk menyampaikan pandangannya mengenai RUU Penjaminan sekaligus menyerahkan Laporan Pand.
Komisi 5 pada 10 Juni 2015 mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (MenPU-PERA) untuk membahas kinerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPU-PERA) di 2015 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 terkait anggaran KemenPU-PERA yang diajukan di RAPBN 2016. Raker dijadwalkan pukul 9:00 WIB namun pukul 9:30 WIB baru 1 anggota Komisi 5 yang hadir yait.
Komisi 5 pada 10 Juni 2015 mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Search and Rescue Nasional (BASARNAS), Ketua Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Kepala Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) dan Kepala Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS) untuk membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016 terkait anggaran BASARNAS, BMKG, BPLS dan BPWS yang d.
Komisi 5 pada 9 Juni 2015 mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (MenDes) untuk membahas kinerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KemenPDT) di 2015 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 terkait anggaran KemenPDT yang diajukan di RAPBN 2016. Raker yang dimulai pukul 14:04 WIB dipimpin oleh Ketua Komisi 5, Fary Dj.
Komisi 5 pada 20 Mei 2015 mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Perhubungan (Menhub), Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia (Dirut KAI), Direktur Utama PT. Pelayaran Indonesia (Dirut PELNI), semua Direktur Utama dari PT. Pelabuhan Indonesia (Dirut PELINDO) dan Direktur Utama PT. ASDP Indonesia Ferry (Dirut ASDP) untuk menyampaikan aspirasi Dapil-dapil mereka terkait proyek unggulan Pemerintah ya.
Komisi 3 mengadakan Rapat Dengar Pendapat pada 19 November 2015 dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Taufiequrachman Ruki membahas masukan dari KPK mengenai revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Rapat dipimpin oleh ketua komisi 3, Azis Syamsuddin dari Lampung 2. Rapat diagendakan hingga pukul 17:30 WIB dengan kesimpulan. Selanjutnya Azis meminta kesediaan bagian hukum KPK .
Majelis Kehormatan Dewan (MKD) mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RPDU) dengan Ahli Bahasa pada 24 November 2015. Rapat diagendakan untuk mendengar pendapat ahli mengenai penggunaan kata dalam Undang-undang MPR, DPR, DPRD, DPD (UU MD3). Rapat dipimpin dan dibuka pukul 14.31 WIB oleh Surahman Hidayat dari Jabar 10. Dalam pembukaan rapat, Hardisoesilo dari Jatim 3 dan Junimart Girsang dari Sumut.
Badan Anggaran (Banggar) mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 30 Juni 2015 dengan Sekretaris Jenderal dari tiap Kementerian, Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) dan perwakilan dari Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) membahas asumsi-asumsi pokok mengenai kebijakan anggaran belanja pusat untuk Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2016 (RAPBN 2016). Raker dipimpin oleh Wakil Ketua .
Komisi 5 mengadakan Rapat Konsultasi pada tanggal 19 Mei 2015 antara Panitia Kerja (Panja) Jasa Konstruksi dengan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Dirjen BK) untuk konsultasi dan meminta pendapatnya atas pokok-pokok perbaikan pengaturan terkait draft Rancangan Undang-Undang Jasa Konstruksi (RUU Jakon). RDP yang dimulai pukul 13:56 WIB dipimpin oleh.
Komisi 3 mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Tim Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK) pada 17 November 2015 tentang proses seleksi Capim KPK. Rapat dipimpin dan dibuka pukul 19:45 WIB oleh Benny Kabur Harman dari NTT 1. Pemaparan Mitra Berikut merupakan pemaparan Tim Pansel Capim KPK: Tim Pansel terdiri dari 9 orang dan dipimpin oleh Destry Damay.
Badan Anggaran (Banggar) mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 29 Juni 2015 dengan Sekretaris Jenderal dari tiap Kementerian, Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) dan perwakilan dari Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) membahas asumsi-asumsi pokok mengenai kebijakan anggaran belanja pusat untuk Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2016 (RAPBN 2016). Raker dipimpin oleh Wakil Ketua .
Pada 8 September 2015, Komisi 11 melaksanakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRI Syariah) membahas kinerja kedua bank tersebut di tahun 2015. Rapat dipimpin oleh Jon Erizal dari Riau 1. Rapat telah memenuhi kuorum dan dibuka pukul 19.18 WIB. Dalam pembukaan rapat, Jon Erizal berharap sektor perbankan bisa meningkatkan aktivitas eko.
Pada 29 September 2015, Komisi 6 DPR-RI melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Direktur Utama (Dirut) Garuda Indonesia, Muhammad Arif Wibowo. Rapat dihadiri oleh 9 fraksi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Rapat diagendakan untuk membahas penandatanganan yang dilakukan Garuda Indonesia untuk pembelian Airbus A350 XWB saat Paris Air Show .
Badan Anggaran (Banggar) mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 25 Juni 2015 dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan (Setjen Kemenkeu) membahas asumsi-asumsi pokok mengenai kebijakan transfer daerah dan Dana Desa untuk Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2016 (RAPBN 2016). Raker dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Anggaran, Said Abdullah dari Jatim 11. Pemaparan Mitra Berikut adal.
Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Pelindo II mengadakan rapat dengan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Anang Iskandar pada 21 Oktober 2015 terkait kasus Pelindo II. Rapat dipimpin oleh Rieke Diah Pitaloka dari Jabar 7. Rapat dihadiri dua belas anggota dari tujuh fraksi. Pemaparan Mitra Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) telah melakukan pemeriksaan terhadap 40 orang saksi dan 1 orang ahl.
Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Universitas Indonesia (PKEKK UI) pada Rabu, 7 Oktober 2015 mengenai Rancangan Undang-undang (RUU) Tembakau. Rapat dipimpin oleh Jazilul Fawaid dari Jawa Timur. Pemaparan Mitra Berikut merupakan pemaparan Koordinator PKEKK UI, Hasbullah Thabrany: PKEKK UI berdiri sejak ta.
Tim Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Pelindo II melakukan rapat pada Rabu, 11 November 2015 dengan Staf Direktorat Jenral (Ditjen) Pajak. Rapat diagendakan pukul 10.00 WIB untuk mendengar penjelasan dari Dirjen Pajak. Rapat baru memenuhi kuorum fraksi dan dibuka pada pukul 12.08 WIB oleh pemimpin rapat, Rieke Diah Pitaloka dari Jawa Barat 7. Pemantauan Rapat Fraksi PDIP: Oleh Sukur H. Nababan da.
Pada 15 September 2015, Komisi 10 mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohamad Nasir membahas Rencana Kerja Lembaga dan Kementerian terkait Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Tahun 2016 (RAPBN 2016). Rapat dihadiri oleh 34 dari 53 anggota Komisi 10 dan dimulai pukul 14:30 WIB. Pemaparan Mitra Berikut pemaparan Menristekdi.
Komisi 10 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohamad Nasir pada 29 September 2015 tentang RKA-K/L 2016. Raker dipimpin oleh Nuroji dari Jabar 6 dan dimulai pukul 15:38 WIB. Raker dihadiri 36 dari 53 anggota Komisi 10 DPR-RI. Pemaparan Mitra Berikut merupakan pemaparan Menristekdikti, Mohamad Nasir: Menristekdikti mendapat .
Komisi 6 DPR-RI mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) pada Senin, 24 Agustus 2015 membahas Penyertaan Modal Negara (PMN) dan laporan keuangan tahun 2014. Pada bagian pemaparan mitra, rapat dinyatakan tertutup. Selanjutnya, rapat baru dinyatakan terbuka untuk umum pada saat pemantauan mitra. Pemantauan Rapat Fraksi PDI Perjuangan. Oleh D.
Badan Anggaran (Banggar) mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 22 Juni 2015 dengan Deputi-Deputi Menteri Perencanaan Pembangunan Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan (Eselon I Kementerian PPN/Bappenas) membahas asumsi-asumsi mengenai pemerataan, perlindungan dan jaminan sosial, koperasi, Usaha Kecil & Menengah (UKM) dan Beras Miskin (Raskin) untuk Rencana Anggaran Pendapatan Belanja N.
Komisi 10 DPR-RI melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI) pada 7 September 2015 tentang realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015. Rapat dipimpin oleh Nuroji dari Jawa Barat 6. Pemaparan Mitra Berikut merupakan pemaparan Kepala Perpusnas RI, Sri Sularsih: Pada 10 November 2014, pagu APBN Perpusnas RI.
Komisi 3 DPR-RI melaksanakan Rapat Kerja (Raker) pada Senin, 30 Juni 2015 dengan Jaksa Agung, Muhammad Prasetyo mengenai evaluasi kinerja, di antaranya terkait persiapan pilkada serentak, status hukuman mati, pelanggaran (Hak Asasi Manusia) HAM berat, dan lain-lain. Raker dibuka pukul 15.00 WIB dan dipimpin oleh Mulfachri Harahap dari Sumatera Utara 1. Pemaparan Mitra Berikut pemaparan yang disamp.
Badan Anggaran (Banggar) mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 22 Juni 2015 dengan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (KemenESDM), I Gusti Nyoman Wiratmadja Puja membahas asumsi-asumsi dasar mengenai Lifting Minyak untuk keperluan finalisasi Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2016 (RAPBN 2016). RDP dipimpin oleh Wakil Ketua Bad.
Badan Anggaran (Banggar) mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 22 Juni 2015 dengan Deputi-Deputi Menteri Perencanaan Pembangunan Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan (Eselon I Kementerian PPN/Bappenas) membahas asumsi-asumsi mengenai pemerataan, perlindungan dan jaminan sosial, koperasi, Usaha Kecil & Menengah (UKM) dan Beras Miskin (Raskin) untuk Rencana Anggaran Pendapatan Belanja N.
Badan Anggaran (Banggar) mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 17 Juni 2015 dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenhumkam), Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (KemristekDikti), Kementerian Agraria dan Tata Ruang (KemenATR) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membahas asums.
Pada tanggal 30 Juni 2015, Komisi 6 DPR-RI melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Pelindo II (Persero), R.J. Lino. Rapat ini merupakan lanjutan dari rapat sebelumnya yang dilaksanakan pada Senin, 29 Juni 2015. Rapat dipimpin oleh Achmad Hafisz Tohir dari Sumsel 1. Achmad mencabut skors rapat sebelumnya. Selanjutnya, Achmad meminta penjelasan Lino terkait penyebab dwelling t.
Komisi 1 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Jenderal Kementerian Luar Negeri (Dirjen Kemenlu), Direktur Jenderal Kementerian Perdagangan (Dirjen Kemendag), dan Direktur Jenderal Hukum Perjanjian Internasional (Dirjen HPI) terkait Penyelesaian Prosedur Ratifikasi First Protocol to Amend the Agreement Establishing the ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA) dan Renc.
Pada tanggal 27 Agustus 2015, Badan Legislasi (Baleg) mengadakan Rapat Internal dengan Deputi Perundang-undangan (PUU) dan Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Rapat dimulai pukul 13.14 WIB dan dipimpin oleh Sarehwiyono M dari Jatim 8. Sareh membuka rapat dengan memberikan konteks bahwa akuntabilitas keuangan DPR-RI yang telah dibubarkan memberi sebuah pengaruh. Pemaparan Mitra Be.
Pada 20 Agustus 2015, Komisi 5 mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Kementrian Perhubungan (Kemenhub), Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPU-Pera), Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Korlantas Polri), serta Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Perhubungan Darat). Rapat dimulai pukul 19.50 dipimpin oleh Ketua Komisi 5, Fary Djemy Francis. Fary membuk.
Pada Rabu, 19 Agustus 2015, Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI melaksanakan rapat kerja (Raker) bersama Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang Brodjonegoro. Rapat ini dipimpin oleh Ahmadi Noor Supitdari Fraksi Golkar dari Kalsel 1. Ahmadi Noor mengatakan bahwa rapat telah dihadiri lebih dari separuh anggota dari seluruh Fraksi sehingga memenuhi kuorum sesuai Undang Undang (UU) No 17 tahun 2014 tentang MP.
Pada tanggal 18 Agustus 2015, Komisi 6 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tentang pembahasan pertanggungjawaban tahun anggaran 2015. RDP dipimpin oleh Ahmad Hafiz Tohir dari Sumatera Selatan 1. Pemaparan Mitra Berikut adalah pemaparan Kepala BKPM, Franky Sibarani: Tahun ini, target realisasi investasi BKPM adalah Rp519triliun. Untuk semest.
Badan Legislasi (Baleg) mengadakan Rapat pada tanggal 31 Agustus 2015 dengan jajaran Tenaga Ahli (TA) terkait rencana usulan perubahan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3). Rapat dipimpin oleh Sarehwiyono M dari Jatim 8. Setelah membuka rapat, Sareh segera mempersilakan mitra untuk menyampaikan pemaparan. Pemaparan Mitra Berikut beberapa pemaparan dari Tenaga Ahli: DPR memegang kekuasaan m.
Pada tanggal 19 Agustus 2015, Komisi 6 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pengusahaan Batam (BP Batam), dan Mustofa Widjaja tentang Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014. Rapat dipimpin oleh Achmad Hafisz Tohir dari Sumsel 1. Setelah membuka rapat, pimpinan segera mempersilakan mitra untuk memberi pemaparan terkait. Pemaparan Mitra Berikut beberapa pemaparan BP Batam, Musto.
Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada tanggal 17 September 2015 dengan Komisi Nasional Pengendalian Tembakau (Komnas PT) dan Koalisi Profesi Kesehatan Anti Rokok (KPK-Anti Rokok). Rapat tersebut membahas tentang Rancangan Undang-undang (RUU) Pertembakauan. RDPU ini dipimpin oleh Wakil Ketua Baleg, Firman Subagyo, dari Jateng 3 yang juga duduk di Komisi 4 .
Badan Anggaran (Banggar) mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 16 Juni 2015 dengan jajaran Eselon I dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk tahun anggaran 2016. Raker dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Anggaran Said Abdullah dari Jatim 11. RDP dihadiri oleh 13 dari 98 anggota Banggar. Ke.
Badan Anggaran (Banggar) mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 16 Juni 2015 dengan Direktur Jenderal Badan Kebijakan Fiskal (Dirjen BKF), Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak), Direktur Jenderal Bea dan Cukai (Dirjen Bea Cukai), Direktur Jenderal Anggaran (Dirjen Anggaran) dari Kementerian Keuangan, Direktur Jenderal Perikanan (Dirjen Perikanan), Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dir.
Komisi 10 DPR-RI melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Perhimpunan Dokter Umum dan Dokter Muda dengan tentang penahanan ijazah. RDPU tersebut dilaksanakan pada 26 Agustus 2016. Sebelumnya, Pergerakan Dokter Muda Indonesia (PDMI) yang berada di bawah naungan Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI) telah melakukan demonstrasi di depan gedung DPR-RI terkait kejelasan ijazahnya. RDPU dip.
Pada 26 Agustus 2015 Komisi 6 melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT. Industri Kereta Api (Persero) (INKA) dan PT. Barata Indonesia (Persero) (Barata) untuk membahas mengenai usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk tahun 2016 dari INKA dan Barata. RDP dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 6 Azam Asman Natawijana. RDP dihadiri oleh [] dari [xx] anggota Komisi 6. Pemaparan Mitra Berikut adala.
Badan Anggaran (Banggar) mengadakan Rapat Kerja pada 10 Juni 2015 dengan 4 Menteri Koordinator yaitu Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Menteri Koordinator bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) dan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman (Menko Maritim) sebagai pengantar dan pendahulu.
Pada 26 Agustus 2016 Komisi 5 mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar, Praktisi, dan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) membahas Rancangan Undang-Undang Arsitek (RUU Arsitek). RDPU dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 5 Lasarus. RDPU dimulai tepat pukul 10.29 WIB. Ketua Rapat mengumumkan agenda RDPU hari ini. Bahwa RUU Arsitek telah memasuki tahap pengharmonisasiaan. Ketua Rapat tidak me.
Komisi 6 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada tanggal 20 Agustus 2015 dengan Kepala Badan Standarisasi Nasional (BSN) mengenai laporan penyerapan anggaran tahun 2014, hambatan yang dialami dalam merealisasikan anggaran, dan predikat laporan anggaran BSN dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). RDP dipimpin oleh Ketua Komisi 6 Achmad Hafisz Tohir. RDP dimulai pada pukul 19:05 WIB. Agenda dari R.
Komisi 1 mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pusat Advokasi Hukum dan HAM (PAHAM) terkait pengungsi Rohingya di Aceh pada tanggal 24 Agustus 2015. RDPU dipimpin oleh Asril Hamzah Tanjung dan dimulai tepat pukul 10.59 WIB. Pada pembukaan RDPU, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada mitra-mitra yang hadir untuk memaparkan kondisi para pengungsi Rohingya di Aceh. Dalam RDPU kali in.
Pada 24 Agustus 2015 Komisi 2 mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Sekretariat Negara (Mensetneg) dan Menteri Sekretaris Kabinet (Menseskab) terkait pembahasan hasil Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun anggaran 2014 yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dan Sekretariat Kabinet (Setkab). Raker dimulai pukul 16.09 WIB dan dipi.
Badan Anggaran (Banggar) mengadakan Rapat Kerja pada 28 Mei 2015 dengan Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro (Menkeu), Gubernur Bank Indonesia (Gubernur BI), Agus Martowardojo dan Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (MenBappenas), Adrinof Chaniago tentang pembentukan Panitia Kerja (Panja) Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2016 (RAPBN 2016). Raker dipimpin oleh Ketua Badan Ang.
Pada 10 Juni 2015 Komisi 1 mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Dewan Pers, Kantor Berita ANTARA (KBA) dan Komisi Informasi Pusat (KIP) terkait realisasi anggaran di 2015 dan rencana strategis untuk 2016. Raker dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 1, Tantowi Yahya dari DKI 3. Pemaparan Mitra Berikut adalah beberapa pem.
Pada 30 Juni 2015 Komisi 4 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Dirjen KSDAE), Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (Dirjen PPHP) dan Kepala Badan Karantina, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Kepala BKIPM) untuk diminta masukannya dalam rangka pembahasan perumusan Rancangan Undang-Undang Karan.
Pada 10 Juni 2015 Komisi 1 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama Radio Republik Indonesia (Dirut RRI) dan Direktur Utama Televisi Republik Indonesia (Dirut TVRI) terkait evaluasi kinerja di 2014 dan 2015 dan rencana strategis untuk 2016. Raker dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 1, Ahmad Hanafi Rais dari Yogyakarta. Pemaparan Mitra Berikut adalah beberapa pemaparan dari Dirut R.
Pada 11 Juni 2015 Komisi 1 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Gubernur Lembaga Ketahanan Negara (Lemhanas) dan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Wantanas) terkait evaluasi kinerja di 2014 dan 2015 dan rencana strategis untuk 2016. Raker dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 1, Asril Hamzah Tanjung dari DKI 1. Pemaparan Mitra Berikut adalah beberapa pemaparan dari Gubernur Lemhana.
Pada 19 Agustus 2015 Komisi 6 mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan (Mendag), Thomas Lembong membahas realisasi dan hasil Laporan Hasil Pemeriksaan Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2014. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi 6 Achmad Hafisz Tohir dari Sumsel 1. Pemaparan Mitra Berikut adalah beberapa pemaparan dari Mendag, Thomas Lembong; Saya menteri yang relatif tergolong .
Pada 24 Juni 2015 Komisi 4 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian (Dirjen Perkebunan), Direktur Jenderal Hortikultura (Dirjen Holtikultura), Kepala Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (Kepala BBPOPT) dan Kepala Badan Karantina Pertanian (BKP), untuk diminta masukannya dalam rangka pembahasan perumusan Rancangan Undang-Undang.
Pada 17 Juni 2015 Komisi 4 mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Direktur Utama Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Dirut Perum Perindo), Direktur Utama PT. Perikanan Nusantara (Dirut Perinus) dan Sekolah Tinggi Perikanan (STP) untuk diminta pendapat dan masukannya terkait pembahasan UU Perlindungan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan (UU Perlindungan Nelayan). Raker dipimpin oleh Ketua K.
Pada 16 Juni 2015 Komisi 4 mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan asosiasi-asosiasi nelayan untuk diminta masukannya terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan, Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan (RUU Nelayan). Asosiasi-asosiasi nelayan yang diundang antara lain Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Serikat Nelay.
Pada 15 Juni 2015 Komisi 4 mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan pakar-pakar perikanan untuk diminta masukannya terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan, Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan (RUU Nelayan). Para pakar yang diundang antara lain Prof Rokhmin Dahuri dari Masyarakat Perikanan Nusantara, Prof. Kamiso Handoyo Nitimulyo dari Universitas Gajah Mada, Dr..
Pada 4 Juni 2015 Komisi 4 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan 3 Direktur Jenderal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP): Staf Ahli Menteri KKP mewakili Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT), Heriyanto Marwoto, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) Slamet Soebjakto dan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dirjen KP3K), Dr.Sudirman Saad untuk dimi.
Pada 10 Juni 2015 Komisi 4 mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK), Siti Nurbaya dalam rangka pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2016 (RAPBN-2016). Raker dipimpin oleh Ketua Komisi 4 Edhy Prabowo dari Sumsel 1. Raker dihadiri oleh dihadiri oleh 20 dari 50 anggota Komisi 4. Ketua Rapat minta usulan Pagu Indikatif Kementerian Lingkunga.
Pada 10 Juni 2015 Komisi 4 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama Badan Urusan Logistik (Dirut Bulog), Djarot Kusumayakti dalam rangka pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2016 (RAPBN-2016). Raker dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 4 Herman Khaeron dari Jabar 8. Pemantauan Rapat Berikut adalah respon dari fraksi-fraksi terhadap pemaparan dari Dirut Bulog: Fraks.
Pada 3 Juni 2015 Komisi 4 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Perundang-Undangan Sekretariat Jenderal DPR-RI (Deputi PUU) tentang pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan, Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan (RUU Perlindungan Nelayan). Pemaparan Mitra Berikut adalah beberapa pemaparan dari Deputi PUU, Kadir Johnson Rajagukguk antara lain: Ada 1,4 juta nelayan yang .
Pada 26 Mei 2015 Komisi 4 mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian (Mentan), Amran Sulaiman, Direktur Utama Badan Urusan Logistik (Dirut Bulog), Lenny Sugihat dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Kepala BPOM), Roy Alexander Sparringa terkait pembahasan evaluasi kinerja Kementerian Pertanian (Kementan) di 2015 Raker dipimpin oleh Ketua Komisi 4, Edhy Prabowo dari Sumsel 1. Rak.
Pada 27 Mei 2015 Komisi 4 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Rustam Effendi dan Gubernur Kepulauan Riau (Keppri), Muhammad Sani terkait usulan Rencana Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dalam Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRW) Babel dan Keppri. Raker dipimpin oleh Ketua Komisi 4, Edhy Prabowo dari Sumsel 1. Raker dihadiri oleh 3.
Panitia Kerja Revisi Undang-Undang Bank Indonesia (Panja RUU BI) Komisi 11 mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada tanggal 29 Juni 2015 dengan 4 mantan Gubernur Bank Indonesia (Gubernur BI) terkait Revisi UU No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. RDPU dipimpin oleh Ketua Komisi 11 Fadel Muhammad dari Gorontalo. RDPU dihadiri oleh 15 dari 48 anggota Komisi 11. Ketua Rapat sudah tercapai.
Pada 25 Juni 2015 Panitia Kerja Penerbangan dari Komisi 5 (Panja Penerbangan) mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Jenderal Perhubungan Udara (Dirjen Udara) untuk meminta masukan terkait pengelolaan penerbangan. Pemaparan Mitra Berikut adalah beberapa pemaparan dari Dirjen Udara, Suprasetyo antara lain: Untuk perbaikan kenyamanan, di Soetta akan kami lakukan pengurangan konsesi.
Pada 16 April 2015 Badan Legislasi (Baleg) mengadakan Rapat Pleno (Pleno) dengan Sekretariat Jenderal DPR-RI (Setjen DPR) untuk mendengarkan masukan dari evaluasi sistem pengamanan di lingkungan Gedung DPR-RI yang ada sekarang. Rapat Baleg dipimpin oleh Wakil Ketua Baleg, Firman Subagyo dari Jateng 3. Rapat dihadiri oleh 45 dari 74 anggota Baleg. Ketua Rapat membuka Pleno pada pukul 10:45 WIB. Ket.
Pada 2 Juli 2015 Komisi 4 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan banyak divisi kepegawaian di beberapa jajaran kementerian, antara lain Kepala Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kepala SDM KemenLHK), Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertanian (Kepala SDM Kementan), Kepala Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Kement.
Pada 28 Mei 2015 Komisi 9 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI), rapat dipimpin oleh Syamsul Bachri, Golkar dari Sulsel 2. RDP kali ini membahas: 1) Penjualan obat di apotek. 2) Corrective action and prevention action PT. Kalbe Farma. 3) Obat dan makanan menjelang bulan puasa. 4) Upaya penegakan hukum dan pembinaan makan.
Pada 6 April 2015 Badan Legislasi (Baleg) mengadakan Rapat Pleno (Pleno) dalam rangka mendengarkan penjelasan dari Deputi Bidang Perundang-undangan DPR-RI (Deputi PUU) tentang rancangan Peraturan DPR terkait pengamanan di lingkungan gedung DPR-RI. Rapat Baleg dipimpin oleh Ketua Baleg, Sarehwiyono M dari Jatim 8. Rapat dihadiri oleh 25 dari 74 anggota Baleg. Ketua Rapat membuka Pleno pada pukul 11.
Pada 8 April 2015 Badan Legislasi (Baleg) mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Biro Penyusunan dan Penyuluhan Hukum Kepolisian RI (Karo Sunluhkum) untuk mendengarkan masukan mengenai sistem pengamanan di lingkungan Gedung DPR-RI. Rapat Baleg dipimpin oleh Wakil Ketua Baleg, Firman Subagyo dari Jateng 3. Rapat dihadiri oleh 23 dari 74 anggota Baleg. Ketua Rapat membuka Pleno pada pu.
Pada 13 April 2015 Badan Legislatif (Baleg) mengadakan Rapat Pleno (Pleno) dalam rangka mendengarkan penjelasan dari perwakilan Pengusul RUU Larangan Minuman Beralkohol (RUU LMB). Rapat Baleg dipimpin oleh Ketua Baleg, Sarehwiyono M dari Jatim 8. Rapat dihadiri oleh 37 dari 74 anggota Baleg. Ketua Rapat membuka Pleno pada pukul 13:00 dan agenda yang akan dibicarakan adalah mendengarkan penjelasan .
Pada 20 April 2015 Komisi 11 mengadakan Fit & Proper Test untuk Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia untuk menggantikan Halim Alamsyah yang masa jabatannya akan berakhir Juni 2015. Ketiga Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia adalah Dody Budi Waluyo, Erwin Rijanto dan Hendy Sulistiowati. Ketiga calon didampingi oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia, Mirza Adityaswara. Rapat dipimpin oleh Ketua Ko.
Agenda Komisi 9 DPR-RI tanggal 8 Juni 2015 melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (BPOM) terkait dengan anggaran dan Rencana Strategis (Renstra) BPOM tahun 2015. Rapat dipimpin Dede Yusuf dari Jabar 2 Fraksi Partai Demokrat, sebelumnya Dede Yusuf berpesan agar BPOM menjelaskan permasalahan beras plastik yang beredar di masyarakat. Pemaparan Mitra BPOM menjela.
Pada 23 April 2015 Komisi 6 mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (MenBUMN) Rini Soemarno terkait kinerja Kementerian BUMN (KemenBUMN) di 2014 dan rencana strategis KemenBUMN di 2015-2019. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi 6, Achmad Hafisz Tohir dari Sumsel 1. Rapat dihadiri oleh 40 dari 48 anggota Komisi 6. Pemaparan Mitra Berikut adalah beberapa pemaparan d.
Pada 7 April 2015 Komisi 10 mengadakan lanjutan Rapat Kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Anies Basedan, terkait rencana program strategis tahun 2015 Kemendikbud yang sesuai Nawa Cita dan araha Presiden. Raker sebelumnya diadakan tanggal 6 April 2015. Raker Lanjutan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 10, Muhamad Sohibul Iman dari Jabar 11. Raker dihadiri oleh 30 dari 53 Anggo.
Pada 30 Maret 2015 Komisi 7 mengadakan Rapat Kerja lanjutan dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (MenESDM), Sudirman Said, Ketua Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Amien Sunaryadi (SKK Migas) dan Direktur Utama Pertamina, Dwi Soetjipto terkait rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Pemaparan Mitra Berikut adalah beberapa pemaparan dari MenESDM.
Rapat Fit & Proper Test (FPT) calon tunggal Panglima Tentara Negara Indonesia (TNI) Gatot Nurmantyo dipimpin Mahfudz Siddiq Fraksi PKS dari Jabar 8 dan dihadiri 10 Fraksi dengan kehadiran anggota Komisi 1 sebanyak 46 orang. Pemimpin menyatakan rapat telah kuorum & memutuskan untuk melakukan rapat setengah terbuka yaitu dengan pemaparan visi & misi dilakukan secara terbuka, dan pendala.
Selasa, 23 Juni 2015, Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI mengadakan rapat bersama Panitia Kerja (Panja) Pemerintah untuk membahas Asumsi Dasar Makro Ekonomi Anggaran Pendapatan & Belanja Negara (APBN) tahun 2016. Rapat hari ini merupakan lanjutan dari rapat hari Senin, 22 Juni 2015. Said Abdullah dari Fraksi PDI-Perjuangan dari Jatim 9 memimpin rapat dan mencabut skors. Pemaparan Mitra Suahasil N.
Pada 6 April 2015 Komisi 3 mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly terkait evaluasi kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) di 2014 dan rencana strategis (Renstra) Kemenkumham untuk 2015-2019. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi 3, Azis Syamsuddin dan dihadiri oleh 31 dari 54 anggota dari 10 fraksi. Ada beberapa pergan.
Rabu, 24 Juni 2015 Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI mengadakan rapat bersama Panitia Kerja (Panja) Pemerintah untuk membahas Asumsi Makro Ekonomi APBN 2016. Rapat hari ini merupakan lanjutan dari rapat Banggar hari Selasa 23 Juli 2015, Said Abdullah dari Fraksi PDI-Perjuangan dari Jatim 11 memimpin rapat dan mencabut skors. Pemaparan Mitra Robert Pakpahan selaku Direktur Jenderal Pengelolaan Pembi.
Pada 21-22 April 2015 Komisi 10 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (Dirut LPDP), Eko Prasetyo, Sekretaris Jenderal dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Sekjen Kemristekdikti), Ainun Na’im dan Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Plt Sekjen Kemristekdikti), Hamid Muhamad terkait eva.
Pada 20 April 2015 Komisi 10 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI), Dra. Sri Sularsih terkait anggaran dan rencana kerja 2015-2019. RDP dengan PNRI dihadiri oleh 26 dari 56 anggota Komisi 10. Pemaparan Mitra Berikut adalah beberapa pemaparan dari Kepala PNRI, Sri Sularsih: Hingga saat ini pagu anggaran tambahan Perpustakaan belum ditanggapi.
Pada 22 April 2015 Komisi 10 mengadakan Audiensi dengan Masyarakat Sepak Bola Indonesia (MSBI) tentang potensi Indonesia menjadi tuan rumah World Cup 2022. RDP dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 10, Ridwan Hisjam dari Jatim 5. RDP dihadiri oleh 27 dari 53 anggota Komisi 10. Pemaparan Mitra Berikut adalah beberapa pemaparan dari Ketua MSBI, Sarman El Hakim: FIFA pernah menganulir penyelenggaraan tu.
Pada 8 April 2015 Komisi 2 mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi terkait Tenaga Honorer Kategori 2 (THK2). Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi 2, Rambe Kamarul Zaman dari Sumut 2. Raker dihadiri oleh 23 dari 50 anggota dan 9 dari 10 Fraksi di Komisi 2. Ada 13 anggota yang absen dan semua anggota dari Fraksi PDI .
Pada 16 April 2015 Komisi 10 mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya dan Ketua Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Triawan Munaf terkait Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019. Pemaparan Mitra Berikut adalah beberapa pemaparan dari Menpar, Arief Yahya: Ada kenaikan turis mancanegara 11.5% dibandingkan dengan Februari 2014. Devisa dari pariwisata di Thailand lebi.
Pada 20 April 2015 Komisi 2 mengadakan Audiensi dengan beberapa perwakilan dari Masyarakat Papua terkait pemekaran wilayah di Papua. Pemaparan dari Mitra Rapat Berikut adalah beberapa pemaparan dari Masyarakat Papua Mimika Timur: Kami mohon agar pemekaran wilayah di Mimika Timur segera terlaksana. Kami tidak akan lagi menerima proyek smelter sebelum Mimika Timur memekarkan wilayah. Kami seba.
Pada 16 April 2015 Komisi 2 mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Ferry M. Baldan dan Direktur Jenderal Kehutanan terkait sengketa pertanahan. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi 2, Rambe Kamarul Zaman dari Sumut 2. Raker dihadiri oleh 26 dari 50 anggota Komisi 2. Pemaparan dari Mitra Rapat Berikut adalah beberapa pemaparan dari MenATR, Ferry M. Baldan: Pembagian lah.
Pada 16 April 2015 Komisi 2 mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (MenPDT) Marwan Jafar, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Pratikno dan Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro terkait UU Desa dan Dana Desa. Pemaparan dari Mitra Rapat Berikut adalah beberapa pemaparan dari Menkeu: Terkait dengan payung.
Pada 23 April 2015 Komisi 8 mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Sosial (Mensos), Khofifah Indar Parawansa terkait evaluasi kinerja Kementerian Sosial (Kemensos) di 2014 dan rencana strategis (Renstra) Kemensos untuk 2016.. Pemaparan Mitra Berikut adalah pemaparan dari Mensos, Khofifah Indar Parawansa: Per 20 April 2015 Kemensos sudah mencapai realisasi 45,56% dari APBN. Kemensos beru.
Pada 25 Maret 2015 Komisi 2 mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan pakar-pakar pertanahan Prof. DR. Maria Soemardjono dan Prof. Arie Sukanti Hutagalung untuk meminta masukan terkait Revisi UU Pertanahan (RUU Pertanahan). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 2, Ahmad Riza Patria dari Jabar 3. Raker dihadiri oleh 30 dari 50 anggota Komisi 2. Tanggapan Anggota Berikut adalah beberapa r.
Pada 15 April 2015 Komisi 6 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Perusahaan Gas Negara (PGN), Pertamina dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (KemenBUMN) melanjutkan RDP tanggal 7 April 2015 yang lalu dan juga pembahasan kemungkinan sinergi antara Pertamina dan PGN. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi 6 Achmad Hafisz Tohir dari Sumsel 1. Pemaparan Mitra Berikut adalah beberapa pemaparan d.
Pada 7 April 2015 Panitia Kerja (Panja) Manajemen Penanggulangan Bencana Komisi 8 mengadakan Rapat Kerja dengan Inspektur Jenderal Kementerian Sosial (Irjen Kemensos), Direktur Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Kemdagri), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Syamsul Maarif terkait evaluasi kesiapan sistem manajemen resiko p.
Pada 16 April 2015 Komisi 8 mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (MenPPPA), Yohana Yembise terkait rencana strategis (Renstra) Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) pada RAPBN-P 2016. Pemaparan Mitra Berikut adalah pemaparan dari MenPPPA, Yohana Yembise: Masalah perempuan dan anak ini serius. Tiap tanggal.
Pada 21 April 2015 Komisi 8 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Dirjen Linjamsos) tentang Program Keluarga Harapan (PKH). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 8, Deding Ishak dari Jabar 3. Deding membuka rapat dengan memperkenalkan Dirjen Linjamsos, Andi ZA Dulung. Deding minta ke Dirjen Linjamsos data-data PKH mengenai anggaran, penye.
Pada 15 April 2015 Panitia Kerja (Panja) Manajemen Penanggulangan Bencana Komisi 8 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Palang Merah Indonesia (PMI) dan Masyarakat Peduli Bencana Indonesia (MPBI) terkait evaluasi kesiapan sistem manajemen resiko penanggulangan bencana nasional. Pemaparan Mitra Berikut adalah beberapa pemaparan dari PMI: PMI terlibat dalam 3 aspek: pra-bencana, darurat b.
Komisi 3 DPR-RI melakukan Rapat Kerja (Raker) dengan Kejaksaan Agung pada 10 Juni 2015. Pemimpin Komisi 3 memperkenalkan diri dan anggota-anggota Komisi 3 yang hadir saat Raker. Rapat ditandatangani oleh 27 anggota dari 9 Fraksi. Rapat dinyatakan kuorum dan terbuka untuk umum. Agenda Raker yaitu mendengarkan pemaparan terkait tambahan anggaran yang diminta oleh Kejaksaan Agung dilanjutkan dengan p.
Sidang Paripurna ke 32 dilaksanakan pada Kamis 4 Juni 2015 di gedung Nusantara 2 DPR-RI. Sidang kali ini terdapat 371 dari 555 anggota DPR-RI yang mengisi daftar hadir dengan rincian per Fraksi sebagai berikut: Fraksi FDIP terdapat 44 dari 106 anggota yang mengisi daftar hadir. Fraksi Golkar terdapat 43 dari 90 anggota yang mengisi daftar hadir. Fraksi Gerindra terdapat 35 dari 73 anggota yang me.
Pada 1 April 2015 Komisi 10 mengadakan Audiensi dengan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM-FEUI) dan Paramadina Public Policy Institute (PPPI) terkait kualitas pengajar di Perguruan Tinggi. Audiensi dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 10, Mohamad Sohibul Iman dari Jabar 11. Pemaparan Mitra Berikut adalah beberapa pemaparan dari Ketua LPEM-FEUI, Dr..
Pada 6 April 2015 Komisi 2 mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggl (MenPDT) Marwan Jafar terkait dana desa dan pembentukan Panitia Kerja (Panja) Desa. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi 2, Rambe Kamarul Zaman dari Sumut 2. Raker dihadiri oleh 27 dari 50 anggota Komisi 2. Pemaparan dari Mitra Rapat Berikut adalah beberapa pemaparan dari MenPDT, Marwan Jafar.
Rabu, 1 Juli 2015 Komisi 3 DPR-RI mengadakan uji kepatutan dan kelayakan (Fit and Proper Test) kepada calon Hakim Agung Suhardjono. Suhardjono kali ini mengajukan diri sebagai calon Hakim Agung untuk ketiga kalinya. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 3, Benny K Harman Fraksi Demokrat dari NTT1 . Rapat dimulai pukul 15.00 WIB, calon memaparkan proposal serta visi & misinya lalu dilanjutkan .
Senin, 6 Juli 2015 Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI melaksanakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan, Gubernur BI dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) tentang pembahasan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan & Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran (TA) 2016 dan evaluasi laporan semester 1 Tahun Anggaran 2015. Sebelum rapat kerja dilaksanakan secara terbuka, B.
Komisi 6 DPR-RI melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT.Pelindo 1 & Dirjen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bidang Energi, Perhubungan dan Logistik tanggal 27 Mei 2015. Rapat dibuka dan dihadiri oleh 5 Fraksi dari 10 Fraksi. Pemaparan Mitra Dirut PT.Pelindo 1 memaparkan mengenai laba signifikan yang diperoleh dari hasil investasi. Dirut juga menyatakan bahwa PT.Pelindo 1 mengalam.
Rabu 15 April 2015, Komisi 6 mengadakan rapat bersama Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC). Rapat dipimpin oleh Achmad Hafisz Tohir dan akan membahas tiga hal, yaitu: kinerja operasional dan keuangan, aset dan anak perusahaan serta pola distribusi dan pemasaran pupuk. Pemaparan Mitra Kementerian BUMN: Kinerja keuangan PIHC di sisi pendapatan pad.
Pada 1 April 2015 Komisi 4 mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKP), Susi Pudjiastuti tentang rencana kerja 2015 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Pemaparan Mitra Berikut adalah beberapa pemaparan dari MenKP, Susi Pudjiastuti antara lain: Fokus pembangunan di 2015: pemberantasan IUU Fishing, pengembangan iklim usaha perikanan tangkap yang berkelanjutan.
Pada Rabu 22 April 2015, Komisi 5 mengadakan rapat dengan Deputi Perundang-Undangan (PUU) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR untuk membahas draft Rancangan Undang-Undang Arsitek (RUU Arsitek). Rapat dihadiri oleh 8 anggota Komisi 5. Pemaparan Mitra Deputi PUU Setjen DPR telah membuat draft akademik RUU Arsitek setelah melakukan diskusi dengan ahli terkait dari Universitas Brawijaya, Institut Teknol.
Komisi 8 DPR-RI melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen dan Irjen Kementerian Agama RI (Kemenag) pada hari Selasa 26 Mei 2015 terkait pengangkatan karyawan honorer di Kemenag dan Jaminan Produk Halal (JPH). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 8, Ledia Hanifa Amaliah dari Jabar 1 dan dibuka dengan membaca surat Al-Fatihah. Sebagai pembukaan, Ledia Hanifa menyampaikan pertanyaan menge.
Rabu 8 April 2015, Komisi 8 DPR-RI melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup-Kehutanan (KemenLHK) dan Ditjen Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum-Perumahan Rakyat (KemenPu-Pera). Rapat hari ini membahas dua hal, yaitu, anggaran dan program penanggulangan bencana alam serta pemetaan dan kendala dala.
Senin 20 April 2015 Komisi 5 melakukan rapat membahas Rancangan Undang Undang (RUU) Jasa Konstruksi dengan asosiasi di bidang jasa konstruksi yaitu Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional (GAPENSI), Persatuan Konsultan Indonesia (PERKINDO), Gabungan Perusahaan Rancang Bangun Nasional (GAPENRI), Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) dan Direktorat Jenderal (Dirjen) Bina Konstruksi untuk memi.
Pada 30 Maret 2015 Komisi 4 mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK), Siti Nurbaya terkait evaluasi kinerja Kementerian LHK. Pemaparan Mitra Berikut adalah beberapa pemaparan dari MenLHK, Siti Nurbaya antara lain: Anggaran KemenLHK sebesar Rp.6,6 triliun. DIPA untuk program pencemaran dan limbah sudah selesai. Kebakaran hutan harus segera dimatika.
Pada 20 April 2015 Komisi 9 mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Perwakilan Tenaga Honorer Kategori 2 (THK2) terkait status dan hak tenaga honorer. Pemaparan Mitra Berikut adalah beberapa pemaparan dari Perwakilan THK2, antara lain: Kami jauh dari sejahtera. Tenaga honorer terdiri dari tenaga kependidikan, kesehatan dan administra.
Pada 23 April 2015 Komisi 9 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Perundang-Undangan DPR-RI (DUU) terkait pembahasan RUU Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (RUU Perlindungan TKI). Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi 9 Dede Yusuf Macan Effendy dari Jabar 2. Pemaparan Mitra Berikut adalah beberapa pemaparan dari DUU, antara lain: Di Prolegnas judulnya perubahan UU No.39.
Pada 22 April 2015 Panitia Kerja Kasus Anestesi (Panja Anestesi) Komisi 9 memberikan Laporan Hasil Panja Anestesi terkait evaluasi kasus malpraktek Rumah Sakit Siloam Karawaci (Kasus RS Siloam) dimana dua pasien meninggal dunia setelah diberi obat bius merek Buvanest yang diproduksi oleh Kalbe Farma (Kalbe). Laporan Panja Anestesi dibacakan oleh Ketua Komisi 9 Dede Yusuf Macan Effendi dari Jabar 2.
Pada 7 April 2015 Panitia Kerja (Panja) Anestesi dari Komisi 9 mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Presiden Direktur PT.Kalbe Farma Tbk (Kalbe) dan PT.Enseval Putera Megatrading Tbk (Enseval) terkait evaluasi kasus malpraktek Rumah Sakit Siloam Karawaci (Kasus RS Siloam) dimana dua pasien meninggal dunia setelah diberi obat bius. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi 9 Dede Yusuf Macan .
Pada 20 April 2015 Panitia Kerja (Panja) Anestesi dari Komisi 9 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait evaluasi kasus malpraktek Rumah Sakit Siloam Karawaci (Kasus RS Siloam) dimana dua pasien meninggal dunia setelah diberi obat bius. BPOM dimintakan pendapat untuk menangani kasus tertukarnya obat Buvanest yang menimbulkan korban. Rapat dipimpi.
Pada 2 April 2015 Komisi 9 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BPJS Ketenagakerjaan (BPJSTK) terkait kesiapan BPJSTK dalam pendataan peserta BPJS yang akan dimulai 1 Juli 2015. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 9, Syamsul Bachri dari Sulsel 2. Pemaparan Mitra Berikut adalah beberapa pemaparan dari Direktur Utama BPJSTK, Elvyn G. Masassya, antara lain: BPJSTK mempunyai 4 program: j.
Pada 6 April 2015 Panitia Kerja (Panja) Kasus Anestasi Komisi 9 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), Asosiasi Rumah Sakit Daerah Seluruh Indonesia (ARSADA), Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES), Asosiasi Klinik Indonesia (ASKLIN) dan Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Indonesia (PKFI) terkait Kasus.
Pada 2 April 2015 Komisi 4 mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian (Mentan), Amran Sulaiman, terkait evaluasi kinerja Kementerian Pertanian (Kementan) di 2014 dan Rencana Strategis Kementan di 2015-2019. Pemantauan Rapat Berikut adalah respon dari fraksi-fraksi terhadap pemaparan dari Menteri Pertanian, Amran Sulaiman: Fraksi PDI Perjuangan: Oleh Ono Surono dari Jabar 8. Ono minta Menteri .
Pada tanggal 25 Mei 2015 Komisi 3 melaksanakan audiensi dengan Mahasiswa, Dosen & Dekan Fakultas Hukum (FH) Universitas Warmadewa Bali. Rapat dijadwalkan pukul 14.00 WIB tetapi baru dimulai pukul 15.00 WIB . Rapat dipimpin John Kenedy Azis Fraksi Golkar dari Sumbar2 . Pemimpin rapat mempersilakan Dekan FH Universitas Warmadewa untuk memberikan pembukaan dan menjelaskan tujuan mereka di sana y.
Komisi 8 DPR-RI melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas Islam) dan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Kementerian Agama pada 3 Juni 2015 pukul 10.59 WIB. RDP dibuka oleh Saleh Partaonan Daulay fraksi PAN dari Sumut 2. RDP dihadiri 8 fraksi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Agenda rapat pengawasan dana Bantuan S.
Agenda Komisi 8 DPR-RI Tanggal 1 Juni pukul 15.00 WIB membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyandang Disabilitas sebagai RUU prolegnas prioritas tahun 2015 dengan Himpunan Penyandang Disabilitas Indonesia (HPDI) dan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI). Ledia Hanifa Amaliah dari Jabar 1 Fraksi PKS selaku pemimpin rapat meminta masukan kepada HPDI dan HWDI untuk memberi masukan terkait .
Rabu, 3 Juni 2015 Komisi 9 DPR-RI melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Nasional Penempatan & Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) untuk membahas pendahuluan program kegiatan dan rencana kerja RAPBN tahun 2016. Rapat ini dibuka dan dipimpin oleh Ermalena Fraksi PPP dari NTB. Rapat tersebut di-skors selama lima menit dan akan dilanjutkan kembali. Pemaparan Mitra Nusronn.
Pada 6 April 2015 Komisi 4 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama Perum Badan Urusan Logistik (Bulog), Lenny Sugihat terkait evaluasi stabilasi harga pangan yang bergejolak di pasaran. Pemaparan Mitra Berikut adalah beberapa pemaparan dari Kepala Bulog, Lenny Sugihat antara lain: Harga beras dunia kini lebih tinggi dibanding harga di Indonesia. Hal ini dikhawatirkan akan me.
Pada 13 April 2015 Komisi 11 DPR-RI melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) dan Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo). Rapat membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perbankan untuk mengganti Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998. Rapat dipimpin oleh Gus Irawan Pasaribu fraksi Gerindra dari Sumut 2. Pemaparan Mitra Pihak Asbanda memaparkan bahwa Ind.
Komisi 11 mengadakan Rapat Dengar Pendapat pada tanggal 8 April 2015 dengan PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) terkait evaluasi kinerja dan rencana kerjanya untuk 2015. Pemaparan Mitra Berikut adalah pemaparan dari Direktur Utama BNI, Ahmad Baiquni: Visi BNI adalah menjadi bank yang unggul, terkemuka dan terdepan dalam layanan dan kinerja. Misi dan arah BNI hingga tahun 2018 adalah m.
Komisi 11 mengadakan Rapat Dengar Pendapat pada tanggal 8 April 2015 dengan PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri) terkait evaluasi kinerja dan rencana kerjanya untuk 2015. Pemaparan Mitra Berikut adalah pemaparan dari Direktur Utama Mandiri, Budi Gunadi Sadikin: Market Capitalization Mandiri sebesar Rp.251 triliun. Pemerintah memiliki 60% saham. Net Profit Mandiri tumbuh menjadi Rp.20 triliu.
Komisi 4 melaksanakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya pada Senin, 25 Mei 2015. Raker membahas tentang perburuan dan perdagangan ilegal satwa langka yang dilindungi. Edhy Prabowo dari Fraksi Gerindra dari Sumsel 1 memimpin rapat dan membuka rapat sekitar pukul 16.18 WIB yang ditandatangani 39 dari 50 anggota dan 9 dari 10 fraksi. Pemaparan Mitra Men.
Komisi 8 DPR-RI melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Rehabilitasi Sosial (Rehsos) dan Kepala Badan Pendidikan & Pelatihan (Kabadiklit) Kesejahteraan Sosial dari Kementerian Sosial pada Rabu 27 Mei 2015. Rapat dibuka oleh pemimpin sidang pukul 10.52 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum tanpa harus menunggu kuorum. Agenda RDP ini membahas RUU penyandang disabilitas dan revisi .
Komisi 11 mengadakan Rapat Dengar Pendapat pada tanggal 7 April 2015 dengan Bank Tabungan Negara (BTN) terkait evaluasi kinerja dan rencana kerjanya untuk 2015. Pemaparan Mitra Berikut adalah pemaparan dari Direktur Utama BTN, Maryono: BTN akan meningkatkan IT karena nantinya akan lebih banyak menggunakan internet banking. Di tahun 2014 BTN masuk 9 besar bank di Indonesia. Komposisi kredit 8.
Pada Rapat Paripurna ke-27 pada tanggal 24 April 2015 DPR agenda utama adalah Perubahan Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (‘Perppu KPK’) dan penutupan Masa Persidangan ke-3 oleh Ketua DPR, Setya Novanto. Rapat Paripurna ke-27 dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan dimulai dengan pembacaan hasil keputusan Panitia Kerja (Panja) dari Komisi 3 denga.
Pada Rapat Paripurna ke-26 pada tanggal 21 April 2015 DPR agenda utama adalah persetujuan Laporan Fit & Proper Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Erwin Riyanto dan persetujuan Laporan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) hasil pembahasan rancangan kerja dan anggaran DPR untuk 2016. Rapat Paripurna ke-26 dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Agus Hermanto dan dimulai dengan pengumuman bahwa DPR menerima .
Pada 6 April 2015 Komisi 5 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Jenderal Perhubungan Udara (Dirjen Udara), Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen Hukum Umum), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Direktur Utama PT. Air Asia Indonesia (Air Asia), Sunu Widyatmoko dan Perwakilan dari keluarga korban kecelakaan pesawat Air Asia QZ-8501 terkait penyelesaian klaim untuk korban pasc.
Pada 2 April 2015 Komisi 3 mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Pelaksana Tugas Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Plt.Kapolri), Komisaris Jendral Polisi Badrodin Haiti terkait evaluasi kinerja Kepolisian di 2014 dan rencana strategis (Renstra) Polri untuk 2015-2019. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi 3, Azis Syamsuddin dan dihadiri oleh 29 anggota dari 8 fraksi. Pemaparan Mitra Berikut b.
Pada 8 April 2015 Komisi 3 mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komisaris Jenderal Polisi Drs.Saud Usman Nasution terkait evaluasi penanggulangan dan pemberantasan terorisme dan kendala-kendala yang dihadapi. Pemaparan Mitra Berikut adalah beberapa pemaparan dari Kepala BNPT, Komjen Saud Usman: Mengenai Undang-Undang, kami rasa ada bebera.
Pada 16 April 2015 Komisi 3 mengadakan Uji Kelayakan (‘Fit & Proper Test’) dengan Komisaris Jenderal Polisi Drs.Badrodin Haiti (‘BH’) terkait pencalonannya sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Pada tanggal 18 Februari 2015 Presiden Joko Widodo mengirimkan Surat Pencalonan Komjen Polisi Drs. Badrodin Haiti sebagai Kapolri kepada DPR-RI untuk dimintakan persetujuan DPR..
Pada 6 April 2015 Komisi 1 mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Presidium Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia (ATSDI) terkait persoalan Digitalisasi Televisi. Pemaparan Mitra Berikut adalah beberapa pemaparan dari Gilang Iskandar, Ketua Presidium ATSDI antara lain: ATSDI didirikan 8 Januari 2015 di Bandung beranggotakan 38 orang berkompeten di bidang informasi. ATSDI hadi.
Pada 7 April 2015 Komisi 6 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN), Perusahaan Gas Negara (PGN), Pertamina dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (KemenBUMN) terkait kinerja keuangan perusahaan, aset dan anak perusahaan, rasio kebutuhan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas dan jadwal Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk PLN. Rapat dipimpin oleh Ketua Kom.
Pada 1 April 2015 Komisi 9 mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan (MenKes), Nila Moeloek, Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Chazali Situmorang, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Roy Sparingga dan Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan), Fahmi Idris terkait usulan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Pemantauan Rapat Berikut adalah resp.
Pada 1 April 2015 Komisi 3 mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan beberapa pakar hukum tata negara antara lain Prof.Dr.Saldi Isra, Dr.Margarito Kamis, Dr.Irman Putra Sidin dan Dr.Zainal Arifin Mochtar terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2015 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Perppu KPK). Pada 18 Februari 2015 Presiden Joko Widodo menandatangani Perppu K.
Pada 1 April 2015 Komisi 3 mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Nyoman Nuarta dan Ully Manurung & Rekan tentang pengaduan mereka atas ketidakpastian hukum perkara hukum mereka di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian RI (Ditreskrimum Polri). RDPU dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 3 Desmond Junaidi Mahesa dari Banten 2. Pemaparan Mitra Berikut adalah beberapa pemaparan dari .
Pada 1 April 2015 Komisi 10 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan dua BUMN di bidang jasa konstruksi PT. Aneka Tambang Tbk (Antam) dan PT. Waskita Karya Tbk (Waskita) beserta Deputi Menteri Badan Usaha Milik Negara (Deputi MenBUMN) bidang Jasa Konstruksi terkait kinerja BUMN di bidang jasa konstruksi. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 6 Azam Asman Natawijana dari Jatim 3. RDP seharusn.
Pada 6 April 2015 Komisi 6 mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan (Mendag) Rachmat Gobel, Menteri Perindustrian (Menperin), Saleh Husin, Menteri Koperasi dan UKM (MenkopUKM), AAGN Puspayoga, Menteri Badan Usaha Milik Negara (MenBUMN) Rini Soemarno, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani dan Kepala Badan Standarisasi Nasional, Bambang Prasetya, terkait pen.
Pada 31 Maret 2015 Komisi 6 mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Suryo Bambang Sulisto terkait pembahasan RUU Badan Usaha Milik Negara (RUU BUMN). Pemaparan Mitra Berikut adalah beberapa pemaparan dari Ketua KADIN, Suryo Bambang Sulisto antara lain: Peran BUMN harus lebih sinergi dengan peran swasta dan koperasi. Selama ini masih kurang sine.
Pada 1 April 2015 Komisi 6 mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Perum Perhutani I (Perhutani) terkait status evaluasi kinerja Perhutani di 2014. Pemaparan Mitra Berikut adalah beberapa pemaparan dari Perhutani antara lain: Tiga tahun terakhir volume produksi berkisar 900.000-950.000 m3 hasil kayu per tahun. Pendapatan Perhutani di 2010 adalah Rp.2,87 Triliun (audited) dan di 2014 adalah Rp..
Pada 31 Maret 2015 Komisi 5 mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menpupera) Basuki Hadimuljono dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK) terkait pembahasan revisi UU Sumber Daya Air (UU SDA). Pada 18 Februari 2015 Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus keberadaan seluruh pasal dalam UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UU SDA) yang diajuk.
Pada 31 Maret 2015 Komisi 10 mengadakan Audiensi dengan Ikatan Lintas Pegawai Perguruan Tinggi Negeri Baru (ILP PTNB) terkait status pendidik di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) baru. Audiensi dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 10, Mohamad Sohibul Iman dari Jabar 11. Pemaparan Mitra Berikut adalah beberapa pemaparan dari Ketua ILP PTNB, Fadillah Sabri, antara lain: Tanggal 19 November 2010 Pemerintah.
Pada 31 Maret 2015 Komisi 3 mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji, Lampung (DPRD Mesuji) dan tokoh-tokoh masyarakat Mesuji terkait pelaporan indikasi korupsi Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji, Lampung. Sejak Desember 2014 terindikasi ketidak harmonisan antara Bupati Mesuji dan Anggota DPRD Mesuji. (sumber) Ketidak harmonisan dua lembag.
Komisi 11 mengadakan Rapat Dengar Pendapat pada tanggal 30 Maret 2015 dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait evaluasi kinerja dan permintaan anggaran BPKP. RDP dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 11, Gus Irawan Pasaribu. Gus Pasaribu membuka rapat dengan memberi selamat kepada Kepala BPKP yang baru dilantik. Gus Pasaribu berharap BPKP, sebagai auditor internal Pemerintah, dap.
Pada 31 Maret 2015 Komisi 1 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Divisi Hukum Kepolisian RI (Kadiv Hukum Polri), Pakar Hukum Internasional Professor Huala Adolf, Pakar Hukum Pidana dari Universitas Indonesia, Ganjar Laksamana Bondan; Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Ditjen Adm Hukum) Cahyo Rahadian Muzhar, terkait pembahasan seputar pe.
Pada 30 Maret 2015 Komisi 6 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Perundang-Undangan (Deputi PUU) dan Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan dari Sekretariat Jenderal DPR-RI (Setjen DPR) terkait persiapan Rancangan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (RUU BUMN). Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi 6, Achmad Hafisz Tohir dari Sumsel 1. Pemaparan Mitra Berikut adalah beberapa pemaparan.
Pada 31 Maret 2015 Komisi 9 mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), Perhimpunan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif (Perdatin), Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GP Farmasi) dan International Pharmaceutical Manufacturers Group (IPMG) terkait evaluasi kasus malpraktek Rumah Sakit Siloam Karawaci (Kasus RS Siloam) dimana dua pasien men.
Pada tanggal 25 Mei 2015, Badan Legislasi (Baleg) mengadakan Rapat Pleno untuk mendiskusikan penjadwalan dan sistem tugas legislasi DPR-RI. Rapat dipimpin oleh Ketua Baleg Sareh Wiyono, Gerindra, Jatim 8. Pertama-tama, rapat ini bertujuan untuk mengambil keputusan tentang jadwal kerja Badan Legislasi pada masa sidang periode ke-4 DPR-RI. Agenda kedua dari rapat ini adalah untuk mendiskusikan siste.
Komisi 10 DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), PT Liga Indonesia dan Perwakilan Liga Nusantara pada Selasa, 26 Mei 2015. Rapat dipimpin oleh Teuku Riefky Harsya fraksi Demokrat dari Aceh 1. Rapat dimulai sekitar pukul 16.41 WIB dan para awak media diperbolehkan meliput langsung di area ruang rapat. Pemaparan Mitra: Wakil ketua PSS.
Pada tanggal 27 Mei 2015, Komisi 4 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Muhammad Sani, Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), dan Rustam Effendi, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), membahas pengajuan perubahan peruntukan hutan di Provinsi Kepri dan Babel. Rapat dimulai pukul 14.28 dan dihadiri 17 anggota dari 6 fraksi, karena rapat belum memenuhi kuorum maka ditunda selama 5 menit. RD.
Pada 30 Maret 2015 Komisi 10 mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu dan Penata Musik Rekaman Indonesia (PAPPRI), Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI), Asosiasi Pengusaha Rekaman Indonesia (APRI), Asosiasi Penerbit Musik Indonesia (APMINDO), Royalti Anugrah Indonesia (RAI), Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI), Wahana Musik Indonesia (WAMI).
Pada 30 Maret 2015 Komisi 10 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan dua BUMN di bidang pariwisata, PT.Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) (Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC) dan PT.Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko (Persero) (TWC) terkait rencana peningkatan kunjungan wisman ke Indonesia di 2015. Pemantauan Rapat Berikut adalah beberapa respon dari F.
Komisi 1 DPR-RI melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama para pakar mengenai rencana pembukaan hubungan diplomatik Republik Indonesia (RI) dengan Republik Sudan Selatan pada Senin, 25 Mei 2015. Ketua rapat Tantowi Yahya fraksi Golkar dari DKI 3 membuka rapat yang terbuka untuk umum & dihadiri 4 orang anggota Komisi 1. Agenda RDPU yaitu mendengarkan masukan dari beberapa pakar ahli m.
Pada 30 Maret 2015 Komisi 2 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) terkait aspirasi mereka mendapatkan status sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 2, Mustafa Kamal dari Sumsel 1. Pemaparan dari Mitra Rapat Ini adalah beberapa pemaparan dari PGSI: Harapan dari PGSI adalah untuk Komisi 2 memberi kemudahan d.
Pada 30 Maret 2015 Komisi 2 mengadakan Audiensi dengan DPRD Kabupaten Mamuju Utara dan DPP Forum Rakyat Bersatu Sumatera Utara (DPP Rakyat Bersatu) terkait konflik pertanahan dan agraria. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 2, Mustafa Kamal dari Sumsel 1. Pemaparan dari Mitra Rapat Berikut adalah beberapa pemaparan dari Anggota DPRD Mamuju Utara: Konflik agraria di Mamuju Utara sering kali te.
Pada 26 Maret 2015 Komisi 6 mengadakan Audiensi dengan Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) terkait status industri gula dan kebijakan industri gula nasional. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 6, Azam Asman Natawijana dari Jatim 6. Azam mempersilahkan APTRI untuk melakukan pemaparan. Pemaparan Mitra Berikut adalah beberapa pemaparan dari APTRI antara lain: APTRI datang dari berbaga.
Pada 26 Maret 2015 Komisi 10 mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI), Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI), PT.Liga Indonesia (LI) dan 6 klub sepak bola Kategori D terkait polemik penyelenggaraan Indonesia Super League (ISL atau ‘Liga Super Indonesia’ atau ‘LSI’) di 2015. RDPU ini ada kaitannya dengan penundaan kompetisi Liga Super In.
Pada 21 Mei 2015 pukul 15.03 WIB, Komisi 6 DPR-RI kedatangan Serikat Pekerja (SP) Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk melakukan audiensi di ruang rapat Komisi 6. Rapat dipimpin oleh Achmad Hafisz Tohir. Pemimpin rapat membuka audiensi dengan SP PLN dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Agenda rapat kali ini membahas UU Ketenagalistrikan & Privatisasi Listrik Nasional. Pemaparan Mitra Beri.
Komisi 10 yang membidangi masalah Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Pendidikan Dasar & Menegah, Kebudayaan serta Perpustakaan melakukan Rapat Kerja bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) pada 6 April 2015. Agenda rapat membahas Rencana Strategis (Renstra) Kemenpora tahun 2015-2019. Renstra merupakan sasaran yang diharapkan tercapai selama 5 tahun dalam bidang kepemudaan dan olahraga. .
Kamis, 21 Mei 2015 Komisi 2 DPR RI mengadakan Audiensi dengan DPRD Gorontalo. Rapat dibuka oleh Ahmad Riza Patria dari Gerindra dari Jabar 3 yang dihadiri oleh empat anggota dewan. Agenda rapat kali ini membicarakan tentang pemekaran Kabupaten Boliyohuto. Pemaparan Mitra Menurut Pemerintah daerah Gorontolo, dari segi kajian ekonomi semua unsur sudah siap untuk dilakukannya pemekaran Kabupaten Boli.
Pada 26 Maret 2015 Komisi 2 audiensi dengan Majelis Rakyat Papua dan Papua Barat (MRP) terkait pembahasan UU Pilkada 2015 (UU Pilkada), khususnya Pasal 199. Sebelumnya pada 2 Februari 2015 UU No.1 tahun 2015 disetujui oleh DPR-RI. Pemaparan Mitra Berikut adalah beberapa pemaparan dari MRP antara lain: MRP menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar (UUD) tidak memperbolehkan diskriminasi terhadap spes.
Pada 25 Maret 2015 Komisi 3 mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan pengacara dari Komisaris Jenderal Polisi Drs.Budi Gunawan (‘BG’), O.C Kaligis dan juga Indra Azwan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta terkait permohonan pelantikan Komjen (Pol) Budi Gunawan dan Komjen (Pol) Badrodin Haiti (‘BH’) dan dugaan ketidak profesionalan calon Kepala Polisi RI (Kapolri). Pada tanggal 9 Jan.
Kondisi ideal BUMN akan berdampak positif dalam pembangunan negara. Namun, menurut Komisi 6, saat ini di Indonesia masih banyak permasalahan yang terjadi di tubuh BUMN sendiri. Oleh karena itu Komisi 6 DPR-RI sepakat untuk membentuk RUU BUMN untuk mengganti UU No 19 tahun 2003. Pada 31 Maret 2015 diadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Prof Zainal A Mochtar yaitu pakar hukum tata negara .
Rabu 15 April 2015 berlangsung Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilaksanakan oleh Komisi 6 DPR-RI di gedung Nusantara 1 bersama salah satu BUMN yaitu PT.Sucofindo (Sucofindo) membahas sasaran strategis Sucofindo sampai dengan 2019. Rapat ini dipimpin sekaligus dibuka oleh Azam Asman Natawijana dari fraksi Demokrat dari Jatim 3. Pemimpin rapat menyatakan rapat memenuhi kuorum karena terdapat 25 ang.
Agenda Komisi 6 DPR RI adalah melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Perwakilan Serikat Pekerja PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan Serikat Pekerja PT DOK Perkapalan Kodja Bahari secara bersamaan pada tanggal 21 Mei 2015. RDPU komisi 6 ini dipimpin oleh Azam Usman, dari Fraksi Partai Demokrat. Pemaparan Serikat Pekerja PT KAI Sejak tiga tahun terakhir, para pekerja PT KAI mengeluhkan tentang ma.
Komisi 7 mengadakan RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan PT. Pertamina sebagai mitra kerja pada 22 April 2015. Dalam agenda, rapat akan dimulai pukul 10.00 wib. Pukul 10.24 mitra telah hadir dan kemudian rapat dibuka. Rapat dihadiri oleh Direktur Utama PT. Pertamina, Dwi Soetjipto, dan dua belas anggota komisi 7, 1 orang dari komisi 10, serta 1 orang dari komisi 8. Dalam Rapat Dengar Pendapat kali i.
Rabu 20 Mei 2015 bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional Komisi 9 mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Geber BUMN atau Gerakan Bersama Pegawai Badan Usaha Milik Negara. RDPU dibuka oleh pemimpin rapat dan tetap dilanjutkan meski anggota dewan yang hadir pun tidak lebih dari 20 orang & tidak mencapai kuorum karena RDPU tidak menetapkan syarat kuorum. Agenda RDPU k.
Pada Selasa, 19 Mei 2015 DPR-RI mengadakan Press Room terbuka dengan para jurnalis yang dihadiri oleh para narasumber seperti Arwani Thomafi dari Fraksi PPP, Masinton Pasaribu dari Fraksi PDIP, dan Krisbiantoro dari KontraS. Moderator acara Press Room dipimpin oleh Gusti Lesek dari Suara Pembaruan membacakan permasalahan apa yang terjadi dalam pembahasan RUU KKR (Komisi Kebenaran & Rekonsilias.
Komisi 5 DPR-RI melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Pilot Garuda dan Federasi Pilot Indonesia pada Selasa, 7 April 2015. Perwakilan Asosiasi Pilot Garuda dan Federasi Pilot Indonesia hadir pukul 13.38 WIB. Ketua Komisi 5 Fary Djemy Francis dari Fraksi Gerindra Dari Nusa Tenggara Timur 2 membuka rapat. Agenda RDPU yaitu Panitia Kerja (PANJA) untuk meningkatkan kualitas keam.
Komisi 11 mengadakan Rapat Dengar Pendapat pada tanggal 26 Maret 2015 dengan Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus Martowardojo; Menteri Keuangan (MenKeu) Bambang Brodjonegoro; Ketua Otoritas jasa Keuangan (OJK), Muliaman Hadad; dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Heru Budiargo, membahas kondisi nilai tukar Rupiah. RDP dipimpin oleh Ketua Komisi 11, Fadel Muhammad. Fadel membu.
Komisi 9 DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ditjen Bina Upaya Kesehatan (BUK) dan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM (PPSDM), sekaligus RDPU dengan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) pada Rabu 22 April 2015. Agenda rapat yaitu membahas mengenai SDM bidang kesehatan. Rapat ini membahas tentang progres Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Kep.
Pada 27 Maret 2015 Komisi 9 mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) terkait persiapan penyelenggaraan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 9 Ermalena dari NTB. Pemaparan DJSN Berikut adalah beberapa pemaparan dari Ketua DJSN, Dr.Chazali Situmorang antara lain: Semua Puskes.
Komisi 4 DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Planologi Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup pada Rabu 15 April 2015. Ketua Rapat dari komisi 4 membuka rapat dan menyatakan RDP kuorum karena telah dihadiri 22 orang dari 10 fraksi serta RDP dinyatakan terbuka untuk umum. Ketua rapat memperkenalkan diri dan anggota-anggota komisi 4 yang hadir saat RDP. Agenda RDP yaitu .
Komisi 2 DPR-RI melakukan Rapat Konsultasi Panitia Kerja (Rapat Konsultasi Panja) dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) pada hari Rabu 9 April 2015 terkait persiapan Pilkada Serentak 2015 dan Dana Pilkada Serentak. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi 2, Rambe Kamarul Zaman dari Sumatera Utara 2. Ketua Rapat membuka rapat da.
Pada Rabu 15 April 2015 Komisi 9 DPR-RI melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) terkait koordinasi program BKKBN dengan Pemerintah Daerah (Pemda). Ketua Rapat Syamsul Bachri dari Sulawesi Selatan 2 membuka rapat dan menyatakan RDP kuorum karena telah dihadiri 12 orang. Ketua rapat memperkenalkan diri dan anggota-anggota Komisi 9 yang .
Komisi 6 DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Usaha dan Industri Strategi Kementrian BUMN RI, Direktur Utama PT Kimia Farma (Persero) Tbk, Direktur Utama PT Indo Farma (Persero) Tbk, dan Direktur Utama PT Bio Farma (Persero) pada Kamis 16 April 2015. Ketua Rapat Bambang Haryo dari Jawa Timur 1 membuka rapat. Ketua rapat memperkenalkan diri dan anggota-anggota Komisi 6.
Pada Rapat Paripurna ke-22 pada tanggal 23 Maret 2015 DPR agenda utama adalah pembukaan Masa Persidangan ke-3 oleh Ketua DPR, Setya Novanto. Kemudian Fit & Proper Kapolri, Fit & Proper Deputi Gubernur Bank Indonesia dan Rencana Free Trade Agreement ASEAN-Australia-Selandia Baru. Selain itu pada Rapat Paripurna ke-22 diumumkan 1 Anggota DPR-RI Pergantian Antar Waktu (PAW) baru yaitu: Arteri.
Rapat Paripurna DPR-RI ke-28 dilaksanakan pada Senin 18 Mei 2015 di gedung Paripurna Nusantara II. Sidang yang dipimpin oleh Agus Hermanto ini dihadiri sebanyak 284 dari 555 anggota DPR-RI. Sidang dibuka oleh Pimpinan Sidang pada pukul 10.52 WIB kemudian dinyatakan quorum dan terbuka untuk umum. Dalam pidato pembukaan Sidang Paripurna, Ketua DPR-RI Setya Novanto menyatakan bahwa DPR turut berduka .
Pada 30 Maret 2015 Komisi 2 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Garut, Jawa Barat dan Papua terkait rencana pemekaran daerah. Pemaparan dari Mitra Rapat Ini adalah beberapa pemaparan dari Pemda-Pemda mengenai rencana pemekaran wilayah mereka: Pemekaran Garut Selatan akan membentuk salah satunya Kabupaten Cilangkahan Kabupaten Cilangkahan akan beribu kota di .
Komisi 3 melakukan Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Kemenkumham, Kejagung dan Bareskrim pada Senin 21 April 2015. Rapat dipimpin oleh Azis Syamsuddin dari Lampung 2. Selaku pemimpin sidang Azis membuka rapat yang dihadiri oleh 9 fraksi (kecuali F-PAN). Pemaparan Mitra Dirjen PUU Kemenkumham memaparkan bahwa berdasarkan keputusan MK syarat kolektif-kolegial sifatnya konstitusional. Dalam UU KPK d.
Rapat Kerja yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR-RI dengan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, pada hari Selasa 7 April 2015. Rapat Kerja dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 3 Benny K Harman. Pemaparan Menkumham Rapat Kerja lanjutan ini diawali dengan pimpinan rapat mempersilahkan Menkumham untuk melanjutkan jawaban atas pertanyaan pertanyaan yang dilontarkan kemarin. Menkumham pun mulai menjawab beber.
Pada 15 April 2015 pukul 19.46 WIB, Komisi 8 melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dilaksanakan di ruang rapat Komisi 8 Nusantara 2. Rapat dipimpin oleh Saleh Daulay dari Sumut 2. Agenda rapat kali ini membahas mengenai Managing Disaster Risk (MDR) secara nasional. Pada pemaparannya BNPB menyampaikan bahwa terdapat beberapa hal yang dapat me.
Komisi 6 DPR-RI melakukan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri BUMN dan tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT. Adhi Karya, PT. Waskita Karya dan PT. Antam, pada hari Senin 20 April 2015. Rapat dipimpin oleh Ahmad Hafisz Tohir (Ketua Komisi VI DPR RI/F-FPAN) Dapil Sumatera Selatan 1 dan didampingi oleh Dodi Reza Alex Nurdin (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/F-PG) Dapil Sumatera Selatan 1, dan Mitra Ke.
Komisi 3 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kapolri (Badrodin Haiti) dan Jaksa Agung (H.M. Prasetyo) pada Rabu 22 April 2015 terkait Perppu KPK. Rapat dinyatakan kuorum meskipun hanya 14 orang anggota komisi 3 DPR RI yang hadir pada rapat tersebut. Agenda rapat tersebut membahas Perppu KPK bersama Kapolri dan Jaksa Agung. Pemaparan Mitra: Jaksa Agung, H.M. Prasetyo memaparkan bah.
Pada tanggal 22 April 2015, Komisi 10 melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI). Rapat yang dipimpin oleh Ridwan Hisjam dari Partai Golkar ini membahas mengenai persiapan untuk acara TAFISA World Sport For All Games pada bulan Oktober 2016. Berikut pemaparan dari FORMI: FORMI pada awalnya menjelaskan mengenai struktur organisasi .
Komisi 10 melakukan Audiensi dengan Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) pada tanggal 22 April 2015. Pimpinan Audiensi ini adalah Ridwan Hisjam dari Partai Golkar. Audiensi ini bertujuan untuk menyampaikan aspirasi dari Himpaudi dan juga menyampaikan rekomendasi terhadap Komisi 10. Berikut pemaparan dari Himpaudi yang disampaikan oleh Profesor Neti Herawati: Menurut Himpaudi, pa.
Komisi 3 DPR-RI melakukan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Hukum dan Ham pada Kamis, 23 April 2015. Ketua rapat Azis Syamsudin dari Lampung 2 membuka rapat dan menyatakan Raker dimulai karena telah dihadiri 30 orang dari 10 fraksi serta Raker dinyatakan terbuka untuk umum. Ketua Raker memperkenalkan diri dan anggota-anggota komisi 3 yang hadir saat Raker. Agenda Raker yaitu untuk membicarakan Pe.
Komisi 11 mengadakan Rapat Dengar Pendapat pada 16 Februari 2015 dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Agung Kuswandono (DirjenBC) membahas kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di 2014 dan pengajuan anggaran untuk RAPBN-P. Pada tanggal 19 Januari 2015 Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan menyerahkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) ke DPR-RI. RAPBN-.
Komisi 3 DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se Universitas Indonesia (UI) pada Rabu 15 April 2015. BEM se-UI yang hadir RDP tersebut terdiri dari BEM Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), BEM Fakultas Hukum (FH), BEM Fakultas Ilmu Budaya (FIB), BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB). Keempat BEM Fakultas melakukan RDP terkait permasalah.
Komisi 11 DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan (LPDP) pada Senin 6 April 2015. Ketua Rapat Marwan dari Lampung 2 membuka rapat dan menyatakan RDP kuorum karena telah dihadiri 22 orang dari 10 fraksi serta RDP dinyatakan terbuka untuk umum. Ketua rapat memperkenalkan diri dan anggota-anggota komisi 11 yang hadir saat RDP. Agenda RDP yaitu mendenga.
Pada 12 Februari 2015 Komisi 10 mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohamad Nasiri, terkait anggaran yang diajukan oleh Kemenpora untuk Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA). Pada tanggal 19 Januari 2015 Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan menyerahkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) ke DPR.
Pada 10 Februari 2015 Komisi 7 mengadakan Rapat Kerja lanjutan dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said terkait anggaran yang diajukan KemenESDM pada RAPBN-P 2015 terutama mengenai penyediaan infrastruktur Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Program KemenESDM. Pada tanggal 19 Januari 2015 Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan menyerahkan Rancangan Anggaran Pendapatan B.
Pada tanggal 20 April 2015 berlangsung Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi 10 dengan pengurus PSSI. RPD ini berlangsung terkait dikeluarkannya surat keputusan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga yang membekukan seluruh kegiatan PSSI. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi 10 yaitu Teuku Riefky Harsya dan rapat dinyatakan telah memenuhi kuroum. Pemimpin sidang menyatakan keprihatinannya terkait pembe.
Pada 5 Februari 2015 Komisi 10 mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Pemuda dan Olah Raga (Menpora), Imam Nahrawi, terkait anggaran yang diajukan oleh Kemenpora dalam RAPBN-P 2015. Pada tanggal 19 Januari 2015 Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan menyerahkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) ke DPR-RI. RAPBN-P tersebut merubah APBN 2015 yang disahkan oleh m.
Pada 3 Februari 2015 Komisi 8 mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen (Dirjen Bimas Kristen), Oditha Hutabarat; Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik (Dirjen Bimas Katolik), Eusabius Binsasi; Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu (Dirjen Bimas Hindu), Ida Bagus Gde Yudha Triguna; dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha (Dir.
Pada 5 Februari 2015 Komisi 10 mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI), Dra. Sri Sularsih terkait anggaran yang diajukan oleh PNRI dalam RAPBN-P 2015. Pada tanggal 19 Januari 2015 Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan menyerahkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) ke DPR-RI. RAPBN-P tersebut merubah APBN 2015 ya.
Pada 2 Februari 2015 Komisi 4 mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menlinghut), Siti Nurbaya, terkait anggaran yang diajukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam RAPBN-P. Pada tanggal 19 Januari 2015 Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan menyerahkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) ke DPR-RI. RAPBN-P tersebu.
Pada 29 Januari 2015 Komisi 3 mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terkait kinerjanya di 2014 dan anggaran yang diajukan oleh BNPT dalam RAPBN-P 2015. Pada tanggal 19 Januari 2015 Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan menyerahkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) ke DPR-RI. RAPBN-P tersebut merubah APBN 2015 .
Pada 29 Januari 2015 Komisi 8 mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Sekretaris Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Sesmen PPPA), Sri Danti Anwar terkait anggaran Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada RAPBN-P 2015. Pada tanggal 19 Januari 2015 Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan menyerahkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Pe.
Pada 27 Januari 2015 Komisi 3 mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (‘PPATK’) terkait kinerja dan penyusunan anggaran PPATK untuk 2015. Komisi 3 memanggil PPATK untuk membahas isu-isu seputar penelusuran transaksi keuangan yang berkaitan dengan tindak pidana hukum. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi 3, Azis Syamsuddin. Pemantauan Rapat Ini respon dar.
Pada tanggal 6 April 2015 Komisi 11 (Keuangan, Perencanaan Pembangunan, Perbankan) melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Bank BRI terkait kinerja BRI. RDP dipimpin oleh Ketua Komisi 11 Fadel Muhammad dari Fraksi Golkar. Pemaparan Mitra Direktur Utama BRI Asmawi Syam, memaparkan beberapa hal antara lain: BRI berperan dalam mendorong pemerataan pembiayaan ke daerah. Konsen BRI adalah UMKM (Us.
Pada tanggal 13 April 2015 Komisi 7 melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) terkait kinerja PLN di 2014 dan rencana kerja PLN di 2015 beserta pengajuan anggarannya. Pemaparan Mitra: Berikut Pemaparan dari PLN yang disampaikan oleh Direktur Utama PLN, Sofyan Basir: Rencana kerja PLN di 2015 antara lain yaitu: Meningkatkan kesehatan keuangan perusahaan Menjamin .
Pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 Komisi 10 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti), Mohamad Nasir, terkait Rencana Strategis (RENSTRA) dan implementasinya. Pemaparan Mitra Berikut adalah beberapa pemaparan MenristekDikti antara lain: Kondisi umum pendidikan tinggi saat ini sudah memiliki UU tentang Pendidikan Tinggi, UU Pendidikan .
Pada 27 Januari 2015 Komisi 8 mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifudin (Menag), Menteri Kesehatan, Nila Moeloek dan Menteri Perhubungan, Ignatius Jonan (Menhub) terkait penyelenggaraan haji. Pada tanggal 19 Januari 2015 Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan menyerahkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) ke DPR-RI. RAPBN-P tersebut me.
Pada 29 Januari 2015 Komisi 9 mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait anggaran yang diajukan oleh Kemensos dan BNPB dalam RAPBN-P. Pada tanggal 19 Januari 2015 Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan menyerahkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) ke DPR-RI. RAPBN-P tersebut merubah APBN 2015 yang disahkan oleh mant.
Pada Senin, 6 April 2015 berlangsung Rapat Kerja (Raker) antara Komisi 10 dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (kemendikbud) yang dihadiri 26 anggota Komisi 10 dari seluruh fraksi. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi 10 Teuku Riefky Harsya dari Aceh 1. Rapat dibuka pada pukul 10:30 WIB dan dinyatakan mencapai kuorum serta terbuka untuk umum. Agenda rapat dimulai dengan pemaparan yang dilakukan .
Pada 15 Januari 2015 Komisi 3 mengadakan Uji Kelayakan (‘Fit & Proper Test’) dengan Komisaris Jenderal Polisi Drs.Budi Gunawan (‘BG’) terkait pencalonannya sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Pada tanggal 9 Januari 2015 Presiden Joko Widodo mengirimkan Surat Pencalonan Komjen Drs. Budi Gunawan sebagai Kapolri kepada DPR-RI untuk dimintakan persetujuan DPR. Pencalona.
Pada 9 Februari 2015 Komisi 8 mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjenpendis), Kamarudin Amin, terkait anggaran yang diajukan oleh Kemenag dalam RAPBN-P. Pada tanggal 19 Januari 2015 Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan menyerahkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) ke DPR-RI. RAPBN-P tersebut merubah APBN 2015 yan.
Pada 10 Februari 2015 Komisi 8 mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa (Mensos) dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Syamsul Maarif terkait anggaran yang diajukan oleh Kemensos dan BNPB dalam RAPBN-P. Pada tanggal 19 Januari 2015 Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan menyerahkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPB.
Badan Anggaran (Banggar) mengadakan Rapat Kerja pada 10 Februari 2015 dengan 4 Menteri Koordinator dari Kabinet Kerja terkait Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2015. Pada tanggal 19 Januari 2015 Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan menyerahkan RAPBN-P ke DPR. RAPBN-P tersebut merubah APBN 2015 yang disahkan oleh mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada t.
Pada Rapat Paripurna ke-17 pada tanggal 27 Januari 2015 agenda utamanya adalah Rancangan Peraturan DPR-RI Tentang Kode Etik (‘Kode Etik & Tata Tertib’) dan Rancangan Peraturan DPR-RI Tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan (‘MKD’) yang akan dimintakan persetujuan. Selain itu pada Rapat Paripurna ke-17 diumumkan 5 Anggota DPR-RI Pergantian Antar Waktu (PAW) baru yaitu: Ali Mahir dari Fraksi.
Pada 5 Februari 2015 Komisi 6 mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno (MenBUMN) terkait anggaran yang diajukan oleh KemenBUMN untuk Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam RAPBN-P 2015. Pada tanggal 19 Januari 2015 Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan menyerahkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) ke DPR-RI. RAPBN-P t.
Pada Rabu, 8 April 2015 telah dilaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Panitia Kerja (Panja) Komisi 8 DPR-RI dengan Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial (Dirjen Linjamsos Kemensos), Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan (Dirjen P2PL Kemenkes) dan Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Nasional P.
Pada 10 Februari 2015 Komisi 3 mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnasham) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait anggaran yang diajukan oleh lembaga-lembaga penegakan hukum tersebut dalam RAPBN-P. Pada tanggal 19 Januari 2015 Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan menyerahkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanj.
Pada 14 April 2015 Komisi 1 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Asosiasi Produser Film Indonesia (APROFI), Badan Perfilman Indonesia (BPI), Indonesian Motion Pictures Association (IMPAS), Persatuan Artis Film Indonesia (PARFI) dan Persatuan Produser Film Indonesia (PPFI) terkait pengalihan Lembaga Sensor Indonesia (LSI dulu Lembaga Sensor Film atau LSF) menjadi mitra kerja Komisi 1. RDP .
Pada Rapat Paripurna ke-21 pada tanggal 18 Februari 2015 DPR menunda lagi keputusan untuk mensahkan Rancangan Peraturan DPR perihal kode etik, tata-tertib dan tata beracara Mahkamah Kehormatan. (sumber) Pada Rapat Paripurna ke-17 pada tanggal 27 Januari 2015 lalu Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) memaparkan Rancangan Peraturan DPR tentang Kode Etik DPR dan tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan u.
Pada 11 Februari 2015 Komisi 8 mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin (MenAg) terkait anggaran yang diajukan oleh Kemenag dalam RAPBN-P. Pada tanggal 19 Januari 2015 Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan menyerahkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) ke DPR-RI. RAPBN-P tersebut merubah APBN 2015 yang disahkan oleh mantan.
Badan Anggaran (Banggar) mengadakan Rapat Kerja terakhir pada 12 Februari 2015 dengan Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro (Menkeu), sebelum mensahkan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2015.. Pada tanggal 19 Januari 2015 Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan menyerahkan RAPBN-P ke DPR. RAPBN-P tersebut merubah APBN 2015 yang disahkan oleh mantan Presiden Sus.
Pada Rapat Paripurna ke-19 pada tanggal 13 Februari 2015 Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (UU APBN-P 2015) akhirnya disahkan oleh DPR-RI Pada tanggal 19 Januari 2015 Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan menyerahkan RAPBN-P ke DPR. RAPBN-P tersebut merubah APBN 2015 yang disa.
Pada 10 Februari 2015 Badan Anggaran mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan (Menkeu) terkait anggaran yang diajukan pemerintah untuk desa, transfer daerah, dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana DIY dan dana Otonomi Khusus (Otsus) dalam RAPBN-P. Pada tanggal 19 Januari 2015 Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan menyerahkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Ne.
Pada 10 Februari 2015 Komisi 5 mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDT), Marwan Jafar terkait anggaran yang diajukan oleh KemenPDT dalam RAPBN-P dan pembahasan implementasi UU#6 Tahun 2014 (“UU Desa”) Pada tanggal 19 Januari 2015 Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan menyerahkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan .
Pada 5 Februari 2015 Komisi 8 mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Kesekjenan Kementerian Sosial (Kemensos) terkait anggaran yang diajukan oleh Kemensos dalam RAPBN-P. Pada tanggal 19 Januari 2015 Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan menyerahkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) ke DPR-RI. RAPBN-P tersebut merubah APBN 2015 yang disahkan oleh mantan Pres.
Pada 9 Februari 2015 Komisi 1 mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (Detiknas) terkait anggaran yang diajukan oleh Detiknas dalam RAPBN-P. Pada tanggal 19 Januari 2015 Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan menyerahkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) ke DPR-RI. RAPBN-P tersebut merubah APBN 2015 yang disah.
Komisi 11 mengadakan Rapat Kerja pada 5 Februari 2015 dengan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro (Menkeu) membahas pengajuan anggaran untuk Penanaman Modal Negara (PMN) untuk Badan Layanan Umum (BLU) Manajemen Aset, Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dan PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), Menkeu ingin melakukan terobosan baru dengan.
Badan Anggaran (Banggar) mengadakan Rapat Kerja pada 5 Februari 2015 dengan Pemerintah membahas asumsi makro khususnya minyak dan gas (migas) dari Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2015.. Pada tanggal 19 Januari 2015 Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan menyerahkan RAPBN-P ke DPR. RAPBN-P tersebut merubah APBN 2015 yang disahkan oleh mantan Presiden Susilo Ba.
Komisi 2 pada 31 Maret - 2 April 2015 mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) membahas draft Peraturan Komisi Pemilihan Umum untuk Pilkada Serentak (PKPU Pilkada Serentak). Pada sidang paripurna DPR-RI ke-20 tanggal 17 Februari 2015 yang lalu DPR mensahkan UU Pilkada 2015. Sebagai badan pelaksana, KPU bersama Bawaslu menindak.
Pada 3 Februari 2015 Pimpinan DPR menerima kedatangan 4 Menteri Koordinator (Menko) dari Kabinet Kerja untuk mengadakan Rapat Konsultasi terkait pengajuan RAPBN-P 2015. Pada tanggal 19 Januari 2015 Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan menyerahkan RAPBN-P ke DPR. RAPBN-P tersebut merubah APBN 2015 yang disahkan oleh mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 14 Oktober 2014 mel.
Pada 28-29 Januari 2015 Badan Legislatif (Baleg) mengadakan Rapat Pleno dengan Ketua Komisi, Fraksi dan Pemerintah terkait penentuan daftar Program Legislatif Nasional 2015 (Prolegnas 2015). Pemantauan Rapat Rapat Pleno dipimpin oleh Ketua Badan Legislatif, Sarehwiyono. Berikut adalah respon dari Fraksi-Fraksi terkait prioritas UU atau RUU yang diusulkan masuk daftar Prolegnas 2015: Fraksi PDI Pe.
Badan Anggaran (Banggar) mengadakan Rapat Kerja selama dua hari pada 2-3 Februari 2015 dengan Pemerintah membahas asumsi makro dari Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2015.. Pada tanggal 19 Januari 2015 Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan menyerahkan RAPBN-P ke DPR. RAPBN-P tersebut merubah APBN 2015 yang disahkan oleh mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyon.
Pada 4 Februari 2015 Komisi 1 mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) terkait evaluasi kinerja Kemenlu di 2014. Pada tanggal 19 Januari 2015 Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan menyerahkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) ke DPR-RI. RAPBN-P tersebut merubah APBN 2015 yang disahkan oleh mantan Presiden Susilo Bambang Yudho.
Pada 2 Februari 2015 Komisi 9 mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Komite Nasional Pengendalian Tembakau (KomnasPT), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia (ISMKMI). KomnasPT, YLKI dan ISMKMI menolak RUU Pertembakauan (‘RUU Tembakau’) masuk daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2015, bahkan mendesak agar RUU Tembakau.
Pada 29 Januari 2015 Komisi 3 mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi terkait pembahasan naturalisasi 2 Warga Negara Asing (WNA) yaitu pemain sepak bola Bio Paulin Pierre dan pemain bola basket Jamarr Andre Johnson. Demi mencapai prestasi di kancah olahraga internasional Indonesia kerap melakukan proses naturalisasi pemain sepak bola yang warga negara asin.
Pada 15 Januari 2015 Komisi 2 bersama dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo dan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly, terkait pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pemilihan Umum Kepala Daerah (PerppuPilkada) Rapat ini berkaitan dengan kronologi disahkannya UU Pilkada 2014. Pada 26 September .
Pada 15 Januari 2015 Komisi 10 mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) terkait status laporan status terakhir kinerja PSSI. Pada RDPU ini hadir segenap jajaran pengurus PSSI yaitu Djohar Arifin (ketua umum), Djoko Driyono (sekjen dan presiden direktur PT. Liga Indonesia), Husni Hasibuan (bendahara), Aristo Pangaribuan (direktur hukum), Toga.
Pada 26 Januari 2015 Komisi 7 mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said terkait evaluasi kinerja Kementerian ESDM di 2014. Pada tanggal 19 Januari 2015 Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan menyerahkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) ke DPR. RAPBN-P tersebut merubah APBN 2015 yang disahkan oleh mantan Presid.
Pada 27 Januari 2015 Komisi 7 mengadakan Rapat Kerja lanjutan dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said terkait evaluasi kinerja Kementerian ESDM di 2014. Rapat sebelumnya diadakan kemarin (26 Januari 2015). Pada tanggal 19 Januari 2015 Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan menyerahkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) ke DPR-RI. R.
Pada 23 Februari 2015 ada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Indonesia Super League (‘ISL’ atau ‘Liga Super Indonesia’ atau ‘LSI’) bersama Pimpinan DPR dan Komisi 10. Komisi 10 menerima audiensi dari PT.Liga Indonesia, PSSI dan 18 perwakilan pengurus klub sepakbola. Audiensi ini ada kaitannya dengan penundaan kompetisi Liga Super Indonesia (LSI) oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga yang semula di.
Televisi Republik Indonesia (TVRI) dan Radio Republik Indonesia (RRI) adalah badan usaha milik negara yang juga stasiun televisi dan radio pertama di Indonesia. TVRI sedang menjadi sorotan publik akhir-akhir ini dimulai sejak Desember 2013 dimana Komisi 1 DPR-RI menahan anggaran kerja TVRI karena dugaan penyelewengan anggaran oleh jajaran manajemen TVRI. DPR kemudian membuat keputusan sanksi yait.
Pada Rapat Paripurna ke-20 pada tanggal 17 Februari 2015 UU Nomor.1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (“UU Pilkada 2015”) akhirnya disahkan oleh DPR-RI periode 2014-2019. UU Pilkada 2015 adalah bentuk akhir penyelesaian polemik seputar UU Pilkada 2014 yang disahkan oleh DPR-RI periode 2009-2014 di akhir mas.
Kurang dari target Prolegnas di tahun-tahun sebelumnya, tahun 2015, DPR masa periode 2014-2019 memiliki target sebanyak 37 RUU untuk menjadi UU. Di tahun 2014, target prolegnas adalah sebanyak 68 RUU (32 yang menjadi UU), tahun 2013, target prolegnas sebanyak 75 RUU (22 yang menjadi UU). Berikut ini adalah daftar Prolegnas Prioritas tahun 2015 yang disetujui pada tanggal 9 Februari 2015 di Paripu.
11 Februari 2015, Komisi 4 menyetujui anggaran yang diusulkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya. Total anggaran (setelah mengusulkan tambahan) menjadi Rp. 6.667.837.974.000 Program planologi dan tata lingkungan - 500.525.297.000 Program pengelolaan hutan produksi lestari dan usaha kehutanan - 571.449.173.000 Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung - 1.088.273.984.000 Pr.