JejakParlemen

Kategori Berita

(Tempo.co) Kasus E-KTP, Kenapa Peran Setya Novanto Dianggap Penting?

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto diduga memiliki peran penting dalam kasus dugaan korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP. Pekan lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Setya.Walau tak menyebut nama Setya, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan pihaknya mengendus dugaan duit proyek e-KTP mengalir ke sejumlah anggota Dewan. “Saya pribadi mel.

(RiauPos) Undang-undang Parpol dan UU MD3 Mau Direvisi Lagi

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Rapat perdana Panitia Khusus (Pansus) RUU Penyelenggaraan Pemilu bersama Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menkumham Yasonna Laoly, menyepakati revisi terhadap UU Partai Politik (Parpol) dan UU MPR, DPD, DPD dan DPRD (MD3).Pertimbangannya, RUU Pemilu ini nantinya merupakan gabungan tiga UU, yakni UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif, UU Nomor 42 Tahun 2008 te.

(TribunNews) KPK Periksa Agun Gunandjar Teguh Juwarno, dan Taufiq Effendi Terkait Korupsi KTP Elektronik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Anggota Komisi I DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa. Agun Gunandjar diperiksa terkait kasus korupsi pengadaan KTP elektronik atau e-KTP tahun anggaran 2011-2012. Agun Gunandjar akan dimintai keterangannya untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka Sugiharto. Sugiharto diketahui sebagai Direktur Pengelola Informasi Administ.

(Berita Sumut) Pemerintah Terapkan Tiga Skema Pembiayaan Sertifikasi Halal

Beritasumut.com - Sekjen Kemenag Nur Syam menegaskan bahwa jaminan produk halal menjadi bagian perlindungan pemerintah terhadap masyarakatnya. Pelaku usaha mikro juga tidak perlu khawatir karena Pemerintah mengupayakan agar sertifikasi berbiayas rendah. Menurut Nur Syam, ada tiga skema penganggaran yang akan dilakukan pemerintah. Skema pertama, pembiayaan yang bersumber dari APBN. Skema kedua, b.

(Tempo.co) Kunjungan Komisi XI ke Amerika, Ketua MPR: Itu Hak Dewan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan menilai rencana kunjungan kerja Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat adalah hak Dewan. Namun, ia mengingatkan rencana kunjungan harus sesuai aturan."Tidak apa-apa, kalau DPR berkunjung itu hak mereka. Yang penting mengikuti aturan," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Sabtu, 19 November 2016.Komisi Keuangan DPR m.

(Media Indonesia) Setop Akal-akalan Studi Banding ke Luar Negeri

DI saat tingkat kehadiran mengikuti rapat masih rendah, DPR malah rajin mengusulkan agenda kunjungan kerja ke luar negeri. Evolusi modus kunjungan terus-menerus dilakukan demi mencari celah izin. "Ini memoles saja. Dulu namanya studi banding. Karena dikritik, jadi kunker (kunjungan kerja). Dikritik lagi, jadi kunjungan diplomatik. Ini modus saja untuk kelabui publik," ujar peneliti Forum M.

(Tempo.co) Menteri Muhadjir Segera Keluarkan Aturan Guru Mengajar 8 Jam

TEMPO.CO, Makassar – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy berjanji segera mengeluarkan peraturan menteri untuk menghapus kewajiban guru mengajar 24 jam di sekolah.Muhadjir mengatakan, guru idealnya cukup mengajar maksimum 8 jam setiap minggu. “Saya meluruskan aturan yang lama. Itu tidak relevan lagi bagi guru kita saat ini,” kata Muhadjir di Makassar, Rabu sore, 16 November 2016.Muha.

(DetikNews) Ini Alasan Proyek 35.000 MW Tak Bisa 'Ngebut'

Jakarta - Pencapaian pembangunan infrastruktur Indonesia masih belum sesuai dengan harapan. Rasio elektrifikasi negara tetangga, seperti Thailand (99%), Vietnam (98%), dan Malaysia (93%) masih jauh lebih tinggi dibanding rasio elektrifikasi Indonesia yang baru menyentuh angka 85%.Pemerintah sendiri mempunyai program 35.000 MW, guna menghadapi fakta di atas. Namun demikian, program tersebut baru me.

(JawaPos) ICW Berikan Rapor Merah Buat Jaksa Agung, Ini Datanya..

JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) memberikan rapor merah atas dua tahun kinerja Jaksa Agung M. Prasetyo. Salah satu yang terburuk menjadi sorotan ICW adalah kinerja pemberantasan korupsi Kejaksaan Agung (Kejagung) yang dicap sering diwarnai intervensi. Dalam catatan ICW, sepanjang Prasetyo memimpin, kejagung hanya menangani 24 kasus korupsi dengan jumlah tersangka 79 orang. Dari 24 kasus.

(SindoNews.com) Arcandra Tahar Pertimbangkan Lebur Pertamina dan SKK Migas

JAKARTA - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengatakan, semangat revisi Undang-undang (UU) Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas) adalah untuk memperkuat national oil company (NOC) dalam hal ini PT Pertamina (Persero). Menurutnya hal ini demi mewujudkan kedaulatan energi nasional. Dia mengaku, saat ini pihaknya tengah mengkaji berbagai kemungkinan .

(Tempo.co) Jokowi: Masyarakat Papua Jangan Jadi Penonton Pembangunan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo berharap masyarakat Papua dan Papua Barat terlibat dalam pembangunan. Ia tidak ingin masyarakat Papua hanya menjadi penonton. "Saya ingatkan, pelaksanaan pembangunan Papua juga harus perhatikan nilai-nilai hak asasi manusia," kata Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, 8 November 2016. Pendekatan budaya pun mesti diperhatikan. Pasalnya, ucap Jo.

(Tempo.co) Majelis Kehormatan BPK Dianggap Lindungi Harry Azhar

TEMPO.CO, Jakarta - Kelompok masyarakat yang melaporkan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis kepada Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE) BPK, Koalisi Selamatkan BPK, mengkritik keputusan MKKE yang hanya memberi sanksi berupa teguran tertulis. Menurut Koalisi, sanksi yang dijatuhkan MKKE kepada Harry sangat minimalis."Sanksi itu terkesan melindungi Harry Azhar Azis sebagai anggo.

(Netral News) Presiden: 35.000 MW Belum Memuaskan, 34 Proyek Mangkrak Akan Di-KPK-kan

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Presiden Jokowi dalam rapat terbatas Selasa (1/9/2016) mengatakan perkembangan pembangunan proyek listrik 35.000 MW yang belum mencapai target itu. Karena itu Presiden Jokowi meminta kepada pihak terkait untuk bekerja lebih keras lagi agar dapat mencapai target. Menurut Presiden, data per tanggal 24 Oktober 2016 menyebutkan bahwa realisasi pembangkit COD program 35 ribu M.

(DetikNews) Begini Modus Penipuan Rp 96 M oleh Anggota DPR Indra Simatupang

Jakarta - Polda Metro Jaya menetapkan anggota Komisi IX DPR Indra P Simatupang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan investasi minyak sawit senilai Rp 96 miliar. Diduga, bisnis tersebut fiktif belaka."Modus operandi tersangka Indra P Simatupang ini mengajak korban Louis dan Yacub untuk bisnis jual beli kernel dan CPO, diduga semua bisnis tersebut adalah fiktif dan tidak pernah ada,".

(Lampung Pagi) Lulusan Sekolah Ikatan Dinas Tak Boleh Langsung ke Daerah Asal

LAMPUNGPAGI.COM--Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) saat ini tengah menggodok regulasi maupun pemetaan aparatur sipil negara (ASN) di seluruh Indonesia.Langkah ini dilakukan menyusul wacana penempatan lulusan sekolah ikatan dinas di luar daerah asalnya."Kami akan melakukan ‎penempatan ASN lulusan sekolah ikatan dinas pada daerah di luar asal mereka..

(Tempo.co) Soal SP3, Komisi Hukum DPR Bakal Konfrontasi 3 Kapolda Riau

TEMPO.CO, Jakarta - Panitia Kerja Kebakaran Hutan dan Lahan Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat akan memanggil Kepala Kepolisian Daerah Riau dan dua mantan Kapolda Riau. Pemanggilan itu terkait dengan terbitnya surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terhadap 15 perusahaan yang diduga membakar lahan.Anggota Panja, Arsul Sani, mengatakan pemanggilan itu untuk mengklarifikasi keterangan berbeda.

(Juara.Net) Pejabat Pemerintah Dilarang Pimpin Cabang Olahraga!

JAKARTA, JUARA.net - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi, mengingatkan sejumlah pejabat pemerintah untuk tidak maju dalam pemilihan pengurus cabang olahraga di Tanah Air. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai dalam mengurus cabang olahraga dibutuhkan konsentrasi penuh. "Tidak boleh. Olahraga ini tidak boleh diurus setengah hati. Olahraga ini harus diurus sepenuh h.

(TigaPilarNews) Sering Membolos, Anggota DPR Diminta Mundur

JAKARTA, Tigapilarnews.com – Direktur Eksekutif Center of Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menyarankan agar anggota DPR yang jarang hadir saat rapat Paripurna untuk mengundurkan diri. Hal ini lantaran terlalu seringnya anggota DPR membolos dalam agenda rapat paripurna. “Asyik dong anggota dewan yang tidak hadir atau bolos dalam rapat paripurna. Sebaiknya demi pertanggungjawaban seorang angg.

(Tempo.co) Suap Infrastruktur, Politikus Golkar Dituntut 9 Tahun Bui

TEMPO.CO, Jakarta - Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi meminta hakim menghukum bekas anggota Komisi Infrastruktur Dewan Perwakilan Rakyat Budi Supriyanto sembilan tahun penjara dan denda Rp 300 juta. Jaksa menganggap politikus Golkar itu terbukti menerima suap Sin$ 305 ribu atau Rp 2,8 miliar untuk menyalurkan aspirasinya dalam pembahasan pembangunan infrastruktur di Balai Pelaksana .

(Tempo.co) Pengentasan Kemiskinan Jalan di Tempat, Ini Alasan Mensos

TEMPO.CO, Jakarta - Penurunan angka kemiskinan selama dua tahun pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kala hanya sekitar 500 ribu orang. Rendahnya angka ini dikritik karena tidak sebanding dengan anggaran yang dikeluarkan mencapai Rp 100 triliun. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyebut bencana alam menjadi penyebab rendahnya angka penurunan kemiskinan. "Kemiskinan terjadi karena banyak masyara.

(Tempo.co) Propam Tangkap 85 Polisi Pungli, Polda Metro Terbanyak

TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 85 polisi diperiksa oleh Bidang Profesi dan Pengamanan Polri karena kedapatan melakukan pungutan liar (pungli). Kepala Bagian Penerangan Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia Komisaris Besar Martinus Sitompul mengatakan mereka terancam hukuman internal, juga pidana."Kalau di Polri ada dua yang secara internal berlaku yaitu peraturan disiplin dan peraturan kode .

(Tempo.co) Pengamat Menilai Sistem Peradilan Hambat Investasi

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat hukum, Ifdhal Kasim, menilai hukum di Indonesia sangat semrawut, baik dari sisi legislasi maupun regulasi. Menurut dia, hukum saling bertabrakan. Dia pun mengapresiasi upaya pemerintah merevitalisasi hukum guna membenahi ketidakjernihan hukum yang dapat menghambat investasi. "Yang baru saja diluncurkan adalah membenahi aspek pelayanan publik. Tapi, apa yang dibuat .

(DetikNews) Bertemu Putu Sebelum APBN-P 2016 Disahkan, Anggota Banggar: Balikin Jam Palsu

Jakarta - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Wihadi Wiyanto, mengaku bertemu dengan I Putu Sudiartana. Pertemuan itu dilakukan sebelum APBN-P 2016 disahkan."Saya ketemu Putu tanggal 27 (Juni) malam. Itu pada sela-sela rapat Banggar diskors karena menunggu putusan tax amnesty. Ini APBN alot karena tax amnesty belum diketok, itu saja," kata Wihadi saat bersaksi di Pengadilan Negeri Tin.

(Kompas) Jonan Dilantik Jadi Menteri ESDM, Arcandra Wakil Menteri ESDM

Presiden Joko Widodo melantik Ignasius Jonan sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, sementara Arcandra Tahar sebagai Wakil Menteri ESDM. Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Jumat (14/10/2016) siang. Tak ada pengumuman pengangkatan Jonan dan Arcandra sebelumnya. Keduanya langsung memasuki ruang pelantikan pukul 13.15 WIB. Jokowi lalu masuk ke ruangan pukul 13.30. Setelah itu,.

(Tempo.co) ICW Sarankan Ubah Aturan Justice Collaborator

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Corruption Watch berharap pemerintah memperbaiki peraturan tentang mekanisme pengajuan status justice collaborator (JC) kepada tersangka tindak pidana. Permintaan ini menyusul adanya pernyataan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly soal banyaknya pengajuan justice collaborator yang menjadi modus pungutan liar.Peneliti hukum dari ICW, Lalola Easter, mengatakan banyaknya .

(Tempo.co) Pemerintah Batalkan Pemilihan Rektor Universitas Halu Oleo

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir membatalkan pemilihan rektor di Universitas Halu Oleo Kendari, Sulawesi Tenggara periode 2016-2020 pada tahap kedua, yaitu penyaringan. Pada tahap itu telah terpilih tiga calon rektor yang telah disampaikan ke Kementerian. Pembatalan itu berawal dari adanya pengaduan pihak calon rektor yang memiliki suara terendah, y.

(Tempo.co) Ombudsman: Pungli Tertinggi di Kepolisian dan Pemda

TEMPO.CO, Jakarta - Praktek suap dan pungutan liar (pungli) mendominasi layanan publik di institusi lembaga hukum, pemerintah daerah, dan sektor pendidikan dalam laporan pengaduan di Ombudsman Republik Indonesia sepanjang 2016 ini. Komisioner Ombusdman RI Alamsyah Saragih mengatakan berdasarkan data dari laporan yang diterima Ombudsman sektor penegakan hukum kepolisian paling tinggi terindikasi pe.

(Laras Post) Presiden RI: Mudahkan Soal Legalitas Tanah, Hapuskan Pungli

Yogyakarta, (Laras Post) - Keseriusan Presiden Jokowi dalam melaksanakan Reforma Agraria dibuktikan dengan menghadiri acara penyerahan sertifikat tanah Program Strategis tahun 2016 di Balai Desa Karang Rejek, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Senin, (10/11/2016). Pada kesempatan tersebut Jokowi menegaskan, persoalan ketimpangan penguasaan tanah dan akses terhadap tanah di pedesaan menj.

(RiauOne.com) Ketua BPK Harry Azhar Azis Terbukti Langgar Kode Etik Terkait Panama Papers

JAKARTA – Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memutuskan jika Ketua BPK, Harry Azhar Azis terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Pelanggaran kode etik itu terkait dengan ketersangkutan nama Ketua BPK dalam skandal Panama Papers. Harry Azhar Aziz pun dijatuhi sanksi peringatan tertulis. “Peringatan tertulis, menurut kode etik begitu,” kata anggota MKKE, Prof .

(Tempo.co) 36 Anggota Laporkan Ketua DPR Ade Komarudin ke MKD

TEMPO.CO, Jakarta - Kursi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat kembali digoyang. Kali ini, Ketua DPR Ade Komarudin dilaporkan oleh 36 anggota Komisi Badan Usaha Milik Negara DPR ke Mahkamah Kehormatan Dewan atas dugaan pelanggaran kode etik.Anggota Komisi BUMN dari Fraksi Partai Golongan Karya, Bowo Sidik Pangarso, mengatakan Ade diduga memberikan persetujuan kepada Komisi Keuangan untuk rapat dengan BUM.

(DetikNews) Anggota Komisi XI Sayangkan Ada Pelaporan Ketua DPR ke MKD

Jakarta - Ketua DPR Ade Komarudin dilaporkan anggota Komisi VI DPR ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) karena mengalihkan kemitraan Komisi VI dengan BUMN ke Komisi XI. Anggota Komisi XI menyayangkan hal ini."Kami sayangkan yang begitu-begitu," kata anggota Komisi XI dari PPP, Amir Uskara, saat berbincang, Kamis (13/10/2016).Amir menjelaskan bahwa persoalan pengalihan mitra BUMN ke Komisi XI.

(Tempo.co) Ombudsman Temukan Banyak Masalah dalam Proyek E-KTP

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Ombudsman, Ahmad Suaedy, menilai penyelenggaraan pelayanan publik soal pembuatan elektronik kartu tanda penduduk (e-KTP) oleh Kementerian Dalam Negeri berlangsung lambat dan banyak persoalan. Pihaknya menemukan banyak kekacauan di berbagai daerah. “Kami pantau hingga kecamatan,” ucapnya di kantornya, Senin, 10 Oktober 2016. Ahmad mengatakan salah satu persoalan yang mun.

(OkeZone.com) 2 TAHUN JOKOWI-JK: Nilai Rapor Kabinet Kerja Jokowi-JK Masih 60-70

PEMERINTAHAN Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) akan genap berusia 2 tahun pada 20 Okotber 2016. Dalam bentang waktu tersebut, pemerintah telah berupaya melakukan tugas-tugasnya, termasuk mengelola dan mengatasi berbagai permasalahan yang timbul di negeri ini. Salah satu langkah yang dilakukan yakni melakukan perombakan kabinet atau reshuffle. Tercatat, Presiden Jokowi sudah dua kali merombak k.

(OkeZone.com) Lolos Verifikasi KPU, Partai Bisa Ajukan Capres

JAKARTA – Usulan pemerintah yang membatasi partai politik baru mengajukan calon presiden (capres) pada Pemilu 2019 dinilai rawan memicu gejolak. Semua parpol peserta Pemilu 2019 memiliki hak sama mengajukan capres karena telah melewati proses verifikasi yang ketat. Pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie mengatakan, tak ada alasan rasional dan bisa diterima akal atas usulan pemerintah yang kemba.

(Tempo.co) Komisi Hukum DPR Datangi Padepokan Dimas Kanjeng, Hasilnya...

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendatangi Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, hari ini, 1 Oktober 2016. Rombongan itu berjumlah lebih dari lima orang. Di antaranya, Benny K. Harman dari Partai Demokrat, Akbar Faizal dari NasDem, dan Adies Kadir dari Golkar.Mereka berkeliling ke barak-barak yang dihuni santri atau pengikut Dimas.

(Tempo.co) Terseret Dugaan Korupsi E-KTP, Ini Reaksi Setya Novanto

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi mempercepat pengusutan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik alias e-KTP. Kasus yang disidik KPK sejak April 2014 itu, menurut Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, dianggap sudah hampir rampung lantaran telah ada angka kerugian keuangan negara dari Badan Pengawasan Keuangan, yaitu lebih dari Rp 2 triliun. “Penyelesaiannya.

(Selular.id) Biar “Happy Ending”, Komisi I DPR Janji Terus Kawal Revisi PP 52 dan 53 Tahun 2000

Jakarta, Selular.ID – Jika boleh berhitung, sejak Januari hingga Oktober 2016, polemik seputar industri telekomunikasi di Tanah Air terkait rencana revisi PP 52 dan 53 Tahun 2000, sudah berlangsung sekitar 10 bulan lamanya. Hingga kini, kisruh yang melibatkan, hampir seluruh stakeholder di bidang telekomunikasi tersebut, belum terlihat kapan akan berakhir. Berbicara revisi PP 52 dan 53 Tahun 20.

(DetikNews) Kemendagri Berhentikan Pejabatnya yang jadi tersangka di Kasus e-KTP

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan sejumlah pejabat eselon I Kementerian Dalam Negeri sebagai tersangka dalam kasus pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pihaknya tak akan mengintervensi KPK dalam mengusut kasus ini. Terkait sejumlah pejabat eselon I yang sudah dijadikan tersangka, Tjahjo memastikan pihaknya akan membebastug.

(SindoNews.com) Parpol Baru Dilarang Nyapres, Parpol Besar Merajalela

JAKARTA - Rencana pemerintah untuk melarang partai politik (parpol) baru mengusung calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 terus menuai kritik. ‎Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz‎ menilai tidak perlu ada syarat minimal kursi atau perolehan suara pada pemilu sebelumnya untuk mengajukan pasangan calon presiden da.

(Tempo.co) Isu Novanto Jadi Ketua DPR Lagi, Refly: Legal tapi Timbul...

TEMPO.CO, Jakarta - Ahli hukum tata negara, Refly Harun, mengatakan wacana kembalinya Setya Novanto menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat bisa dinilai dari tiga aspek. Wacana itu mencuat pasca-Majelis Kehormatan Dewan mengabulkan permohonan Setya untuk meninjau kembali persidangan kode etik, soal kasus 'papa minta saham'."Kita lihat dari segi etik, politik, dan hukum," ujar Refly d.

(MetroTvNews) Lembaga Pengkajian MPR Kembali Gelar FGD Terkait Kewenangan DPD

Metrotvnews.com, Kendari: Lembaga Pengkajian MPR kembali menggelar Focus Group Discussion (FGD) mengenai Penataan Kewenangan DPD. Kali ini FGD MPR bekerja sama dengan Universitas Halu Oleo, Kendari, Sulawesi Tenggara.Pelaksanaan FGD yang dipimpin oleh Wakil Ketua Lembaga Pengkajian MPR Syamsul Bahri ini bertujuan untuk memperoleh masukan tentang keberadaan, fungsi, dan peran kelembagaan DPD dalam .

(DetikNews) KKP: Lebih dari 70% Pemilik Palsukan Berat Kapal Ikan

Jakarta -Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah membenahi perizinan kapal tangkap ikan. Selama ini, banyak temuan pemilik kapal yang memanipulasi surat perizinan kapal. Manipulasi paling marak ditemui sepertimark down ukuran kapal, sehingga berat riil kapal tak sesuai dengan yang tertera di surat izin tangkap. Plt Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Zulficar Mochtar mengatakan, pihak.

(Aktual.com) Sindir Rini, Menteri Bappenas Akui PMN Banyak Salah Sasaran

Jakarta, Aktual.com – Dalam rangka mencari pembiayaan proyek infrastruktur non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pemerintah memang terus menggenjot peran Badan Usaha Milik Negara untuk berkontribusi banyak. Namun sayangnya, ketika BUMN ditugasi pengembangan proyek infrastruktur, mereka selalu meminta Penyertaan Modal Negara ke pemerintah. Padahal penggunaan PMN sendiri tak selamanya betul. B.

(DetikNews) Ahli: Banyaknya Jenis Remisi Merusak Rasa Keadilan Publik

Jakarta - Terpidana korupsi jaksa Urip Tri Gunawan dihukum 20 tahun penjara. Apabila mengikuti rezim remisi saat ini, maka ia bisa bebas saat baru menjalani masa pemidanaan 8 tahun di penjara. Adilkah?Banyaknya remisi yang didapat itu berdasarkan Keputusan Presiden No 174 Tahun 1999 tentang Remisi. Di Keppres itu, seorang nara pidana dalam satu tahun bisa mendapatkan banyak jenis remisi, seperti r.

(Lampung Post) Ini Alasan Sri Mulyani Pangkas APBN Tanpa Izin DPR

Jakarta -- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan dirinya tidak bermaksud untuk melangkahi izin DPR ketika berencana memangkas anggaran belanja tahun ini.Dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR yang berlangsung Kamis, 25 Agustus hingga pukul 22.00 WIB, Ani, begitu dirinya disapa, membeberkan alasan akhirnya Ia dengan sangat cepat mengambil keputusan untuk melakukan penyesuaian .

(Tempo.co) Menteri Asman: 60 Persen Aparatur Negara Tak Punya Keahlian

TEMPO.CO, Bandung-Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur mengatakan, pada pemetaan terakhir diketahui bahwa lebih separuh Aparatur Sipil Negara (ASN) hanya bisa mengurus administrasi. “Ternyata lebih dari 60 persen ASN kita sekarang itu kemampuannya cuma administratif, yang punya keahlian gak sampai 40 persen,” kata di Gedung Sate, Bandung, Jumat, 26 Agustus 2016.

(DetikNews) Mafia Sepakbola Masih Jadi Isu Jelang Kongres PSSI

Jakarta - Calon ketum PSSI, Edy Rahmayadi, menanggapi dengan serius persoalan mafia sepakbola dan pengaturan skor di Indonesia. Ia pun berjanji mencari para pelakunya.Edy adalah calon Ketum PSSI yang didukung oleh mayoritas voter yang sebelumnya tergabung dalam Kelompok 85 (K-85). Jika terpilih menjadi Ketum PSSI dalam kongres PSSI yang akan dihelat di Makassar, Sulawesi Selatan, 17 Oktober 2016.I.

(DetikNews) KPK Minta Mendagri Dorong Kepala Daerah Segera Setor Dokumen Perizinan Tambang

Jakarta - Koordinator Sumber Daya Alam Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK Dian Patria mengatakan masih banyak daerah yang belum melaporkan personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) Izin Usaha Pertambangan (IUP). Dia mengatakan ada beberapa alasan para kepala daerah belum menyerahkan dokumen tersebut ke tingkat pusat."Ini ada beberapa poin, ada yang sudah menyerahka.

(Fajar.Co) Ternyata Kasus Jemaah Haji yang Ditahan Melibatkan Adik Dirjen Pendis Kemenag

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Pemberangkatan 177 calon jamaah haji asal Indonesia yang menyelinap melalui Filipina ternyata melibatkan keluarga petinggi Kementerian Agama (Kemenag). PT Aulad Amin, salah satu travel yang memberangkatkan jamaah, adalah milik Nasir Amin. Nasir ternyata adalah adik dari Dirjen Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag Kamaruddin Amin. Saat dikonfirmasi, Kamaruddin membenarkan bahwa .

(DetikNews) Jika Revisi UU Migas Mandek, Pemerintah Diminta Keluarkan Perppu

Jakarta -Pembahasan revisi Undang-Undang (UU) nomor 22 tahun 2001 hingga kini belum berjalan. Pemerintah diminta mencari alternatif kebijakan jika nantinya revisi UU tersebut tak kunjung rampung. Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi mengatakan, jika proses revisi UU Migas tidak bisa diselesaikan dalam waktu cepat, ia menyarankan Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Pemeri.

(Tempo.co) Tanggulangi Terorisme, Wiranto: Perbaiki Sistem LP

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyorot lembaga pemasyarakatan sebagai salah satu lahan tempat berkembangnya paham radikal yang kemudian memicu terorisme. Wiranto menegaskan pentingnya pemantauan terhadap para narapidana."Perlu ada pembaruan di dalam lembaga pemasyarakatan, sehingga napi tak hanya direhabilitasi, tapi juga (diawasi) jangan sampai t.

(Tempo.co) 80 Persen Partai Ogah Bahas RUU Perlindungan PRT

TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) Lita Anggraini menilai mayoritas fraksi partai di Dewan Perwakilan Rakyat enggan menempatkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT) dalam Program Legislatif Nasional 2017. Menurut Lita, dari 10 fraksi di legislatif, hanya Partai NasDem dan Partai Keadilan Sejahtera yang bersedia mene.

(Tempo.co) Survei: DPR dan Partai Politik Paling Tidak Dipercaya Publik

TEMPO.CO, Jakarta - Indikator Politik Indonesia menyatakan Dewan Perwakilan Rakyat dan Partai politik sebagai institusi politik yang paling tidak dipercaya menurut survei terbarunya. "Parpol dan DPR tidak pernah naik kelas tingkat kepercayaannya sejak 2002," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi di Kantor Indikator, Jalan Cikini V, Jakarta, Ahad, 14 Agustu.

(Tempo.co) KPK Tolak Penghapusan Justice Collaborator

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menolak rencana penghapusan justice collaborator pada revisi PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan adanyajustice collaborator bisa digunakan untuk membuat efek jera."Saran dari KPK tidak setuju dicabut. Alasannya agar membuat efek jera," k.

(Tempo.co) Ahok: Saya Dipaksa Ambil Cuti Kampanye, Adil atau Tidak?

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengatakan cuti kampanye bagi calon kepala daerah inkumben merupakan hak. Jika ada pihak yang mengatakan Ahok akan menyalahgunakan wewenang, dia memilih rela tidak berkampanye. "Kan hidup pilihan," katanya di Balai Kota, Jumat, 5 Agustus 2016.Ahok pun meminta fatwa dari Mahkamah Konstitusi perihal kejelasan isi Unda.

(Tempo.co) Presiden Perintahkan Seskab Kaji Perluasan Wewenang BPOM

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo menginstruksikan Sekretaris Kabinet untuk mengkaji perluasan peran Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) setelah adanya kasus vaksin palsu yang meresahkan publik. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan Presiden meminta lembaganya untuk mempelajari peran BPOM diharapkan tidak hanya menjadi tempat mencatat dan mengawasi peredaran obat. "Tapi juga .

(OkeZone.com) MKD Diminta Segera Proses Kasus Amri dengan Pedangdut Cita Citata

JAKARTA - Pengamat Politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio meminta Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR untuk segera menyelesaikan kasus antara Anggota DPR dari Fraksi Gerindra Amrullah Amri Tuasikal dengan pedangdut, Cita Citata. "Proses sidang MKD harus berjalan karena masalah ini harus selesaikan agar menemukan penyelesaian," kata Hendri saat dihubungi Okezone, Jakarta, Minggu (7/8.

(Tempo.co) Dana Parpol Rp 1 Triliun Batal Turun Tahun Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengkonfirmasikan bahwa wacana pengucuran dana Rp 1 triliun per tahun untuk tiap partai politik tidak akan direalisasi tahun ini. Ia menjelaskan bahwa kondisi keuangan negara saat ini tidak memungkinkan.“Menurut saya, belum waktunya sekarang,” ujar Menteri Tjahjo saat menghadiri sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 di Hotel Mer.

(Tempo.co) Fadli Zon dan Rachel Diadukan ke Mahkamah Kehormatan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktivis dari Indonesia Corruption Watch, Donal Fariz, melaporkan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon dan anggota Komisi Luar Negeri, Rachel Maryam, ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) atas dugaan pelanggaran etik, Kamis, 30 Juni 2016. Mereka diduga menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Selain Donal, pelapor Fadli dan Rachel ialah Koalisi Anti-katebelece DP.

(Tempo.co) Riset ICW: Hukuman buat Koruptor Makin Ringan

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Corruption Watch menilai vonis hakim semakin menguntungkan pelaku korupsi. Hal itu terlihat dari hasil kajian dan pemantauan yang dilakukan ICW sepanjang Januari-Juni 2016.Anggota Divisi Hukum dan Monitoring ICW, Aradila Caesar, mengatakan sebagian besar koruptor hanya mendapatkan hukuman rata-rata 2 tahun 1 bulan penjara. "Ada kecenderungan hakim hanya memilih hu.

(Tempo.co) Presiden Jokowi Sebut Banyak Koperasi Menganggur

TEMPO.CO, Jakarta - Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Jambi tak hanya untuk meresmikan Bandara Internasional Sultan Thaha, tapi juga untuk memperingati Hari Koperasi Nasional ke-69. Dalam kesempatan itu, ia menyebutkan koperasi Indonesia harus banyak berbenah."Ada 212 ribu koperasi di Indonesia, yang aktif hanya 150 ribu. Berarti ada 62 ribu yang enggak aktif. Ini potret apa adanya dan harus d.

(Tempo.co) Apindo Keluhkan Seabrek Kebijakan Pemerintah

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Hariyadi Sukamdani mengeluhkan banyaknya kebijakan pemerintah yang dinilainya kontraproduktif. Menurut Hariyadi, kebijakan kontraproduktif tersebut selama ini telah merepotkan para pengusaha. “Apindo cukup direpotkan dengan wacana yang terus bergulir,” kata Hariyadi di kantor Center of Reform on Economics Indonesia, Rabu, 20 Juli 2016. Ia meni.

(PojokSatu.id) Asik Betul...DPR Bebas Kuker ke Luar Negeri Kapan Saja

POJOKSATU.id, JAKARTA – Badan Legislatif (Baleg) DPR sudah merampungkan perubahan kedua Peraturan DPR Nomor 1/2014 tentang Tata Tertib (Tatib). Dalam perubahan itu, anggota DPR bisa melakukan kunjungan kerja ke daerah maupun luar negeri di luar masa reses. Artinya, Dewan bisa kunjungan kerja (kunker) kapan saja, asal tidak bentrok dengan sidang paripurna. Kabar adanya perubahan ini dibenarkan Waki.

(Tempo.co) Izin Praktik Dokter Boleh Dikeluarkan Badan Penanaman Modal

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Untung Suseno mengatakan surat izin praktek dokter boleh saja dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP). “Selama persyaratan dipenuhi,” kata Untung kepada Tempo, Minggu, 26 Juni 2016.Sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi adalah surat tanda registrasi (STR) dari Konsul Kedokteran Indonesia dan a.

(Tempo.co) Fadli Zon Ganti Biaya Transportasi Anak di New York Rp 2 Juta

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon membayarkan uang sebesar Rp 2 juta sebagai kompensasi biaya yang dikeluarkan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di New York untuk transportasi anaknya saat berada di New York, Amerika Serikat. Shafa Sabila, anak sulung Fadli, pada 12 Juni 2016 dijemput staf KJRI di New York atas permintaannya."Saya perkirakan bensin yang.

(DetikNews) Putu Sudiartana Ditangkap KPK, SBY Kumpulkan Petinggi PD di Cikeas

Jakarta - Anggota Komisi III DPR I Putu Sudiartana dari Fraksi Partai Demokrat (PD) ditangkap KPK. Ketua Umum PD Susilo Bambang Yudhoyono langsung mengumpulkan pimpinan partai untuk membahas hal tersebut."Kami dapat info itu juga dari media. Kita juga belum dapat info dari KPK sendiri apa dasarnya dan kasusnya seperti apa. Tapi garis kebijakan sama persis seperti yang disampaikan ketum, bahwa .

(Tempo.co) Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada

TEMPO.CO, Jakarta - Biaya yang dikeluarkan setiap calon kepala daerah ternyata sangat jauh dari kekayaan yang dimilikinya. Ini merupakan temuan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penelitiannya. "Ada calon kepala daerah yang hartanya nol, bahkan 18 calon hartanya minus tapi maju dalam pemilihan kepada daerah," kata Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan ketika memaparkan studinya k.

(RimaNews) PKS Minta MA dan KY Awasi Hakim Gugatan Fahri Hamzah

Rimanews - Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Andy Azisi Amin meminta Komisi Yudisial (KY) dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung (MA) mengawasi Majelis Hakim dalam sidang gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) Fahri Hamzah. Alasannya, ada kejanggalan dalam putusan provisi majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerima gugatan Fahri Hamzah. Permintaan itu secara resmi diajukan Andy d.

(DetikNews) Mendikbud: Kepala Sekolah yang Tak Patuhi Larangan Ospek Bisa Dipecat

Jakarta - Mendikbud Anies Baswedan disela-sela kegiatan buka bersama Kagama (Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada) pada hari Minggu (19/6/2016), kembali mengingatkan kepada seluruh sekolah di Indonesia untuk tidak lagi mengadakan kegiatan ospek (orientasi studi dan pengenalan kampus/sekolah) yang tidak mendidik di sekolah.Di rumah dinas Menteri Sekretaris Negara Jalan Widya Chandra I No 4 Jakar.

(DetikNews) 261 Wakil Rakyat Tak Hadir di Paripurna DPR Bahas Calon Kapolri

Jakarta - DPR menggelar rapat paripurna dengan salah satu agendanya adalah pembacaan surat Presiden soal pencalonan Komjen Tito Karnavian sebagai Kapolri. Sebanyak 261 orang anggota DPR tidak hadir saat paripurna dimulai. Rapat berlangsung di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (20/6/2016) dan dimulai pada pukul 11.15 WIB, dari yang dijadwalkan pada pukul 10.00 WIB. Semua pimpinan DPR hadir.

(Beritagar.Id) Alasan Jokowi memilih Tito Karnavian jadi calon tunggal Kapolri

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajukan nama Kepala Badan Nasional Pemberantasan Terorisme (BNPT) Komjen Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kapolri. Juru Bicara Presiden Johan Budi mengatakan, Presiden sudah mendengar masukan dari semua pihak seperti Kompolnas, Polri dan publik sebelum memutuskan nama Tito Karnavian. Menurut Johan, nama Tito diajukan oleh Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) .

(Tempo.co) KPK Hentikan Selidiki RS Sumber Waras, DPR Tanyakan Data BPK

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengatakan penyelidikan perkara dugaan korupsi Rumah Sakit Sumber Waras akan dihentikan. Sebab, KPK menilai tidak ada temuan tindak pidana korupsi dalam perkara itu. "Kami sudah undang ahli dari Universitas Gadjah Mada dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (Mappi). Mereka tidak menemukan perbuatan melawan hukum,&.

(Aktual.com) Kemendes: Penyaluran Dana Desa di 51 Kabupaten Tersendat

Aktual.com – Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mencatat penyaluran dana desa di 51 kabupaten/kota di Indonesia hingga saat ini masih tersendat. “Mayoritas terjadi di wilayah Provinsi Papua. Ketidaksiapan administrasi menjadi penyebab dana desa di 51 kabupaten/kota ini belum tersalur,” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kem.

(Tempo.co) Suap PUPR, KPK Periksa Tujuh Anggota DPR

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi kembali mendalami kasus korupsi proyek pembangunan infrastruktur jalan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun anggaran 2016. Hari ini, KPK memeriksa tujuh anggota Dewan Perwakilan Rakyat.Mereka adalah dua orang dari Fraksi Partai Amanat Nasional, yaitu A. Bakri H.M. dan Andi Taufan Tiro. Dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa s.

(DetikNews) Jokowi Batalkan 3.143 Perda Bermasalah

Jakarta - Presiden Joko Widodo melalui Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membatalkan 3.143 peraturan daerah (perda) yang dianggap bermasalah. Kebijakan ini dilakukan untuk memecut laju pertumbuhan ekonomi.Dalam pidatonya, Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia harus mampu menyiapkan diri untuk mampu menghadapi persaingan antar negara yang semakin ketat."Sebagai bangsa yang majemuk, kita juga har.

(DetikNews) Kasus Suap Proyek di Kemen PUPR, KPK Periksa Anggota DPR Michael Wattimena

Jakarta - Penyidik KPK terus mengusut kasus dugaan suap terkait pengajuan proyek ijon infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Kali ini Wakil Ketua Komisi V DPR Michael Wattimena kembali diperiksa menjadi saksi.Wattimena telah tiba di KPK sekitar pukul 08.15 WIB, Selasa (14/6/2016). Wattimena kemudian melapor ke resepsionis. Tak lama kemudian, pria yang memakai baju.

(Tempo.co) MUI Dukung Satpol PP Razia Warung Saeni Supaya Jera

TEMPO.CO, Serang - Majelis Ulama Indonesia Kota Serang mendukung tindakan petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang yang melakukan razia warung makan di Kota Serang yang tetap buka siang hari pada bulan suci Ramadan."MUI Kota Serang mendukung sikap tegas Satpol PP dan Pemerintah Kota Serang sesuai dengan hasil rekomendasi rakor MUI dan ormas Islam bahwa warung makan tidak buka pada siang .

(Tempo.co) Komnas HAM: Ada Pemerasan terhadap Gereja di Jawa Barat

TEMPO.CO, Purwakarta - Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Imdadun Rahmat mengungkapkan adanya pemerasan terhadap gereja-gereja yang dilakukan organisasi massa keagamaan di Jawa Barat. "Nilainya puluhan sampai ratusan juta rupiah," katanya di Purwakarta, Sabtu, 4 Juni 2016. Organisasi keagamaan itu berdalih uang yang mereka pungut untuk pengamanan. "Jika ibadahnya di gereja ingin aman, mere.

(Tempo.co) Kisruh Harga Pangan, DPR Salahkan Data BPS

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Viva Yoga Mauladi, mempertanyakan validitas dan akurasi data dari Badan Pusat Statistik. Menurut dia, BPS sebagian besar menggunakan data sekunder dari dinas-dinas teknis terkait."BPS itu 90 persen gunakan data sekunder dari dinas teknis," kata Viva saat ditemui dalam acara diskusi berjudul "Sengkarut Tata Kelola Pangan" di Veteran .

(Kompasiana) Dear Sekjen DPR, Kemana Gaji ke-13 Kami?

Tak banyak yang tahu, di dalam sebuah gedung yang melahirkan Produk Undang-Undang yang mengatur hajat hidup orang banyak di negara ini ternyata masih terjadi diskriminasi. Ya, ketidakadilan itu dirasakan oleh Staf Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR RI yang selama ini tak pernah mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR). Jika di instansi Lembaga Tinggi Negara lainnya, baik itu Kementerian at.

(DetikNews) Paripurna Bahas RUU Pilkada: 320 Anggota DPR Tak Hadir, Termasuk Fahri

DPR kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda utama yang jadi sorotan adalah pengesahan RUU tentang Pilkada. Sebanyak 320 dari 558 anggota tak hadir di paripurna.Paripurna digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/6/2016). Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, ditemani oleh Ketua DPR Ade Komarudin, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, dan Wak.

(DetikNews) Kementerian BUMN Kebut Pembentukan 4 Holding BUMN

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mempercepat proses pembentukan holding BUMN. Kementerian memprioritaskan landasan hukum berupa pengesahan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) untuk 4 holding yakni sektor energi, jasa keuangan, tol dan tambang.RPP tersebut ditargetkan bisa masuk dan diketok untuk disahkan dalam waktu dekat."Empat RPP sudah siap, migas, jasa keuangan, tol, tambang. J.

(DetikNews) KPK Akan Memeriksa Semua Anggota Komisi V DPR yang Dicurigai Terlibat

Jakarta - Satu persatu Anggota Komisi V DPR RI diperiksa penyidik KPK terkait dugaan suap proyek dana aspirasi di Kementerian PUPR. Tiga Anggota Komisi V saat ini telah berstatus tersangka.KPK akan memeriksa semua pihak yang diduga tahu dan dicurigai terlibat dalam dugaan suap ini. Tak terkecuali para anggota dewan di Senayan."KPK akan memeriksa yang dianggap mengetahui dan yang dicurigai terl.

(DetikNews) 1,9 Juta PNS Masuk Radar Bisa 'Dipecat'

Jakarta - Pegawai Negeri Sipil (PNS) tak lagi bisa bekerja seenaknya. Karena, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) sedang menyusun aturan penataan PNS berbasis kinerja.Tak tanggung-tanggung, PNS yang masuk radar penataan bisa 'dipecat', yakni diberhentikan sebelum masa kerjanya berakhir alias pensiun dini.Berdasarkan catatan Kementerian PAN-RB, jumlah .

(DetikNews) Siap-siap! 300.000 PNS Bakal Dirasionalisasi Tahun Depan

Jakarta -Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) akan merasionalisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dianggap tidak berkinerja alias malas. Tahun depan ada sekitar 300.000 PNS siap dirasionalisasi.Pelaksanaan rasionalisasi PNS ini, kata Kepala Biro Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB Herman Suryatman, direncanakan dimulai pada ta.

(Tempo.co) MA Akui Kecolongan, Sistem Pengawasan Hakim akan Dievaluasi

TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Agung mengakui kecolongan dalam kasus dugaan suap yang melibatkan Ketua Pengadilan Negeri Kapahiang, Janner Purba. Juru bicara MA Suhadi mengatakan MA harus mengevaluasi kembali sistem pembinaan dan pengawasan hakim."Memang kecolongan lagi, sehingga MA harus mengevaluasi sistem pembinaan dan pengawasan yang selama ini berlaku," kata Suhadi dalam jumpa wartawan,.

(DetikNews) PNS Malas dan Tak Berkinerja Diusulkan di-PHK, Ini Respons Menkeu

Jakarta -Baru-baru ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) berencana melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) malas dan tidak memiliki kinerja. Hal ini juga dilakukan guna mengurangi beban belanja modal untuk pegawai yang terlalu tinggi. Pemerintah menargetkan pengurangan jumlah PNS hingga satu juta orang sampai 2019.Menter.

(DetikNews) MA Sangat Terpuruk, Presiden Diminta Keluarkan Perppu Tumpas Mafia Peradilan

Jakarta - Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali mengakui lembaganya sangat terpuruk beberapa bulan terakhir akibat bawahannya terlibat kasus korupsi. Kondisi akut ini sangat mangkhawatirkan sehingga Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta turun tangan.Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD pekan lalu menyerukan perlu dibuatnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk menyel.

(Tempo.co) Jokowi Sebut 6 Masalah Ini Hambat Kemajuan Indonesia

TEMPO.CO, Yogyakarta - Presiden Joko Widodo resmi membuka Konvensi Nasional Indonesia Berkemajuan di Sportorium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) pada Senin, 23 Mei 2016, bersama seluruh jajaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Jokowi hadir bersama Ketua MPR Zulkifli Hasan, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, serta Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.Di depan.

(Tempo.co) Tingkatkan Produktivitas, Jokowi Impor Pelatihan SDM Jerman

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo akan meniru konsep pelatihan sumber daya manusia yang dilakukan di Jerman. "Bisa kita contoh Jerman itu, tiga hari teori, tiga hari di pabrik. Saya kira akan kita copy, akan kita tiru sehingga peningkatan produktivitas SDM bisa kita punya," kata Presiden Jokowi di Yogyakarta, Senin, 23 Mei 2016, dalam acara Konvensi Nasional Indonesia Berkemajuan 20.

(Tempo.co) DPR Minta Kemendagri Tak Semena-mena Mengevaluasi Perda Miras

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Pansus RUU Larangan Minuman Beralkohol di DPR, Arwani Thomafi, meminta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tidak buru-buru mengevaluasi Peraturan Daerah (Perda) tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. Menurut Arwani, sebaiknya Mendagri menunggu hasil pembahasan RUU Larangan Minuman Beralkohol, yang saat ini tengah dibahas di Pa.

(Tempo.co) Diduga Ilegal, Bea Cukai Sita 10 Kontainer Ikan Siap Ekspor

TEMPO.CO, Jakarta - Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok berhasil mencegah eksportasi ilegal 10 kontainer berisi ikan senilai Rp 10 miliar karena diduga tidak memiliki sertifikat kesehatan atas produk yang diekspornya serta tidak memiliki sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP).Kepala Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Fadjar Doni mengata.

(Tempo.co) Dukung Proyek Infrastruktur, BLU Lahan Siap Tahun Depan

TEMPO.CO, Jakarta – Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Hermanto Dardak, mengatakan pendirian badan layanan umum (BLU) khusus pengadaan lahan baru akan rampung pada tahun depan. BLU ini akan langsung mengurusi pembebasan lahan untuk proyek prioritas. "Dengan demikian, persoalan lahan tidak akan mengubah target waktu pembangun.

(Warta Ekonomi) Pemerintah Harus Lakukan Perbaikan "Database" Wajib Pajak

WE Online, Jakarta - Ekonom Institute for Development and Finance (Indef), Eko Listiyanto mengatakan pemerintah harus mengoptimalkan upaya peningkatan penerimaan pajak dari peningkatan atau perbaikan database Wajib Pajak (WP) apabila RUU Pengampunan Pajak disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). "Karena yang dilakukan selama ini oleh pemerintah dipandang belum efektif dalam mendongkrak penerima.

(Tempo.co) Istana: Semua Kementerian dan Lembaga Siap Potong Anggaran

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan tidak ada kementerian atau lembaga negara yang berkeberatan dengan isi Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penghematan dan Pemotongan Belanja. Sebagaimana telah diberitakan, anggaran dipotong sebesar Rp 50,016 triliun."Alhamdulillah, sampai hari ini tidak ada kementerian ataupun lembaga negara yang keberatan," ujar P.

(Tempo.co) Tim Kemenpora dan KONI Sidak Kesiapan Venue PON Jabar

TEMPO.CO, Jakarta - Tim Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) bersama KONI Pusat meninjau lokasi pertandingan atau venue PON XIX/2016 Jabar di sejumlah daerah penyelenggara pertandingan itu."Peninjauan venue pertandingan dilakukan untuk melihat dari dekat kesiapannya. Selain itu melakukan koordinasi dengan PB PON dan Sub PB PON XIX/2016," kata Asisten Deputi Pengembangan Olahraga Pre.

(Tempo.co) Kasus Panama Papers, Majelis Etik Gelar Sidang Ketua BPK

TEMPO.CO, Jakarta - Majelis Kehormatan Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan menggelar sidang perdana terkait dengan laporan Koalisi Selamatkan BPK atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua BPK Harry Azhar Azis berkaitan dengan kepemilikan perusahaan di luar negeri seperti terungkap dalam dokumen Panama Papers. Koordinator koalisi itu, Roy Salam, mengatakan sidang digelar hari ini, .

(Tempo.co) Menteri Imam: Publik Menuntut Revolusi Sepak Bola

TEMPO.CO, Yogyakarta - Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi menyatakan ada tuntutan dari masyarakat soal adanya revolusi dalam persepakbolaan Indonesia. Revolusi ini untuk memastikan reformasi sepak bola tidak boleh berhenti, meskipun FIFA sudah mencabut pembekuan PSSI."Ada tuntutan dari publik bola, sebaiknya sepak bola kita tidak hanya semata-mata direformasi, tapi juga direvolusi. Setel.

(Koran Jakarta) Kunker DPR Sering Tanpa Perencanaan yang Matang

Kunjungan kerja (kunker) ke daerah seringkali hanya menjadi lahan anggota DPR untuk mencari proyek. JAKARTA — Kunjungan kerja (kunker) anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) seringkali dilakukan tanpa perencanaan matang. Akibatnya, hasil yang didapat setelah kunjungan tidak sesuai dengan kebutuhan di daerah pemilihan. “Padahal, ada tugas lain yang semestinya bisa dilakukan anggota DPR pada saat kun.

(Tempo.co) FIFA Cabut Hukuman untuk Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Skors Indonesia yang dijatuhkan Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) karena intervensi pemerintah terhadap Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) dicabut setelah berlangsung hampir satu tahun. Hal itu diumumkan Presiden FIFA Gianni Infantino di sela Kongres FIFA di Meksiko, Jumat, 13 Mei 2016.Infantino mengatakan keputusan mengenai Indonesia, salah satu pasar sepak b.

(Tempo.co) Buka Jurusan Bodong, Rektor Unima Dipecat Kemenristekdikti

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir memberhentikan Rektor Universitas Negeri Manado Philoteus Tuerah karena rektor itu membuka jurusan bodong. Dua jurusan yang dibuka tanpa izin adalah Program Magister Pendidikan dengan jumlah mahasiswa 67 dan Program Administrasi Negara dengan 47 mahasiswa. Dua jurusan itu dibuka di Nabire, Papua, dengan proses belaj.

(Tempo.co) Tekan Harga Daging, BUMN Masuk ke Industri Hulu Perunggasan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution meminta badan usaha milik negara memasuki industri hulu perunggasan. Hal itu perlu dilakukan akibat sulitnya peternak mandiri ayam ras pedaging (broiler) bersaing dengan perusahaan integrasi. Akibatnya, harga ayam broiler relatif lebih tinggi."Kita juga harus mulai merancang kebijakan dari sekarang. Jika terus begini, persain.

(Tempo.co) Moratorium PRT ke Luar Negeri Mulai Berlaku Bulan Ini

TEMPO.CO, Bandung - Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja, Soes Hindarno, mengatakan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri untuk penata laksana rumah tangga mulai dihentikan bulan ini. Penghentian secara menyeluruh dilakukan pada tahun depan. Hindarno mengatakan target penghentian pengiriman tenaga kerja penata laksana rumah tangga ke luar negeri .

(OkeZone.com) BPK Curigai Kunker Anggota DPR Rugikan Negara Rp945 Miliar

JAKARTA - Setjen DPR RI rupanya mengirimkan surat ke setiap fraksi tentang potensi kerugian negara sebesar Rp945.465.000.000 dari program kunjungan kerja perorangan anggota DPR RI. Hal ini diketahui setelah Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) mengeluarkan surat meneruskan surat dari Setjen DPR itu ke seluruh anggotanya. Hal ini kemudian dibenarkan oleh Wakil Ketua Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno. Dia me.

(JawaPos) Kunker Berpotensi Rugikan Negara, FITRA Salahkan Setjen DPR

JAKARTA - Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Yenny Sucipto mengatakan, potensi kerugian negara Rp 945 miliar akibat kunjungan kerja anggota DPR yang diduga fiktif, juga menjadi tanggung jawab Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR. Menurut Yenny, potensi kerugian negara itu diketahui dalam audit IHPS BPK-RI 2014/2015. Beberapa modus di antaranya adalah banyaknya ang.

(Tempo.co) Menteri Darmin: Jangan Hanya Andalkan Pendidikan Formal

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan Indonesia tidak dapat mengandalkan pendidikan formal saja. Seusai rapat koordinasi pelatihan ketenagakerjaan, dia berujar, pelatihan keterampilan diperlukan untuk meningkatkan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri.Darmin mendorong lahirnya lembaga-lembaga pelatihan keterampilan, seperti lembaga pelatihan yan.

(Tempo.co) Sekjen DPR Akui Kumpulkan Bukti Dugaan Kunker Fiktif Rp 945 M

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Winantuningtyastiti Swasanani mengatakan saat ini sekretariat sedang mengumpulkan laporan pertanggungjawaban kunjungan kerja anggota DPR dari masing-masing fraksi. Langkah Sekretariat Jenderal Dewan ini sebagai tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) anggaran 2015 mengenai kegiatan kunjungan kerja anggota Dewan yang b.

(Tempo.co) Habis Keluhkan Serapan APBD, Jokowi Ganti Keluhkan DAK

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo belum berhenti mengeluhkan penyerapan anggaran. Setelah mengeluhkan minimnya pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam acara penutupan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional, sekarang Presiden Joko Widodo mengeluhkan penggunaan dana alokasi khusus (DAK) yang tak maksimal."Penyerapan DAK belum maksimal dan menimbulkan sisa dana.

(Tempo.co) MEA Menjelang, Insinyur dan Tenaga Medis Indonesia Kurang

TEMPO.CO, Depok - Asosiasi Profesi Tenaga Terampil dan Ahli Indonesia mencatat hingga 2019, Indonesia bakal mengalami defisit 120 ribu insinyur sipil dan 190 ribu tenaga medis. Hal tersebut berbanding terbalik dengan angka pengangguran yang tinggi di Indonesia, sebesar 5,8 persen dari total penduduk.Plt Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri, Salman Al Farisi, m.

(RimaNews) Dilaporkan ke MKD Terkait Kumpul Kebo, ARP Akui Kenal Pelapor

Rimanews - Anggota DPR RI dari Partai Golkar, Andi Rio Pandjalangi (ARP) yang dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI mengaku kenal dengan MN, seorang wanita yang diduga "simpanan" ARP periode 2013-2015. "Ya. Saya kenal MN, kenal, kenal," kata APR saat dihubungi awak media, Jakarta, Senin (09/05/2016). ARP yang merupakan anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sulawesi Se.

(Tempo.co) Menteri BUMN: PGN Bakal Digabung dengan Pertamina

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara menyatakan telah menyelesaikan kajian komersial terkait dengan holding BUMN minyak dan gas bumi. Setelah dikaji bersama Kementerian Keuangan, studi diserahkan ke Kementerian Hukum dan HAM sebagai bekal penyusunan peraturan pemerintah."Baru skema Pertamina-PGN yang rampung," ujar Menteri BUMN Rini Soemarno di Hotel Borobudur, Senin, 9.

(TigaPilarNews) Panglima TNI Ingin Kembangkan Sistem Pertahanan di Pulau Biak

JAKARTA, Tigapilarnews.com - Pulau-pulau yang bernilai strategis difungsikan sebagai kapal induk dan bisa dimanfaatkan untuk menampung pesawat tempur, pesawat transportasi dan dermaga kapal. Selain itu, pembangunan sarana prasarana pendukung logistik lainnya untuk keperluan pertahanan. “Kita tidak butuh kapal induk, tetapi pulau-pulau kita jadikan kapal induk,” kata Panglima TNI Jenderal TNI Gat.

(Tempo.co) Menteri Agama: Ongkos Haji Tahun Ini Turun Rp 2 Juta

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin memastikan biaya haji tahun ini turun sekitar US$ 132, dari sebelumnya US$ 2.717 pada 2015 menjadi US$ 2.585."Kemarin bersama Komisi VIII DPR, khususnya Panja BPIH (biaya pemberangkatan ibadah haji) 2016, pemerintah bersama legislatif telah berhasil menetapkan besaran biaya haji untuk tahun ini sebesar rata-rata US$ 2.585, turun sekitar .

(Merdeka.com) Bidan non-PNS: Tolong Jangan Abaikan Kami, Kami Menolong Manusia

Merdeka.com - Sejumlah perwakilan Ikatan Bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT) ikut menghadiri forum diskusi bertema 'Mencari Solusi Rekruitmen PNS yang Adil bagi Bidan PTT', Senin (2/5). Mereka datang dari 11 provinsi di Indonesia.Dalam kehadiran di forum diskusi ini, mereka datang dengan latar belakang surat kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor KP.03.01/II/324/2016 tanggal 10 Februar.

(Tempo.co) Pemerintah Hentikan Sementara Peredaran Obat Bupivacaine

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Untung Suseno membenarkan bahwa pihaknya mengeluarkan surat edaran pelarangan sementara terhadap obat anestesi bupivacaine produksi Dexa Medica dan Bernofarm. “Ada surat edaran Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan yang meminta rumah sakit untuk sementara tidak menggunakan bupivacaine dari Bernofarm dan Dexa,” katanya dalam pesan singka.

(Tempo.co) Sensus Ekonomi, Ada Perubahan Tahun Dasar Perhitungan PDB

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan sensus ekonomi 2016 berfungsi memperbaharui informasi mengenai jumlah usaha di berbagai bidang ekonomi. Sensus ekonomi terakhir oleh Badan Pusat Statistik dilakukan pada 2006."Makanya perlu sensus terbaru, mulai usaha rumah tangga, usaha online, hingga usaha yang terpisah di luar rumah. Itu semua dicatat," ucap.

(TribunNews) Besok, Mukhtar Tompo Dilantik Jadi Anggota DPR RI

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -Politisi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Mukhtar Tompo akan dilantik menjadi Anggota DPR RI Periode 2014-2019 pada sidang Paripurna DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (29/4/2016). Ia menjadi pejabat antar waktu (PAW) Anggota DPR RI mengantikan Dewie Yasin Limpo. Mukhtar mengatakan pelantikan ini adalah amanah penuh yang ia ingin emban untuk kemajuan .

(Tempo.co) Penyidikan Kasus Pembakaran Lahan di Jambi Lamban

TEMPO.CO, Jambi - Penyidikan kasus pembakaran lahan di kawasan Provinsi Jambi berjalan lamban. Dari empat kasus yang melibatkan korporasi yang disidik sejak Nopember 2015, baru dua yang dilimpahkan berkas perkaranya ke kejaksaan. Yang bakal diseret ke pengadilanpun hanya pejabat serta karyawan di perusahaan itu. Juru bicara Kepolisian Daerah Jambi Ajun Komisaris Besar Kuswahyudi Tresnadi mengataka.

(Rakyatku.com) Presiden Instruksikan Berantas Calo SIM dan STNK, Begini Caranya

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menginstruksikan pembentukan Tim Khusus demi menggenjot pelayanan publik. Pelayanan publik itu meliputi pelayanan pengurusan KTP, sertifikasi tanah, SIM, STNK, BPKB, akte kelahiran, serta akte nikah. Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengatakan, Presiden meminta semua pelayanan publik dilakukan secara transparan, tidak ada lagi waktu yang me.

(Tempo.co) Bappenas: Pembangunan Papua Menumpuk di Beberapa Daerah Saja

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil menjelaskan hasil kajian tim Kajian Pengelolaan Sumber Daya Alam bagi Pembangunan Ekonomi Papua. Menurut dia, diperlukan refocusing anggaran pembangunan di Papua.“Hasil studi kami menyebutkan proyek yang ada di Papua selama ini sangat terkonsentrasi di beberapa daerah saja,” kata Sofyan saat ditemui dalam ac.

(Tempo.co) BPOM Sita 4.441 Produk Obat Ilegal Senilai Rp 49,8 Miliar

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Obat dan Makanan menyita 4.441 produk obat ilegal senilai Rp 49,8 miliar dalam operasi Storm VII atau operasi penangkapan produk farmasi ilegal. Operasi ini digelar dari Februari hingga Maret 2016.Operasi Storm VII ini dilakukan di 33 Balai POM di seluruh wilayah Indonesia. "Sejak Februari, kami sudah melakukan perencanaan dan investigasi. Lalu, pada Maret, k.

(Tempo.co) Bappenas Anggarkan Dana Survei Hanya untuk BPS

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan akan menindaklanjuti keputusan penghentian program atau proyek survei di kementerian/lembaga dengan tidak lagi menganggarkan dana untuk kegiatan itu, kecuali bagi Badan Pusat Statistik (BPS)."Nanti akan kami tindaklanjuti, tidak diberikan biaya lagi kecuali ke BPS," kata Kepala Bappenas Sofyan Djalil setelah m.

(Tempo.co) Koalisi Selamatkan BPK Tuntut Harry Azhar Azis Dicopot

TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Selamatkan Badan Pemeriksa Keuangan memberikan beberapa rekomendasi kepada Majelis Kehormatan Kode Etik BPK terkait dengan laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Ketua BPK Harry Azhar Azis."Majelis Kehormatan Kode Etik BPK juga harus menegakkan kode etik BPK dan memberikan sanksi pemberhentian secara tidak hormat kepada terlapor (Harry) apabila dinyatak.

(Kriminalitas.com) Margarito Kamis: KPK Silahkan Kirim Surat ke Ketua BPK untuk Serahkan LHKPN

KRIMINALITAS.COM, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus berani mengirimkan surat kepada Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis untuk segera menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada lembaga antirasuah tersebut. “KPK harus aktif, jika Ketua BPK belum menyerahkan LHKPN, ya harus diminta dong. Caranya dengan berkirim surat kepada yang bersangku.

(Jitunews.com) Grace Natalie Prihatin Merosotnya Peran Perempuan di Parlemen

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Bertepatan dengan Hari Kartini yang jatuh pada, kamis 21 April, politisi cantik sekaligus Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) justru mengaku khawatir dengan semakin menurunnya partisipasi kaum hawa khususnya di parlemen. "Prihatin banget dengan kondisi saat ini, keterwakilan perempuan di parlemen kini hanya 17 persen saja. Turun dibanding periode lalu yang jug.

(Tempo.co) Indonesia Ingin Perdagangan Bebas dengan Uni Eropa

TEMPO.CO, Brussels -Kunjungan Presiden RI Joko Widodo ke markas besar Uni Eropa di Brussels, Belgia menjadi lawatan bersejarah menandai Indonesia sebagai negara Asia Tenggara pertama yang memiliki kesepakatan hubungan dan kerjasama (PCA) dengan Uni Eropa.Koresponden Tempo di Brussels melaporkan, lawatan kali ini pesan kuat untuk membuka ekonomi Indonesia ke dunia dan kesiapan Indonesia ikut persai.

(MetroTvNews) Bagir Manan: Penting Menerapkan Kode Etik dalam Parlemen

Jakarta: Mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan mengatakan bahwa kode etik yang dimiliki dewan parlemen memiliki fungsi penting. Sebab, kode etik merupakan cara untuk menuntun orang menjadi lebih baik."Kehadiran kode etik itu penting meskipun sudah ada hukum yang berlaku. Fungsi kode etik itu berbeda. Kode etik merupakan cara untuk menuntun orang agar menjadi baik. Baik itu tidak memikir.

(Tempo.co) Angkutan Pedesaan Menjerit, Butuh Bantuan Pemda

TEMPO.CO, Semarang - Pemerintah daerah diminta berpihak kepada angkutan pedesaan, karena terancam punah. “Peran pemerintah belum kelihatan. Padahal angkutan pedesaan itu kewenangan tingkat dua,” kata Kepala Puslitbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan, Sigit irfansyah, dalam diskusi angkutan pedesaan, di Semarang, Selasa (19/4).Menurut Sigit, kepedulian angkutan pedes.

(Tempo.co) Kasus Penganiayaan, Berkas Ivan Haz Hari Ini Masuk Kejari

TEMPO.CO, Jakarta - Penyidik Kepolisian Daerah Metro Jaya akan melimpahkan berkas tahap kedua perkara anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Fanny Safriansyah alias Ivan Haz, ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Rabu, 20 April 2016. Upaya damai yang diharapkan Ivan Haz belum berhasil. “Habis itu dilimpahkan nanti sidang," kata Kepala Penerangan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Waluyo saat dihubungi, Selas.

(Beritagar.id) 57 ribu PNS 'misterius' sedot gaji Rp1,37 triliun

Temuan mencengangkan dibeber oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Kepala BKN Bima Haria Wibisana menyebut, institusinya menemukan 57 ribu pegawai negeri sipil (PNS) statusnya tak jelas. Keberadaan mereka ini masih misterius, belum diketahui apakah orangnya ada atau tidak. BKN menemukan ini lewat Pendataan Ulang PNS (PUPNS) yang berlangsung sejak setahun terakhir. Awalnya PNS se Indonesia Raya waji.

(Kriminalitas.com) Masih ‘Ngamen’, Eko Patrio akan Ditegur Fraksi PAN

KRIMINALITAS.COM, Jakarta – Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Mulfachri Harahap angkat bicara menyoal anak buahnya di DPR, Eko Purnomo atau Eko Patrio yang dianggap bekerja tak serius lantaran menjadi pembawa acara di stasiun televisi swasta. Menurut Mulfachri, Fraksi PAN telah secara rutin mengingatkan anggota maupun kader yang juga menjadi bagian dari kalangan artis untuk tetap mengedep.

(JawaPos) Ini Tujuan KPK Periksa Michael Wattimena

JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Wakil Ketua Komisi V DPR Michael Wattimena sebagai saksi suap anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Rabu (13/4). Politikus Partai Demokrat, itu digarap sebagai saksi untuk tersangka anggota Komisi V DPR Damayanti Wisnu Putranti.Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati mengatakan, pemeriksaan ini dilakukan untuk mela.

(RimaNews.com) Politikus PKS Yudi Widiana Terima Uang Pelicin Rp2,5 Miliar dari Aseng

Rimanews - Pemilik PT Cahaya Mas Perkasa So Kok Seng alias Aseng mengaku memberikan Rp2,5 miliar kepada Wakil Ketua Komisi V dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera Yudi Widiana Adia terkait proyek dari dana aspirasi di Maluku dan Maluku Utara. "Saya berikan Rp2,5 miliar sekitar Desember 2015 melalui Kurniawan, saya minta untuk pekerjaan di Maluku," kata Aseng dalam sidang saat menjadi saksi.

(RimaNews.com) Tenaga Ahli Fraksi PAN Akui Bagikan Uang Suap ke Anggota DPR

Rimanews - Jailani yang merupakan tenaga ahli anggota DPR Komisi V dari fraksi PAN Yasti Soepredjo Mokoagow mengaku memberikan uang total Rp8 miliar kepada Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PAN Komisi V Andi Taufan Tiro dan Kapoksi PKB Komisi V Musa Zainuddin yang berasal dari pengusaha. "Sekitar bulan November saya dihubungi Pak Abdul via BBM yang mengatakan ada pekerjaan 3 paket senilai Rp150 .

(Tempo.co) Perizinan Online, Pembaruan Lisensi Bisa Rampung 2 Hari

TEMPO.CO, Jakarta - Adanya aplikasi perizinan online personel operasi pesawat udara memungkinkan penerbitan initial license akan lebih cepat, yakni dari 10 hari kerja menjadi 2 hari kerja. “Untuk pembaruan lisensi, yang tadinya 3 hari menjadi 1 hari," kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Suprasetyo di Kementerian Perhubungan, Rabu, 13 April 2016.Selain masalah laman.

(Inilah.com) Andi Taufan Tak Sendiri Terima Suap

INILAHCOM, Jakarta - Selain mengalir ke Andi Taufan Tiro, uang suap dari Direktur Utama PT Windu Tunggal Utama (PT WTU), Abdul Khoir juga mengalir kepada sejumlah anggota Komisi V DPR. Para anggota dewan yang disebut menerima suap antara lain adalah Damayanti Wisnu Putranti, Budi Supriyanto, Andi Taufan Tiro serta Musa Zainuddin. Sementara pejabat Kementerian PUPR yang juga diduga menerima suap ad.

(Tempo.co) Pemerintah Bentuk Komite Nasional Keuangan Syariah

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Sofyan Djalil, mengatakan pemerintah tengah membentuk Komite Nasional Keuangan Syariah. KNKS itu dibentuk untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antara semua institusi dan regulator terkait dengan industri keuangan syariah."Komite ini akan dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widod.

(Tempo.co) Presiden Jokowi Minta Menteri Kendalikan Anggaran

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta semua menteri dan lembaga dapat mengendalikan anggaran negara. "Tiap menteri dan kepala lembaga wajib kendalikan anggaran. Jangan diserahkan ke bawahannya. Pengendalian anggaran," kata Presiden saat membuka sidang kabinet paripurna di gedung Sekretariat Negara, Kamis, 7 April 2016.Presiden mengatakan perencanaan anggaran tidak boleh disusun .

(Tempo.co) 7 Pengurus Baru BP Batam Dilantik

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution melantik tujuh orang pengurus Badan Pengusahaan (BP) Batam yang baru. Tujuh orang tersebut dilantik malam ini di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian yang dihadiri oleh sejumlah Menteri."Saya sampaikan selamat menjalankan tugas, banyak pihak yang mengharapkan saudara-saudara berhasil dengan baik," kata Darmin Nasut.

(Tempo.co) Kemenaker Berencana Revitalisasi Balai Latihan Kerja

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Tenaga Kerja segera merevitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) untuk menghadapi persaingan global yang semakin kompetitif. "Agar tenaga kerja kita memiliki daya saing," kata Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Selasa, 5 April 2016.Hanif mengatakan revitalisasi tersebut hanyalah salah satu skenario yan.

(Liputan6.com) Pertamina Likuidasi Petral, Bagaimana Nasib Pekerjanya?

Liputan6.com, Jakarta - PT Pertamina (Persero) telah melikuidasi Petral Group. Seiring dengan langkah ini, Pertamina membebastugaskan karyawan Pertamina Energi Trading Limited (Petral) yang terindikasi melakukan kecurangan semasa bekerja. Bahkan, diantara karyawan ada yang sedang menjalani pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto mengungkapkan setelah d.

(Tempo.co) Soal Perpustakaan DPR, Ruhut: Kader Golkar Hobi Bikin Proyek

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengkritik rencana Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Ade Komaruddin membangun perpustakaan terbesar se-Asia Tenggara. Menurut Ruhut, masih banyak prioritas dan kepentingan lain yang perlu dikerjakan oleh anggota dewan."Ade Komaruddin dari Golkar, Setya Novanto dari Golkar, rupanya kader Golkar sama-sama saja, hobinya bikin proyek," u.

(SindoNews.com) Soal Perpustakaan Parlemen, Ketua DPR Akan Pantang Menyerah

Ketua DPR Ade Komarudin‎ bersikeras memperjuangkan proyek pembangunan perpustakaan umum parlemen. Bahkan, Ade menegaskan akan pantang menyerah merealisasikan rencana yang berasal dari usul sejumlah akademisi itu. Politikus Partai Golkar itu beranggapan usul pembangunan perpustakaan sangat baik. Salah satunya memperbaiki citra DPR selama ini. ‎"Saya pantang menyerah, kita perbaiki sama-sama den.

(Arah.com) Fahri Hamzah Dipecat dari PKS

Arah - Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberhentikan Fahri Hamzah dari keanggotaan partai. “Menerima rekomendasi dari BPDO yaitu pemberhentian Saudara Fahri Hamzah, SE dari semua jenjang keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera,” demikian kutipan surat yang beredar di kalangan wartawan. Surat tersebut dikeluarkan oleh Majelis Tahkim (Semacam Mahkamah Partai) PKS. Dalam surat te.

(Tempo.co) 85 Madrasah Aliyah Ikut Ujian Nasional Berbasis Komputer

TEMPO.CO, Jakarta - Sejak 2015, pemerintah menyelenggarakan dua jenis ujian nasional untuk siswa sekolah dan madrasah di Tanah Air, yaitu ujian nasional berbasis kertas/paper based test(PBT) dan ujian nasional berbasis komputer (UNBK). UN ialah ujian nasional secara manual yang menggunakan kertas, sedangkan UNBK adalah ujian nasional secara online/semionline dengan menggunakan perangkat komputer.U.

(Tempo.co) Gedung Perpustakaan Rp 570 Miliar DPR, Menteri: Harus Dikaji

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan pemerintah belum menentukan kategori izin pembangunan untuk rencana gedung perpustakaan Dewan Perwakilan Rakyat. "Belum diketahui masuk kategori yang mana," kata Pratikno di kompleks Istana, Selasa, 29 Maret 2016.Izin yang dimaksud Pratikno mengacu pada kebijakan pemerintah memberlakukan moratorium pembangunan gedung kemente.

(Tempo.co) Pemerintah Belum Tentukan Nasib Iuran Bulanan BPJS

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Humas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Irfan Humaidi mengatakan BPJS belum dapat memastikan apakah iuran peserta mandiri atau pekerja bukan penerima upah (PBPU) jadi dinaikkan atau tidak, terkait dengan protes sejumlah pihak. Selain itu, pemerintah masih mengevaluasi wacana tersebut.“Dalam evaluasi, DPR memberi masukan dan opsi. Setelahnya, masih ada b.

(Tempo.co) Ini Alasan Pemerintah Potong Anggaran Perubahan

TEMPO.CO, Palu - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2016 akan dikurangi. Hal ini disampaikan Sofyan di depan kepala daerah di seluruh Sulawesi. "Berbeda dengan tahun lalu, APBN-P 2016 bukan menambah, malah menurun, karena ekonomi dunia sangat sulit," ujar Sofyan ket.

(Tempo.co) Komisi Informasi Desak MUI Buka Laporan Keuangan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Informasi Pusat (KIP) meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) membuka laporan keuangannya ke publik. Ketua KIP Abdulhamid Diporamono mengatakan MUI perlu membuka laporan keuangannya karena lembaga itu mendapatkan dana dari pemerintah dan masyarakat. “Dana dari pemerintah tidak saja didapat langsung dari APBN tapi juga program-program dari beberapa kementerian,” kata Abdulh.

(Inilah.com) Yohana Minta Pelaku Eksploitasi Anak Dihukum

INILAHCOM, Jakarta - Pasca Polres Metro Jakarta Selatan membongkar kasus eksploitasi anak yang terjadi di wilayah hukumnya. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise meminta polisi menjerat para pelaku dengan hukuman berat. "Dieksploitasi oleh orang tua sanksi 20 tahun penjara kalau orang lain mengeksploitasi anak dihukum 15 tahun penjara," tegas Yohana dis.

(SindoNews.com) Usut Suap Proyek di Kementerian PUPR, KPK Periksa Tiga Anggota DPR

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Anggota Komisi V DPR Andi Taufan Tiro. Andi diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2016. Dia diperiksa sebagi saksi untuk Budi Suprianto, Anggota Komisi V DPR yang menjadi tersangka kasus tersebut. "Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka BSU (Bu.

(Tempo.co) Setengah Tahun Berlalu, KPK Terus Usut Kasus Petral

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengatakan lembaganya terus menyelidiki dugaan korupsi pengadaan minyak oleh anak usaha PT Pertamina, Pertamina Energy Trading Ltd (Petral). Agus mengatakan telah meminta Direktur Utama PT Pertamina Dwi Soetjipto untuk membantu pengungkapan dugaan korupsi ini."Kasus ini masih kita teruskan. Tadi kami mohon ke Pak Dwi ag.

(Tempo.co) DPR Diminta Ikut Awasi Rekrutmen Pendamping Dana Desa

TEMPO.CO, Jakarta - Sekitar 400 orang dari Aliansi Forum Pendamping Dana Desa mendatangi Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengadukan soal pelanggaran dan politisasi proses rekrutmen tim pendamping desa di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi."Kami ingin sampaikan bagaimana persoalan sebenarnya terkait pendamping dana desa," ujar Sekretaris Aliansi Forum .

(Tempo.co) Terdakwa Suap Dewie Yasin Limpo Divonis Dua Tahun Penjara

TEMPO.CO, Jakarta - Terdakwa kasus dugaan suap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewie Yasin Limpo, Irenius Adii dan Setiyadi Yusuf, divonis dua tahun penjara. Dalam sidang putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, hari ini, 23 Maret 2016, keduanya juga didenda masing-masing Rp 50 juta subsider tiga bulan."Terbukti secara sah secara bersama-sama korupsi. Majelis hakim mengadili dan memutuskan.

(ANTARA News) Pengamat: Hindari Keterlibatan Pihak Ketiga Dalam Pembelian Sukhoi

Jakarta (ANTARA News) - Rencana pemerintah Indonesia dalam pembelian pesawat tempur Sukhoi dari Rusia diharapkan menghindari keterlibatan pihak ketiga untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, kata pengamat pertahanan dari Imparsial Al Araf."Dalam pengadaan alutsista jangan sampai melibatkan pihak ketiga, atau broker," kata Araf saat dihubungi di Jakarta, Jumat.Ia berpendapat seb.

(Tempo.co) Menteri Anies Kukuhkan 153 Narasumber Kurikulum 2013

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan melantik 153 Narasumber Nasional Pelatih Kurikulum 2013 di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sawangan, Depok, Jawa Barat. "Mereka adalah Narasumber Nasional angkatan pertama setelah Kurikulum 2013 direvisi," katanya dalam keterangan pers yang diterima Tempo, Minggu, 20 Maret 2016.Anies .

(Tempo.co) Menteri Perdagangan Pastikan Urus SIUP Selesai Dua Hari

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong memastikan layanan permohonan surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan tanda daftar perusahaan (TDP) akan semakin cepat. Langkah ini dilakukan untuk mengejar target peringkat 40 dunia dalam kemudahan bisnis di Indonesia (ease of doing business) yang ditetapkan Presiden Joko Widodo.Kepastian ini dilakukan melalui perubahan peraturan Men.

(Tempo.co) Pengusaha Daging Australia Keluhkan Ongkos Sertifikasi Halal

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong melakukan kunjungan kerja ke Australia pada 15-18 Maret 2016. Di sana, ia sempat bertemu dengan perwakilan industri daging merah dan membahas hubungan dagang kedua negara.Di antara perwakilan pengusaha yang ditemui Lembong adalah Managing Director of Meat Livestock Australia, CEO Australian Livestock Exporters’ Council, Chairman Red M.

(Tempo.co) Pejabat Tak Kirim LHKPN, Menteri Yuddy Ancam Copot

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengatakan akan membantu Komisi Pemberantasan Korupsi menindak pejabat yang tak mengirimkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Dia mengusulkan dibuat surat edaran atau peraturan pemerintah untuk memaksa pejabat melaporkan harta kekayaannya.Menurut Yuddy, beleid tersebut nantinya ber.

(Tempo.co) Skema Tarif Progresif Dwelling Time Bakal Diperbarui Lagi

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perhubungan berencana untuk memperbarui skema tarif progresif waktu bongkar muat (dwelling time) di Pelindo II pada pekan depan. "Tarif yang berlaku hari ini akan kami ubah lagi pada Senin, 21 Maret 2016," tutur Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Bay M. Hasani di kantor Pelindo II, Jumat, 18 Maret 2016.Bay mengatakan tarif progresif terbaru seb.

(Tempo.co) Dilantik sebagai Kepala BNPT, Ini Rekam Jejak Tito Karnavian

TEMPO.CO, Jakarta - Sejak lulus Akademi Kepolisian pada 1987, garis tangan Tito Karnavian seperti sudah ditentukan: sebagai pemburu buronan. Seperti padan 7 November 2005, Tito yang masih menjabat Kapolres Serang dihubungi oleh Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Makbul Padmanagara agar bersiap-siap ke Poso, Sulawesi Tengah. Pukul 02.30 dini hari, Tito langsung berangkat menuju .

(Tempo.co) JK: BPJS Kesehatan Banyak Defisitnya

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan kenaikan iuran Badan Pelaksana Jaminan Sosial Kesehatan harus dilakukan karena masalah keuangan lembaga tersebut. “Seperti diketahui, BPJS Kesehatan banyak defisitnya. Kan konsepnya harus seimbang, karena itu harus ada perimbangan-perimbangan," kata Kalla di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa, 15 Maret 2016.Staf Ahli Wakil Presiden .

(Tempo.co) Pakai Baju Tahanan, Budi Supriyanto Bungkam Saat Ditanya Wartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi V Fraksi Golkar, Budi Supriyanto, yang juga tersangka penerima suap proyek pembangunan jalan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, diperiksa selama 4 jam oleh penyidik KPK sebagai tersangka pada Selasa, 15 Maret 2016. Berdasarkan pantauan Tempo, dia keluar dari gedung KPK, Jakarta, dengan mengenakan baju tahanan KPK berwarna oranye dengan muka sedikit .

(SindoNews.com) UU Pilkada Direvisi, Nasdem Tantang Parpol Lain Siapkan Kader Lawan Ahok

JAKARTA - Fraksi Nasdem di DPR menantang sejumlah partai politik untuk menyiapkan kader-kader terbaik mereka untuk melawan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada Pilgub DKI Jakarta 2017 mendatang. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Fraksi Nasdem Johnny G Platte menanggapi adanya usulan dari Komisi II DPR yang menginginkan syarat awal calon perseorangan untuk Pilgub provinsi dinaikkan. Johnny menuturkan, .

(Tempo.co) Ada Empat Laporan Masuk, Hanya Satu yang Diproses MKD

TEMPO.CO, Jakarta - Majelis Kehormatan DPR (MKD) selama masa sidang III 2015-2016 menerima empat pengaduan dan satu imbauan dari kelompok masyarakat terkait dengan anggota Dewan bermasalah. Tiga di antaranya tidak dilanjuti dengan berbagai alasan. Satu laporan masuk tahap panel. Adapun imbauan yang masuk ke MKD terkait dengan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN)."Ada kelompok ma.

(Tempo.co) Revisi UU Pilkada, Kenapa DPR Perberat Syarat Calon Independen?

EMPO.CO, Jakarta - Komisi Dalam Negeri atau Komisi II DPR berencana menaikkan syarat dukungan bagi calon kepala daerah, seperti gubernur, dan bupati/wali kota, yang akan maju melalui jalur independen. Rencana ini akan dituangkan dalam revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)."Ini dalam rangka kesetaraan, kita setarakan dengan partai politik," ujar Ketua Komisi II DPR Rambe Ka.

(SindoNews.com) Pemerintah Beri Keringanan Amdal Perusahaan di Kawasan Industri

JAKARTA - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana memberikan keringanan terhadap perusahaan yang berada di kawasan industri untuk tidak mengurus izin analisis dampak lingkungan (Amdal) secara individu. Hal ini untuk meningkatkan peringkat Indonesia dalam kemudahan berbisnis di Tanah Air (ease of doing business).Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya menjelaskan, ‎b.

(Tempo.co) Kinerja BNPB Mendapat Apresiasi

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengatakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) siap 24 jam mengantisipasi bencana. “Konsepnya adalah konsep preventif, aktif, dan antisipatif,” ucapnya dalam keterangan tertulis, Selasa, 15 Maret 2016.Yuddy menilai BNPB berhasil dalam upaya mengantisipasi bencana. Keberhasilan itu bukan hany.

(Tempo.co) Kualitas Politikus Perempuan Dinilai Merosot

TEMPO.CO, Yogyakarta - Aktivis perkumpulan Narasita, organisasi yang berfokus pada isu perempuan, menyebut kualitas politikus perempuan merosot karena buruknya proses rekrutmen partai politik. "Modalnya duit, bukan politikus perempuan yang punya pengalaman berorganisasi dan aktif dalam gerakan sosial politik," kata aktivis Narasita Yogyakarta, Ari Indah Hayati, dalam diskusi Beranda Peremp.

(Inilah.Com) Dewie Limpo Minta Banggar Loloskan Proyek di Papua

INILAHCOM, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR fraksi Partai Hanura Dewie Yasin Limpo pernah meminta bantuan rekannya dari fraksi Partai Gerindra Bambang Haryadi di Badan Anggaran (Banggar) untuk meloloskan proposal pembangkit listrik di kabupaten Deiyai, Papua. "Tanggal 19 saat rapat kerja di Cikopo, saya bertemu dengan Ibu Dewie sekitar 2-3 menit. Bu Dewie hanya menitipkan satu proposal yang be.

(Tempo.co) Presiden Jokowi Inginkan Harmonisasi Perizinan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo terus berkomitmen melakukan terobosan untuk meningkatkan iklim usaha dan kemudahan investasi. Dalam rapat terbatas tentang harmonisasi perizinan di kantor Presiden, pemerintah sedang mengkaji harmonisasi perizinan. "Semangat harmonisasi ini agar semuanya menjadi mudah dan jelas," ucap Presiden Jokowi di Jakarta, Selasa, 15 Maret 2016.Salah satu usul.

(Tribun News) Partai Politik Masih Diperlukan Namun Perlu Direformasi

TRIBUNNERS - Partai politik tetap masih relevan dan dibutuhkan oleh demokrasi Indonesia, namun partai politik harus berefleksi dan berbenah secara serius. Demikian ditegaskan oleh Direktur Eksekutif Respublica Political Institute (RPI), Benny Sabdo dalam peluncuran “Sekolah Politisi Muda” yang digagas oleh Yayasan SATUNAMA Yogyakarta di hotel Arya Duta, Tugu Tani, Jakarta, Kamis (10/3/2016). Mesk.

(SindoNews.com) 203 Anggota DPR Belum Laporkan Harta Kekayaan

JAKARTA - Sebanyak 203 anggota DPR belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sementara sebanyak 69 anggota DPR lainnya belum memperbarui LHKPN.Koalisi Masyarakat Untuk Parlemen Bersih mengingatkan, anggota DPR wajib menyerahkan LHKPN sesuai ketentuan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara ne.

(Tribun News) Kata Ahok, Butuh Rp 100 Miliar Jika Dicalonkan Partai Politik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bilang butuh biaya besar untuk maju sebagai pasangan calon yang diusung melalui partai politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta. Basuki yang karib disapa Ahok ini memaparkan alasannya maju melalui jalur independen. Selain tidak ingin mengecewakan relawannya, Teman Ahok, dia mengatakan kalau maju melalui parta.

(Tribun News) KPK: Anggota DPR Tidak Lapor LHKPN Timbulkan Kecurigaan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengimbau anggota DPR segera menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) ke KPK. Menurut Saut, apabila ada anggota DPR yang belum melaporkan harta kekayaannya ke KPK akan menimbulkan keraguan terhadap legislator itu. "‎Dari sekarang tidak dilaporkan ada anggapan kecurigaan. Kalau dia lapork.

(Rimanews) DPR Tolak Laporan Penggunaan Anggaran Ditjen Bimas Kristen dan Katolik

Rimanews – Komisi VIII DPR RI menolak laporan Ditjen Bimas Kristen dan Katolik terkait realisasi anggaran. Anggota Komisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) Kuswiyanto menilai ada kesenjangan yang mengangah antara data dan realitas yang terjadi di lapangan. Menurutnya, realisasi bantuan di setiap provinsi masih sangat kecil. “Ini membuktikan bahwa bantuan belum tersebar secara massif. Penyerapannya.

(Tempo.co) Tentang Keras RUU Tax Amnesty, FITRA: Manjakan Mafia Pajak

TEMPO.CO, Jakarta -Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menentang keras rancangan undang undang (RUU) pengampunan pajak (Tax Amnesty) karena tidak adil dan memanjakan mafia pajak. "Jika RUU Pengampunan Pajak disahkan maka pemerintah sama saja memberikan karpet merah pada pengemplang pajak, " ujar Sekertaris Jenderal FITRA Yenny Sucipto di Seknas FITRA di Mampang Prapatan, Ja.

(Rimanews) Gubernur Papua Ancam Jokowi Kembalikan Dana Otsus

Rimanews - Gubernur Papua Lukas Enembe mengancam presiden Joko Widodo. Dia akan mengembalikan dana otonomi khusus (otsus) ke pemerintah pusat. Alasannya, kata dia, pemerintah pusat tidak adil. "Tingkat kesulitan di Papua sangatlah tinggi, namun mengapa dua provinsi yaitu Papua dan Papua Barat hanya mendapat Rp7 triliun per tahun, tetapi Aceh mendapat jumlah yang sama per tahunnya," kata Lu.

(MetrotvNews) Fitra Tuding Ada Barter dalam Revisi UU KPK

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) curiga ada kesepakatan kepentingan pihak tertentu dalam Revisi Undang Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Rancangan Undang Undang (RUU) Tax Amnesty (Pengampunan Pajak). Sekjen Fitra Yenni Sucipto mengatakan, Pemerintah membawa kepentingan dalam revisi UU KPK dan DPR membawa kepentingan RUU Tax Amnesty. Dia menjelaskan, dalam revisi.

(TeropongSenayan) Dianggap Kompetensinya Rendah, 137 Ribu PNS Akan Dipecat

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Asisten Deputi (Asdep) Koordinasi Kebijakan, Penyusunan, Evaluasi Program, dan Pembinaan SDM Kementerian Pendayagu‎naan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Bambang Dayanto Sumarsono, menyebutkan ada 1.369.539 PNS yang tersebar di pusat (445.821) dan daerah (923.718) menjadi sasaran rasionalisasi. Semua PNS ini berada di posisi jabatan fungsional umum .

(Warta Ekonomi) BAWASLU Usul Revisi UU Cegah Politik Uang

WE Online, Semarang - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah mengusulkan revisi Undang-Undang tentang Pilkada terkait dengan penerapan sanksi tegas sebagai upaya mencegah terjadinya politik uang."Perlu adanya revisi peraturan perundangan dalam menekan 'money politics' dengan sanksi yang tegas pada setiap pelaksanaan pilkada," kata Ketua Bawaslu Jateng Abhan Misbah di Semarang,.

(KoranJakarta) DPR Mesti Tolak Bandara Halim Dikelola Swasta

Pengelolaan Bandara I Lion Group Sebaiknya Fokus pada Bisnis Maskapai Saja Sesuai perundang-undangan setiap pengelola bandar udara harus memiliki Badan Usaha Bandar Udara (BUBU) bukan sekadar perusahaan terbatas. JAKARTA. – Sejumlah kalangan menyayangkan putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak peninjauan kembali (PK) perkara PT Angkasa Pura II dalam sengketa pengelolaan Bandar Udara (Bandara) H.

(TigaPilarNews) Dipanggil, Ahok Sindir Komisi III DPR

JAKARTA, Tigapilarnews.com – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjhaja Purnama (Ahok) melontarkan sindiran kepada Komisi III DPR yang memanggilnya terkait penertiban Kalijodo beberapa waktu lalu. Menurut Ahok, pemanggilan Komisi III DPR tersebut tidak beralasan.”Saya kan pernah di DPR. Yang baru jadi DPR jangan belagu-belagu lah, gue juga mantan dari elu juga. Gue tahu kok prosedur kamu seperti apa. Jad.

(SindoNews.com) BUMN Bentuk Holding, Jokowi Minta Kasus Semen Indonesia Tak Terulang

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui rencana Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno membentuk holding perusahaan pelat merah. Namun, mantan Gubernur DKI Jakarta itu tidak mau kasus holding BUMN semen di bawah bendera PT Semen Indonesia Holding Tbk yang sempat berlarut-larut kembali terulang.Hal tersebut disampaikan Sekretaris Kabinet Pramono Anung usai menghadiri rapat.

(KoranJakarta) Pemerintah Siap Pangkas Belanja

Penundaan tax amnesty berisiko mendorong pembengkakan utang negara dan menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak. JAKARTA – Pemerintah mengaku telah menyiapkan langkah antisipasi jika usulan pemberian insentif fiskal berupa pengampunan pajak atau tax amnesty tak disetujui legislatif. Pengetatan belanja negara dinilai menjadi solusi utama demi menjaga pembangunan ekonomi di dalam negeri dan menekan .

(HukumOnline) Menakar Manfaat RUU Pengampunan Pajak Bagi Penerimaan Negara

Rencana DPR dan pemerintah melakukan pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Nasional atau Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) setelah masa reses dinilai sia-sia. Pasalnya, RUU Pengampunan Pajak tak akan banyak memberikan manfaat terhadap penerimaan negara di sektor pajak. Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Yenny Sucipto, .

(Jawa Pos) Anggota DPR Tes Urine 3 Kali Sehari, Berani Nggak?

JAKARTA - Keterlibatan anggota DPR Fanny Safriansyah alias Ivan Haz dalam kasus narkoba, membuat lembaga wakil rakyat lagi-lagi menjadi sorotan. Narkoba menghantui Kompleks Senayan? Menyikapi kasus itu, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto yakin selain Ivan Haz, tidak ada lagi anggota DPR yang terlibat kasus narkoba. Karena itu, Agus tidak mempermasalahkan wacana tes urine untuk semua anggota DPR. Bahka.

(OkeZone.com) Ini Penghambat Kampus Indonesia Mendunia

JAKARTA - Hingga kini, baru dua perguruan tinggi Indonesia menembus pemeringkatan kampus dunia. Nyatanya, menempati level internasional memang tidak mudah. Salah satu penghambatnya, menurut Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Moazzam Malik, adalah keterbatasan penguasaan bahasa Inggris. "Pasalnya, kampus-kampus dunia menggunakan bahasa Inggris baik dalam kegiatan perkuliahan maupun penelitian,.

(Tempo.co) Jadi Dirjen Pajak Baru, Ken Diminta Langsung Tancap Gas

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro meminta Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi langsung tancap gas mengejar target pajak. Pasalnya, Ken bukan orang baru di lembaga tersebut. "Tidak perlu adaptasi lagi. Langsung tancap gas mencari strategi," kata Bambang di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, 1 Maret 2016. Sebelum resmi diangkat, posisi terakhir Ken .

(Inilah.Com) Kicauan Tifatul Soal LGBT Bukan Sikap Resmi PKS

INILAHCOM, Jakarta - Ketua Fraksi PKS di DPR Jazuli Juwaini menegaskan, bahwa kicauan kadernya Tifatul Sembiring di media sosial twitter tentang kelompok LGBT, bukan merupakan sikap resmi partai. "Itu twit pribadi pak Tifatul bukan sikap resmi fraksi," kata Jazuli kepada INILAHCOM, Selasa (1/3/2016). Jazuli menambahkan, partainya sudah tegas, bahwa para pelaku LGBT wajib untuk disembuhkan..

(MetrotvNews) Hindari Pewarta, Politikus PKB Nekat Lari-larian di Jalur Cepat

Anggota Komisi V Fraksi PKB Fathan Subchi akhirnya keluar dari Komisi Pemberantasan Korupsi pukul 17.25 WIB. Dia diminta keterangan sebagai saksi untuk tersangka Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama Abdul Khoir.Fathan tampak tak santai melihat wartawan yang bersiap mencecarnya dengan berbagai pertanyaan. Saking buru-buru menghindari pewarta, Fathan berlaku nekat."Tidak-tidak, jangan mas, jan.

(Tribun News) MKD Bisa Proses Dugaan Tanda Tangan Palsu Novanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Maman Imanulhaq mengungkapkan pihaknya bisa saja memproses kasus dugaan pemalsuan tanda tangan Setya Novanto tanpa melalui proses aduan. Hal itu dapat dilakukan bila kasus tersebut telah mencuat ke publik. "Kami berangkat dari aduan dulu. Itu bisa langsung maupun dari media sosial dan pimpinan yang putusan apakah dugaan pemalsua.

(MetrotvNews) Terhambat, Pengusaha Minta Permendag Ekspor Hasil Hutan Direvisi

Metrotvnews.com, Jakarta: Pengusaha meminta Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 89 Tahun 2015 tentang Ekspor Industri Hasil Kehutanan direvisi karena bertentangan dengan ratifikasi yang sudah ditandatangai dengan Uni Eropa. Dampaknya, produk ekspor hasil hutan RI ke Eropa terhambat.Direktur Eksekutif Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) Liana Bratasida menyayangkan pemerintah meng.

(SindoNews.com) Tertibkan Izin Tambang, ESDM Incar Pemasukan Negara Rp23 Triliun

JAKARTA - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral‎ (ESDM) tengah menertibkan izin usaha pertambangan (IUP) yang ada di Indonesia. Atas upaya tersebut, pemerintah menjelaskan mengincar tambahan penerimaan negara sebesar Rp23 triliun.(Baca Juga: Menteri ESDM-KPK Ungkap Ribuan Izin Tambang Bermasalah)Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan, tambahan pemasukan uang negara dar.

(DetikNews) DPR Minta Pemerintah Kaji Ulang Kebijakan Bebas Visa

Jakarta - Kebijakan bebas visa untuk 169 negara menjadi topik yang diperdebatkan di rapat gabungan DPR dan pemerintah hari ini. Kebijakan itu pun diminta untuk dievaluasi lagi."DPR minta evaluasi dan kaji ulang kebijakan itu," kata Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq usai rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (15/2/2016).Komisi I dan Komisi III DPR sebenarnya sudah melakukan rap.

(SindoNews.com) Menhan Dukung Bisnis Narkoba Libatkan Anggota TNI Dibongkar

JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu mendukung dibongkarnya dugaan bisnis narkoba yang melibatkan oknum anggota TNI. Karena, masyarakat mencintai TNI yang bersih."Makin dibongkar makin baik, kita semuanya mencintai TNI. TNI yang profesional yang bersih," kata Ryamizard usai mengikuti rapat bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/2/2016).Men.

(MetrotvNews) Dua Anggota Komisi V Diperiksa KPK

Metrotvnews.com, Jakarta: Dua anggota Komisi V DPR dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Musa Zainuddin dari PKB dan Andi Taufan Tiro dari PAN diperiksa terkait kasus dugaan korupsi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Mereka diperiksa untuk tersangka Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama (WTU) Abdul Khoir (AKH) yang menyuap Anggota Komisi V Damayanti Wisnu Putranti. "K.

(Kompas.com) Kementerian PAN-RB Tawarkan Dua Alternatif Penyelesaian Honorer K2

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Herman Suryatman mengatakan, ada sejumlah aternatif yang bisa ditawarkan untuk menyelesaikan persoalan pengangkatan tenaga honorer K2 menjadi CPNS. Herman menyebutkan dua alternatif tersebut. Pertama, mengikutsertakan tenaga honorer K2 yang berusia di .

(Kompas.com) Istana: Anggota DPR Bukan Diplomat, Tidak Bisa Dapat Paspor Hitam

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Kabinet Pramono Anung tidak setuju jika anggota Dewan Perwakilan Rakyat mendapatkan fasilitas paspor hitam. Pasalnya, paspor tersebut diberikan khusus untuk diplomat. Menurut Pramono, kebijakan itu sudah sangat jelas. Sehingga anggota DPR yang tugasnya hanya pengawasan, legislasi danbudgeting tidak mungkin diberikan fasilitas paspor hitam. "Memang sempat ada ke.

(Kompas.com) Setya Novanto Tidak Tahu Keberadaan Riza Chalid

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum mantan Ketua DPR-RI Setya Novanto, Firman Wijaya, menegaskan bahwa kliennya tidak mengetahui keberadaan pengusaha Muhammad Riza Chalid. "Enggak tahulah," ujar Firman di Kompleks Kejaksaan Agung, Kamis (11/2/2016). Penyelidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus memerlukan keterangan Novanto dan Riza dalam rangka penyelidikan perkara dugaan permufakatan jahat. Me.

(Kompas.com) Kementerian Ini "Getol" Beriklan Sepanjang 2015

JAKARTA, KOMPAS.com - Data Nielsen Advertising Information Services mencatat belanja iklan dari Kementerian mengalami peningkatan yang tinggi dibandingkan dengan tahun lalu. "Belanja iklan Kementerian tumbuh sebesar 62 persen sepanjang 2015," tulis Nielsen Indonesia. Pertanyaannya, Kementerian mana yang menghabiskan dana iklan paling banyak sepanjang 2015? Ternyata jawabannya adalah Kement.

(Kompas.com) Bos PT Garam Akui Banyak Mafia di Bisnis Garam

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Utama PT Garam (Persero) Achmad Budiono mengeluhkan masih banyaknya mafia yang membuat bisnis garam menjadi tidak menggembirakan.“Komoditas strategis ini kondisinya tidak begitu menggembirakan, banyak kartel, mafia di tata niaga garam,” kata Achmad dalam acara The Marine and Fisheries Business and Investment Forum di Jakarta, Kamis (11/2/2016). Namun demikian, Achmad.

(Kompas.com) Bangun Sentra Bisnis Perikanan di 15 Lokasi, KKP Gelontorkan Rp 305 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membangun sentra bisnis kelautan dan perikanan terpadu di 15 lokasi.Lokasi-lokasi tersebut adalah Pulau Simeulue, Natuna, Mentawai, Nunukan, Tahuna, Morotai, Biak Numfor, Sangihe, Rote Ndao, Kisar, Saumlaki, Tual, Sarmi, Timika dan Merauke. Pembangunan sentra bisnis tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah pi.

(Kompas.com) Rilis "Roadmap E-commerce", Pemerintah Akan Atur Tujuh Hal Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah merilis peta jalan (roadmap) untuk perdagangan elektronik (e-commerce) di Indonesia. Dalam peta jalan tersebut, ada tujuh hal yang diatur.Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, tujuh hal itu diantaranya pertama, pemerintah akan memanfaatkan cetak biru sistem logistik nasional (Sislognas) untuk mempercepat pengiriman logistik.Kedua, dari sisi pend.

(Kompas.com) Anggaran Rp 4,3 Triliun Dialihkan demi Tingkatkan Produksi Pangan

JAKARTA, KOMPAS.com - Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program, Kementerian Pertanian melakukan refocusing anggaran sebesar Rp 4,3 triliun dalam pagu anggaran sebesar Rp 31,5 triliun. "Program yang kurang produktif seperti seminar, rehabilitasi bangunan, membeli mobil, semua yang tidak berhubungan dengan peningkatan produksi pertanian akan dipangkas," ujar Menteri Pertanian, An.

(TeropongSenayan) Upss, Surya Paloh Minta 10 SKPD untuk Kader Nasdem

JAKARTA (TEROPONGSENAYA) - Gubernur Sumatera Utara non-aktif Gatot Pujo Nugroho mengakui bahwa Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menganggap wajar kalau kadernya Wakil Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi mendapatkan 10 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). "Saat islah Bang Surya, maaf kalau saya panggil abang, katanya 'Ada 55 SKPD, saya pikir kalau diberikan 10 masih wajar' kira-kira i.

(DetikNews) Diminta Data Penanganan Perkara Korupsi Terbuka, Polri Minta Waktu

Jakarta - Kepolisian RI menjadi termohon dalam sidang sengketa informasi penanganan perkara korupsi dengan Indonesia Corruption Watch (ICW) di Komisi Informasi Pusat (KIP). Sidang berlangsung di Graha PPI di Jakarta Pusat.Sidang sengketa informasi ini dihadiri oleh perwakilan ICW dari divisi investigasi. Sedangkan dari Polri diwakili oleh divisi Humas bidang PID (Pusat Informasi dan Dokumentasi).&.

(DetikNews) Buka Lowongan 3.500 Guru PNS, Ini Fasilitas yang Diberikan Pemerintah

Jakarta - Tahun ini pemerintah akan merekrut 3.500 guru dalam program Guru Garis Depan yang akan mengajar di sejumlah daerah terpencil di Indonesia. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan memastikan bahwa mereka akan langsung diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Baca juga: Guru Honorer Tuntut Jadi PNS, Mendikbud: Jika Mau di Daerah Langsung DiangkatPemerintah, kata Anies, menyada.

(Warta Ekonomi) "Zaman SBY PDI-P Kritik Revisi UU KPK, Sekarang Kok Dukung?"

WE Online, Jakarta - Perwakilan masyarakat sipil menyatakan diri menolak revisi terhadap UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hari ini sejumlah lembaga masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Antikorupsi (KA) menyambangi Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (9/2/2016). Kehadiran mereka diterima langsung oleh Ketua Baleg DPR Supratman Andi Atgas. Kedatangan mereka .

(Kompas.com) Pemborosan Anggaran Masih Terjadi

JAKARTA, KOMPAS - Meski kualitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara membaik, masih ditemukan pemborosan dalam pembelanjaan kementerian. Pola-pola lama berupa pengulangan penganggaran proyek, acara mubazir, hingga dinas luar kota tak bermanfaat muncul saat penganggaran. Pemborosan itu terlihat pada masa awal ketika APBN 2015 dimulai. Kementerian Keuangan melalui evaluasi belanja mendapati inefi.

(Kompas.com) Muhaimin: Gubernur Itu Tidak Punya Rakyat

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar berpendapat bahwa jabatan gubernur hanyalah perpanjangan tangan pemerintah pusat di satu kawasan. Atas dasar itu, Muhaimin setuju bila pemilihan gubernur tidak dilakukan secara langsung oleh rakyat, tetapi oleh DPRD. Berbeda dengan bupati atau wali kota yang kebijakannya langsung bersentuhan dengan rakyat. "Semu.

(DetikNews) Ini Tanggapan IKEA Swedia Atas Putusan MA yang Menangkan Pengusaha Lokal

Jakarta - PT Hero Supermarket Tbk sebagai operator pemegang waralaba IKEA di Indonesia angkat bicara soal putusan Mahkamah Agung (MA) tentang sengketa merek 'IKEA'. PT Hero Supermarket Tbk menegaskan, putusan itu tidak membuat operasi pusat perbelanjaan furnitur di Alam Sutera itu terganggu.PT Hero Supermarket Tbk adalah operator resmi pemegang waralaba IKEA di Indonesia yang memperoleh li.

(Tribun News) Ikrar Nusa: DPR Harus Bisa Tunjukkan Pasal Menguatkan KPK

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Peneliti LIPI, Ikrar Nusa Baktimengimbau kepada DPR RI untuk dapat membuktikan poin yang menguatkan KPK dalam draf revisi UU KPK. Menurutnya, selama ini yang berkembang di masyarakat hanya poin yang melemahkan KPK. "DPR harus buktikan pasal yang menguatkan KPK. Jangan sampai hanya bilang akan menguatkan KPK, tapi tidak bisa menunjukkan pasal yang dapat menguatkan,.

(Kompas.com) Meski "Panen" Penolakan, PDI-P Tak Akan Ubah Draf RUU KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - PDI-P menegaskan tidak akan mengubah draf revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi meski usulan pada draf tersebut "panen" penolakan. PDI-P sebagai motor pengusul revisi UU KPK merasa draf yang ada saat ini sudah cukup baik. "Mau diubah ke mana lagi?" kata salah satu perwakilan pengusul revisi UU KPK dari PDI-P, Ichsan Soel.

(Kompas.com) Nazaruddin Kembali Sebut Fahri dan Sejumlah Nama Lain Terima "Fee" dari Perusahaannya

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, tak hentinya melancarkan serangan terhadap sejumlah politikus yang pernah duduk di parlemen periode 2009-2014. Kali ini, Nazar menyebut mantan politikus Partai Demokrat Angelina Sondakh, mantan Wakil Ketua Banggar DPR RI Mirwan Amir, dan Marwan Jafar yang saat itu merupakan anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, m.

(Kompas.com) Tanpa Naskah Akademik, Revisi UU KPK Cacat Hukum

JAKARTA, KOMPAS.com - Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, setiap rancangan maupun revisi UU harus disertai dengan naskah akademik. Oleh karena itu, adalah sebuah keanehan apabila poin-poin usulan perubahan UU KPK muncul terlebih dulu sebelum ada naskah akademik.Pendapat ini diutarakan oleh pengamat dari Pusat Studi Hukum dan kebijakan, Miko Ginting, .

(Kompas.com) Takdir "Pemain" Cadangan

KOMPAS.com - Senyum menghiasi wajah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat berada di lahan persawahan Desa Senggreng, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Jawa Timur satu hari lalu. Berjalan menggunakan tongkat, Menteri Amran menyalami para petani satu persatu yang tengah bersiap memanen padi di petakan sawah setempat. Catatan Dinas Pertanian Kabupaten Malang menunjukkan di desa tersebut a.

(Kompas.com) KPK Periksa Sekjen DPR Terkait Kasus Damayanti

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Sekretaris Jenderal DPR RI Winantuningtyastiti sebagai saksi terkait kasus yang menjerat anggota Komisi V DPR RI Damayanti Wisnu Putranti. Damayanti merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. "Hari ini, KPK memeriksa Winantuningtyastiti, Sekjen DPR sebagai saksi untuk DWP,.

(Kompas.com) Setya Novanto Datangi Kejaksaan Agung

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua DPR Setya Novanto mendatangi Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (4/2/2016).Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung Arminsyah membenarkan kedatangan Novanto tersebut. "Ya, ini pemeriksaan awal," ujar Arminsyah di Kompleks Kejaksaan Agung, Kamis pagi. (Baca: Demokrat: Panja Dibentuk karena Ketakutan Jaksa Agung Panggil Setya Novanto)Novanto diper.

(Kompas.com) Pengusaha Hotel Khawatir RUU Larangan Minol Malah Buat Maraknya Miras Ilegal

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani khawatir Rancangan Undang-Undang Larangan Minuman Beralkohol (RUU Larangan Minol) akan meningkatkan peredaran miras ilegal dan konsumsi oplosan. “Jika dilarang, yang terjadi malah miras ilegal beredar di hotel. Ini berdampak pada reputasi,” kata Hariyadi dalam rapat dengar pendapat umum PHRI dan Pansus RUU.

(DetikNews) Digaji Lebih Tinggi dari Aspri, ini Tugas Tenaga Ahli Anggota DPR

Jakarta - Anggota DPR difasilitasi minimal dua asisten pribadi (aspri) dan 5 Tenaga Ahli (TA) oleh negara. Jika aspri sifatnya lebih administratif, TA bekerja lebih analitik.Tugas TA anggota DPR diatur dalam Peraturan DPR Tentang Pengelolaan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR RI. Antara lain TA bertugas untuk menyusun analisis berkaitan dengan fungsi DPR di bidang legislasi, anggaran, d.

(DetikNews) MA Ternyata Terbelah Saat Putuskan IKEA Jadi Milik Pengusaha Surabaya

Sengketa Merek Jakarta - Mahkamah Agung (MA) menyatakan perusahaan PT Ratania Khastulistiwa sebagai pemilik merek IKEA. Ternyata putusan MA ini tidak bulat.PT Ratania merupakan perusahaan furniture yang memiliki akta pendirian tertanggal 7 Oktober 1988. Perusahaan ini membuat berbagai produk rumah tangga dan telah diekspor ke Spanyol, Jepang, Amerika Serikat dan Australia. Sebagai branding produkn.

(DetikNews) Ribut Jagung Langka, DPR: Data Tak Akurat Bikin Kebijakan Ngaco

Jakarta -Dalam beberapa kesempatan, Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan produksi jagung surplus. Hal itu pula yang jadi alasan pemerintah kemudian melarang jagung impor, imbasnya harga jagung melambung tinggi hingga sempat tembus Rp 7.000/kg.Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI dengan Perum Bulog, Kementan, dan sejumlah asosiasi perunggasan, keakuratan data produksi, kebutuha.

(Kompas.com) Potong Masa Reses dan Kunker ke Luar Negeri, DPR Hemat Rp 139 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pimpinan fraksi menggelar rapat pimpinan pengganti bamus, Rabu (27/1/2016) siang. Dalam rapat tersebut disepakati agar waktu kunjungan kerja bagi anggota dewan baik itu kunjungan ke luar negeri maupun reses dikurangi. Ketua DPR Ade Komarudin menjelaskan, awalnya setiap anggota dewan diberi waktu lima pekan untuk setiap kali reses.

(ANTARA News) Rio Capella terkejut Sisca kembalikan uang diam-diam

Jakarta (ANTARA GORONTALO) - Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem Patrice Rio Capella mengaku terkejut karena teman kuliahnya Fransisca Insani Rahesti alias Sisca mengembalikan uang Rp50 juta secara diam-diam saat Rio sudah dijatuhi vonis."Uang yang dari Rio Rp50 juta sudah dikembalikan, saya transfer ke rekening Rio," kata Fransisca dalam sidang pengadilan Tindak Pidana Korup.

(Tribun News) Keamanan Keluarga Jadi Satu Alasan Novanto Mangkir dari Panggilan Kejaksaan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politisi Partai Golkar Setya Novanto kembali mangkir panggilan ketiga dari Kejaksaan Agung, tapi pada kali ini mantan Ketua DPR itu mengajukan surat permintaan penundaan. Dalam surat tersebut, selain mengaku sedang tidak sehat secara psikologi, Novanto turut menyertakan alasan soal keamanan keluarganya. "Dalam suratnya beliau mengatakan kurang sehat, dan memperhitunga.

Persiapan SEA GAMES ke-28 & Pembekuan PSSI: Rapat Komisi 10 dengan KONI, KOI dan Satlak PRIMA

Pada 25 Mei 2015 Komisi 10 mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Kepala Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak PRIMA) dan Chief-de-Mission (CDM) SEA GAMES ke-28 terkait persiapan penyelenggaraan Southeast Asian Games (SEA Games) ke-28 pada tanggal 5-16 Juni 2015 di Singapura da.

(MetrotvNews) KPK Cium Ada Korupsi Bersama di Komisi V

Metrotvnews.com, Jakarta: KPK mencium adanya korupsi bersama dari proyek infrastruktur di Maluku dan Maluku Utara. KPK pun terus mengusut korupsi dengan total fee sebesar enam persen atau sekitar Rp69 miliar yang masuk ke kantong beberapa anggota DPR Komisi V itu.Menurut sumber Media Indonesia di KPK, perkara suap terhadap anggota DPR Komisi V dari Fraksi PDIP Damayanti Wisnu Putranti itu melibatk.

(MetrotvNews) Jurus Baru Membela Novanto

KALAU kepentingan pribadi dan golongan sudah didewakan, jangan harap kepentingan rakyat diperhatikan. Kalau semangat membela kolega telah berada di titik kulminasi, apa pun akan dijadikan strategi meski harus menodai fungsi dan kewenangan suci.Itulah yang terus terjadi di panggung Senayan. Amat gamblang dipertontonkan betapa sebagian anggota dewan yang terhormat kelebihan libido untuk membantu san.

(Kompas.com) Transaksi Gelap 8.000 Liter Solar di Selat Bali Digagalkan

BANYUWANGI, KOMPAS.com - Satpolair Polres Banyuwangi menggagalkan transaksi gelap 8.000 liter solar di wilayah selat Bali. Kasat Polair Polres Banyuwangi AKP Basori Alwi menjelaskan, modus yang dilakukan pelaku adalah memindahkan solar dari kapal tugboat Fortuna Andre ke KM Sarana Sukses yang mengangkut pupuk menuju Lombok. Pemindahan solar dilakukan di Selat Bali menggunakan selang gulung dan jug.

(OkeZone.com) KPK Periksa Dirut PLN Terkait Suap Dewie Yasin Limpo

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan kepada Direktur Utama PT PLN (Persero), Sofyan Basir. Pemanggilan Sofyan ini terkait kasus dugaan suap penganggaran proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Kabupaten Deiyai, Papua. "Dia akan dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka DYL (Anggota Komisi VII DPR Dewie Yasin Limpo)," kata.

(Tribun News) Pengamat: Anggota DPR Tidak Berwenang Bahas Mata Anggaran Secara Teknis Bersama Pemerintah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Diduga Anggota Komisi V DPR RI,Damayanti Wisnu Putranti yang berstatus tersangka terkait suap menjadi korban 'permainan' eksekutif. Pasalnya, Komisi V DPRbelum pernah membahas proyek jalan di Maluku yang diusulkan Damayanti. Pengamat Hukum Tata Negara, Margarito Kamis, menjelaskan, merujuk putusan MK pada Mei 2014, sebenarnya DPR sudah tidak berwenang lagi membah.

(DetikNews) Dituntut 9 Tahun, Jero Wacik: Kesaksian Pak Wapres Tidak Dipertimbangkan

Jakarta - Mantan Menteri ESDM Jero Wacik keberatan dengan tuntutan 9 tahun penjara dan denda Rp 350 juta subsidair 4 bulan kurungan dan uang pengganti Rp 18,790 miliar. Bagi Jero, Jaksa pada KPK tidak mempertimbangkan fakta persidangan termasuk kesaksian meringankan dari Wakil Presiden Jusuf Kalla."Fakta persidangan termasuk kesaksian Pak Wapres tidak dipertimbangkan tapi ini kan pengadilan ki.

(DetikNews) PDIP Resmi Pecat Damayanti Wisnu Putranti

Jakarta - PDIP sudah resmi memecat anggota DPR yang ditangkap KPK, Damayanti Wisnu Putranti. Damayanti bukan lagi kader PDIP."Sudah diumumkan Pak Sekjen," kata Wasekjen PDIP Bambang Wuryanto mengonfirmasi pemecatan Damayanti, Selasa (19/1/2016).Surat pemecatan Damayanti diteken Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristiyanto 14 Januari lalu. Surat pemecatan itu bernomor 93/K.

(Kompas.com) Jokowi Lantik Nazir Foead Jadi Kepala Badan Restorasi Gambut

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo melantik Nazir Foead menjadi Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG). Pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta, Rabu (20/1/2016). Pengangkatan Nazir ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 3 M tahun 2016 tentang Pengangkatan Kepala Badan Restorasi Gambut. Keppres tersebut ditanda tangani Presiden Jokowi pada 18 Januari 2016. "Bahwa saya akan setia.

(Kompas.com) Kejati: Kasus Abraham Masih Dipelajari, Ini Kan Kasus Kecil

MAKASSAR, KOMPAS.com — Kasus mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad belum juga disidangkan meski berkas perkaranya telah dilimpahkan dari Polda Sulselbar ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar pada 22 September 2015 lalu.Saat dikonfirmasi, Rabu (20/1/2016), Kepala Kejari Makassar Deddy Suwardi Surachman meminta media untuk menanyakan perkara itu ke Asisten Pidana Umum (Aspidu.

(DetikNews) Fahri Hamzah Pimpinan DPR, Tak Sepantasnya Persulit KPK Geledah Ruangan Yudi Widiana

Jakarta - Fahri Hamzah seorang pimpinan lembaga tinggi negara bernama DPR. Fahri pastinya seorang negarawan. Karenanya sikap dia menghalangi penyidik KPK menggeledah ruangan anggota Komisi V DPR Yudi Widiana terkait kasus tangkap tangan anggota Komisi V DPR yang lain yakni Damayanti Wisnu Putranti dinilai tak patut."Fahri Hamzah merupakan pimpinan lembaga negara, mestinya kalau ada hal-hal yan.

(DetikNews) Dipanggil Kejagung, Novanto Hanya Akan Beri Keterangan Tertulis

Jakarta - Kejagung memanggil mantan ketua DPR Setya Novanto hari ini. Pengacara Novanto, Firman Wijaya menyebut kliennya hanya akan memberikan keterangan tertulis kepada Kejagung sebagai bentuk jawaban bagi pemanggilannya itu."Kita akan klarifikasi tertulis juga bisa lisan, pemeriksan itu kan bisa dengan lisan dan surat. Ya kemungkinan tertulis karena kita memperhatikan jadawal kita yang di Ba.

(DetikNews) Modus Mengawal Proyek yang Diduga Jadi Bisnis Kekuasaan Oknum Anggota DPR

Jakarta - Lagi-lagi KPK menangkap tangan anggota DPR. Kali ini modusnya sama seperti yang terdahulu, mengawal proyek. Hal seperti ini tentu disesalkan di tengah semangat pemberantasan korupsi yang tengah disuarakan."Kalau lihat modus kasus sebelumnya, DPR umumnya membisniskan kekuasaan mereka untuk dapat rente," kata peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan, Kamis (14/1/2016).D.

(Rimanews) Rapat dengan Klub ISL, PT Liga Fokus Bahas Pelaksanaan Kompetisi

PT Liga Indonesia menegaskan pada agenda pertemuan dengan 18 perwakilan klub Indonesia Super League (ISL) di Jakarta, 15-16 Januari 2016 akan fokus membahas pelaksaaan kompetisi. CEO PT Liga Indonesia, Joko Driyono, menyatakan pertemuan yang dilakukan ini memang lebih eksklusif. Dirinya juga berharap pertemuan nanti menghasilkan keputusan terbaik untuk persepakbolaan Tanah Air. "Untuk pertemua.

(DetikNews) Ketua DPR: Happy-nya Anggota Dewan di Fungsi Pengawasan

Jakarta - DPR memiliki fungsi pengawasan yang dalam menjalankannya terdapat hak interpelasi, angket, hingga menyatakan pendapat. Fungsi inilah yang disebut Ketua DPR Ade Komarudin paling disenangi anggota dewan."Happy-nya anggota dewan ya fungsi pengawasan. Mengapa? Karena fungsi pengawasan lebih gampang, mengawasi itu lebih gampang, mengoreksi itu lebih gampang bahkan menyalahkan orang lain i.

(TeropongSenayan) Tekor Rp 5,85 Triliun, Iuran BPJS Kesehatan Bakal Naik

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Tarif iuran peserta BPJS Kesehatan bakal mengalami kenaikan tahun ini. Besaran kenaikan tersebut diakui Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) TB Rahmat Sentika masih dalam tahapan harmonisasi antar kementerian.“Tetapi prinsipnya tarif iuran BPJS Kesehatan naik mulai 2016 ini,” jelas Rahmat beberapa waktu lalu.Untuk tarif penerima bantuan iur (PBI) naik dari Rp 19.2.

(Kompas.com) Pasal 158 UU Pilkada Dinilai Jadi Penghalang Penegakan Keadilan

JAKARTA, KOMPAS.com - Aktivis Gerakan Anti-kejahatan Pilkada (Gerak Pilkada) Isla Ramli menilai, Pasal 158 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pilkada telah menjadi tembok penghalang penegakan keadilan. Sebab, pasal tersebut mengatur mengenai batasan minimal selisih suara pasangan calon kepala daerah untuk bisa mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. "Menjadi tidak relevan untuk bicara.

(Liputan6.com) Banyak Demo Buruh, Perusahaan Asing Hengkang dari Batam

Liputan6.com, Jakarta Masa depan suram tengah menghantui Batam sebagai ‎kawasan Free Trade Zone (FTZ) di Indonesia. Iklim investasi di kota tersebut perlahan mulai redup seiring konflik perburuhan dan dualisme kewenangan antara Badan Pengelolaan (BP) Batam serta Pemerintah Kota (Pemko) Batam. Manager of Admin dan General Affair PT Batamindo Investment Cakrawala, pengelola kawasan industri Batamind.

(Inilah.Com) Menpar Jelaskan Perlunya Badan Otorita Pariwisata

INILAHCOM, Jakarta - Menteri Pariwisata (Menpar), Arief Yahya menilai keberadaan Badan Otorita Pariwisata sangat penting untuk meningkatkan dan memajuan pariwisata Indonesia. Perkataannya menyinggung soal pengelolaan Danau Toba di Sumatera Utara. Bukan tanpa sebab, ada 7 kabupaten di sekitar Danau Toba yang masing-masing punya ide dan visi. Kini, pengelola wisata Danau Toba adalah Badan Otorita Pa.

(Kompas.com) Penghematan, Pemerintah Akan Kurangi Jumlah PNS

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan melakukan kajian atas rencana pengurangan jumlah pegawai negeri sipil (PNS).Pengurangan jumlah PNS dilakukan untuk penghematan anggaran belanja negara. "Yang pasti kita akan melakukan efisiensi," kata Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/1/2016). Ada beberapa m.

(Kompas.com) Peralihan Status PTS Menjadi PTN Diprioritaskan di Daerah Tertinggal

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo meminta laporan perkembangan peralihan status 29 perguruan tinggi swasta (PTS) menjadi perguruan tinggi negeri (PTN). Peralihan status semua PTS itu menemui kendala, seperti untuk urusan serah terima aset, lahan, dan status kepegawaian. "Saya kira itu perlu segera diselesaikan," kata Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (6/1/2015). Menteri Ris.

(Kompas.com) BPN Gelar Pelayanan Sertifikat Malam Hari

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam upaya meningkatkan pelayanan mengurus sertifikat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar "BPN Night Service". Fasilitas ini disediakan ATR/BPN di Plaza Barat Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, mulai Rabu malam (6/1/2016). "Pertama, memudahkan dengan jarak. Di Jakarta 5 kilometer saja bisa ditempuh berjam-jam. Ha.

(DetikNews) Gudang Penimbunan Minyak Tanah Milik Oknum Polisi Digerebek

Pekanbaru - Polresta Pekanbaru menggerebek gudang penimbunan BBM jenis minyak tanah. Pemilik gudang diketahui oknum anggota Polres Kuansing.Gudang penimbunan bahan dasar minyak tanah ini berada di Jl Gajah Mungkur, Kecamatan Tanayan Raya, Pekanbaru. Gudang ini milik anggota Polres Kuansing inisial MUS. Ketika digerebek, gudang ini masih beraktivitas penyuliangan minyak mentah menjadi minyak tanah..

(DetikNews) Proyek Pembangunan DPR Lanjut di 2016, Anggarannya Rp 568,8 M

Jakarta - Proyek pembangunan gedung DPR berlanjut di 2016. Sejumlah proyek pembangunan siap dieksekusi, dengan nilai anggaran mencapai Rp 568,8 miliar.Anggaran untuk proyek pembangunan tahun 2016 sudah dimasukkan dalam Rencana Umum Pengadaan DPR 2016. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mengungkap detail anggaran tersebut, berikut rinciannya:1. Rp 480 Milyar untuk pembangunan Gedun.

(DetikNews) Kahar Muzakir Ketua Banggar DPR, Noor Supit: APBN Bukan Alat Politik!

Jakarta - Setya Novanto yang ditunjuk sebagai Ketua Fraksi Golkar mulai bermanuver dengan menempatkan koleganya, Kahar Muzakir di posisi ketua Badan Anggaran DPR. Alasannya pun dipertanyakan karena Banggar punya posisi yang strategis."Kita juga enggak ngerti motivasi penempatan (Kahar) itu," kata politikus Golkar, Ahmadi Noor Supit yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Banggar, Rabu (6/1/.

Program, Kinerja, dan Pengawasan BPOM - Rapat Dengar Pendapat Komisi 9 dengan Kepala BPOM

Pada 17 November 2015, Komisi 9 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Roy Alexander Sparringa. Rapat diagendakan membahas program, kinerja, dan pengawasan terhadap BPOM. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi 9, Dede Yusuf Macan Effendi dari Jabar 2. Dede Yusuf membuka RDP dengan membacakan beberapa rencana agenda pemikatan BPOM. Menurut Dede, tug.

(OkeZone.com) Penyuap Dewie Yasin Limpo Akan Disidangkan

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merampungkan berkas perkara dua tersangka kasus dugaan suap proyek pembangunan infrastruktur energi baru, dan terbarukan 2016 di Kabupaten Deiyai, Papua. Keduanya yakni Kepala Dinas ESDM Kabupaten Deiyai, lrenius Adii dan Petinggi PT Bumi Abdi Cendrawasih, Setiadi Jusuf. Mereka diduga memberikan sejumlah uang kepada Anggota Komisi Vll DPR dari Fra.

(Rimanews) Kapolda NTT Dicopot Buntut Razia Miras Anggota DPR Herman Heri?

Rimanews - Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT) Brigjen Endang Sonjaya dicopot dari jabatannya dan dipindahkan ke Inspektorat Wilayah (Irwil) III Itwasum Mabes Polri. Pencopotan ini hanya beberapa hari pasca merebaknya kasus razia minuman keras milik anggota Komisi III DPR-RI Herman Herry. Dalam kasus Razia Miras ini, Kepala Subdirektorat II Direktorat Narkoba Polda NTT, AKBP Albert Neno juga mengaku.

Kepegawaian Perangkat Desa – Audiensi Komisi 2 DPR-RI dengan Persatuan Perangkat Desa Indonesia

Komisi 2 DPR-RI mengadakan Rapat Audiensi pada 30 November 2015 dengan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI). Rapat diagendakan untuk mendengarkan keluhan PPDI tentang kepegawaian, anggaran, dan isu lainnya yang merupakan tugas-tugas konstitusi Komisi 2. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 2, Wahidin Halim dari Banten 3 dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Pemaparan Mitra PPDI: Meminta.

(Rimanews) Kasus Makelar Saham Freeport Mandeg, Jaksa Agung Dituntut Mundur

Rimanews - Jaksa Agung RI HM Prasetyo diminta untuk mengundurkan diri dari jabatannya karena dianggap bermain-main dalam pengusutan kasus Permufakatan Jahat terkait “Makelar Saham PT Freeport”. Penanganan kasus tersebut dinilai mandeg dan proses penyelidikannya melawan hukum. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Pemuda Nusantara (GPN) Muhammad Adnan dalam rilisnya juga m.

(DetikNews) Satlak Prima Janjikan Atlet Tidur Lebih Nyenyak & Uang Saku Lebih Banyak

Jakarta - Demi memenuhi target di Olimpiade dan Asian Games, Satuan Pelaksana (Satlak Prima) Program Indonesia Emas (Prima) meminta atlet bekerja ekstra keras. Mereka bakal membayar dengan garansi kenyamanan untuk para atlet. Satlak Prima memasang target meraih minimal dua medali emas Olimpiade 2016 Rio de Janeiro dan peringkat sepuluh besar Asian Games 2018 Jakarta dan Palembang. Tugas itu jelas .

(Tribun News) DPR Cuma Hasilkan 3 UU, Pimpinan MPR: Pemerintah Juga Ikut Bertanggung Jawab

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menyebut bukanlah kegagalan DPR saja jika hanya merampungkan tiga Undang-undang di tahun 2015. Karena menurut Hidayat, urusan legislasi juga ada tanggung jawab pemerintah. "Legislasi itu memang di DPR, tetapi pembagian juga dengan pemerintah. Tak bisa difokuskan ke DPR, karena pemerintah ikut tanggung jawab. Jadi, tahu permasalahan di.

(DetikNews) Jerat Ganti Rugi Karhutla, Jaksa Masih Tunggu Surat Kuasa Menhut Siti

Jakarta - Jaksa Agung Muda bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Agung (Kejagung), Bambang Setyo Wahyudi, mengaku belum menerima Surat Kuasa Khusus (SKK) dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri LHK) Siti Nurbaya. Surat itu penting untuk menjerat gugatan perdata kasus kebakaran hutan dan lahan."Kita lakukan gugatan apabila ada surat kuasa khusus dari pemangku ya.

Rencana Kerja dan Anggaran RAPBN 2016 - Rapat Kerja Komisi 10 dengan Menpora

Pada 15 Desember 2015, Komisi 10 mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi. Rapat diagendakan membahas realisasi APBN 2015 serta persiapan dan kesiapan pelaksanaan APBN 2016. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 10, Nuroji dapil Jabar 6. Rapat dihadiri 27 dari 44 anggota dan dibuka pukul 20.13 WIB. Dalam pendahuluan, Nuroji menyampaikan beberapa hal yang men.

Rancangan Peraturan Pengusulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (Program Dana Aspirasi) - Rapat Pleno Baleg (Bagian Ketiga)

Pada 23 Juni 2015 Badan Legislasi (Baleg) mengadakan Rapat Pleno (Pleno) yang membahas rancangan peraturan dan tata-cara pengusulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (Dana Aspirasi). Rapat Pleno ini adalah pertemuan ketiga dengan Panitia Kerja (Panja) Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan. Rapat Pleno pertama dan kedua dilakukan tertutup untuk publik. Rapat Baleg dipimpin oleh Ketua Baleg.

(Rimanews) Beredar Proposal Penipuan Jelang Kunjungan Jokowi ke Papua

Rimanews - Gubernur Papua Lukas Enembe mengimbau semua pihak untuk lebih hati-hati dan waspada terhadap oknum yang mengajukan proposal guna meminta sejumlah uang terkait kedatangan Presiden Joko Widodo ke wilayahnya. "Masyarakat diminta untuk berhati-hati terhadap modus penipuan pihak tak bertanggungjawab yang mengatasnamakan staf ahli dan staf khusus presiden, dan meminta sejumlah uang dengan.

(OkeZone.com) Kontras: Jaksa Agung HM Prasetyo Lebih Banyak Berpolitik

JAKARTA - Kinerja Jaksa Agung HM. Prasetyo sejak menjabat hingga hari ini dinilai cenderung lamban dalam menyelesaikan beberapa kasusnya, terutama kasus besar yang dianggap memiliki nuansa politik. Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar menilai, semenjak HM. Prasetyo menjabat Jaksa Agung tidak banyak karya yang dihasilkan olehnya dalam bidang hukum..

Polisi Parlemen - Rapat Dengar Pendapat Baleg dengan Kabarhakam

Pada 10 Juni 2015 Badan Legislasi (Baleg) mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pemeliharaan dan Keamanan Kepolisian Republik Indonesia (Kabaharkam) untuk mendengarkan masukan dan pandangannya mengenai sistem pengamanan di lingkungan Gedung DPR-RI yang ada sekarang. Rapat Baleg dipimpin oleh Ketua Baleg, Sarehwiyono M dari Jatim 8. RDP yang dibuka pukul 10:59 WIB ini dihadiri .

Status Tenaga Kerja Honorer Menjelang Pilkada Serentak – Rapat Komisi 2 dengan Kemendagri, KemenpanRB, Kemenkeu, KASN, dan BKN

Komisi 2 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 23 November 2015 dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) membahas kesiapan Pemerintah menyonsong Pilkada Serentak 2015. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi 2, .

Status CPNS dan Kebijakan Gubernur Banten – Audiensi Komisi 2 dengan Forum Sekolah Swasta Baubau, Forum CPNS Konawe, serta Perwakilan Warga Tangerang

Pada 18 November 2015, Komisi 2 mengadakan Audiensi dengan Forum Sekolah Swasta Baubau, Forum Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari Kabupaten Konawe, serta Perwakilan Warga Kabupaten Tangerang untuk mendengarkan keluhan-keluhan. Audiensi dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 2, Wahidin Halim dari Banten 3. Dalam pembukaan rapat, Wahidin memperkenalkan anggota-anggota komisi 2 yang hadir pada rapat. Wa.

Laporan Penyusunan RUU di Komisi-Komisi - Rapat Koordinasi Baleg dan Pimpinan Komisi

Pada 28 Mei 2015 Badan Legislasi (Baleg) mengadakan Rapat Koordinasi dengan Pimpinan Komisi I sampai dengan Komisi XI untuk mendengarkan laporan pelaksanaan tugas penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) di komisi-komisi. Rapat Baleg dipimpin oleh Ketua Baleg, Sarehwiyono M dari Jatim 8. Rapat yang dibuka pukul 16:09 WIB dihadiri oleh 24 dari 74 anggota Baleg dan 9 Pimpinan Komisi-Komisi. Pemapara.

Mekanisme Pemantauan & Peninjauan Pelaksanaan Undang-Undang - Rapat Baleg

Pada 28 Mei 2015 Badan Legislasi (Baleg) mengadakan Rapat Pleno (Pleno) dengan Tim Ahli Badan Legislasi untuk mendengarkan masukan dari evaluasi mekanisme pemantauan dan peninjauan yang ada sekarang terhadap perubahan Undang-Undang. Rapat Baleg dipimpin oleh Ketua Baleg, Sarehwiyono M dari Jatim 8. Rapat dihadiri oleh 25 dari 74 anggota Baleg. Ketua Rapat membuka Pleno pada pukul 14:31 WIB. Pemapa.

(SindoNews.com) Johan Budi Tak Terpilih, Buya Syafii Sebut DPR Keterlaluan

JAKARTA - Mantan Ketua PP Muhammadiyah Buya Syafii Maarif meminta semua pihak menghormati langkah mantan Plt Wakil Ketua KPK Johan Budi SP yang ingin mundur dari aktivitasnya di KPK.Buya Syafii mengatakan, rencana Johan Budi tersebut tak perlu dipersoalkan. Sebab, Johan juga sudah banyak mengabdikan hidupnya di lembaga pemberantasan korupsi itu."Enggak usah ditanggapi lagi, sudah mundur, mundu.

(Tribun News) Jaksa Agung Pastikan Eksekusi Mati Pengedar Narkoba Tahun Depan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jaksa Agung HM Prasetyomemastikan pihaknya akan melaksanakan eksekusi mati tahap ketiga pada 2016. Eksekusi mati akan diprioritaskan pada terdakwa kasus narkotika yang sudah melewati upaya hukum. "Eksekusi mati akan dilakukan pada 2016, itu harus jadi perhatian kami lagi. Penegakan hukum harus jalan terus," tegas Prasetyo saat di Kantor Menkopolhukam, Jakarta Pusa.

(MSports.net) "Tim Ad-hoc Bukan MKD!"

Tim Ad-hoc akhirnya buka suara mengenai alasan pihak Kemenpora yang enggan bergabung lantaran pasti kalah voting. Menurut Ketua Tim, Agum Gumelar, hal tersebut salah kaprah. Tim Ad-hoc ini, kata dia, sifatnya hanya pemersatu, bukan seperti Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang selalu mengadakan voting. Sebelumnya, pihak Kemenpora memang enggan bergabung dengan Ad-hoc lantaran takut kalah dalam mela.

(Liputan6.com) ICW Minta Setya Novanto Mundur sebagai Anggota DPR

Liputan6.com, Jakarta - Desakan kepada Setya Novanto untuk mundur dari kursi legislator. Kali ini, desakan dilontarkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW).Koordinator Divisi Peneliti Bidang Korupsi Politik ICW, Donal Fariz‎ meminta mantan Ketua DPR Setya Novanto segera mundur dari jabatannya sebagai anggota dewan.Sebab, Setya dinilai telah 2 kali melakukan pelanggaran etik. Dugaan pelanggaran it.

(DetikNews) Waktu yang Mepet Jadi Alasan MKD Tak Mau Panggil Paksa Reza Chalid

Jakarta - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) memutuskan untuk tak memanggil paksa pengusaha Reza Chalid terkait kasus 'papa minta saham'. Alasan MKD terutama karena waktu yang mepet sementara sidang harus diputus 16 Desember 2015."Harus kita putus hari Rabu (16/12), tidak ada waktu untuk malakukan pemanggilan, waktunya sangat mepet, pemanggilan kan harus tiga hari," kata Politisi Hanu.

(OkeZone.com) Setya Novanto Mundur, Pimpinan DPR RI Gelar Rapat Internal

JAKARTA - Setya Novanto (Setnov) resmi mudur dari jabatannya sebagai Ketua DPR, untuk itu pimpinan dewan akan mengelar rapat guna membahas mundurnya politisi Partai Golkar tersebut. Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan, pihaknya akan mengelar rapat pimpinan beserta dengan kesekjenan DPR untuk membahas mudurunya Setya Novanto. "Untuk itu saya pagi ini hadir ke rapat intern dengan pimpinan d.

(DetikNews) Guru Dilarang Ikut HUT PGRI, Menteri Yuddy: Ikut Aturan PNS Dong!

Bandung - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengeluarkan surat edaran yang melarang para guru ikut perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) PGRI pada 13 Desember 2015 nanti. Yuddy menegaskan, seharusnya guru yang PNS itu patuh terhadap aturan PNS."PGRI kan memang anggotanya guru. Kalau bicara guru yang berasal dari PNS, ikutan aturan PNS dong," kata Yudd.

(GalamediaNews) Ini Dia Penyebab Pilkada Serentak 2015 Rendah Partisipasi Pemilih

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie mengakui rendahnya partisipasi pemilih dalam Pilkada serentak 2015. Salah satu penyebabnya adalah tidak semaraknya pegelaran pilkada. "Ini (tidak semarak) salah satu penyebab karena itu nanti kita evaluasi bagaimana menyikapinya," kata Jimly saat Muktamar VI Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) di Mataram Nusa Tenggara Bar.

(Liputan6.com) Presiden Jokowi Tengarai Banyak Pemborosan Anggaran

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah berupaya keras mengumpulkan pendapatan negara yang ditargetkan Rp 1.761,6 triliun di APBN-P 2015. Sayangnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengendus indikasi maraknya pemborosan dalam penggunaan keuangan negara. Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang Brodjonegoro menegaskan, Presiden Jokowi tidak pernah menginstruksikan pemangkasan anggara.

(Beritagar.id) Pimpinan MKD mengaku terkecoh oleh Setya Novanto

Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI mengaku terkecoh dengan alasan Ketua DPR Setya Novanto, yang meminta sidang pemeriksaan dirinya berlangsung tertutup dengan alasan ada rahasia negara. Belakangan diketahui, tak ada rahasia negara dalam materi sidang Novanto. Sebelum sidang dugaan pelanggaran etik Setya Novanto, pada Senin pekan lalu, sempat terjadi perdebatan keras untuk menentukan a.

(Suara.com) Sudding: Panggil Luhut Cuma Ulur-ulur Waktu Kasus Setnov

Berdasarkan rekaman pembicaraan yang dilakukan Maroef, dalam pertemuan tersebut, nama Luhut disebut sampai berkali-kali. Suara.com - Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan dari Fraksi Hanura Syarifuddin Sudding mempertanyakan urgensi pemanggilan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan dalam kasus dugaan pelanggaran etika yang dilakukan Ketua DPR dari Fraksi Golkar.

(Rimanews) Kisah Pendirian Bank Banten Hingga Tragedi Kasus Suap, Siapa Bermain?

Rimanews - Pembangunan Bank Banten terkendala dengan kasus suap. Padahal, pendirian Bank tersebut sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Tahun 2012-2015 yang dibahas dan menjadi Perda semasa Ratu Atut Chosiyah menjabat Gubernur Banten "Kalau mengelola koperasi, kita ada SDM nya. Direksi bank ini juga harus membayar dengan tidak murah. Agar penyertaan moda.

(DetikNews) Minta Masukan Soal Capim KPK, Komisi III DPR Kok Undang OC Kaligis?

Jakarta - Komisi III belum mengambil keputusan terkait uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan KPK hingga saat ini. Sebelum rapat pleno, Komisi III menerima masukan dari perwakilan masyarakat yang ternyata 'barisan sakit hati' kepada KPK dan pansel capim KPK. Perwakilan masyarakat yang diundang oleh Komisi III adalah DPP Laskar Anti Korupsi Pejuang '45, Kantor Advokat OC Kaligis, Le.

(Kompas.com) Anggota MKD yang Membela Novanto Bertambah

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam sepekan, jumlah anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang memilih untuk menghentikan kasus Ketua DPR Setya Novanto bertambah. "Bisa dibilang seperti itu," kata anggota MKD fraksi Hanura Syarifudin Sudding menjawab pertanyaan mengenai bertambahnya anggota MKD yang membela Novanto, Selasa (8/12/2015) malam. Saat MKD menggelar voting terbuka pada Selasa (1/12/20.

(MetrotvNews) Masa Depan Fungsi Legislasi

Saldi Isra, Guru Besar Hukum Tata Negara dan Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, PadangSULIT dibantah bahwa dalam satu tahun terakhir capaian program legislasi nasional berada pada titik amat mengkhawatirkan.Buktinya, dari 37 rancangan undang-undang (RUU) yang yang disepakati sebagai prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015, sampai sejauh ini, .

(OkeZone.com) Drama Panjang Menuju Pilkada Serentak

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) melewati drama yang panjang untuk bisa melaksanakan Pilkada Serentak 2015. Berbagai masalah pun merintangi perjalanan Pilkada Serentak pertama yang akan berlangsung di Indonesia ini. Isu paling mencolok yang merintangi KPU adalah sepinya peminat. Sejumlah daerah seperti Tasikmalaya di Jawa Barat, Blitar di Jawa Timur, dan Timor Tengah Utara di NTT hanya memili.

(OkeZone.com) Tuntutan Rio Capella, ICW: Apa Bedanya dengan Maling Ayam!

JAKARTA – Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Aradilla Caesar menyayangkan rendahnya tuntutan yang dijatuhkan kepada mantan Sekjen Partai Demokrat Patrice Rio Capella. Rio Capella diketahui dituntut dua tahun penjara dan denda sebesar Rp50 juta rupiah subsidair satu bulan kurungan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK atas kasus gratifikasi yang menjeratnya. Arad bahkan mengatakan, hukuman.

(Kompas.com) Jokowi Marah Namanya Dicatut, Elite PDI-P Justru Serang Bos Freeport

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah elite PDI-P mulai mempermasalahkan motif Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Maroef Sjamsoeddin, yang merekam perbincangannya dengan Ketua DPR Setya Novanto dan pengusaha minyak Riza Chalid, 8 Juni 2015. Dalam pertemuan itu, Setya dan Riza diduga meminta sejumlah saham PT Freeport dan saham proyek listrik kepada Maroef, dengan mencatut nama Joko Widodo-Jusuf Ka.

(Harian Jogja) Pemerintah Ingin Berhemat 15% dari Anggaran Kementerian

Harianjogja.com, BOGOR — Pemerintah menargetkan dapat menghemat anggaran pemerintahan hingga 15% dari perubahan nomenklatur mata anggaran yang dilakukan seluruh kementerian dan lembaga tinggi negara. Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, mengatakan pihaknya memperkirakan dapat menghemat anggaran sekitar 10%-15% dari total yang telah ditetapkan, apabila seluruh kementerian dan lembaga tinggi nega.

(DetikNews) Pemerintah akan Hapus Status PNS Daerah

Jakarta -Pemerintah berencana meratakan standar Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia. Sehingga nantinya tidak ada lagi status PNS pusat maupun daerah."(Presiden) meminta supaya status pegawai negeri ini berlaku nasional. Jadi nggak ada lagi pegawai negeri daerah," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), Yuddy Chrisnandi di Kantor Presiden, Jakarta, J.

(Jawa Pos) Ini Usulan Sekjen PDIP ke KPU

JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyarankan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera membentuk pusat krisis atau crisis center guna menghadapi pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2015 yang untuk pertama kalinya dilaksanakan secara serentak di 269 daerah. Menurutny, crisis center dibutuhkan untuk memudahkan koordinasi penyelenggara pemilu dengan partai po.

(SindoNews.com) Formappi Nilai Pilkada 2015 Bawa Setumpuk Persoalan

JAKARTA - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai, jelang pemungutan suara (pencoblosan) pilkada pada 9 Desember mendatang, masih banyak persoalan yang harus diselesaikan Komisi Pemilihan Umum (KPU).Menurut Koordinator Formappi Sebastian Salang, dari awal tahapan pilkada persiapannya belum terlalu matang. "Hal itu dimulai dari regulasi yang sering berubah-ubah, lalu denga.

(Tribun News) Sekretaris F Nasdem: Pimpinan DPR Sepertinya Cari Celah Ganggu Persidangan Novanto

Tribunnews.com, Jakarta - Sekretaris Fraksi Partai Nasdem Syarief Abdullah Alkadrie curiga Pimpinan DPR telah bersekongkol untuk menjegal pengusutan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dalam kasus yang menjerat Ketua DPR Setya Novanto. Persekongkolan ini dilakukan dengan terus menunda rapat Badan Musyawarah. Syarif menjelaskan, sangat banyak agenda di komisi maupun alat kelengkapan dewan yang harus s.

(DetikNews) Target Meleset di 2015, Setoran Pajak Tetap Naik Tahun Depan

Jakarta -Setoran pajak tahun ini diperkirakan meleset dari target sebesar Rp 1.294,25 triliun. Proyeksinya, penerimaan target pajak hingga akhir tahun ini hanya berkisar antara 80% hingga 82% dari target.Tidak jauh berbeda, tahun lalu pemerintah juga mematok target tinggi, namun tidak tercapai. Bahkan tahun depan target pajak lebih tinggi dari tahun ini..

(DetikNews) Ada PSSI Disebut-sebut dalam Rekaman Setya Novanto

Jakarta - Dalam kasus rekaman percakapan ketua DPR RI, Setya Novanto, soal PT Freeport Indonesia, yang diduga "mencatut" nama Presiden Joko Widodo, ternyata disebut-sebut pula urusan sepakbola dan PSSI.Demikian antara lain tercakup dalam rekaman pembicaraan itu, antara Novanto dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Syamsuddin dan pengusaha minyak Riza Chalid, saat diperdenga.

(Warta Ekonomi Online) Menteri Agraria: Lahan Pemerintah Bisa Dijadikan Pemukiman

WE Online, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI Ferry Mursyidan Baldan menyebutkan lahan milik pemerintah memungkinkan dijadikan pemukiman untuk mendukung program "Sejuta Rumah" bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). "Lahan itu bisa dikembangkan untuk mendukung program Sejuta Rumah," kata Ferry di Jakarta, Rabu (2/12/2015).Fer.

(DetikNews) Jaksa KPK Sebut Anggota DPR Charles Mesang Terima Duit Rp 9,7 Milyar

Jakarta - Jaksa Penuntut Umum pada KPK menyebut anggota DPR dari Fraksi Golkar menerima duit sejumlah Rp 9,750 miliar dari mantan Direktur Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (Dirjen P2KTrans) pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) Jamaluddien Malik.Duit diberikan sebagai wujud realisasi komitmen sebesar 6,5 persen dari dana optimalisasi yang akan diterima .

(Kompas.com) Sulit Diaudit, Bos Petral Beralasan Laptop Hilang

JAKARTA, KOMPAS.com - Selama proses audit investigasi PT Pertamina Energy Trading Limited (Petral), banyak pegawai yang tidak kooperatif memberikan keterangan.Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said memberi contoh Direktur Utama Petral Bambang Irianto baru diperiksa satu kali saat audit investigasi. Dalam pemeriksaannya Bambang mengaku tidak memiliki data Petral selama ia beke.

(DetikNews) Anggota MKD Golkar Kembali Permasalahkan Legal Standing Sudirman Said

Jakarta - Masuknya anggota baru dari Golkar membuat rapat Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) buntu. Masalah yang sudah diselesaikan di awal, kini diungkit lagi. "Masih belum diputuskan di dalam, karena masih ada perdebatan soal hasil verifikasi yang dilakukan kemarin, beberapa anggota msih mempersoalkan hasil verifikasi yang dilakukan kemarin, ada yang menyatakan belum valid termasuk menyangkut m.

(Kompas.com) "Kasus Catut Nama Kepala Negara Tak Diusut Penegak Hukum, Giliran Ecek-ecek Diusut"

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat hukum, Refly Harun, mengkritik aparat penegak hukum yang dianggap bergeming menanggapi kasus dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla oleh Ketua DPR RI Setya Novanto. "Penegak hukum ini gimana, kasus pencatutan nama kepala negara yang serius seperti ini tidak diusut, giliran kasus ecek-ecek diusut," ujar Refly dalam diskusi di Rumah .

(DetikNews) Akhirnya Komisi III Sepakat Gelar Fit and Proper Test 8 Capim KPK

Jakarta - Setelah beberapa kali perdebatan, Komisi III DPR akhirnya sepakat memproses 8 nama calon pimpinan KPK hasil dari panitia seleksi yang dibentuk Presiden Jokowi. Delapan nama capim itu akan dilanjutkan ke tahap fit and proper test."Sudah diputuskan dalam rapat, pleno fit and proper test capim KPK akan dilanjutkan tanggal 14-16 Desember 2015. Dengan demikian tanggal 16 malam kita sudah .

(Kompas.com) Apa Kabar Penegakan Hukum Para Pembakar Hutan?

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi VIII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai, pemerintah belum serius dalam menegakkan hukum bagi para pelaku pembakar hutan dan lahan. Menurut Saleh, jika pemerintah serius, seharusnya pihak-pihak yang dinilai bertanggung jawab sudah diumumkan dan penegakan hukum berjalan. Ia melihat, sejauh ini kabar tentang hal itu masih kabur, yang ada hanyalah janji pemerintah.

(DetikNews) Tugas BIN di Sektor Bea Cukai: Berantas Bisnis Rokok dan Minuman Ilegal

Jakarta -Sektor ‎bea cukai juga menjadi area yang akan ditangani oleh Badan Intelijen Negara (BIN). Di antaranya, memberantas bisnis rokok dan minuman ilegal yang masih cukup marak di Indonesia.Direktur Jenderal Bea dan Cukai (Dirjen BC), Heru Pambudi‎ menyatakan, BIN nantinya akan bersinergi dengan intelijen di unit eselon II Ditjen Bea Cukai. Terutama dalam pengolahan data dan informasi."Int.

(DetikNews) Masuk MKD, Politikus Golkar: Sebenarnya Hati Nurani Berat Adili Teman

Jakarta - Anggota Fraksi Golkar Adies Kadir menjadi anggota baru di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR setelah Golkar melakukan perombakan total. Adies bertekad tidak mudah diintervensi dalam mengadili kasus yang melibatkan Ketua DPR Setya Novanto. "Sebenarnya MKD ini hati nurani kita berat, kita mengadili teman sejawat. Dengan diberikan tugas berat ini, kita harus jalankan sebaik-baiknya,.

Asumsi Pokok Anggaran Belanja Pusat RAPBN 2016 - Rapat Badan Anggaran dengan Semua Jajaran Kementerian dan Kepolisian (Bagian 2)

Badan Anggaran (Banggar) mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 30 Juni 2015 dengan Sekretaris Jenderal dari tiap Kementerian, Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) dan perwakilan dari Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) membahas asumsi-asumsi pokok mengenai kebijakan anggaran belanja pusat untuk Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2016 (RAPBN 2016). Raker dipimpin oleh Wakil Ketua .

(Kompas.com) Kawal Pengusutan Kasus Setya Novanto, PAN Ganti Dua Anggotanya di MKD

JAKARTA, KOMPAS.com — Fraksi Partai Amanat Nasional mengganti dua anggotanya di Mahkamah Kehormatan Dewan untuk memastikan proses laporan dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla terkait Ketua DPR Setya Novanto berjalan sebagaimana mestinya.Fraksi PAN mengganti Hang Ali Saputra Syah Pahan dengan Sugiman, dan Ahmad Riski Sadiq digantikan oleh Ahmad Bakrie."Kami minta (.

(Rimanews) Jokowi Kesal Dana Rp259 Triliiun untuk Daerah Masih Mengendap di Bank

Rimanews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) merasa tidak senang melihat rendahnya serapan anggaran, khususnya anggaran transfer ke daerah. Ia menyebutkan, sekarang ini di pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota masih ada uang Rp259 triliun, sangat besar sekali. “Padahal uang itu kalau dibelanjakan akan menggerakkan ekonomi masyarakat. Belanjakan pada tempat yang tepat. Uang itu ditunggu masyarakat .

(DetikNews) Mentan dan Menpan-RB Siapkan Badan Khusus Ketahanan Pangan

Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi dan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyiapkan Badan Ketahanan Pangan Nasional. Keduanya sempat bertemu kemarin di kantor Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta.“Tadi saya sudah berdiskusi dengan Menteri Pertanian terkait pembentukan Badan Ketahanan Pangan yang merupakan ranah dari.

(Tribun News) Silang Pendapat Fraksi di Komisi III Tunda Putuskan Nasib Capim KPK

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi III DPR akhirnya menunda pengambilan keputusan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Salah satu alasan yang dipermasalahkan yaitu tidak ada unsur kejaksaan dalam komposisi capim KPK Hal itulah yang membuat silang pendapat diantara fraksi-fraksi di Komisi III DPR. "Semuanya gampang pilihannya kita kembalikan atau kita setujui. Ada kebiasaan di Komis.

(DetikNews) Pukuli Pimpinan Komisi VII, Politikus PPP Mustofa Diskors 3 Bulan dari DPR

Jakarta - Mahkamah Kehormatan DPR (MKD) telah menjatuhkan vonis untuk kasus pemukulan Wakil Ketua Komisi VII DPR Mulyadi oleh anggota Fraksi PPP Mustofa Assegaf. Mustofa akhirnya dihukum diberhentikan sementara dari DPR selama 3 bulan."Diberhentikan sementara 3 bulan," bisik seorang anggota MKD, Rabu (25/11/2015).MKD menyidangkan kasus tersebut pada Kamis (19/11) di Wisma DPR di Kopo, Jawa.

(Kompas.com) Sejumlah Fraksi Ganti Anggotanya di MKD

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah fraksi di DPR mengganti anggotanya yang ditempatkan di Mahkamah Kehormatan Dewan. Langkah itu dilakukan di tengah pengusutan kasus yang melibatkan Ketua DPR Setya Novanto. Pergantian anggota ini dibacakan oleh Ketua MKD Surahman Hidayat dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/11/2015). Fraksi Demokrat mengganti Guntur Sasongko dengan Fandi Utom.

(DetikNews) Pansel Tak Langgar UU, DPR Tak Punya Alasan Tunda Pilih Pimpinan KPK

Jakarta - Komisi III DPR terus berkelit dan mencari sejuta alasan untuk mengulur-ulur proses pemilihan pimpinan KPK. Padahal, beberapa hari lagi, masa tugas pimpinan KPK jilid 3 akan berakhir.Berbagai alasan terus dilontarkan Komisi III untuk mengulur uji kepatutan dan kelayakan capim KPK. Mulai mempermasalahkan latar belakang pendidikan capim KPK hingga mempersoalkan tak adanya unsur jaksa yang l.

(AktualPost.com) Henry Yosodiningrat Ditolak Jadi Anggota MKD, Ini Alasannya

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menuturkan bahwa anggota DPR Henry Yosodiningrat terbukti melanggar kode etik dan menjatuhkan sanksi sedang karena menggunakan kop surat dewan untuk mempengaruhi penegak hukum. “Sanksinya sedang, yakni dimutasi dari Komisi II ke Komisi VIII,” ujar Ketua MKD Surahman Hidayat di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (25/11). Di dalam rapat pleno MKD DPR, semua anggota MKD sepakat.

(Kompas.com) "Menggelikan, Ada Bagian MKD yang Terang-terangan Bela Setya Novanto"

JAKARTA, KOMPAS.com — Sikap Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dari Fraksi Partai Golkar, Hadi Soesilo, terkait kasus Ketua DPR Setya Novanto dikritik. Hadi sebelumnya mengakui, ada instruksi dari fraksinya untuk membantu Novanto. Hadi mengaku akan membela Novanto sesuai instruksi fraksi tersebut, tetapi sesuai dengan tata beracara yang ada. "Ada bagian MKD yang terang-terangan bela S.

Seleksi Calon Pimpinan KPK – Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi 3 dengan Tim Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK

Komisi 3 mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Tim Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK) pada 17 November 2015 tentang proses seleksi Capim KPK. Rapat dipimpin dan dibuka pukul 19:45 WIB oleh Benny Kabur Harman dari NTT 1. Pemaparan Mitra Berikut merupakan pemaparan Tim Pansel Capim KPK: Tim Pansel terdiri dari 9 orang dan dipimpin oleh Destry Damay.

Asumsi Pokok Anggaran Belanja Pusat RAPBN 2016 - Rapat Badan Anggaran dengan Semua Jajaran Kementerian dan Kepolisian (Bagian I)

Badan Anggaran (Banggar) mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 29 Juni 2015 dengan Sekretaris Jenderal dari tiap Kementerian, Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) dan perwakilan dari Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) membahas asumsi-asumsi pokok mengenai kebijakan anggaran belanja pusat untuk Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2016 (RAPBN 2016). Raker dipimpin oleh Wakil Ketua .

(OkeZone.com) Surya Paloh Harus Jelaskan Kasus Korupsi yang Menyeret Kadernya

JAKARTA - Pengamat Politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai mangkirnya Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh sebagai saksi dalam sidang terdakwa mantan Sekjen Partai Nasdem Patrice Rio Capella merubah image yang selama ini dibangunnya. “Seharusnya Surya Paloh menjelaskan kenapa ia tidak hadir,”kata Hendri Satrio kepada Okezone, Senin (23/11/2015). Selain itu, lanjut Hendri, Paloh h.

(OkeZone.com) Ical: Ketua DPR Tak Bersalah

JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie alias Ical membenarkan pertemuan dengan pemimpin partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) di Hambalang, Jakarta kemarin malam. Pertemuan itu membahas laporan Menteri ESDM Sudirman Said ke MKD soal transkrip perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. "Itu membahas dan mendengarkan penjelasan dari Pak Novanto tentang perjan.

(Liputan6.com) Ketua MPR Minta Sidang Setya Novanto di MKD Terbuka

Liputan6.com, Jakarta - Ketua MPR Zulkifli Hasan mengharapkan sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dalam kasus dugaan pencatutan nama presiden dan wakilnya oleh Ketua DPR Setya Novanto dilakukan secara terbuka dan transparan."Karena itu saya kira MKD sebaiknya bersidang secara terbuka dan transparan untuk membuktikan tuduhan-tuduhan terhadap Pak Setnov (Setya Novanto). Kita tunggu nanti hasi.

(Inilah.Com) Baru 50 Persen Koruptor Kembalikan Uang Negara

INILAHCOM, Bogor - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Zulkarnaen mengungkapkan, sejak tahun 2011 sampai 2015 ini, baru 44 persen perkara yang masuk dalam tahap penuntutan. Sedangkan sisanya masih dalam proses pemberkasan. "Perkara yang dituntut 44 persen, itu untuk perkara dengan kerugian negara dari hasil audit BPK (atau) BPKP," kata Zulkarnaen di Hulu Cai, Ciawi, Bogor, Jawa .

(DetikNews) KPPU Minta Pemerintah Atur Pemberian Resep Obat

Jakarta - Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Muhammad Syarkawi Rauf, meminta pemerintah membuat regulasi tegas yang mengatur peredaran obat di apotek dan dokter yang memberikan resep obat. Tujuannya, agar dokter tidak hanya memberikan resep obat paten, tetapi juga obat generik sehingga masyarakat memiliki alternatif sesuai kemampuan mereka.“Jadi buat aturan bahwa dokter jangan meresepk.

(Kompas.com) Setya Novanto Balik Tuding Sudirman Said yang Catut Nama Presiden

KOMPAS.com — Ketua DPR Setya Novanto menilai bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said yang justru telah mencatut nama Presiden Joko Widodo. Kesimpulan tersebut diambil Novanto setelah mendengar pernyataan Menko Polhukam Luhut Pandjaitan yang menyatakan bahwa Sudirman Said melaporkannya ke MKD tanpa izin Presiden Jokowi. Namun, Wapres Jusuf Kalla mengatakan hal yang berbeda. Menur.

(Kompas.com) Capek, Sejumlah Anggota DPR Akan Ajukan Mosi Tak Percaya Setya Novanto

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPR, Adian Napitupulu, berencana mengajukan mosi tidak percaya kepada Ketua DPR Setya Novanto. Hal itu akan dilakukan jika Mahkamah Kehormatan Dewan tidak tegas dalam menindak kasus dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Novanto. "Kita capek, sekian tahun DPR hasilkan UU sedikit, tapi sisi lain ada perilaku anggota DPR yang seperti in.

(MSports.net) Sejak PSSI Vakum, Sepak Bola Indonesia Beranjak Membaik

Sepak bola Indonesia memang bermasalah dalam beberapa bulan terakhir. Mulai dari ISL yang tak berjalan, beda pendapat antara PSSI dengan Kemenpora, hingga pembekuan PSSI yang terjadi. Tapi ternyata, perbaikan terlihat sejak PSSI vakum. Memang sejauh ini sepak bola Indonesia diwarnai hanya oleh turnamen-turnamen. Mulai dari Piala Kemerdekaan, Piala Presiden, Habibie Cup, hingga yang saat ini bergul.

(DetikNews) Komisi III Persoalkan Berkas, Pansel Capim KPK: Persepsinya Tak Sama

Jakarta - Rapat Komisi III DPR dengan Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Pansel Capim) KPK ditunda lagi. Gara-garanya, berkas dari Pansel yang diserahkan ke Komisi III dinilai belum lengkap.Pansel menanggapi saat ditanya wartawan usai rapat itu di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2015). Pansel sendiri belum sempat menanggapi langsung ke Komisi III karena belum diberi kesempatan hingga rapat.

(MetrotvNews) Menteri ESDM Benarkan Setya Novanto Pencatut Nama Presiden

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral Sudirman Said akhirnya menyebut nama politikus DPR pencatut nama Presiden dan Wakil Presiden. Sang politikus itu tak lain tak bukan Ketua DPR Setya Novanto."Iya, itu ada kop surat Kementerian ESDM, kemudian ada paraf saya. Saya kira ini laporan yang saya sampaikan ke MKD," kata Sudirman dalam wawancara eksklusif dengan Najwa .

(GalamediaNews) Menteri ESDM Sudah Serahkan Bukti ada Politisi DPR yang Catut Nama Presiden

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengaku yakin dengan bukti-bukti yang dimilikinya terkait adanya politisi DPR yang disebutnya menjual nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk meminta saham kepada PT. Freeport Indonesia. Dia menjanjikan bisa membantu proses perpanjangan izin operasi Freeport. Bukti-bukti yang dimiliki Sudirman, antara lain berupa transkrip.

Kebijakan Transfer Daerah dan Dana Desa - Rapat Badan Anggaran dan Sekretariat Kementerian Keuangan

Badan Anggaran (Banggar) mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 25 Juni 2015 dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan (Setjen Kemenkeu) membahas asumsi-asumsi pokok mengenai kebijakan transfer daerah dan Dana Desa untuk Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2016 (RAPBN 2016). Raker dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Anggaran, Said Abdullah dari Jatim 11. Pemaparan Mitra Berikut adal.

(Tribun News) Koalisi Pemantau Peradilan: Seluruh Calon Hakim Tipikor Tidak Layak

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Hasil penelusuran rekam jejak, Koalisi Pemantau Peradilan menilai tidak ada calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang layak. Seleksi Calon Hakim Tipikor dibentuk oleh MA dan diketuai oleh Artidjo Alkostar sudah berlangsung sejak 6 November 2015 kemarin dan menghasilkan 58 calon lewat tes administrasi dan tes tertulis. Berdasarkan hasil penelusuran rekam je.

(Jawa Pos) IJW: Prasetyo Pantas Diganti!

JAKARTA – Indonesia Justice Watch (IJW) menilai Jaksa Agung M Prasetyo pantas diganti pada reshuffle Jilid II. Pasalnya, kinerja Jaksa Agung Prasetyo selama tahun ini, tidak ada perubahan yang lebih baik. Bahkan, kejaksaan mengalami kemunduran yang signifikan. “Kejaksaan sering kalah di praperadilan, adanya dugaan kriminalisasi, berhentinya reformasi birokrasi internal kejaksaan. Sistem penilaian .

Pajak Pelindo II – Pansus Pelindo II Rapat dengan Staf Ditjen Pajak

Tim Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Pelindo II melakukan rapat pada Rabu, 11 November 2015 dengan Staf Direktorat Jenral (Ditjen) Pajak. Rapat diagendakan pukul 10.00 WIB untuk mendengar penjelasan dari Dirjen Pajak. Rapat baru memenuhi kuorum fraksi dan dibuka pada pukul 12.08 WIB oleh pemimpin rapat, Rieke Diah Pitaloka dari Jawa Barat 7. Pemantauan Rapat Fraksi PDIP: Oleh Sukur H. Nababan da.

(DetikNews) Kinerja 1 Tahun, Menteri ESDM: Impor Premium Turun 37%

Jakarta -Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah genap setahun pada 28 Oktber 2015 lalu. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengaku pemerintahan ini punya prestasi yang cukup membanggakan dalam hal menekan impor Bahan Bakar Minyak (BBM).‎Prestasi tersebut salah satunya menurunkan volume impor Premium hingga 37% dari 378,5 ribu barel per hari menjadi 236 ribu barel.

(OkeZone.com) Jokowi Restui Madura Dibentuk Provinsi

BANGKALAN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempersilahkan jika Madura melepaskan diri dari Provinsi Jawa Timur, dan membentuk provinsi baru. Hal itu diungkapkan oleh Jokowi dalam peresmian tiga unit kapal baru milik Kementerian Perhubungan, di Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur. "Silakan Pak Kiai. Itu aspirasi rakyat dan bagian dari dinamika politik," terang Jokowi kepada ulama yang ha.

(Rimanews) DPR Dicap Lelet Seleksi 8 Capim KPK

Rimanews - Indonesian Corruption Watch (ICW) mengkritik lambannya DPR melaksanakan proses uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) kepada delapan capim KPK hingga kini. Padahal, Presiden Jokowi telah menyerahkan surat berisi delapan nama itu kepada pimpinan DPR pada pertengahan September 2015. "Sesuai Undang-undang (UU) KPK, DPR memiliki kewajiban memilih dan menetapkan 5 pimpinan KPK.

(DetikNews) Isu Sweeping Bikin Pedagang Glodok Resah dan Bingung

Jakarta - Para pedagang di Pasar Glodok, Jakarta Barat termasuk yang resah soal adanya isu sweeping atau razia produk ber-Standar Nasional Indonesia (SNI) beberapa waktu lalu. Pedagang buka-bukaan bahwa ada oknum aparat yang bermain di air keruh terkait isu sweeping.Seorang pedagang bernama Kendro, di Pusat Perbelanjaan Lindeteves Trade Center (LTC Glodok), mengatakan saat ini para pedagang khusus.

(DetikNews) Ini Alasan Jokowi Suntik Modal ke BUMN

Jakarta -Pemerintah pimpinan Joko Widodo (Jokowi) mengajukan suntikan modal untuk BUMN, melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) Rp 40 triliun di tahun ini, meski ditunda oleh DPR. Apa alasan Jokowi mengajukan anggaran PMN?Saat meninjau proyek tol Trans Sumatera di Lampung kemarin, Jokowi mengatakan, PMN adalah upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur melalui BUMN. "Jadi angga.

(Harian Terbit) Pulihkan Aset Negara, BI Teken Nota Kesepakatan dengan Kejaksaan Agung

(HanTer) - Bank Indonesia dan Kejaksaan Agung menandatangani nota kesepakatan meliputi pemulihan aset terkait tindak pidana, pemberian bantuan dan pertimbangan hukum serta sejumlah pelatihan."Dalam nota ini, kedua lembaga sepakat sinergi dan koordinasi untuk melakukan tugas dan wewenangnya lebih baik," ujar Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo dalam konferensi persnya di Kompleks Keja.

(MetrotvNews) Shortfall Pajak Diproyeksikan Tak Lebih dari Rp.160 Triliun

Metrotvnews.com, Jakarta: Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak memproyeksikan kekurangan (shortfall) penerimaan pajak untuk tahun ini tidak lebih dari Rp160 triliun. Dengan begitu, realisasi penerimaan pajak dapat mencapai 87 persen dari target Rp1.2494 triliun."Kita usahakan shortfall paling tidak, tidak akan lebih dari Rp160 triliun," kata Dirjen Pajak Sigit Priadi Pramudito di Kantor Pusa.

(Liputan6.com) Perlukah PNS Dapat THR?

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah akhirnya memutuskan untuk memberi Tunjangan Hari Raya (THR) atau gaji ke-14 kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) mulai tahun depan. Keputusan itu ada setelah memperoleh persetujuan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2016.Pengamat Kebijakan Publik Yustinus Prastowo mengatakan, seharusnya hal tersebut ditinjau ulang. Lantaran, PNS sendiri telah mendapatk.

(TeropongSenayan) Menggugat Tanggung Jawab DPR

Dari tahun ke tahun volume atau nilai APBN terus mengalami peningkatan. Sebut saja, jika 2004 masih sekitar Rp 427 triliun, nanti pada APBN 2016 mencapai Rp 2.095 triliun. Secara kasar selama 12 tahun naik sebesar 700 persen! Sebuah angka yang sangat fantastis. Bolehlah kita senang dan bangga. Bahwa negara kita memiliki anggaran yang besar. Serta terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun ber.

(Times Indonesia) Ketentuan Pidana Politik Uang Sumir

TIMESINDONESIA, MALANG - Politik uang dalam pemilu khususnya pilkada nampaknya masih abu-abu dalam proses penegakan hukumnya. Walaupun secara norma hukum jelas dikatakan bahwa money politics atau politik uang itu dilarang. Seperti disampaikan H. Abdul Fatah, Komisioner Panwaslu Kabupaten Malangbahwa politik uang secara norma hukum jelas dilarang namun dalam ketentuan pidananya tidak ada. "Ada.

Asumsi Pemerataan dan Jaminan Sosial - Rapat Badan Anggaran dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan/Bappenas

Badan Anggaran (Banggar) mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 22 Juni 2015 dengan Deputi-Deputi Menteri Perencanaan Pembangunan Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan (Eselon I Kementerian PPN/Bappenas) membahas asumsi-asumsi mengenai pemerataan, perlindungan dan jaminan sosial, koperasi, Usaha Kecil & Menengah (UKM) dan Beras Miskin (Raskin) untuk Rencana Anggaran Pendapatan Belanja N.

(DetikNews) Terganjal Aturan, Selandia Baru Tak Bisa Ekspor Sapi ke RI

Jakarta -Indonesia saat ini sangat bergantung pada pasokan sapi hidup dari Australia. Kementerian Pertanian (Kementan) berupaya melepaskan ketergantungan pada Australia tersebutm dengan program swasembada daging sapi untuk jangka panjang, dan mencari negara-negara alternatif untuk sumber pasokan sapi.Salah satu negara yang dilirik untuk menjadi alternatif pemasok sapi, di samping Australia adalah .

(Warta Ekonomi Online) Persiapan Izin Investasi Tiga Jam Masuki Finalisasi

WE Online, Jakarta - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terus merampungkan persiapan peluncuran layanan investasi tiga jam yang akan mulai diimplementasikan pada Senin (26/10/2015) mendatang. Kepala BKPM Franky Sibarani menyatakan pihaknya sudah memasuki tahap final persiapan perangkat dan instrumen yang mendukung proses layanan izin investasi tiga jam. Hal ini agar dapat memberikan pelayanan.

(DetikNews) Beralasan Sakit, Ketum PKB Cak Imin Tak Penuhi Panggilan KPK

Jakarta - Penyidik KPK sedianya memeriksa Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dalam kasus korupsi proyek pengembangan kawasan transmigrasi di Kemenakertrans. Namun, Cak Imin tak memenuhi panggilan KPK dengan alasan sakit."Pak Muhaimin dijadwalkan diperiksa sebagai saksi kaitan kasus yang ada di direktorat transmigrasi dengan tersangka JM yaitu Dirjen Kemenakertrans, tadi diperoleh informasi Pak .

(Kompas.com) Saat Perjalanan Dewie Berakhir di KPK...

JAKARTA, KOMPAS — Hampir saja Komisi Pemberantasan Korupsi kehilangan jejak Rinelda Bandaso, Selasa (20/10/2015). Sekretaris pribadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Hanura, Dewie Yasin Limpo, itu sudah curiga dirinya diikuti saat hendak bertemu pengusaha asal Papua, Setiadi Jusuf, serta Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Deiyai, Papua, Irenius Adi, di kawasan .

Penerimaan Negara Bukan Pajak - Rapat Badan Anggaran dengan Polantas, Kominfo, Kemenhumkam, KemenristekDikti, KemenATR dan Kemenhub

Badan Anggaran (Banggar) mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 17 Juni 2015 dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenhumkam), Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (KemristekDikti), Kementerian Agraria dan Tata Ruang (KemenATR) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membahas asums.

(Jawa Pos) Kasus Rio Bukti Parpol Masih jadi Arena Rawan Korupsi

JAKARTA - Penetapan tersangka yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap mantan Sekretaris Jenderal DPP Partai NasDem, Patrice Rio Capella, membuktikan partai politik berikut jejaring politiknya, masih menjadi arena rawan praktik korupsi. "Karena itu, hanya hukumlah yang menjadi tumpuan harapan masyarakat untuk membersihkan praktik kotor tersebut," ujar Juru Bicara DPP Part.

(Tribun News) Geledah Lagi Kantor PT VSI, Kejagung Abaikan Putusan Praperadilan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kejaksaan Agung dianggap mengabaikan putusan praperadilan No.81/Pid.Prap/2015/PN.JKT.SEL, tanggal 20 September 2015 dengan melakukan lagi penggeledahan di kantor PT Victoria Securities Indonesia (VSI). "Seharusnya, mengingat pertimbangan hakim dalam putusan praperadilan No.81/Pid.Prap/2015/PN.JKT.SEL, tanggal 20 September 2015, sudah jelas bahwa hukum mensyaratkan ada.

(Tribun News) NasDem Jamin Jaksa Agung Tidak Terseret Kasus Patrice Rio

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai NasDem menjamin Jaksa Agung HM Prasetyo tidak terlibat terkait kasus yang membelitPatrice Rio Capella. Capella ditetapkan sebagai tersangka kasus suap Bansos Sumatera Utara. Ketua DPP Partai NasDem, Taufik Basari, mengatakan tidak ada fakta yang mengarah pada keterlibatan Prasetyo. Prasetyo dulunya adalah bekas kader NasDem. "Kalau mengenai keterlibatan dan seb.

(DetikNews) Menteri Desa Apresiasi Penggunaan Dana Desa di Cangkringan Sleman

Jakarta - Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Marwan Jafar berkunjung ke Kecamatan Cangkringan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di desa-desa di kawasan tersebut, dana desa sudah dirasakan langsung oleh masyarakatnya.Marwan mengatakan, pemakaian dana desa di kecamatan Cangkringan sudah cukup bagus karena bisa langsung dirasakan masyarakat. Karena itu, Marwan meminta program diperluas dan peliba.

(Liputan6.com) Semarang Terancam Tak Dapat Dana Alokasi Khusus

Liputan6.com, Jakarta - Kota Semarang patut menjadi perhatian beberapa daerah lain jika pada 2016 nanti tidak bisa mendapatkan dana alokasi khusus ‎daerah sebesar Rp 100 miliar yang telah direncanakan Presiden RI Joko Widodo. Hal tersebut terjadi karena sikap para pejabat daerahnya yang mengindahkan anjuran presiden tentang reformasi birokrasi.Para pejabat daerah Kota Semarang termasuk Walikota Se.

(DetikNews) UU Penanganan Krisis Ekonomi Ditargetkan Berlaku Bulan Depan

Jakarta -Pembahasan rancangan Undang-undang (RUU) Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) ditargetkan dapat selesai akhir bulan ini. Sehingga bisa disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan berlaku efektif pada awal November 2015.Demikianlah diungkapkan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo usai rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2015).Mardiasmo menutu.

(Kompas.com) ICW Minta Presiden "Jewer" Menkumham Terkait Revisi UU KPK

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo diminta untuk menegur Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly terkait dibahasnya revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch, Donal Fariz, Yasonna harus menegaskan sikap pemerintah atas usulan merevisi UU tersebut. Sebelumnya, Jokowi menampik jika pemerintah mengusulk.

(Harian Terbit) Urus e-KTP Saja Belum Becus, DPR: Program KTP Anak Pemborosan Anggaran

Jakarta, HanTer - Rencana Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi anak-anak kelahiran Indonesia berusia 0-17 tahun menuai kritik banyak pihak, lantaran pembuatan KTP elektronik hingga kini belum dapat diselesaikan dengan baik.Komisi II DPR RI pun menganggap proyek KTP Anak Indonesia (KAI) tersebut tidak relevan dilakukan di tengah kondisi ekonomi Ind.

(TeropongSenayan) Aroma Busuk Politik Legislasi

Kolom Obrolan Pagi bareng Ariady Achmad Meski disamarkan, ditutup-tutupi ataupun dibungkus rapi, aroma permainan politik penyusunan RUU akhirnya tetap saja terbuka. Peran media massa mengungkap praktek yang berlangsung di gedung parlemen ini perlu diapresiasi. Bukan hanya munculnya angka 12 tahun dan pemberian wewenan SP 3 serta lainnya dalam RUU KPK, namun juga masuknya pasal Kretek dalam RUU Keb.

(DetikNews) Ical Ingin Revisi UU KPK Dibahas DPR dan Pemerintah

Jakarta - Fraksi Golkar menjadi salah satu fraksi yang setuju UU KPK direvisi dan berujung pada pelemahan lembaga antikorupsi itu. Apa kata Ketua Umum Golkar?"Kita serahkan pada DPR dan pemerintah. Serahkan pada mereka untuk membahas supaya lebih baik ke depannya," kata Aburizal Bakrie (Ical) di kantor DPP Perindo, J P. Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (8/10/2015).Anggota DPR dari fraksi G.

(DetikNews) Ketua F-NasDem: Rio Capella akan Dipecat Jika Terbukti Bersalah di KPK

Jakarta - Sekjen Partai NasDem Patrice Rio Capella telah diperiksa oleh penyidik KPK yang menangani kasus suap hakim PTUN Medan. Ketua Fraksi NasDem di DPR, Victor Laiskodat menegaskan, bila Rio bersalah, partai tidak segan memecatnya."Dari Fraksi Nasdem tidak masalah (Rio diperiksa KPK). Kami mendorong Rio untuk datang, langsung hadir ke KPK. Menurut saya, itu hal yang baik. Siapapun datang i.

(Kompas.com) Tiga Perwira Polisi Diduga Terima Uang Hasil Tambang Ilegal Lumajang

SURABAYA, KOMPAS.com — Pengusutan kasus pembunuhan Salim Kancil dan penambangan pasir ilegal Lumajang terus dilakukan. Saat ini tiga perwira di Polres Lumajang tengah diperiksa pihak Propam Polda Jatim karena diduga terlibat dalam kasus penambangan liar. "Ketiga perwira itu diduga menerima uang dari penambangan ilegal di Kecamatan Pasirian, Lumajang," kata Kapolda Jatim Irjen Anton Setiadi.

(Kompas.com) Ahok: Ini Ada Apa di Kemendagri? Kami Dipingpong Sana Pingpong Sini

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama kembali naik pitam ketika mengetahui bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berulang kali mengembalikan draf Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) DKI 2015. Bahkan, Basuki menegaskan telah mencatat serta merekam seluruh kronologi RAPBD-P 2015."Makanya saya bilang ada unsur apa di Ke.

(Kompas.com) Mantan Anak Buah Akui Suryadharma Gunakan DOM Untuk Kepentingan Pribadinya

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan Kementerian Agama, Syaifuddin Syafii mengatakan, mantan Menteri Agama, Suryadharma Ali, pernah menggunakan Dana Operasional Menteri (DOM) untuk kepentingan pribadinya dan keluarga. Syaifuddin dihadirkan sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji dan penyalahgunaan DOM dengan terdakwa Suryadharma. Saat d.

(Kompas.com) Kepada Ahok, Jaksa Agung Keluhkan Kejagung Sering Ditipu

JAKARTA, KOMPAS.com — Jaksa Agung HM Prasetyo mengeluhkan instansinya sering ditipu oleh pelaku tindak pidana korupsi kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Kejaksaan Agung bersama Pemerintah Provinsi DKI membangun Rumah Sakit Umum (RSU) Adhyaksa, Ceger, Jakarta Timur. Rumah sakit tersebut merupakan rumah sakit pertama yang dimiliki Kejaksaan Agung d.

(MetrotvNews) Berikut Enam Poin Penolakan KPK Terhadap Revisi UU KPK

Metrotvnews.com, Jakarta: Pelaksana Tugas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Taufiequrachman Ruki menyatakan enam poin penolakan terhadap draf revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Dia menilai, beberapa pasal yang direvisi maupun pasal baru yang tercantum dalam draf tak mendukung fungsi KPK."Pertama, tidak perlu dilakukan pembatasan masa kerja KPK yang disebutkan di situ paling.

(SuaraMerdeka.com) Komisi Yudisial Sudah Prediksi Putusan Mahkamah Konstitusi

JAKARTA, suaramerdeka.com - Komisioner Komisi Yudisial Imam Anshori Sholeh sudah memprediksikan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengebiri kewenangan lembaganya dan mempertegaskan rekrutmen calon hakim adalah otoritas tunggal Mahkamah Agung (MA). “Sudah kuduga,” kata Imam Anshori Sholeh di Jakarta. Menurut dia, Komisi Yudisial sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena putusan Mahkamah Ko.

(ANTARA News) Mendag: Sejumlah kebijakan hambat perdagangan

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Perdagangan Tom Lembong mengakui terdapat sejumlah kebijakan termasuk keputusan menteri yang menghambat dunia usaha sehingga pemerintah telah dan akan mengeluarkan kebijakan deregulasi yang tujuannya untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia."Saya ketahui ada banyak ratusan bahkan ribuan kebijakan yang dikeluarkan ternyata justru menghambat dunia usaha dan .

(Warta Ekonomi Online) Bambang Soesatyo Sepakat Pemimpin DPR Perlu Dikritik

WE Online, Jakarta- Sekretaris Faksi Partai Golkar di DPR, Bambang Soesatyo mengingatkan peran Pimpinan DPR tidak boleh melebihi kewenangannya karena bisa menjadikan institusi ini bercitra negatif di masyarakat. "Memang itu perlu dikritik, tugas pimpinan DPR harus lebih baik sehingga nama baik DPR bisa terjaga," katanya di Gedung Nusantara III, Jakarta, Jumat (2/10/2015). Hal itu dikatakan.

(DetikNews) Kisruh KIH-KMP di DPR Dituding Jadi Penyebab Kinerja Legislasi Minim

1 Tahun DPR 2014-2019 Jakarta - Dalam satu tahun masa bakti, DPR 2014-2019 hanya berhasil mengesahkan 3 RUU yang berasal dari program legislasi nasional. Hasil yang minim itu dianggap karena konflik KMP dan KIH di hari-hari awal DPR."Di tahun pertama memang selalu menghasilkan UU yang minim. Ada faktor penyebabnya. Ketika itu dilantik, nyaris tiga bulan tidak bisa bekerja karena ada tarik mena.

(DetikNews) Paloh: Sekjen NasDem dan Saya Akan Keluar dari Partai Bila Terbukti Korupsi

Jakarta - Eksplisit, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyebut nama Sekjennya, Patrice Rio Capella harus mundur dari partai bila menjadi tersangka kasus korupsi. Bila tidak mau keluar, maka Patrice akan dipecat."Kasus Sekjen Partai NasDem Patrice Rio Capella dipanggil KPK, dia dipanggil sebagai saksi. Kita hormati sebagai saksi. Mudah-mudahan dia tetap sebagai saksi. Kalau ditingkatkan (st.

(DetikNews) Ingin Susun UU Lebih Ringkas, DPR Hilangkan Mekanisme Studi Banding

Jakarta - Demi menggenjot penyusunan Undang-undang (UU), DPR berniat meringkas proses yang ada sekarang. Salah satu caranya adalah dengan menghapus mekanisme studi banding. "Terkait UU tentang tata cara pembuatan UU, nanti prosesnya akan lebih ringkas. Saya hilangkan mekanisme studi banding. Itu kita hilangkan," kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis.

(Inilah.Com) Jokowi Diminta Evaluasi Kinerja Jaksa Agung

Pendapatan PNBP Merosot INILAHCOM, Jakarta - Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNPB) kejaksaan kian menurun pada semester I 2015. Hal ini dinilai karena faktor kepemimpinan pada Kejaksaan Agung.Untik itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta mencari langkah untuk mengantisipasi krisis ekonomi Indonesia, salah satunya mengharapkan optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Kejaksaan Agung.Peng.

Pajak, PNBP & Dividen BUMN - Rapat Badan Anggaran dengan Kemenkeu, KemenLHK, KKP, KemenESDM dan KemenBUMN

Badan Anggaran (Banggar) mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 16 Juni 2015 dengan Direktur Jenderal Badan Kebijakan Fiskal (Dirjen BKF), Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak), Direktur Jenderal Bea dan Cukai (Dirjen Bea Cukai), Direktur Jenderal Anggaran (Dirjen Anggaran) dari Kementerian Keuangan, Direktur Jenderal Perikanan (Dirjen Perikanan), Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dir.

(Kompas.com) Bantu Pencitraan Jero Wacik, Pemred "Indopos" Terima Rp 2,5 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik disebut menggunakan uang negara yang ada di Kementerian ESDM untuk biaya pencitraan melalui media harian Indopos. Jero meminta Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM saat itu, Waryono Karno, untuk menyediakan uang tersebut. Waryono kemudian mengadakan rapat yang diikuti sejumlah bawahannya beserta Muhammad Noer Sadono ali.

(Kriminalitas.com) Komjen Buwas Optimis Pengajuan Revisi UU Narkoba Ditindaklanjuti DPR RI

KRIMINALITAS.COM, Jakarta – Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Budi Waseso akan mengajukan revisi UU Narkoba dan diharapkan revisi tersebut dapat ditindaklanjuti DPR. “Pasti dilakukan itu dan mungkin akan dilakukan maksimal. Saya sih berharap bisa ditindaklanjuti ke DPR,” kata Budi Waseso di Jakarta, Kamis (24/9). Dia mengatakan sudah melakukan komunikasi dengan DPR mengenai hal tersebut dan r.

(Kompas.com) Setya Novanto Bantah Kinerja DPR "Memble" karena ke Luar Negeri

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPR Setya Novanto membantah kinerja DPR menjadi memble karena para pimpinannya sering ke luar negeri. Pada 31 Agustus hingga 12 September kemarin, Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon memimpin rombongan DPR untuk melakukan kunjungan kerja ke Amerika Serikat. Salah satu agenda utamanya adalah menghadiri Konferensi Ketua Parlemen Dunia di New York, Amerika Serikat. Lalu,.

(Kompas.com) Jero Wacik Didakwa Selewengkan Dana Operasional Menteri Rp 8,4 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Jero Wacik, didakwa menyalahgunakan dana operasional selama menjabat sebagai menteri tahun 2008-2011. Menurut jaksa penuntut umum, Jero telah memperkaya diri sebanyak Rp 7.337.528.802 dan keluarganya sebesar Rp 1.071.088.347. Dengan demikian, total dana operasional menteri (DOM) yang dinikmati Jero dan keluarganya sebesar Rp 8.408.617.

(Kompas.com) Fahri Hamzah Surati MKD, Minta Perkara Donald Trump Tak Dibuka ke Publik

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengirimkan surat kepada Mahkamah Kehormatan Dewan DPR. Dalam surat tertanggal 17 September 2015 itu, Fahri meminta agar MKD tidak membuka perkara kepada publik perihal dugaan kasus pelanggaran kode etik Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang menghadiri kampanye bakal calon presiden Amerika Serikat, Donald Trump. "Dalam kai.

(DetikNews) Inkonsisten, MK Kini Wajibkan Pemeriksaan Anggota DPR Harus Izin Presiden

Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2012 menyatakan pemeriksaan kepala daerah tidak perlu izin presiden. Namun pada 2015 MK malah memerintahkan penyidik meminta izin presiden saat memeriksa anggota DPR. Apa bedanya kepala daerah dan anggota DPR?Keharusan ini dituangkan dalam putusan yang dimohonkan Perkumpulkan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana. Pemohon meminta pemeriksaan penyidik.

(Liputan6.com) Mahkamah DPR Segera Verifikasi Laporan terhadap Puan dan Tjahjo

Liputan6.com, Jakarta - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR akan segera mendalami aduan terhadap 2 politisi PDI Perjuangan, Puan Maharani dan Tjahjo Kumolo. Sejumlah mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Peduli Parlemen melaporkan Puan dan Tjahjo pada Selasa kemarin. Mereka menganggap keduanya melanggar undang-undang karena rangkap jabatan anggota DPR dan menteri. Sejak pelantikan mente.

(Tribun News) Kementerian LHK Diminta Berani Membuka Kotak Pandora Kabut Asap

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kebakaran hutan dan lahan serta bencana asap bukanlah hal yang baru terjadi di Indonesia khususnya di daerah Sumatera dan Kalimantan. Namun sayangnya peristiwa tersebut terus terjadi dan wilayah dimaksud menjadi “langganan bencana” yang terjadi tiap tahun. Pertanyaannya, mengapa bencana asap tersebut setiap tahun terulang? Menurut Dedy Mawardi, Ketua Bidang Hukum dan HAM .

(Liputan6.com) Pengamat: Pembiayaan Naik Haji Ketua DPR Bisa Masuk Gratifikasi

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon mendapat undangan khusus untuk melaksanakan ibadah haji ke Mekah, Arab Saudi. ‎Sebagai tamu undangan, semua biaya ditanggung Kerajaan Arab Saudi.Pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai, pembiayaan ibadah haji yang diterima pimpinan DPR itu bisa saja termasuk dalam kategori gratifikasi."Seba.

(Kompas.com) Majelis Tinggi Nasdem Desak Patrice Rio Capella Terbuka soal Pemeriksaan KPK

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem, Lestari Moerdijat, meminta Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Patrice Rio Capella untuk terbuka kepada semua pihak mengenai pemeriksaan dirinya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada 23 September lalu, Patrice diperiksa selama empat jam sebagai saksi kasus dugaan suap kepada hakim dan panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. "DPP .

(DetikNews) Kenaikan Tunjangan Wakil Rakyat

(DetikNews) Ini Rincian Anggaran Kunker Novanto Cs ke AS

Jakarta - Delegasi DPR ke Amerika Serikat sudah pulang. Namun kontroversinya masih terus bergulir. Anggarannya pun masih dipertanyakan. Sebuah dokumen menjawab pertanyaan soal anggaran kunker tersebut.Dokumen anggaran kunker DPR ini diterima detikcom, Jumat (18/9/2015) hari ini. Namun ini anggaran untuk delegasi kunker ke Inter-Parliamentary Union ke New York pada 29 Agustus hingga 4 September 201.

(Kompas.com) Ketua Komisi I Anggap Banyak Calon Dubes yang Tak Penuhi Ekspektasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Uji kelayakan dan uji kepatutan oleh Komisi I DPR terhadap 33 calon duta besar yang diajukan Presiden Joko Widodo telah rampung. Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan, proses uji tersebut berjalan cukup baik, tetapi dengan beberapa catatan. "Baik-baik saja, walaupun banyak ekspektasi DPR ini belum terpenuhi," kata Mahfudz di Kompleks Parlemen, Kamis (17/9/2015).

(DetikNews) Mahkamah Kehormatan DPR Ganti Ketua Tim Penyelidik Kasus Novanto-Trump

Jakarta - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menghadapi ancaman perpecahan lantaran salah satu anggotanya tak terima Ketua Tim Penyelidik kasus Novanto-Trump dijabat anggota Partai Gerindra. Maka kini, MKD mengganti Ketua Tim Penyelidik kasus Novanto-Trump.Sebelumnya, posisi Ketua Tim Penyelidik kasus Novanto-Trump diberikan kepada Sufmi Dasco Ahmad dari Gerinda. Namun kini Dasco menyatakan MKD telah.

(Kompas.com) Alasan Inflasi, DPR Minta Kenaikan Tunjangan

JAKARTA, KOMPAS.com — DPR RI meminta kenaikan tunjangan kepada pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016. Tunjangan yang diusulkan naik mulai dari tunjangan kehormatan, tunjangan komunikasi intensif, tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran, hingga bantuan langganan listrik dan telepon. "Memang ada permintaan dari BURT (Badan Urusan Rumah Tangg.

(OkeZone.com) Ini Calon Pengganti Puan & Tjahjo di DPR

JAKARTA – Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristianto menegaskan tidak ada jabatan rangkap pejabat negara dari kader PDIP yakni Tjahjo Kumolo, Puan Maharani, dan Pramono Anung di DPR RI. Belum adanya Pergantian Antar Waktu (PAW), kata dia, menegaskan ketiganya tidak menerima fasilitas negara ataupun gaji. “Dalam waktu dekat kami sudah siapkan pengantinya,” katanya kepada w.

(Tribun News) Baru 72 Kabupaten-Kota yang Sudah Menyalurkan Dana Desa

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dari 434 kabupaten/kota penerima dana desa, baru 182 kabupaten-kota yang sudah melaporkan ke pemerintah. Dirjen Perimbangan, Kementerian Keuangan, Boediarso, mengatakan dari 182 kabupaten-kota, 72 di antaranya melaporkan sudah menyalurkan dana tersebut ke desa. "72 dua kabupaten/kota sudah menyalurkan 100 persen, itu total Rp 2,3 triliun. Kemudian 80 kabupaten menyalu.

(MetrotvNews) Dwelling Time, dari Tanjung Priok ke Senayan

Metrotvnews.com, Jakarta: Di saat Kabareskrim Komjen Budi Waseso mengangkat kasus korupsi mobile crane Pelindo II, saat publik meyakininya sebagai pintu yang membuka ke kasus-kasus lebih besar. Setidaknya hingga tersiar kabar penyelidikan mengarah pada keterlibatan kerajaan bisnis petinggi negara.Seiring terbongkarnya praktek mafia dan 'raja' kecil di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, pen.

(Warta Ekonomi Online) MENSOS Edarkan Draft MOU Akta Kelahiran Ke Empat Kementerian

WE Online, Jakarta - Lima kementerian sudah menandatangani kesepakatan bersama mengenai percepatan layanan akta kelahiran bagi anak yang belum memiliki akta."Kami sudah edarkan draft MoUnya karena kalau menunggu semua menteri terkait hadir di satu tempat pasti akan lama," kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa di Jakarta, Selasa (15/9/2015).Menteri yang sudah menandatangani kesepakat.

(Warta Ekonomi Online) Ngebet Lelang Aset Victoria, Pengamat: Copot Jaksa Agung Secepatnya!

WE Online, Jakarta -Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis menyayangkan langkah Jaksa Agung, HM Prasetyo yang telah mengeluarkan instruksi agar tanah seluas 1065,6 hektare yang dibeli Victoria Securities International Corporation melalui perjanjian pengalihan piutang dengan BPPN segera dilelang. Tanah tersebut terbagi menjadi empat SHGB di Kabupaten Karawang itu dikenal umum dengan lokasi peruma.

(Inilah.Com) MenpanRB: Tidak Semua Honorer K2 Diangkat jadi PNS

INILAHCOM, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Yuddy Chrisnandi menegaskan, tidak semua honorer K2 bisa diangkat jadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Menurutnya, hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)."Semua honorer akan diakomodir. Tapi tidak semua jadi PNS. Tapi tetap akan jadi ASN. Karena sesuai.

(Suara.com) YLKI: Ada Keanehan di Balik Gonjang-Ganjing Harga Pasar

Akibatnya, kata Tulus, pelaku pasar mengantisipasi kondisi tersebut dengan cara menurunkan porsi dagangan. Suara.com - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Tulus Abadi menyebut ada keanehan di tengah penurunan perekonomian dengan dibarengi peningkatan harga kebutuhan di pasar Indonesia. "Terkait dengan masalah gonjang-ganjing harga ini, hasilnya memang aneh, tidak ada masya.

(ANTARA News) Fadli Zon dorong MKD selidiki penundaan pergantian anggota DPR

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mendorong Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menyelidiki masalah penundaan pergantian antarwaktu (PAW) tiga anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan yang kini menjabat di kabinet. "MKD harusnya mengambil satu analisis penyelidikan terhadap ini. Ini masalah undang-undang," kata Fadli Zon di Jakarta, Senin.Dia menilai seharusnya kader PDIP yang ma.

(Inilah.Com) Fadli Zon Sindir Anggota DPR Tidur Saat Paripurna

INILAH.COM, Jakarta - Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR, Fadli Zon dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) soal dugaan pelanggara etik dalam pertemuan dengan Calon Presiden Amerika Donald Trump."Kita harus hormati langkah proses MKD, kita hargai proses yang ada di MKD tersebut," kata Wakil Ketua DPR, Fadli Zon di Gedung DPR Senayan Jakarta, Senin (14/9).Dia justru secara ga.

Badan Standarisasi Nasional - Rapat Komisi 6 dengan Kepala BSN

Komisi 6 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada tanggal 20 Agustus 2015 dengan Kepala Badan Standarisasi Nasional (BSN) mengenai laporan penyerapan anggaran tahun 2014, hambatan yang dialami dalam merealisasikan anggaran, dan predikat laporan anggaran BSN dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). RDP dipimpin oleh Ketua Komisi 6 Achmad Hafisz Tohir. RDP dimulai pada pukul 19:05 WIB. Agenda dari R.

(Kompas.com) PKB Juga Sudah PAW Tiga Menteri, Tinggal PDI-P yang Belum

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Kebangkitan Bangsa sudah melakukan proses pergantian antarwaktu (PAW) terhadap tiga anggotanya di DPR, yang ditunjuk sebagai menteri oleh PresidenJoko Widodo. Surat PAW langsung diproses saat ketiganya dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada 26 Oktober 2014 lalu. Tiga menteri dari PKB itu adalah Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrowi, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhaki.

(DetikNews) Kemenperin Godok Juknis TKDN Software

Jakarta - Aturan tentang Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) terkait tata cara penghitungan design house ternyata masih terkait hardware saja, belum mencakup nilai-nilai piranti lunak atau desain.Itu sebabnya, Kementerian Perindustrian melalui Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika, I Gusti Putu Suryawirawan, menegaskan masih akan menggodok kembali aturan tersebut."A.

(DetikNews) Hary Tanoesoedibjo Fasilitasi Novanto-Trump, Hanura: DPR Bukan Milik Perseorangan!

Jakarta - Partai Hanura tak setuju bila benar Pimpinan DPR menemui Donald Trump difasilitasi pengusaha Hary Tanoesoedibjo. Soalnya, DPR bukanlah dijalankan sebagai lembaga yang mengakomodasi kepentingan perseorangan."Kalau mewakili Pak Hary Tanoe, saya nggak setuju. Karena DPR itu milik republik, bukan milik perseorangan," kata Ketua Fraksi Partai Hanura Nurdin Tampubolon saat dihubungi, K.

(DetikNews) DPR Minta Jatah Haji Anggota Dewan Ditambah, Ini Kata Kemenag

Makkah - Dalam rapat kerja dengan Kemenag, Ketua Komisi Agama DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyarankan agar jumlah kuota haji untuk anggota DPR ditambah untuk tahun depan. Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh (PHU) Abdul Djamil mengatakan penambahan kuota itu ada pedomannya, tidak bisa seenaknya saja."Keluar dari pedoman akan ada masalah. Harus belajar dari pengalaman (jangan jadi masalah huku.

(Kompas.com) PDI-P Sudah PAW Djarot dan Adriansyah, Mengapa 3 Menterinya Belum?

JAKARTA, KOMPAS.com - PDI Perjuangan hingga kini belum mengganti tiga anggota DPR, yakni Paun Maharani, Tjahjo Kumolo dan Pramono Anung, yang telah menjadi menteri. Ketua Fraksi PDI-P Olly Dondokambey beralasan belum menyerahkan surat PAW karena harus mengkaji secara matang sebelum mengajukan pengganti mereka ke DPR. Namun, PDI-P tidak membutuhkan waktu yang lama melakukan pergantian antarwaktu (P.

(Suara.com) MKD DPR Juga Selidiki Anggaran Dinas Setya Novanto dan Fadli Zon

MKD DPR minta laporan alokasi anggaran perjalanan Setya Novanto dan Fadli Zon Suara.com - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR memastikan juga akan menyelidiki alokasi anggaran yang digunakan 22 anggota DPR, termasuk pimpinan DPR Setya Novanto dan Fadli Zon, yang melakukan kunjungan ke Amerika Serikat. Hal itu disampaikan Anggota MKD DPR Junimart Girsang saat dihubungi suara.com, Rabu (9/9/2015), .

(DetikNews) Dulu Dilarang, Kini Anggota DPR F-Gerindra Pilih-pilih Kunker Luar Negeri

Jakarta - Prabowo Subianto pernah melarang anggota DPR Fraksi Gerindra ikut kunjungan kerja ke luar negeri di tahun 2012. Kini, aturan itu sudah berubah.Ketua Fraksi Gerindra Ahmad Muzani membenarkan bahwa sudah ada perubahan aturan. Bila dulu tegas melarang, kini ada kebijakan pilih-pilih kunjungan mana yang akan diikuti."Prinsipnya tetap dilarang tapi pilah pilih untuk kepentingan apa. Kalau.

(Kompas.com) KSAL: Kapal Selam sejak 2005 Didiskusikan, tetapi Realisasinya Hanya Dua

SURABAYA, KOMPAS.com- Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Ade Supandi mengharapkan kapal selam hendaknya jangan hanya didiskusikan, karena realisasi kapal selam itu penting untuk negara kepulauan. "Kapal selam itu sudah didiskusikan sejak tahun 2005, tapi sampai sekarang hanya ada dua kapal selam yang kita miliki," katanya saat menjadi pembicara dalam sarasehan nasional di M.

(Kompas.com) Delik Korupsi Masuk Revisi KUHP, Jaksa Agung Mengeluh ke DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Acara rapat dengar pendapat antara Komisi III DPR RI dengan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo, beberapa waktu lalu, rupanya dimanfaatkan Prasetyo untuk menyampaikan unek-uneknya terkait Rancangan Undang-Undang KUHP yang lagi dibahas di parlemen. Kepada wakil rakyat itu, Prasetyo mengkritik masuknya delik korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam pasal KUHP. Menurut Prasetyo,.

(Kompas.com) Menteri ESDM Bakal Keluarkan Permen Atur Kepastian Perpanjangan IUP

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said segera akan mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM setelah revisi Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2014 disetujui oleh Presiden Joko Widodo. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Teguh Pamuji menyampaikan, permen tersebut akan mengatur kepastian dari pemerintah terkait keputusan pengajuan perpanjangan izin us.

(Kompas.com) Menteri Nasir: Jual Ijazah Palsu, 4 Kampus Dibekukan, Dua Rektor Dicopot

SURABAYA, KOMPAS.com — Menteri Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi Muhammad Nasir mengaku sudah membekukan empat kampus di Jawa Timur yang dinilai menyalahi prosedur penyelenggaraan perguruan tinggi. Keempat kampus itu adalah Universitas PGRI Nusantara di Kediri, Universitas Ronggolawe di Tuban, IKIP PGRI di Jember, dan IKIP Budi Utomo di Malang. Bahkan, dia juga menuturkan telah memberhentikan.

Rencana Strategis Kementerian Sekretariat Negara & Sekretariat Kabinet - Rapat Komisi 2 dengan Mensetneg dan Menseskab

Pada 24 Agustus 2015 Komisi 2 mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Sekretariat Negara (Mensetneg) dan Menteri Sekretaris Kabinet (Menseskab) terkait pembahasan hasil Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun anggaran 2014 yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dan Sekretariat Kabinet (Setkab). Raker dimulai pukul 16.09 WIB dan dipi.

Pembentukan Panitia Kerja RAPBN 2016 - Rapat Banggar dengan Panja Pemerintah

Badan Anggaran (Banggar) mengadakan Rapat Kerja pada 28 Mei 2015 dengan Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro (Menkeu), Gubernur Bank Indonesia (Gubernur BI), Agus Martowardojo dan Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (MenBappenas), Adrinof Chaniago tentang pembentukan Panitia Kerja (Panja) Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2016 (RAPBN 2016). Raker dipimpin oleh Ketua Badan Ang.

(Kompas.com) Banyak Perkara Tilang di Pengadilan Negeri, PSHK Usulkan Revisi UU LLAJ

JAKARTA, KOMPAS.com – Revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalanan (RUU LLAJ) menjadi salah satu usulan utama Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK) kepada Badan Legislasi DPR untuk ditambahkan ke dalam daftar RUU Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2015-2019. Revisi UU tersebut diusulkan atas dasar tingginya perkara peraturan lalu lintas (tilang) yang ditangani d.

(Kompas.com) Penyuap Politisi PDI-P Divonis Dua Tahun Penjara Terkait Suap Izin Tambang

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan vonis dua tahun penjara terhadap Manajer Marketing PT Mitra Maju Sukses Andrew Hidayat. Ia terbukti menyuap politisi PDI Perjuangan Adriansyah untuk mengurus ijin tambang di Tanah Laut, Kalimantan Selatan. "Mengadili, menyatakan bahwa terdakwa Andrew terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korup.

(MetrotvNews) Status di DPR Digantung, Puan: Itu Hak PDIP

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengaku tidak mengetahui mengenai proses pencabutan keanggotaan dirinya dari DPR. Karena hal itu ranah Fraksi dan DPP PDI Perjuangan."Tanya ke fraksi. Itu hak PDI Perjuangan," ujar Puan usai menghadiri rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa .

(Kompas.com) Hadiri Kampanye Donald Trump, Pimpinan DPR Bisa Dikenakan Pelanggaran Kode Etik

JAKARTA, KOMPAS.com — Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menilai bahwa kehadiran Ketua DPR Setya Novanto dalam kampanye calon presiden Partai Republik untuk pemilu Amerika Serikat tahun 2016, Donald Trump, berpotensi melanggar kode etik. Sebab, pertemuan itu dilangsungkan di tengah-tengah kunjungan kerja DPR ke AS. "Sangat mungkin ada pelanggaran e.

(DetikNews) Demi Nelayan, Menteri Susi Minta 2 Aturan Ini Dicabut

Jakarta -Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mencabut peraturan yang tak pro pada sektor perikanan dalam negeri. Pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan yang mengizinkan kapal asing menangkap ikan di Indonesia."PP kita membolehkan penangkapan oleh kapal nelayan asing. Kita harus cabut. Saya sud.

(DetikNews) Pendataan Ulang PNS Secara Elektronik Bisa Kurangi Ijazah Palsu

Jakarta - Pemprov DKI Jakarta menjadi percontohan pendataan ulang PNS dengan sistem elektronik. Sistem ini akan meminimalisir ijazah palsu dari PNS."Sekarang berdasarkan amanat UU harus tulis S1-nya apa sih dari mana, universitasnya, tahun berapa lulus. Itu harus lengkap sehingga kita tahu," kata Kepala BKN Bima Haria Wibisono di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Rabu (2/9/2015.

(Jawa Pos): Raja Judi Dipuji, Imam Masjid Disomasi, Adian: Fadli Zon Memang Aneh

Anggota Fraksi PDI Perjuangan Adian Napitupulu menyesalkan sikap para pimpinan DPR yang sepertinya kurang menerima kritik terbuka, yang dilayangkan Shamsi Ali, seorang imam masjid di New York, terkait pertemuan dengan Donald Trump. Adian menilai, perbedaan Donald Trump dengan Shamsi Ali seperti bumi dan langit, hitam dan putih, kotor dan bersih. Sebuah kontradiksi abadi antara kejahatan versus keb.

(Rimanews) Bus Haji Bobrok, DPR Minta Transparansi Kemenag

Rimanews - DPR-RI mendesak transparansi Kementerian Agama sebagai Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) dalam pola upgrading (peningkatan) kualitas bus antarkota di Arab Saudi untuk jamaah haji yang banyak dikeluhkan tahun ini. Hal itu dikemukan Wakil Ketua Komisi VIII DPR-RI Dikdik Sodik Mudjahid, di Makkah, Saudi Arabia, Minggu (06/09/2015) malam, dalam rangka kunjungan kerja pengawasan persi.

(MetrotvNews) Akbar Faizal Akan Bawa Kasus Pimpinan DPR Dengan Donald Trump ke MKD

Metrotvnews.com, Jakarta: Polemik kehadiran Ketua DPR RI Setya Novanto (Setnov), dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon serta rombongannya dalam kampanye bakal calon presiden Amerika Serikat dari Partai Republik Donald Trump terus berlanjut.Anggota DPR RI dari Fraksi NasDem Akbar Faizal berencana melaporkan tindakan pimpinan DPR beserta rombongannya itu ke Majelis Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR.Pernya.

(DetikNews) Kepala Daerah Bisa Terkena Sanksi Jika Lambat Salurkan Dana Desa

Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Marwan Jafar menghimbau kepada para Kepala Daerah agar segera menyalurkan dana desa yang telah diperolehnya ke desa-desa yang membutuhkan. Bila telat, Marwan tidak akan segan-segan memberikan sanksi."Untuk kesekian kalinya saya ingatkan soal dana desa ini, kepada teman-teman Bupati/Walikota yang belum menyalurkan dan.

Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika - Rapat Komisi 1 dengan Menkominfo, KPI, Dewan Pers, KIP dan ANTARA

Pada 10 Juni 2015 Komisi 1 mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Dewan Pers, Kantor Berita ANTARA (KBA) dan Komisi Informasi Pusat (KIP) terkait realisasi anggaran di 2015 dan rencana strategis untuk 2016. Raker dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 1, Tantowi Yahya dari DKI 3. Pemaparan Mitra Berikut adalah beberapa pem.

(Kompas.com) Karpet Merah di DPR Itu untuk Siapa?

JAKARTA, KOMPAS.com — Karpet merah biasanya identik dengan penyambutan tamu penting. Jika ada pemasangan karpet merah, bisa jadi itu pertanda akan ada tamu penting yang akan datang ke DPR. Sejak Ketua DPR RI periode 2014-2019 Setya Novanto dilantik, karpet merah selalu terbentang di selasar Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta. Keberadaannya tepat di tengah gedung yang merupakan kantor.

(MetrotvNews) Gugatan Persebaya Terkait Rekomendasi BOPI Ditolak PTUN

Jakarta: Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menolak gugatan klub Persebaya Surabaya dalam hal ini PT Mitra Muda Inti Berlian terhadap Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) terkait rekomendasi Liga Super Indonesia 2015.Persebaya menggugat keputusan BOPI yang tidak merekomendasikan Bajul Ijo berkompetisi di Liga Super Indonesia 2015 sebelum kompetisi kemudian dihentikan oleh PSSI. Ala.

(Kriminalitas.com) Kontras Desak UU Peradilan Militer Segera Direvisi

Jakarta – Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk segera melakukan revisi terhadap Undang-Undang Peradilan Militer Nomor 31 tahun 1997. Menurut Staf Advokasi Hak Sipil dan Politik Kontras, Arif Nur Fikri menegaskan, mendesaknya revisi UU peradilan militer agar setiap anggota TNI yang melakukan tindak pidana krim.

(DetikNews) Dolar Kuat, Ini Kata Menhan Soal Rencana Pembelian Alutsista

Jakarta - Nilai tukar rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat anjok hingga menembus angka Rp 14.000 beberapa waktu terakhir. Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan tingginya nilai Dolar bukan berarti rencana pembelian alutsista untuk kekuatan pertahanan Indonesia akan dibatalkan."Kalau yang sudah dibayar kita beli (alutsistanya). Yang ringan-ringankan masak nggak bisa. (Kalau) yang maha.

(DetikNews) Sekilas Tentang Cyber Crime, Cyber Security dan Cyber War

Jakarta - Beberapa waktu terakhir ini, isu bahwa pemerintah akan membuat sebuah lembaga negara yang akan bertanggung jawab dalam hal cyber securitymuncul di sejumlah media, baik online maupun cetak. Dan seperti biasa, sebagai salah satu bangsa paling cerewet di dunia media sosial, isu itu memancing pro kontra. Ada yang mendukung inisiatif tersebut, tapi di sisi lain banyak juga yang mencurigai hal.

(Suara.com) BURT: DPR Butuh Klinik Modern, Termasuk Instalasi Gawat Darurat

Suara.com - Rapat paripurna DPR hari ini, Selasa (1/9/2015), antara lain untuk mendengarkan laporan Badan Urusan Rumah Tangga tentang rencana strategis DPR periode 2014-2019. Dalam paparan rencana strategis, Wakil Ketua BURT Ahmad Dimyati Natakusumah mengatakan DPR membutuhkan klinik modern untuk anggota dewan. "Ini untuk menunjang tugas kedewanan adalah klinik modern yang memenuhi standar ter.

(Kompas.com) 7 Proyek DPR Dibahas di Rapat Paripurna

JAKARTA, KOMPAS.com — DPR menggelar rapat paripurna dengan agenda laporan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR tentang rencana strategis lima tahun, Selasa (1/9/2015). Rencana pembangunan tujuh proyek DPR senilai Rp 2,7 triliun juga akan dibahas karena termasuk ke dalam rencana strategis. "Harusnya di saat DPR baru dilantik, langsung membuat renstra (rencana strategis). Ini memang agak terlamb.

(Kompas.com) Ruhut Sebut Ketua Komisi III "Kebakaran Jenggot" karena Victoria Securities

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR Ruhut Sitompul mempertanyakan sikap Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsudin yang tiba-tiba meminta rapat Komisi III dan Jaksa Agung HM Prasetyo dibatalkan. Rapat tersebut sedianya berlangsung pada Senin (31/8/2015) ini, dengan agenda membahas RUU KUHP hingga laporan salah geledah oleh Kejaksaan Agung yang disampaikan oleh PT Victoria Securities Indonesia ke.

(Kompas.com) Soal Kasus Haji, Suryadharma Didakwa Rugikan Negara Rp 1,8 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali didakwa memanfaatkan sisa kuota haji nasional pada 2010-2012 tanpa mengikuti aturan sebagaimana mestinya. Alih-alih mengisi sisa kuota dengan jamaah haji yang masih dalam daftar antrean, Suryadharma malah mengutamakan calon jamaah haji yang diusulkan oleh anggota Komisi VIII DPR RI. "Terdakwa selanjutnya menyetujui permintaan dari angg.

RUU Karantina - Rapat Komisi 4 dengan Kepala BKIPM, Dirjen KSDAE dan Dirjen PPHP

Pada 30 Juni 2015 Komisi 4 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Dirjen KSDAE), Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (Dirjen PPHP) dan Kepala Badan Karantina, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Kepala BKIPM) untuk diminta masukannya dalam rangka pembahasan perumusan Rancangan Undang-Undang Karan.

Rencana Strategis TVRI & RRI - Rapat Komisi I dengan TVRI & RRI

Pada 10 Juni 2015 Komisi 1 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama Radio Republik Indonesia (Dirut RRI) dan Direktur Utama Televisi Republik Indonesia (Dirut TVRI) terkait evaluasi kinerja di 2014 dan 2015 dan rencana strategis untuk 2016. Raker dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 1, Ahmad Hanafi Rais dari Yogyakarta. Pemaparan Mitra Berikut adalah beberapa pemaparan dari Dirut R.

(Jawa Pos) Sekjen DPR: Luas Ruang Anggota Setidaknya 120 Meter

JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPR Winantuningtyastiti mengatakan, rencana pembangunan gedung DPR sudah dikaji secara mendalam oleh tim yang dipimpin Wasekjen DPR. Sejumlah tahapan proses juga sudah dilakukan. "Saya tahunya audit existing sudah, ada audit topografi, audit kebutuhan ruangan yang kayak begitu Kementerian PU dan IAI, lembaga yang memiliki kewenangan itu," kata Sekjen yang akra.

(Suara.com) Agung Laksono Kritik Pesta Makan Anggota DPR Saat Ekonomi Susah

"Seharusnya bukan dengan diawarnai ceremony seperti ini, apalagi dengan ada pesta makan-makan," kata Agung. Suara.com - Mantan Ketua DPR Agung Laksono mengkritik acara makan bersama di DPR dalam rangka menyambut ulang tahun DPR yang ke 70 tahun, Jumat (28/8/2015). "Tidak usah dengan suasana pesta seperti ini, disaat bangsa dan rakyat sedang susah. Seharusnya bukan dengan diawarnai cere.

Kementerian Perdagangan - Rapat Komisi 6 dengan Menteri Perdagangan

Pada 19 Agustus 2015 Komisi 6 mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan (Mendag), Thomas Lembong membahas realisasi dan hasil Laporan Hasil Pemeriksaan Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2014. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi 6 Achmad Hafisz Tohir dari Sumsel 1. Pemaparan Mitra Berikut adalah beberapa pemaparan dari Mendag, Thomas Lembong; Saya menteri yang relatif tergolong .

(Inilah.Com) DPR Serahkan Aturan Pilkada ke Pemerintah

INILAHCOM, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mengatakan, pihaknya menyerahkan kepada Presiden Jokowi jika ingin mengeluarkan perppu pilkada."Perppu salah satu jalan penyelesaian masalah pilkada, kalau Pak Jokowi memandang harus dikeluarkan perppu tentunya itu salah satu instrumen. Tetapi kalau diperlukan kebijakan yang lain tentunya silahkan saja," kata Agus, di Kompleks DPR RI, S.

(Rimanews) Pengamat: KPU Harus Belajar Demografi

Rimanews - Kepala Demografi Universitas Indonesia, Sonny Harry Hamdani, menganggap potensi konflik Pikada serentak dapat disebabkan oleh kesalahan Data Pemilih Tetap (DPT) yang dikelola KPU. KPU, kata Sonny, perlu belajar dari pengalaman DPT yang ada pada pemilu tahun 2009 dan 2014 yang mengalami perbedaan secara tidak wajar. "Saran ke KPU belajar demografi lah. Saya contohkan dalam satu kabup.

(Inilah.Com) Penyerapan Anggaran Daerah masih Terkendala Hukum

Bogor - Menko Polhukam/Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan penyerapan anggaran daerah (PAD) masih terkendala masalah hukum yang dihadapi para kepala daerah sehingga menyebabkan ketakutan di kalangan penggunanya."Masalah hukum ini yang menjadi salah satu isu sehingga penyerapan anggaran agak tersendat. Sampai saat ini belanja APBN baru sekitar 50 persen dan belanja modal.

(OkeZone.com) Pengamat: DPR Mestinya Pikirkan Kinerja Ketimbang Gedung Baru

JAKARTA - Pengamat Komunikasi Politik Tjipta Lesmana menentang rencana DPR, untuk membangun gedung baru. Menurutnya, rencana itu terbilang tak perlu di tengah gejolak ekonomi yang terjadi di dalam negeri. "Anda (DPR) seharusnya tunjukkan kinerja yang bagus untuk tingkatkan kesejahteran rakyat. Pembahasan Undang- Undang (UU) saja masih 'membel', jauh lebih sedikit dari pada target,".

(Kompas.com) "Anggota DPR Perbaiki Dulu Mental dan Kualitas Kerja, Baru Bicara Fasilitas"

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat diminta memperbaiki terlebih dahulu mentalitas serta kualitas kerjanya sebelum menuntut penambahan fasilitas. Menurut Direktur Populi Center Nico Harjanto, mahalnya fasilitas yang dituntut tidak sebanding dengan kinerja anggota dewan selama ini. "Kita tahu setiap kali ada sidang paripurna, sidang di komisi, panitia kerja, itu sedikit sekali.

(DetikNews) Ratusan Triliun 'Nganggur' di Bank, Jokowi Kumpulkan Gubernur Hingga Jaksa

Bogor -Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini berkantor di Istana Bogor, Jawa Barat. Jokowi mengundang para Gubernur, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda), dan Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia untuk membahas penyerapan anggaran daerah yang lambat.Rapat dimulai sekitar pukul 11.15 WIB‎. Sedikit lebih mundur dari agenda yang dijadwalkan pukul 10.30 WIB."Kalau dilihat sekarang ini ada masa.

(Tribun News) Fahri Hamzah Dilaporkan ke Majelis Kehormatan Dewan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR Inas Nasruloh Zubir akhirnya melaporkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR. Hal itu terkait pernyataan Fahri mengenai sejumlah anggota DPR 'rada-rada bloon'. "Sudah selesai. Tadi jam 11.00 WIB. Saya serahkan langsung ke sekretariat," kata Inas ketika dikonfirmasi, Senin (24/8/2015). ‎Ia berharap lapor.

RUU Karantina - Rapat Komisi 4 dengan Dirjen Perkebunan, Dirjen Holtikultura, Kepala BBPOPT dan Kepala Badan Karantina Pertanian

Pada 24 Juni 2015 Komisi 4 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian (Dirjen Perkebunan), Direktur Jenderal Hortikultura (Dirjen Holtikultura), Kepala Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (Kepala BBPOPT) dan Kepala Badan Karantina Pertanian (BKP), untuk diminta masukannya dalam rangka pembahasan perumusan Rancangan Undang-Undang.

(Suara.com) Kartel Pangan Akan Dihadapi Sekaligus oleh Empat Lembaga Hukum

Sebelumnya, Kemenkopolhukam akan terlebih dahulu menganalisis data yang akurat. Suara.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Pandjaitan mengatakan Badan Intelijen Negara(BIN), TNI, Polri dan Kejaksaan Agung akan bahu-membahu menghadapi kartel pangan, yang diduga mengakibatkan kelangkaan pangan, khususnya daging sapi, di berbagai daerah."BIN, TNI, Polri dan Kejaksaan Agung .

(Inilah.com) Tersangka Korupsi, PDIP PAW Adriansyah dari DPR

INILAHCOM, Jakarta - Sidang paripurna DPR memutuskan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap politikus PDI Perjuangan (PDIP) Adriansyah yang dipecat karena tersangkut kasus dugaan suap.Adriansyah digantikan Dardiansyah untuk duduk sebagai anggota DPR. Sidang paripurna DPR sekaligus langsung melantik Darsiansyah. Dardiansyah merupakan caleg nomor urut 2 di bawah Ardiansyah."Apakah dapat kita laku.

(DetikNews) Basmi Maling Ikan, Menteri Susi Gandeng Norwegia

Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menegaskan komitmen kuat Pemerintah Indonesia untuk memerangi Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing dan kejahatan perikanan. Menteri Susi menggandeng Norwegia untuk mencegah kejahatan perikanan di Indonesia.Hal ini diutarakan Menteri Susi saat membuka membuka dialog bilateral RI-Norwegia yang khusus membahas mengenai IUU Fishin.

(VivaNews) RUU Pertanahan Sedang dalam Tahap Sinkronisasi di Baleg DPR

UU pertanahan sangat kompleks dan pelik daripada UU KUHAP. VIVA.co.id, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR, Ahmad Riza mengatakan bahwa masalah pertanahan di Indonesia merupakan hal yang sangat kompleks.Menurut Ahmad Riza, UU pertanahan sangat kompleks dan pelik daripada UU KUHAP. Kalau UU KUHAP menyangkut penegakan hukum dan keadilan, sedangkan masalah pertanahan, selain menyangkut dua hal terseb.

(Inilah.Com) Panen Proyek di DPR Era Novanto

INILAHCOM, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2014-2019 di bawah kepemimpinan Ketua DPR Setya Novanto membuahkan proyek-proyek berpolemik. Ada apa dengan rumah wakil rakyat ini?Polemik sejumlah proyek di lembaga wakil rakyat masih terus menggelinding. Sedikitnya terdapat tujuh proyek di DPR yang sedang dipersiapkan dari gedung Wakil Rakyat ini. Tujuh proyek itu adalah alun-alun demokr.

(Kompas.com) Pasek Sarankan SBY Mengklarifikasi 3 Surat Sri Mulyani soal Bank Century

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan politisi Partai Demokrat, Gede Pasek Suardika, tidak ingin menuduh bahwa Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono menjadi dalang dalam kasus bail outBank Century. Menurut dia, SBY perlu memberi klarifikasi, termasuk pada tiga surat yang disebut telah dikirimkan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengenai penanganan Century. "Saya melihat terlalu dini untuk meng.

(Kompas.com) Ketua KY Tegaskan Perlindungan Hakim Perlu Dijamin UU

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki mengatakan, perlindungan hakim dalam menjalankan profesinya perlu dijamin dalam undang-undang. Dengan demikian, segala hal yang mengancam keselamatan hakim dapat dihindarkan. "Ini sangat urgen menurut saya, karena banyak kasus yang ditangani hakim sangat riskan dan sensitif," kata Suparman di Universitas Islam Indonesia (UII) .

(DetikNews) Tunggu Salinan Vonis Sutan, KPK Akan Bidik Anggota DPR Penikmat Duit ESDM

Jakarta - KPK saat ini tengah menunggu salinan putusan Sutan Bhatoegana yang dijatuhkan majelis hakim yang diketuai Artha Theresia Silalahi. Dari amar putusan Sutan itu, KPK akan mengembangkan kasus ini agar bisa menjerat anggota DPR lain penikmat duit panas Kementerian ESDM."Pengembangan perkara tentu akan dilakukan. Putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap bisa menjadi bahan untuk melakuka.

(RMOL.co) Mandul, DPR Diprediksi Cuma Bisa Sahkan 4 RUU di 2015

RMOL - Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hanya mampu mengesahkan dua rancangan undang-undang (RUU) selama Masa Sidang IV periode 18 Mei hingga 7 Juli. Jumlah itu dari 39 RUU Prioritas 2015.Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Tomi Legowo menjelaskan bahwa sebanyak 20 RUU masih dalam proses persiapan untuk dibahas. Yakni 16 dalam proses di DPR ditambah empat RUU usula.

(Kompas.com) Formappi: MKD Lamban Tangani Pelanggaran Etik Anggota DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menemukan setidaknya ada lima dugaan pelanggaran etik oleh anggota DPR RI yang belum ditindaklanjuti oleh Mahkamah Kehormatan Dewan. Peneliti Senior Formappi Tomy Legowo menilai, dalam empat kali masa sidang DPR, belum ada satu pun dugaan pelanggaran yang ditindak tegas. "Ada sejumlah kasus terkait pelanggaran etik yan.

(Viva.co) DPR Diingatkan Kasus Besar yang Mangkrak

VIVA.co.id, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI yang juga salah satu inisiator Hak Angket Dugaan Korupsi Bailout Bank Century, Muhammad Misbakhun, akan meluncurkan buku terbarunya berjudul 'Sejumlah Tanya Melawan Lupa, Mengungkap 3 Surat SMI kepada Presiden SBY‎', Rabu, 19 Agustus di Jakarta. Menurut Misbakhun, dengan peluncuran buku terbarunya itu, dia hendak mengingatkan kepada publik bah.

(DetikNews) FITRA Tuntut DPR Batalkan Sayembara Kompleks Parlemen Rp 500 Juta

Jakarta - 7 Proyek pembangunan DPR dalam sorotan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA). LSM yang khusus menyoroti soal anggaran lembaga-lembaga Negara ini menuntut sayembara desain kompleks parlemen yang menjadi bagian proyek tersebut dibubarkan."Sayembara ini bekerja sama dengan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI). Padahal, pembahasan kegiatan dan anggaran sama sekali belum dibahas d.

(TribunNews) DPR: Penggeledahan Kantor Victoria Securities Indonesia oleh Kejaksaan Janggal

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyidik Kejaksaan Agung yang dipimpin Sarjono Turin melakukan penggeledahan ke kantor PT Victoria Securities Indonesia terkait kasus pembelian aset BTN melalui BPPN. Terkait hal tersebut Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai janggal penggeledahan tersebut. Sebab, untuk satu kasus yang cukup lama yakni kasus sejak zaman BPPN penggeledahan dilakukan hingga larut dan dinihari .

(Inilah.Com) MPR Era Zulkifli Hasan Rasa Orde Baru

INILAHCOM, Jakarta - Sidang Tahunan MPR tahun ini menambah daftar sidang di Parlemen. Sidang yang berbasis konvensi ini tak lebih mengembalikan MPR seperti di era Orde Baru. Langkah mundur di era pasca-amandemen konstitusi.Presiden Joko Widodo harus rela pidato di hadapan forum yang sama dengan tiga tema yang berbeda pada Jumat (14/8/2015). Pertama, presiden berpidato dalam forum Sidang Tahunan MP.

(Kompas.com) Buka Sidang, Ketua DPR Minta Jokowi Resmikan 7 Proyek DPR

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPR RI Setya Novanto meminta Presiden Joko Widodo menandatangani prasasti pencanangan pembangunan tujuh proyek di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Permintaan tersebut disampaikan Novanto saat berpidato dalam pembukaan masa sidang I tahun sidang 2015-2016 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2015). "Kami juga mengharapkan perkenan Presiden untuk mem.

(VivaNews) Alutsista Indonesia Diminta Jangan Kalah dari Singapura

VIVA.co.id - Politisi senior Partai Golkar, Akbar Tandjung, menyoroti terpilihnya koleganya, Luhut Panjaitan, sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan. Jabatan ini strategis karena membawahi enam kementerian, salah satunya Kementerian Pertahanan.Dengan posisi tersebut, Akbar meminta Luhut memperhatikan alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI. Sebab, alutsista memegang peran p.

(VivaNews) Pilkada di Empat Daerah Ditunda, Partai Disalahkan

VIVA.co.id - Pemilihan kepala daerah (Pilkada) di empat daerah akhirnya ditunda hingga 2017. Pasalnya, hanya ada satu pasang calon yang akan mengikuti Pilkada di wilayah tersebut. Empat daerah itu ialah Kabupaten Blitar di Jawa Timur, Kota Mataram di Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Tasikmalaya di Jawa Barat, dan Kabupaten Timor Tengah Utara di Nusa Tenggara Timur. Satu kota dan tiga kabupaten itu.

(Kompas.com) Lindungi Hak Masyarakat Adat, Kepmen Hak Komunal Diterbitkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan mengatakan, kementeriannya telah mengeluarkan keputusan menteri yang mengatur hak komunal masyarakat adat. Melalui keputusan tersebut, masyarakat adat dapat mengatur sendiri status kepemilikan tanah adat mereka. "Keputusan itu merupakan penghormatan dan pengakuan terhadap masyarakat adat di seluruh wilayah Indonesia di.

(Kompas.com) Operator Piala Kemerdekaan Dapat Rekomendasi BOPI

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Cataluna Sportindo, selaku operator penyelenggara (EO) turnamen Piala Kemerdekaan 2015, mengaku telah mengantongi rekomendasi dari Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI)."Iya, setelah melalui proses verifikasi, hari ini telah keluar rekomendasi dari BOPI. Selanjutnya kami akan bergerak cepat. Besok kami akan mengurus surat izin keramaian dari kepolisian," ujar.

(Kompas.com) Menkumham Diminta Terbuka soal Terpidana Korupsi yang Terima Remisi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly diminta transparan dan membuka siapa saja terpidana yang mendapatkan remisi umum maupun remisi istimewa Dasawarsa Proklamasi Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2015 mendatang. Anggota Divisi Hukum dan Peradilan Monitoring Indonesia Corruption Watch, Lalola Easter mengatakan, selama ini Kemenkumham, khususnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, .

(Kompas.com) Indonesia 70 Tahun, Tak Ada Angka Pasti Target Pembangunan Rumah Rakyat

KOMPAS.com - Kendati usia Indonesia sudah 70 tahun, namun pembangunan rumah untuk rakyat masih diselimuti tanda tanya besar. Pemerintah, melalui Kementerian Pekerjaan Umum danperumahan rakyat (PUPR) bahkan belum mampu memastikan jumlah rumah yang akan dibangun per tahunnya.Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Maurin Sitorus, mengatakan tidak bisa memberikan angka pasti jumlah hu.

(Kompas.com) BUMN Farmasi Difokuskan Kembangkan Pabrik Bahan Baku Obat

MAMUJU, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian BUMN akan memfokuskan pengembangan industri bahan baku obat, guna mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor.Deputi Bidang Usaha Agro dan Farmasi Kementerian BUMN Muhamad Zamkhani mengatakan saat ini kebutuhan bahan baku obat, utamanya pada perusahaan farmasi BUMN sangat besar. Dengan melemahnya rupiah terhadap dollar AS, harga bahan bak.

(Kompas.com) Ketua Pansus DPRD DKI Anggap Korupsi UPS Bukan Permasalahan Signifikan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua panitia khusus (Pansus) DPRD DKI Jakarta terhadap laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan Provinsi DKI Jakarta 2014, Triwisaksana, menyatakan dugaan korupsi pengadaanuninterruptible power supply (UPS) tidak termasuk dalam temuan merugikan yang signifikan menurut BPK. Ia menyebut hal itulah yang membuat Pansus DPRD tidak menjadi.

(Kompas.com) Ketika Jakmania Marah kepada Menpora

JAKARTA, KOMPAS.com — Kelompok suporter, pemain, dan pelatih Persija Jakarta bersatu padu menuntut pembatalan keputusan pembekuan PSSI.Tuntutan diajukan melalui aksi unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Selasa (11/8/2015). Mereka menuntut Menpora Imam Nahrawi mencabut surat keputusan (SK) pembekuan PSSI.Bukan hanya ribuan suporter The Jakmania yang ikut berarak k.

(DetikNews) Jonan Lapor Keuangan Kemenhub ke BPK, Ini Temuannya

Jakarta -Menteri Perhubungan Ignasius Jonan melaporkan Ikhtisar Hasil Audit Triwulan (IHAT) II Tahun Anggaran 2015 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).Dalam laporan terserbut terdapat 538 temuan. Jumlah temuan ini mengalami penurunan dibandingkan hasil audit triwulan I yang terdapat 678 temuan.538 temuan tersebut, terdiri dari: Temuan Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan, sebanyak 211 temuan (IHAT.

(DetikNews) Remisi Istimewa bagi Napi Koruptor Dinilai Melukai Hukum dan Keadilan

Jakarta - Langkah pemerintah memberikan remisi istimewa untuk seluruh napi termasuk napi korupsi berkaitan dengan dasawarsa kemerdekaan ke-70 RI dianggap melukai keadilan. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyebut pemberian remisi istimewa itu berdasar pada Keppres 120 tahun 1955."Remisi istimewa dalam rangka hari ulang tahun dasawarsa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustu.

(MetrotvNews) Mendagri Dinilai Patut Mempertimbangkan Putusan MA Sebelum Lantik Harno Joyo

Metrotvnews.com, Jakarta: Plt Pimpinan KPK Indriyanto Seno Adji berharap Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mempertimbangkan lagi untuk melantik Harno Joyo, sebagai Wali Kota Palembang. Mendagri diminta mempertimbangkan putusan Mahkamah Agung."Memang pelantikan itu masalah kewenangan administratif Mendagri. Walau secara etika adalah patut mempertimbangkan putusan MA," katanya sa.

(Kompas.com) Peserta Pilkada Mundur karena Takut Bersaing dengan Petahana

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang berpendapat, banyaknya pasangan calon kepala daerah yang mundur dari pencalonan ialah karena mereka khawatir tidak mampu bersaing dengan pasangan calon petahana (incumbent). "Ada ketakutan calon, jika pilkada dilaksanakan saat ini,incumbent dapat dengan mudah menggunakan fasilitas negara," uj.

(DetikNews) Kadisdik: Nama Penyeleweng KJP akan Diumumkan dan Dicabut Fasilitasnya

Jakarta - Menyusul terjadinya penyelewengan dana Kartu Jakarta Pintar (KJP), Dinas Pendidikan DKI tidak tinggal diam. Disdik sudah melakukan pemanggilan dan dalam waktu dekat akan mengumumkan nama-nama siswa yang terbukti menyalahgunakan KJP."Pastinya akan diumumkan. Tapi kita kan harus memintai keterangan dari mereka dulu. Saat ini yang sudah kita panggil belum semuanya datang," kata Kadi.

(DetikNews) Orang Terkaya di Dunia Kalah, Merek IKEA Dimiliki Pengusaha Surabaya

Jakarta - Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi IKEA dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Alhasil, merek IKEA kelas 20 dan 21 dimiliki oleh perusahaan asal Surabaya, PT Ratania Khatulistiwa. Berdasarkan website Mahkamah Agung (MA) yang dikutip detikcom, Minggu (9/8/2015), kasus bermula saat PT Ratania Khatulistiwa menggugat IKEA ke PN Jakpus dan meminta merek IKEA dihap.

(Kompas.com) Satgas Anti Pembajakan Hak Cipta Segera Dibentuk

Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), Triawan Munaf mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang menyiapkan langkah untuk menanggulangi pembajakan hak karya cipta (intellectual property right).Salah satunya adalah dengan membuat satuan tugas (Satgas) Pengaduan. Satgas ini nantinya bakal menerima pengaduan segala macam jenis pembajakan, baik secara offlinemaupun online dari para pemegang hak karya ci.

(Kompas.com) Kalla: BPPT Dijadikan BLU Saja

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai bahwa Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) lebih baik dijadikan badan layanan umum (BLU). Kalla telah membicarakan rencana pengubahan status BPPT tersebut dengan Presiden Joko Widodo. "Saya putuskan dengan Presiden agar BPPT jadi BLU saja. Jadi, hasilnya jelas," kata Kalla saat menjadi pembicara dalam acara penandatanganan.

(Kompas.com) Istri Gantikan Bupati Petahana yang Tidak Lolos Kesehatan di Pilkada

PALU, KOMPAS.com – Wardah Aswadin Randa Lemba akhirnya resmi menjadi calon wakil bupati Kabupaten Sigi mendampingi Agus Lamakarate dalam pemilihan calon kepala daerah. Di hari terakhir penyerahan berkas pasangan calon yang jatuh pada Jumat ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah menerima berkas dari pasangan calon Agus Lamakarate-Wardah Aswadin Randa Lemba untuk maju berta.

(OkeZone.com) Jalan Keluar Polemik Calon Tunggal Tak Punya Payung Hukum

JAKARTA - Pengamat politik Said Salahuddin mengatakan dalam Undang-undang pemilu, calon tunggal pada gelaran Pilkada serentak bisa muncul karena dua keadaan. "Pertama manakala pendaftaran hanya satu yang mendaftar. Atau kedua, berdasarkan hasil penelitian atau verifikasi, hanya menyisakan satu pasangan calon yang memenuhi syarat," ujar Said kepada Okezone, Jumat (7/8/2015) malam. Karena it.

(Kompas.com) Menpora "Larang" PSSI Gelar Pertandingan

JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menyurati Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) terkait dengan permohonan untuk tidak menerbitkan izin keramaian pada berbagai penyelenggaran keolahragaan PSSI."Saya dapat info seperti itu dari Biro Hukum, di mana suratnya sekadar pemberitahuan bahwa Kemenpora sedang banding," kata Deputi V Bidang Harmonisasi dan Ke.

(ANTARA News) APPI keluhkan `mismatch` aturan OJK dan BI

Jakarta (ANTARA News) - Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia mengeluhkan ketidakselarasan (mismatch) antara dua lembaga yakni Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam mengeluarkan aturan seperti kebijakan pelonggaran LTV untuk uang muka (down payment) khususnya kendaraan bermotor.Sekjen Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Efrizal Sinaga mengatakan, Otoritas Jasa Keuangan (OJ.

RAPBN Tahun 2016: Badan Urusan Logistik - Rapat Komisi 4 dengan Bulog

Pada 10 Juni 2015 Komisi 4 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama Badan Urusan Logistik (Dirut Bulog), Djarot Kusumayakti dalam rangka pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2016 (RAPBN-2016). Raker dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 4 Herman Khaeron dari Jabar 8. Pemantauan Rapat Berikut adalah respon dari fraksi-fraksi terhadap pemaparan dari Dirut Bulog: Fraks.

(Jawa Pos) Jokowi Lebih Baik Revisi UU Pilkada, Ketimbang Terbitkan Perppu

JAKARTA- Pakar Hukum Tata Negara Irmanputra Sidin mengatakan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) adalah barang mahal. Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak menerbitkan Perppu Pilkada serentak dinilai sebagai langkah bijaksana. "Perppu itu barang mahal. Jangan dimurah-murahkan karena implikasi hukum dan politiknya sangat tinggi. Dalam konteks Pilkada serentak, say.

(Kompas.com) Soal RUU BI, Gubernur BI Minta Penghasilan BI Tak Diubah

KOMPAS.com – Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo berharap Dalam pembahasan revisi Undang-Undang (RUU) BI tidak mengubah-ubah mengenai penghasilan Bank Indonesia.“Jadi tentang penghasilan BI di UU BI, tidak perlu diubah-ubah. Karena begitu sampai rasio 10 persen (cadangan terhadap besaran operasi moneter), kemudian (profit) akan diserahkan ke negara,” kata Agus ditemui di Kantor Kemente.

(DetikNews) Mendikbud Anies: Segala Bentuk Perpeloncoan di MOS Tak Boleh Dibiarkan

Semarang - Mendikbud Anies Baswedan mengingatkan Masa Orientasi Siswa (MOS) yang mengandung unsur perpeloncoan, kekerasan, ataupun pelecehan akan dengan tegas ditindak. Ia pun meminta kepala daerah, kepala sekolah, hingga orang tua selalu waspada."Segala pelanggaran (dalam MOS) tak lagi didiamkan dan dibiarkan. Setiap ada pelanggaran kita inspeksi termasuk pelecehan, perpeloncoan, kekerasan,&#.

(DetikNews) UU Pilkada Harus Permudah Calon Kepala Daerah dari Jalur Independen

Jakarta - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada belum bisa memberikan kemudahan bagi calon kepala daerah yang lewat jalur perseorangan atau independen. Wacana UU Pilkada direvisi agar jalur perseorangan mudah pun diusulkan."Tampaknya Undang-Undang 8/2015 perlu disempurnakan supaya menjadi payung hukum yang benar bagi pilkada serentak. Termasuk di dalamnya pasal mengenai calon perseo.

(DetikNews) Begini Poin Kesepakatan BPJS Kesehatan dan MUI, Tak Ada Kata Haram

Jakarta - BPJS Kesehatan, MUI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Kemenkeu, dan Kemenkes bertemu. Yang dibahas mengenai ramai soal hasil ijtima komisi fatwa MUI mengenai BPJS Kesehatan yang tidak sesuai syariah.Pertemuan digelar di Gedung Merdeka, Jakarta, Selasa (4/8/2015). Ada sejumlah poin kesepakatan yang dicapai.Berikut poin-poin tersebut:1. Telah dicapai kese.

(DetikNews) Jimly: Plt Kepala Daerah Ganggu Kinerja dan Rugikan Masyarakat

Jakarta - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie menyebut pemerintah belum memutuskan opsi untuk mencegah penundaan pilkada di 7 daerah karena hanya ada calon tunggal. Tapi bila Pilkada di 7 daerah ditunda, Jimly menyoroti posisi Pelaksana tugas (Plt) kepala daerah. "Di UU, terbatas (kewenangan) Plt enggak bolehnya banyak banget, jadi pasti keseluruhan kinerja set.

(Kompas.com) Lahan Pertanian di Karawang Dikhawatirkan Menghilang karena Alih Fungsi

KARAWANG, KOMPAS.com - Lahan pertanian di Kabupaten Karawang, Jabar, dikhawatirkan akan hilang karena masih terjadi alih fungsi lahan pertanian ke nonpertanian di daerah tersebut, kata Kepala Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementerian Pertanian, Pending Dadih Permana, Selasa. "Banyak lahan pertanian yang beralih fungsi. Seperti, saya melihat ada beberapa perumahan baru (di atas laha.

(DetikNews) Sindiran Menkeu ke Pemda Soal Dana 'Menganggur' Rp 273,5 Triliun di BPD

Jakarta -Adanya dana pemerintah daerah Rp 273,5 triliun yang menganggur di Bank Pembangunan Daerah (BPD), menjadi salah satu penyumbang lambatnya pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini disesali pemerintah.Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro menyindir pemda yang dinilai kewalahan menyerap anggaran besar dari pemerintah pusat.Menurut Bambang, pemda sepertinya kaget menerima dana berjumlah besar. Dalam .

(Kompas.com) Ketua DKPP Sarankan Ada Sanksi bagi Parpol yang Tak Usung Calon

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa diperlukan regulasi yang mengatur pemberian sanksi bagi partai politik apabila tidak mengusung calon kepala daerah. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari adanya calon tunggal. "Saya rasa harus kita pikirkan agar ada kode etik bagi partai politik atau pasangan calon," ujar Jimly, .

(Rimanews) Takut Kehilangan Rp 21,82 Triliun, BRAKK Minta RUU Miras Dikaji Ulang

Rimanews - Rancangan Undang-Undang Larangan Minuman Beralkohol atau biasa dikenal minuman keras (miras) telah rampung pada tahap pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan di tingkat Panja Badan Legislasi di DPR RI, namun RUU tersebut harus dikaji kembali sebelum disahkan menjadi Undang-undang. "Sebelum disahkan sebaiknya RUU ini harus dikaji kembali. Sebab, aspek pendapatan negara dan keten.

(ANTARA News) Pengamat: Politik Patron Penyebab Minimnya Peserta Pilkada

(ANTARA News - Pengamat politik dan hukum Universitas Mulawarman Samarinda, Herdiansyah Hamzah, mengemukakan politik patron menjadi salah satu penyebab minimnya pasangan calon yang mendaftar sebagai peserta pemilihan kepala daerah serentak tahap pertama 9 Desember 2015."Salah satu penyebab minimnya pasangan calon pada pemilihan kepala daerah yang akan digelar secara serentak yakni politik patr.

(DetikNews) Dana KJP Diselewengkan, Mendagri Didesak Rampungkan NIK e-KTP

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) geram dengan penemuan Dinas Pendidikan DKI Jakarta terkait adanya penyelewengan peruntukan dana Kartu Jakarta Pintar (KJP). Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menilai kebocoran seperti ini akan terus terjadi apabila data e-KTP belum juga optimal."Saya bilang selagi data dari e-KTP belum lengkap semua, kebocoran terkait subsidi dan hib.

(Kompas.com) Mendagri Usulkan Gaji Kepala Daerah di Atas Rp 50 Juta

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengusulkan gaji pokok kepala daerah dinaikkan menjadi lebih dari Rp 50 juta. Usulan itu telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. "Saya sudah ajukan ke Presiden mengenai kenaikan gaji (kepala daerah)," kata Tjahjo saat menjadi pembicara di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Jakarta, Selasa (4/8/2015). Tj.

(DetikNews) Kecewa Pilkada Surabaya Diundur 2017, PDIP Gugat KPU dan Desak Perppu

Jakarta - KPU telah menetapkan Pilkada di 7 daerah ditunda hingga tahun 2017 mendatang. Hal ini dikarenakan ketujuh daerah tersebut hanya memiliki satu pasangan calon kepala daerah."Ya, jadi sampai pukul 23.59 WIB, tak ada calon lagi yang mendaftar. Jadi, disimpulkan sesuai perkembangan Pilwakot Surabaya hanya 1 calon pasangan yaitu Risma dan Wisnu," kata Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay,.

(Kompas.com) Pemerintah Wajibkan Pelaku Bisnis "Online" Terdaftar

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana mewajibkan para pelaku usaha yang melakukan transaksi perdagangan melalui sistem elektronik atau berbasis online memiliki nomor identitas demi melindungi para konsumen dan juga pelaku usaha itu sendiri."Dengan adanya mekanisme tersebut, kita bukan hanya mendorong perlindungan terhadap konsumen, namun juga mendorong kepercayaan konsumen untuk berbelanj.

Kementerian Pertanian - Rapat Kerja Komisi 4 dengan Menteri Pertanian

Pada 26 Mei 2015 Komisi 4 mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian (Mentan), Amran Sulaiman, Direktur Utama Badan Urusan Logistik (Dirut Bulog), Lenny Sugihat dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Kepala BPOM), Roy Alexander Sparringa terkait pembahasan evaluasi kinerja Kementerian Pertanian (Kementan) di 2015 Raker dipimpin oleh Ketua Komisi 4, Edhy Prabowo dari Sumsel 1. Rak.

(DetikNews) Aneh, 80% Trader Gas di RI Hanya Bermodal Kertas

Jakarta -Sektor gas bumi juga menjadi salah satu fokus Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera dibenahi. Pasalnya sektor ini dikuasai oleh trader-trader atau makelar gas yang hanya bermodal kertas, dan hanya menyusahkan masyarakat saja.Wakil Ketua Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Fanshurullah Asa mengakui, 80% trader gas yang ada di Indonesia justru trad.

(DetikNews) KPU: 7 Pilkada Ditunda Tahun 2017 Karena Calon Tunggal, Termasuk Surabaya

Jakarta - KPU telah mengadakan rapat pleno menutup verifikasi tahap akhir pendaftaran calon kepala daerah untuk Pilkada serentak tahun 2015. Karena hanya ada satu pasang calon, Pilkada di 7 daerah ditunda tahun 2017."Ya, jadi sampai pukul 23.59, tak ada calon lagi yang mendaftar. Jadi, disimpulkan sesuai perkembangan Pilwakot Surabaya hanya 1 calon pasangan yaitu Risma dan Wisnu. Calon Wakil W.

(Aktual Post) Gerindra digoyang Isu Mahar Rp 2,5 Miliar, Ini Bantahannya

Jelang Pilkada Serentak tanggal 9 Desember 2015, setiap partai politik (parpol) disibukkan untuk menyiapkan calon ataupun kadernya yang akan maju mencalonkan diri. Dalam hal itu, beterbangan isu-isu diantaranya adanya mahar yang diminta dari parpol. Salah satu parpol yang terkena isu mahar adalah Partai Gerindra. Ini menguak setelah bakal calon wakil bupati Toba Samosir, Jisman Hutapea mengaku dit.

(Kompas.com) Ketika Popularitas Menjadi Pertimbangan Utama

KOMPAS - Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Manado, Sulawesi Utara, di kawasan Tikala, Kota Manado, Selasa (28/7) siang, riuh rendah oleh massa pendukung bakal calon peserta Pilkada. Kedatangan pasangan bakal calon wali kota-wakil wali kota Jimmy Rimba Rogi (61) dan Bobby Daud (43) yang diusung Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional membuat suasana lebih semarak. Teriakan "Hidup Imba, hidup I.

(Kompas.com) Pelatihan Guru Tak Memadai

JAKARTA, KOMPAS — Cakupan pelatihan bagi guru yang bertujuan meningkatkan mutu tenaga pendidik belum memadai. Selain itu, sejumlah program pelatihan juga dinilai belum tepat sasaran. "Pemerintah belum sistematis dalam mengupayakan peningkatan kompetensi guru. Jumlah pelatihan yang digelar tidak sebanding dengan jumlah guru yang ada," kata Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik I.

(Kompas.com) KPU Minta Aturan Tak Direvisi di Tengah Proses Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ida Budhiati menyarankan pemerintah tidak merevisi aturan atau undang-undang hanya karena pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) di sejumlah daerah diikuti oleh satu pasangan calon. Saran tersebut disampaikan Ida menyikapi permintaan sejumlah pihak agar Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu.

(OkeZone.com) Calon Tunggal Bisa Diatasi dengan Perppu

JAKARTA - Hadirnya calon tunggal di 12 daerah dalam proses pendaftaran bakal pasangan calon pilkada serentak di Indonesia harus menjadi perhatian pemerintah. Jangan sampai persoalan tersebut menciderai proses demokrasi yang berujung kepada penundaan Pilkada yang akan digelar pada 9 Desember 2015. "Pemerintah harus turun tangan. Jangan sampai calon yang elektabilitasnya luar biasa harus tertund.

RUU Bank Indonesia - Rapat Komisi 11 dengan 4 Mantan Gubernur BI

Panitia Kerja Revisi Undang-Undang Bank Indonesia (Panja RUU BI) Komisi 11 mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada tanggal 29 Juni 2015 dengan 4 mantan Gubernur Bank Indonesia (Gubernur BI) terkait Revisi UU No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. RDPU dipimpin oleh Ketua Komisi 11 Fadel Muhammad dari Gorontalo. RDPU dihadiri oleh 15 dari 48 anggota Komisi 11. Ketua Rapat sudah tercapai.

(OkeZone.com) Yulianis Ingin Ingatkan SBY soal Kasus Hambalang

JAKARTA – Kicuan mantan anak buah Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, Yulianis, terkait proses pengusutan kasus korupsi proyek pembangunan pusat olahraga di Hambalang, Bogor, Jawa Barat dan Wisma Atlet Sea Games di Palembang membuat kasus tersebut kembali bergeliat. Yulianis mengungkapkan “permainan” Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Nazaruddin yang masih berkeliaran kendati .

(Inilah.Com) PPP Akan Gugat KPU ke MK

INILAHCOM, Makassar - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan menggugat KPU ke Mahkamah Konstitusi karena banyaknya rekomendasi partai berlambang Ka'bah ini pada peserta pilkada serentak yang ditolak."Kami sudah koordinasikan ini sama DPP dan kita diminta untuk mengumpulkan data-data dari daerah yang rekomendasinya ditolak. Ini juga berlaku di daerah lainnya," ujar Ketua Dewan Pimpinan.

(Warta Ekonomi Online) Jokowi Bakal Reformasi Sistem Subsidi Petani

WE Online, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah sedang melakukan kalkulasi untuk mengubah sistem subsidi yang diberikan kepada petani. "Kita kalkulasi agar subsidi tidak dalam bentuk pupuk tapi dari harga akhir produk yang dihasilkan petani, itu lebih jelas," kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan dalam Musyawarah Nasional (Munas) VIII Himpunan Kerukunan Tani Indones.

(Kompas.com) Diminta "Mahar" Politik, Sebastian Salang Batal Jadi Calon Bupati

KOMPAS.com — Mimpi Sebastian Salang untuk menjadi bupati Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, akhirnya kandas. Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia itu mundur dari pencalonan lantaran diwajibkan membayar uang "mahar" untuk memenuhi persyaratan pencalonan. "Sejak awal, ada rasa pesimistis dari teman-teman, apakah orang yang getol soal pemberantasan korups.

(MetrotvNews) Pilkada tanpa Pemilihan

Opini oleh: Khairul Fahmi, Dosen Hukum Tata Negara, Peneliti Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas JIKA kekhawatiran yang terbangun pada pilkada sebelumnya ialah kontestan yang berjibun, di pilkada serentak 2015 justru kehadiran calon tunggal yang dicemaskan.Sampai saat ini, pilkada di sejumlah daerah dengan calon petahana yang kuat diperkirakan hanya akan diikuti satu.

Panja Penerbangan - Rapat Komisi 5 dengan Dirjen Perhubungan Udara

Pada 25 Juni 2015 Panitia Kerja Penerbangan dari Komisi 5 (Panja Penerbangan) mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Jenderal Perhubungan Udara (Dirjen Udara) untuk meminta masukan terkait pengelolaan penerbangan. Pemaparan Mitra Berikut adalah beberapa pemaparan dari Dirjen Udara, Suprasetyo antara lain: Untuk perbaikan kenyamanan, di Soetta akan kami lakukan pengurangan konsesi.

(DetikNews) KPU: Calon yang Terbukti Beri Mahar ke Parpol Bisa Dibatalkan!

Jakarta - Beberapa bakal calon dalam Pilkada mengurungkan niatnya mendaftarkan diri ke KPU karena ada permintaan 'mahar' dari partai yang akan mengusung. Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay mengingatkan calon yang memberi mahar ke parpol bisa didiskualifikasi."Seharusnya tidak boleh dong. Kalau nanti mahar itu betul-betul dilakukan, akan dibatalkan," ujar Hadar Nafis Gumay di kantorny.

(OkeZone.com) Mendagri Tawarkan Tiga Opsi soal Calon Tunggal Pilkada

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo menawarkan tiga opsi apabila muncul calon tunggal di sejumlah daerah pada pelaksanaan pilkada serentak. Hal ini sebagai formula bagi daerah yang terancam tidak dapat menggelar pilkada sesuai jadwal pada Desember nanti. Opsi yang dimaksud Tjahjo, pertama dirinya menawarkan apabila ada calon tunggal yang maju di salah satu daerah, maka pasanga.

(Media Indonesia) Uang Mahar Masih Mengakar

PEMILIHAN kepala daerah serentak 9 Desember 2015 di 269 daerah telah memasuki tahapan pendaftaran calon. Proses suksesi kepemimpinan lokal itu menjadi tonggak penting dalam regenerasi kepemimpinan nasional. Karena itu, seluruh tahapan pilkada serentak mestinya berjalan transparan dan penuh integritas.Namun, di titik itulah perkara gawat transaksi politik masih menganga. Kendati dalam berbagai kese.

Peraturan Pengamanan di Lingkungan Gedung DPR - Rapat Pleno Badan Legislasi dengan Setjen DPR

Pada 16 April 2015 Badan Legislasi (Baleg) mengadakan Rapat Pleno (Pleno) dengan Sekretariat Jenderal DPR-RI (Setjen DPR) untuk mendengarkan masukan dari evaluasi sistem pengamanan di lingkungan Gedung DPR-RI yang ada sekarang. Rapat Baleg dipimpin oleh Wakil Ketua Baleg, Firman Subagyo dari Jateng 3. Rapat dihadiri oleh 45 dari 74 anggota Baleg. Ketua Rapat membuka Pleno pada pukul 10:45 WIB. Ket.

Tenaga Harian Lepas - Tenaga Bantu Penyuluh - Rapat Komisi 4 dengan Kemenpan-RB, Kementan, KemenLHK dan BKN

Pada 2 Juli 2015 Komisi 4 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan banyak divisi kepegawaian di beberapa jajaran kementerian, antara lain Kepala Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kepala SDM KemenLHK), Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertanian (Kepala SDM Kementan), Kepala Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Kement.

(Kompas.com) Industri Film Jadi Program Unggulan Badan Ekonomi Kreatif

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Ekonomi Kreatif (BEKraf) Triawan Munaf mengatakan bahwa program kerja unggulan pihaknya akan menyasar pada industri film nasional. Ia mengaku telah berkoordinasi dengan semua pihak terkait agar program tersebut dapat berjalan mulus saat dieksekusi nanti. Triawan mengatakan, selain berkoordinasi dengan kementerian/lembaga, dirinya juga telah berkoordinasi dengan b.

Peraturan Pengamanan di Lingkungan Gedung DPR - Rapat Pleno Badan Legislasi dengan Kepolisian

Pada 8 April 2015 Badan Legislasi (Baleg) mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Biro Penyusunan dan Penyuluhan Hukum Kepolisian RI (Karo Sunluhkum) untuk mendengarkan masukan mengenai sistem pengamanan di lingkungan Gedung DPR-RI. Rapat Baleg dipimpin oleh Wakil Ketua Baleg, Firman Subagyo dari Jateng 3. Rapat dihadiri oleh 23 dari 74 anggota Baleg. Ketua Rapat membuka Pleno pada pu.

(Kompas.com) Ultah Ke-55, Kinerja Kejaksaan Dinilai Masih Jauh dari Maksimal

JAKARTA, KOMPAS.com — Pada ulang tahunnya yang ke-55, lembaga kejaksaan dianggap masih punya kinerja yang jauh dari maksimal. Koalisi Pemantauan Jaksa (KPJ) melakukan pemantauan terhadap kinerja jaksa, baik selama, maupun sebelum persidangan, pada November 2013-Desember 2014.Dari hasil pemantauan yang dilakukan di tiap pengadilan negeri wilayah DKI Jakarta, Tangerang, Bekasi, Nusa Tenggara Timur, .

(Kompas.com) Perludem Usulkan Presiden Buat Perppu tentang Calon Tunggal di Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengusulkan agar Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang bagi daerah yang terancam mengalami penundaan pilkada karena hanya ada satu pasangan calon kepala daerah. Dengan perppu tersebut, daerah dengan calon tunggal kepala daerah diharapkan tetap dapat melaksanakan pilkada. "Cara yang .

(Kompas.com) Peradi: Peradilan yang Korup Cenderung Korbankan Rakyat Kecil

JAKARTA, KOMPAS.com - Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) mendukung penuh upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberantas korupsi peradilan yang juga melibatkan profesi advokat. Peradilan yang diwarnai korupsi menempatkan rakyat kecil pada posisi lemah. Ketua Bidang Organisasi Peradi AJ Harris Marbun mengatakan, dampak korupsi peradilan dapat menimbulkan cacat hukum, misalnya hukuman.

(VivaNews) Pilkada, Aparatur Sipil Negara Wajib Netral

"Jika ada yang melanggar langsung dicatat dalam berita acara." VIVA.co.id - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi memperingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bersikap netral dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) Desember mendatang. Perintah ini disampaikan Yuddy melalui diterbitkannya Surat Edaran Menteri PANRB nomor B/2355/M.PANR.

(Warta Ekonomi Online) Kemenpora Berencana Lanjutkan Pembangunan Komplek Olahraga Hambalang

WE Online, Jakarta - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) berencana melanjutkan pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Desa Hambalang, Bogor, Jawa Barat, yang pembangunannya terhenti sejak 2013 karena kasus korupsi. Seperti yang diberitakan tim media Kemenpora di Jakarta, Minggu (26/7/2015), Sekretaris Menpora Alfitra Salamm didampingi Deputi Bidan.

(DetikNews) Daftar Pilkada, PPP Romi Tak Libatkan Kubu Djan Faridz

Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar Surabaya enggan memakai Peraturan KPU (PKPU) Nomor 12 Tahun 2015 tentang pencalonan kepala daerah. Ketua Umum DPP PPP Romahurmuzy mengatakan pihaknya sudah melakukan pendaftaran calon kepala daerah tanpa melibatkan PPP kubu Muktamar Jakarta yang dipimpin Djan Faridz."Tidak, tidak bersama kubu PPP yang lain. Kami tetap berpegangan pada.

Rencana Strategis Kementerian BUMN - Rapat Kerja Komisi 6 dengan Menteri BUMN

Pada 23 April 2015 Komisi 6 mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (MenBUMN) Rini Soemarno terkait kinerja Kementerian BUMN (KemenBUMN) di 2014 dan rencana strategis KemenBUMN di 2015-2019. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi 6, Achmad Hafisz Tohir dari Sumsel 1. Rapat dihadiri oleh 40 dari 48 anggota Komisi 6. Pemaparan Mitra Berikut adalah beberapa pemaparan d.

Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM - Rapat Komisi 3 dengan Menhumkam

Pada 6 April 2015 Komisi 3 mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly terkait evaluasi kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) di 2014 dan rencana strategis (Renstra) Kemenkumham untuk 2015-2019. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi 3, Azis Syamsuddin dan dihadiri oleh 31 dari 54 anggota dari 10 fraksi. Ada beberapa pergan.

(Kompas.com) Permendikbud Fokus Menghidupkan Kegiatan Nonkurikuler

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Permendikbud Nomor 21 Tahun 2015 mengenai sikap dan perilaku peserta didik, guru, dan orangtua murid di sekolah. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan pendidikan karakter dari sektor nonkurikuler yang selama ini sering dikesampingkan. "Selama ini, fakta di lapangan sering kali .

(VivaNews) Penggabungan BUMN Energi Bisa Tingkatkan Produksi Migas RI

Sekaligus meningkatkan ketahanan energi nasional. VIVA.co.id - Belakangan ini muncul wacana penggabungan dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) minyak dan gas (migas), PT Pertamina dan PT Perusahaan Gas Negara (PGN). Bila terwujud,merger ini dinilai akan mampu meningkatkan produksi migas nasional. Vice President Corporate Communication Pertamina, Wianda Pusponegoro, mengakui peleburan dua Badan Usaha.

(Liputan6.com) Cara Kementerian Tenaga Kerja Cegah Pengiriman TKI Ilegal

Liputan6.com, Jakarta - Masalah pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tidak berizin atau ilegal hingga saat ini masih marak terjadi di Indonesia. Hal tersebut disebut lantaran kurangnya koordinasi antara pihak terkait. Guna menekan hal ini, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memiliki ide untuk membuat pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) untuk perizinan bagi para TKI yang akan bekerja di lua.

Tenaga Honorer Kategori 2 - Rapat Komisi 2 dengan Menpan-RB

Pada 8 April 2015 Komisi 2 mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi terkait Tenaga Honorer Kategori 2 (THK2). Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi 2, Rambe Kamarul Zaman dari Sumut 2. Raker dihadiri oleh 23 dari 50 anggota dan 9 dari 10 Fraksi di Komisi 2. Ada 13 anggota yang absen dan semua anggota dari Fraksi PDI .

UU Desa dan Dana Desa - Rapat Kerja Komisi 2 dengan MenPDT, Mendagri, Mensesneg dan Menkeu

Pada 16 April 2015 Komisi 2 mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (MenPDT) Marwan Jafar, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Pratikno dan Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro terkait UU Desa dan Dana Desa. Pemaparan dari Mitra Rapat Berikut adalah beberapa pemaparan dari Menkeu: Terkait dengan payung.

(MetrotvNews) Kementerian ATR Dorong Sertifikasi Rumah Ibadah

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan mendorong agar rumah ibadah yang ada di Indonesia disertifikasi. Hal ini untuk meminimalisasi potensi konflik pertanahan yang melibatkan rumah ibadah.“Kita terus dorong lembaga keagamaan yang mengelola rumah ibadah agar menyertifikasi rumah ibadahnya,” ujar Ferry, di Jakarta, Rabu (15/7/2015).Upaya sertifikasi ini dila.

(Suara.com) OC Kaligis Ditahan, Setya Novanto: KPK Pasti Punya Bukti Kuat

Ia mengaku bersahabat dengan pengacara senior itu. Suara.com - Ketua DPR Setya Novanto mengungkapkan rasa prihatinnya atas penetapan Otto Cornelis Kaligis menjadi tersangka kasus dugaan suap terhadap tiga hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Sumatera Utara.Politisi Partai Golkar ini berharap keluarga Kaligis bisa tabah menghadapi persoalan hukum yang menjerat pengacara senior itu. Politisi Go.

Evaluasi Kesiapan Sistem Manajemen Resiko Penanggulangan Bencana - Rapat Panja Komisi 8 dengan Kemensos, Kemendagri, BPKP dan BNPB

Pada 7 April 2015 Panitia Kerja (Panja) Manajemen Penanggulangan Bencana Komisi 8 mengadakan Rapat Kerja dengan Inspektur Jenderal Kementerian Sosial (Irjen Kemensos), Direktur Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Kemdagri), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Syamsul Maarif terkait evaluasi kesiapan sistem manajemen resiko p.

(DetikNews) Komisi II DPR: Calon Kepala Daerah di 61 Pilkada Miliki Hubungan Keluarga

Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria menyebut sedikitnya ada 61 daerah di mana calon kepada daerahnya memiliki hubungan keluarga. Data tersebut berdasarkan laporan selama 10 tahun terakhir."Berdasarkan data di kami, ada 61 daerah yang (calon kepala daerahnya) ada hubungan keluarga. Tidak hanya di Banten. Ada di Jawa, Sulawesi, Sumatera, di mana-mana. Itu pun mungkin sebenar.

Evaluasi Kesiapan Sistem Manajemen Resiko Penanggulangan Bencana - Rapat Panja Komisi 8 dengan PMI dan MPBI

Pada 15 April 2015 Panitia Kerja (Panja) Manajemen Penanggulangan Bencana Komisi 8 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Palang Merah Indonesia (PMI) dan Masyarakat Peduli Bencana Indonesia (MPBI) terkait evaluasi kesiapan sistem manajemen resiko penanggulangan bencana nasional. Pemaparan Mitra Berikut adalah beberapa pemaparan dari PMI: PMI terlibat dalam 3 aspek: pra-bencana, darurat b.

(Tribun News) Delapan Daerah Masih Bermasalah dengan Dana Pilkada

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Delapan daerah masih bermasalah dengan anggaran untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2015. Menteri Dalam Negri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, mengatakan saat ini, pemerintah masih berupaya mencari tahu permasalahan yang terjadi dengan delapan daerah itu. "Kami akan coba menjembatani itu ada permasalahan apa, apakah masalah-masalah prinsip anggaran .

(ANTARA News) Presiden minta e-Catalog digunakan

(ANTARA News) - Presiden Joko Widodo memerintahkan kebijakan sistem penyediaan barang dan jasa diperbaiki yang salah satunya dengan menggunakan sistem "e-Catalog", ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas Adrinof Chaniago yang bertemu Presiden di kompleks Istana Negara hari ini."Presiden meminta untuk meneruskan percepatan perbaikan kebijakan-kebijakan untuk mempercepat pengadaan barang dan j.

(Aktual Post) Hakim Sarpin Puas, Dua Anggota Komisi Yudisial Jadi Tersangka

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) Sarpin Rizaldi mengaku puas dengan keputusan Mabes Polri yang menyatakan Ketua Komisi Yudisial (KY) Suparman Marzuki, dan Komisioner KY Taufiqurahman Sauri sebagai tersangka. Sarpin adalah pihak yang mengadukan kedua petinggi KY itu atas kasus pencemaran nama baik terkait keputusannya yang memenangkan gugatan praperadilan Budi Gunawan terhadap .

(Kompas.com) Penetapan Tersangka Pimpinan KY Dianggap Rangkaian Kriminalisasi Sistematis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menengarai penetapan tersangka dua pimpinan Komisi Yudisial merupakan rangkaian kriminalisasi yang dilakukan secara sistemik. Hal tersebut merupakan kelanjutan dari kriminalisasi terhadap dua Pimpinan KPK, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. "Saya melihat ini satu rangkaian yang berlangsung secara sistematis, yang.

(Kompas.com) Komisi II DPR Kecewa, MK Anulir Pelarangan Mantan Napi Ikut Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi II DPR Riza Patria mengaku kecewa dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menganulir pelarangan mantan narapidana ikut dalam pemilihan kepala daerah. Menurut Riza, putusan ini tidak sejalan dengan upaya menimbulkan efek jera. "Kami kecewa dengan putusan MK, kan undang-undang ini dibuat dengan mempertimbangkan kasus-kasus korupsi selama ini yangextraordi.

Kualitas Pengajar - Audiensi Komisi 10 dengan LPEM-FEUI dan PPPI

Pada 1 April 2015 Komisi 10 mengadakan Audiensi dengan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM-FEUI) dan Paramadina Public Policy Institute (PPPI) terkait kualitas pengajar di Perguruan Tinggi. Audiensi dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 10, Mohamad Sohibul Iman dari Jabar 11. Pemaparan Mitra Berikut adalah beberapa pemaparan dari Ketua LPEM-FEUI, Dr..

Dana Desa - Rapat Kerja Komisi 2 dengan Menteri Desa & Pembangunan Daerah Tertinggal

Pada 6 April 2015 Komisi 2 mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggl (MenPDT) Marwan Jafar terkait dana desa dan pembentukan Panitia Kerja (Panja) Desa. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi 2, Rambe Kamarul Zaman dari Sumut 2. Raker dihadiri oleh 27 dari 50 anggota Komisi 2. Pemaparan dari Mitra Rapat Berikut adalah beberapa pemaparan dari MenPDT, Marwan Jafar.

(OkeZone.com) Anggota DPR Harus Mundur jika Ikut Pilkada

JAKARTA - Anggota DPR, DPD, dan DPRD jika ingin mencalonkan diri menjadi Kepala Daerah dalam ajang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), wajib untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai anggota dewan. Hal tersebut berdasarkan dari keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Menanggapi hal tersebut, Ketua DPR Setya Novanto mengatakan, keputusan dari lembaga yang dikepalai oleh Arief Hidayat itu tidak bis.

(DetikNews) Ketua Bawaslu: Petahana Punya Potensi Pelanggaran Birokrasi

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan Adnan Purichta sehingga keluarga petahana (incumbent) dapat melaju di Pilkada. Menurut Ketua Bawaslu Muhammad, petahana memiliki potensi pelanggaran yakni mengerahkan birokrasi."Petahana punya potensi (pelanggaran) mengerahkan birokrasi, melalui mobilisasi PNS, promosi jabatan, potensi itu tetap ada," ujar Muhammad di Hotel Mercure, Ancol, Jakar.

(ANTARA News) Presiden pimpin ratas bahas RUU Pemekaran Daerah

(ANTARA News) - Presiden Joko Widodo memimpin Rapat Terbatas (Ratas) membahas 87 Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai Pembentukan Daerah Otonom Baru (pemekaran daerah)."Ada 87 RUU mengenai pembentukan daerah otonomi baru. Saya perlu berikan tekanan dan garisbawahi tujuan pembentukan daerah otonom baru adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat, tidak ada yang lain-lain, seperti bagi-bagi kekua.

(MetrotvNews) Menangkal Barisan Penunda Pilkada

SALAH satu masalah besar di Republik ini ialah sulitnya menemukan elite yang meletakkan kepentingan bangsa di atas kepentingan individu dan kelompok. Bahkan, banyak peraturan didesain bukan untuk kemaslahatan masyarakat, melainkan demi memuluskan hasrat berkuasa kelompok. Nuansa seperti itulah yang terasa terkait dengan pemilihan kepala daerah serentak yang bakal digelar 9 Desember 2015.Waktu pela.

(DetikNews) Molor Lagi, RUU KUHP Baru Akan Dibahas di Masa Sidang V DPR

Komisi III DPR sore ini menggelar rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hasil raker sepakat pembahasan RUU KUHP akan dimulai pada masa sidang berikutnya, atau masa sidang V tahun 2015."Ya, jadi begitu nanti masa sidang akan datang dibuka, kita mulai untuk bahas DIM (Daftar Inventa.

(DetikNews) Jika Lancar, Pembahasan RUU KUHP Bisa Selesai dalam 2 Tahun

Komisi III DPR sepakat dengan Menkumham Yasonna Laoly untuk memulai pembahasan rancangan undang-undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di masa sidang V Tahun 2015. Menkum Yasonna paham penyusunan RUU KUHP ini tidak mudah, karena memerlukan waktu yang lama."Fraksi serahkan DIM (Daftar Inventaris Masalah), kita buat sistem klaster. Kita sisir mana yang tidak ada perbedaan pendapat..

Pengangkatan Karyawan Honorer dan Jaminan Produk Halal - Rapat Komisi 8 dengan Kementerian Agama RI

Komisi 8 DPR-RI melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen dan Irjen Kementerian Agama RI (Kemenag) pada hari Selasa 26 Mei 2015 terkait pengangkatan karyawan honorer di Kemenag dan Jaminan Produk Halal (JPH). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 8, Ledia Hanifa Amaliah dari Jabar 1 dan dibuka dengan membaca surat Al-Fatihah. Sebagai pembukaan, Ledia Hanifa menyampaikan pertanyaan menge.

Penanggulangan Bencana Alam - Rapat Komisi 8 dengan Ditjen Pengendalian Iklim & Ditjen Sumber Daya Air

Rabu 8 April 2015, Komisi 8 DPR-RI melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup-Kehutanan (KemenLHK) dan Ditjen Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum-Perumahan Rakyat (KemenPu-Pera). Rapat hari ini membahas dua hal, yaitu, anggaran dan program penanggulangan bencana alam serta pemetaan dan kendala dala.

(DetikNews) Menteri Jonan Minta Penyewa Komersil yang Lalai Diputus Kontrak

Jakarta - Pasca kebakaran di JW Lounge di Terminal 2E Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan meminta Direktorat Bandara Kementerian Perhubungan untuk melakukan audit terhadap para penyewa ruang komersil.Staf Khusus Menhub Hadi M Djuraid, mengatakan audit adalah guna mengetahui serta memastikan terjaminnya aspek keamanan dan keselamatan bandara."Jika ada penyew.

(ANTARA News) BPK: 60 persen aset pemerintah Kabupaten Manokwari bermasalah

(ANTARA News)-Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Papua Barat, Dali Mulkana mengungkapkan 60 persen aset Pemerintah Kabupaten Manokwari belum dipertanggungjawabkan sehingga BPK tidak memberikan pendapat terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan daerah itu tahun 2014."BPK sudah ketiga kalinya tidak memberikan pendapat terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan Pemerin.

(DetikNews) Serapan Rendah, Menteri Desa: Ada yang Menghambat Proses Penyerapan

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi disebut sebagai salah satu yang penyerapan anggarannya paling rendah. Menteri Desa Marwan Jafar mengatakan, ada hal-hal yang menghambat proses penyerapan anggaran tersebut."Secara adiministratif memang di Kemenkeu ada yang menghambat proses percepatan anggaran, itu harus segera direvisi," ujar Menteri Desa PDT Marwan Jafar sa.

(Antara News) Menpan: Pemda tanpa Anjab-ABK tidak dapat PNS

(ANTARA News) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi menegaskan sejumlah lembaga pemerintah dan pemerintah daerah yang belum menyelesaikan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) tidak akan mendapatkan pegawai negeri sipil baru. "Selama itu (Anjab-ABK) belum ada, kita anggap dia (pemda) belum butuh pegawai baru," kata Yu.

(Inilah.Com) Kriteria Asli Papua Tak Berlaku di Pilkada

INILAHCOM, Jayapura - Rekomendasi Majelis Rakyat Papua (MRP) tentang calon bupati/wakil bupati harus orang Papua asli tidak digunakan dalam pemilihan kepala daerah yang akan digelar 9 Desember mendatang.Ketua KPU Papua Adam Arisoy, menegaskan, rekomendasi yang dikeluarkan MRP tidak akan digunakan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) bupati di Papua. Hal ini sesuai UU Otonomi Khusus .

(Tribun News) KPU Diminta Cek Keaslian Ijazah Calon Kepala Daerah yang Ikut Pilkada

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan pengecekan terhadap keaslian ijazah calon kepala daerah yang hendak mengikuti pemilihan kepala daerah. "Calon kepala daerah mulai tingkat provinsi hingga kabupaten/kota perlu diverifikasi keaslian ijazahnya," ujar Nasir, saat ditemui usai menghadiri acara buk.

(ANTARA News) BPN targetkan pelayanan online se-Indonesia pada 2017

(ANTARA News) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI menargetkan pelayanan pertanahan secara online pada seluruh kota/kabupaten se-Indonesia akan selesai pada 2017."Paling lambat 2017 sudah menjalankan pelayanan online secara nasional," kata Menteri ATR/Kepala BPN RI Ferry Mursyidan Baldan di Bandung, Jawa Barat, Minggu.Dia menghadiri acara peresmian pe.

Hak & Status Tenaga Honorer dan Buruh - Rapat Komisi 9 dengan KSPI dan Perwakilan THK2

Pada 20 April 2015 Komisi 9 mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Perwakilan Tenaga Honorer Kategori 2 (THK2) terkait status dan hak tenaga honorer. Pemaparan Mitra Berikut adalah beberapa pemaparan dari Perwakilan THK2, antara lain: Kami jauh dari sejahtera. Tenaga honorer terdiri dari tenaga kependidikan, kesehatan dan administra.

RUU Perlindungan TKI di Luar Negeri - Rapat Komisi 9 dengan Deputi Perundang-Undangan DPR-RI

Pada 23 April 2015 Komisi 9 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Perundang-Undangan DPR-RI (DUU) terkait pembahasan RUU Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (RUU Perlindungan TKI). Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi 9 Dede Yusuf Macan Effendy dari Jabar 2. Pemaparan Mitra Berikut adalah beberapa pemaparan dari DUU, antara lain: Di Prolegnas judulnya perubahan UU No.39.

(Suara.com) Agung Laksono: Dana Aspirasi Anggota DPR Tidak Perlu

Kata Agung, anggota DPR jangan mencari-cari alasan untuk pengadaan dana aspirasi Suara.com - Ketua Umum DPP Partai Golkar hasil Munas Jakarta Agung Laksono berpendapat anggota DPR RI tidak perlu diberi dana aspirasi Rp20 miliar per tahun sebab rawan menimbulkan dampak negatif."Dana aspirasi itu tidak diperlukan. Anggota DPR RI jangan mencari-cari alasan untuk pengadaan dana aspirasi," kata.

Laporan Hasil Kerja Panja Anestesi Komisi 9

Pada 22 April 2015 Panitia Kerja Kasus Anestesi (Panja Anestesi) Komisi 9 memberikan Laporan Hasil Panja Anestesi terkait evaluasi kasus malpraktek Rumah Sakit Siloam Karawaci (Kasus RS Siloam) dimana dua pasien meninggal dunia setelah diberi obat bius merek Buvanest yang diproduksi oleh Kalbe Farma (Kalbe). Laporan Panja Anestesi dibacakan oleh Ketua Komisi 9 Dede Yusuf Macan Effendi dari Jabar 2.

(Rimanews) Sudah 15 Tahun Tak Berubah, Tarif Baru Materai Tunggu UU Bea Materai

Rimanews - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan belum akan menaikkan tarif bea materai tahun 2015. Tarif bea masteri masih tetap sebesar Rp3000 dan Rp6000. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Mekar Satria Utama dalam keterangan seperti dikutip dari Antara, Kamis (2/7/2015), menjelaskan perubahan tarif bea materai baru bisa dilakukan apabila pemerintah dan DPR.

(Rimanews) Ini Penyebab Koperasi Indonesia Tak Maju-maju

Rimanews - Satu per satu koperasi di Indonesia mati. Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga membeberkan penyebab mengapa koperasi Indonesia belum semaju koperasi di negara lain padahal tahun ini usianya sudah 68 tahun. "Kita selalu berpikir tentang kuantitas koperasi bukan kualitas itulah sebabnya kenapa koperasi kita terus seperti ini," kata Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga di Jakarta, K.

(Kriminalitas.Com) Dalami Motif Dugaan Suap, KPK kembali Periksa Adriansyah

KRIMINALITAS.COM, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melanjutkan perkara dugaan suap izin usaha pertambangan (IUP) PT Mitra Maju Sukses (PT MMS) di Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Adriansyah. Politisi PDIP tersebut direncanakan diperiksa sebagai tersangka kasus yang terjadi hampir bersamaan dengan kongres partainya itu. “Ini merupakan pemeriksaan lanjutan. Materi pemeriksaan masih sepu.

(Daily Social) Membedah Pasal-Pasal Rancu RPP E-Commerce

Semangatnya untuk melindungi konsumen, tapi proses verifikasi datanya terlalu ketat Kami telah membahas RPP E-Commerce yang merumorkan bahwa setiap entitas yang melakukan kegiatan jual-beli secara online harus melalui fase verifikasi terlebih dahulu. Dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (RPP TPMSE), nama resmi RPP E-Commerce yang kami terima,.

(Kompas.com) Bupati Mimika Diminta Selesaikan Masalah Lahan untuk Smelter Freeport

JAYAPURA, KOMPAS.com – Pemerintah Provinsi Papua meminta Bupati Kabupaten Mimika, Eltinus Omaleng untuk segera menyelesaikan sengketa lahan yang menjadi lokasi pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) emas dan tembaga di Kabupaten Mimika. Sebelumnya sekelompok warga yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Adat Kamoro (Lemasko) menolak pembangunansmelter yang rencananya dibangun di Kaw.

(Tribun News) FITRA Sebut Wacana DPR Hanya Bebani Pemerintah

TRIBUNNEWS.COM - Koordinator FITRA, Apung Widiadi menilai saat ini anggota DPR begitu dominan menekan pemerintah mencairkan dana-dana politik secara legal. Padahal, dua wacana yang digembar-gemborkan DPR, seperti peningkatan dana aspirasi dan bantuan partai politik, kata Apung, cuma menambah beban pemerintah. Karena menurutnya, di sisi lain sistem perencanaan APBN versi eksekutif juga masih banyak.

(Suara.com) KY Rekomendasikan Skorsing Enam Bulan pada Hakim Sarpin

KY temukan pelanggaran beberapa prinsip. Suara.com - Komisi Yudisial merekomendasikann skorsing enam bulan kepada hakim Sarpin Rizaldi karena menemukan pelanggaran beberapa prinsip."Pleno KY lengkap terdiri dari tujuh orang menyepakati untuk merekomendasikan sanksi skorsing (non-palu) selama enam bulan karena ada beberapa prinsip yang dilanggar hakim Sarpin," kata komisioner KY Imam Anshor.

Rencana Strategis Kementerian Pertanian - Rapat Komisi 4 dengan Menteri Pertanian

Pada 2 April 2015 Komisi 4 mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian (Mentan), Amran Sulaiman, terkait evaluasi kinerja Kementerian Pertanian (Kementan) di 2014 dan Rencana Strategis Kementan di 2015-2019. Pemantauan Rapat Berikut adalah respon dari fraksi-fraksi terhadap pemaparan dari Menteri Pertanian, Amran Sulaiman: Fraksi PDI Perjuangan: Oleh Ono Surono dari Jabar 8. Ono minta Menteri .

(Warta Ekonomi Online) Golkar Minta Pilkada Serentak Ditunda

WE Online - Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar meminta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak ditunda hingga Juni 2016 dengan berbagai faktor dan melihat berbagai perkembangan kondisi yang terjadi saat ini."Jangan dipaksakan menggelar Pilkada serentak tahun ini, tapi harus diselesaikan dulu persoalan sekarang," ujar Wakil Sekretaris Jenderal DPP Golkar versi Aburizal Bakrie, Ridwan His.

(Kompas.com) Rumitnya Mendefinisikan Arti "Petahana"...

KOMPAS.com — Terbitnya Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 302/KPU/VI/2015 yang berisi penjelasan beberapa aturan di dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan kian menjadi polemik. Surat edaran yang menjabarkan definisi "petahana" menurut KPU tersebut justru menimbulkan perdebatan mengenai definisi petahana itu sendiri. Setidaknya, hal itu terlihat di dalam rapat denga.

(Warta Ekonomi Online) Menteri Koperasi Bekukan 62.000 Koperasi

WE Online - Puluhan ribu koperasi di Indonesia, yang dianggap tidak aktif dibekukan oleh Menteri Koperasi Dan UKM Anak Agung Puspayoga. Hal tersebut ia sampaikan langsung, saat meluncurkan Kartu Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) di Kabupaten Jembrana, Bali, Sabtu (27/6/2015). "Kami lakukan verifikasi terhadap ratusan ribu koperasi di Indonesia. Sebanyak 62 ribu kami bekukan, karena tidak aktif.

Pengawasan Dana Bantuan Sosial - Rapat Komisi 8 dengan Dirjen Bimas Islam dan Dirjen Pendis Kementrian Agama

Komisi 8 DPR-RI melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas Islam) dan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Kementerian Agama pada 3 Juni 2015 pukul 10.59 WIB. RDP dibuka oleh Saleh Partaonan Daulay fraksi PAN dari Sumut 2. RDP dihadiri 8 fraksi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Agenda rapat pengawasan dana Bantuan S.

(MetrotvNews) Dana Aspirasi dan Revisi UU KPK Sebagai Korupsi Sistematis

Metrotvnews.com, Jakarta: DPR RI mengajukan usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) yang nilainya bisa menjadi miliaran rupiah per anggota. Tak lama setelahny DPR memasukkan revisi UU KPK ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2015.Menurut Peneliti Institute for Ecosoc Right, Sri Palupi, kedua hal tersebut merupakan cara sistematis yang direncanakan para elit untuk korupsi..

Stabilisasi Harga Pangan - Rapat Komisi 4 dengan Perum Bulog

Pada 6 April 2015 Komisi 4 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama Perum Badan Urusan Logistik (Bulog), Lenny Sugihat terkait evaluasi stabilasi harga pangan yang bergejolak di pasaran. Pemaparan Mitra Berikut adalah beberapa pemaparan dari Kepala Bulog, Lenny Sugihat antara lain: Harga beras dunia kini lebih tinggi dibanding harga di Indonesia. Hal ini dikhawatirkan akan me.

Perburuan & Perdagangan Ilegal Satwa Langka – Rapat Komisi 4 dengan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan

Komisi 4 melaksanakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya pada Senin, 25 Mei 2015. Raker membahas tentang perburuan dan perdagangan ilegal satwa langka yang dilindungi. Edhy Prabowo dari Fraksi Gerindra dari Sumsel 1 memimpin rapat dan membuka rapat sekitar pukul 16.18 WIB yang ditandatangani 39 dari 50 anggota dan 9 dari 10 fraksi. Pemaparan Mitra Men.

(Kompas.com) Politisi Golkar: Partai Tak Boleh Melarat, Dana Partai Idealnya Naik 100 Kali Lipat

KOMPAS.com — Ketua Komisi II Rambe Kamarulzaman menilai, anggaran negara yang diperuntukkan bagi pendanaan partai politik saat ini masih jauh dari ideal. Menurut dia, seharusnya negara menyalurkan bantuan sebesar Rp 10.000 per suara. "Harusnya Rp 10.000 per suara ya. Sebab, parpol itu di UUD 1945 sudah jelas posisinya sebagai lembaga yang mencalonkan kader di pemilu legislatif," kata Rambe.

(Kompas.com) Komisi II Setuju Kenaikan Dana Bantuan Parpol

KOMPAS.com — Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarulzaman menyatakan, Komisi II telah menyetujui usulan pemerintah untuk menaikkan bantuan anggaran partai politik. Persetujuan itu diambil di dalam pembahasan pendahuluan antara Komisi II dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo beberapa waktu lalu. "Pada waktu membahas hasil audit BPK saat itu diusulkan kenaikannya," kata Rambe di Kompleks Parlemen.

(Liputan6.com) Heru Pambudi, Dirjen Bea Cukai Pilihan Jokowi

Liputan6.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menunjuk Heru Pambudi mengisi kekosongan kursi panas sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai (PPKC) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ini berhasil menyingkirkan dua peserta lain. Kepastian ini dikatakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB.

Perppu KPK menjadi UU - Sidang Paripurna ke-27

Pada Rapat Paripurna ke-27 pada tanggal 24 April 2015 DPR agenda utama adalah Perubahan Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (‘Perppu KPK’) dan penutupan Masa Persidangan ke-3 oleh Ketua DPR, Setya Novanto. Rapat Paripurna ke-27 dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan dimulai dengan pembacaan hasil keputusan Panitia Kerja (Panja) dari Komisi 3 denga.

(MetrotvNews) Cara Fahri Pimpin Paripurna Dana Aspirasi Tuai Kritik

Metrotvnews.com: Dana aspirasi sah menjadi aturan DPR, tanpa mekanisme voting maupun lobi. Proses jalannya pengesahan dana aspirasi di Paripurna yang dipimpin oleh Fahri Hamzah ini pun menuai kritik.Kritik ini melayang dari politikus PDIP Rieke Diah Pitaloka. Dia berpendapat, bahwa sejatinya ketua sidang diharamkan mengomentari pendapat anggota atau fraksi."Ketua sidang itu sebenarnya tidak bo.

Rencana Strategis Polri - Rapat Kerja Komisi 3 dengan Plt. Kapolri

Pada 2 April 2015 Komisi 3 mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Pelaksana Tugas Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Plt.Kapolri), Komisaris Jendral Polisi Badrodin Haiti terkait evaluasi kinerja Kepolisian di 2014 dan rencana strategis (Renstra) Polri untuk 2015-2019. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi 3, Azis Syamsuddin dan dihadiri oleh 29 anggota dari 8 fraksi. Pemaparan Mitra Berikut b.

Fit & Proper Calon Kapolri - Komisi 3 Uji Kelayakan Komjen Polisi Badrodin Haiti

Pada 16 April 2015 Komisi 3 mengadakan Uji Kelayakan (‘Fit & Proper Test’) dengan Komisaris Jenderal Polisi Drs.Badrodin Haiti (‘BH’) terkait pencalonannya sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Pada tanggal 18 Februari 2015 Presiden Joko Widodo mengirimkan Surat Pencalonan Komjen Polisi Drs. Badrodin Haiti sebagai Kapolri kepada DPR-RI untuk dimintakan persetujuan DPR..

(Antara News) 7 fraksi DPR dukung penganggaran dana aspirasi

(ANTARA News) - Tujuh fraksi di DPR mendukung penganggaran dana untuk Program Pembangunan Daerah Pemilihan atau dana aspirasi dalam rapat pleno Badan Legislasi di Jakarta, Selasa. Fraksi yang menyetujui pengalokasian anggaran untuk program itu yakni Fraksi Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa da.

(Antara News) Kemendikbud: Wajib Belajar 12 Tahun dimulai 2016

(ANTARA News) - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan memulai rintisan Wajib Belajar atau Wajar 12 tahun pada 2016, dengan harapan pada 2019 tercapai sejumlah target, seperti tersedianya perpustakaan di semua sekolah (100%)."Sebenarnya rintisan Wajar 12 tahun sudah kami lakukan sejak 2013, tetapi pola pendanaannya baru sebatas untuk siswa. Mulai 2016 akan banyak anggaran yang masuk untuk .

Digitalisasi Penyiaran Televisi - Rapat Komisi 1 dengan Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia

Pada 6 April 2015 Komisi 1 mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Presidium Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia (ATSDI) terkait persoalan Digitalisasi Televisi. Pemaparan Mitra Berikut adalah beberapa pemaparan dari Gilang Iskandar, Ketua Presidium ATSDI antara lain: ATSDI didirikan 8 Januari 2015 di Bandung beranggotakan 38 orang berkompeten di bidang informasi. ATSDI hadi.

Iuran BPJS Kesehatan - Rapat Kerja Komisi 9 dengan Menteri Kesehatan, DJSN, BPOM dan BPJS Kesehatan

Pada 1 April 2015 Komisi 9 mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan (MenKes), Nila Moeloek, Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Chazali Situmorang, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Roy Sparingga dan Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan), Fahmi Idris terkait usulan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Pemantauan Rapat Berikut adalah resp.

Perppu KPK - Rapat Komisi 3 dengan Para Pakar Hukum Tata Negara

Pada 1 April 2015 Komisi 3 mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan beberapa pakar hukum tata negara antara lain Prof.Dr.Saldi Isra, Dr.Margarito Kamis, Dr.Irman Putra Sidin dan Dr.Zainal Arifin Mochtar terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2015 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Perppu KPK). Pada 18 Februari 2015 Presiden Joko Widodo menandatangani Perppu K.

(Kompas.com) Anggota Komisi V: Terlalu Banyak "Kepala", Sistem Pelabuhan Jadi Kacau

Anggota Komisi V DPR, Anton Sihombing, mengatakan, kacaunya sistem di pelabuhan disebabkan banyaknya tumpang tindih kewenangan yang terjadi. Padahal, idealnya, di negara-negara maju, pelabuhan dikendalikan oleh satu orang kepala. "Tapi, di kita, ada otoritas pelabuhan, ada syahbandar, ada Pelindo, ada imigrasi, dan lain-lain," kata Anton di Gedung DPR, Jumat (19/6/2015). Selain itu, lanjut.

(DetikNews) Koalisi Kawal Anggaran: Hentikan Pembahasan Dana Aspirasi DPR!

Jakarta - Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) yang digagas DPR mendapat penolakan dari publik. DPR didesak menghentikan pembahasan program yang kerap disebut dana aspirasi DPR ini."Saya melihat ini satu bagian dana politik yang menjadi keuntungan besar bagi partai. Kami meminta kepada DPR menghentikan pembahasan ini, dan fokus kepada RAPBN," Juru Bicara Koalisi Kawal Anggar.

(Kompas.com) Agung Curiga Ada Dorongan Politik Tertentu di Balik Usul Menunda Pilkada

KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Ancol Agung Laksono menilai, ada sesuatu yang tidak beres dengan desakan sejumlah politisi di DPR untuk menunda pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak. Dia mencurigai hal ini berhubungan dengan dualisme kepemimpinan Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan yang membuat kedua partai itu tak bisa mengikuti pilkada."Sepertinya ada arom.

Ketidakpastian Hukum - Rapat Komisi 3 dengan Nyoman Nuarta (perkara Edi Sukamto) dan Ike Farida (perkara Kota Kasablanka)

Pada 1 April 2015 Komisi 3 mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Nyoman Nuarta dan Ully Manurung & Rekan tentang pengaduan mereka atas ketidakpastian hukum perkara hukum mereka di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian RI (Ditreskrimum Polri). RDPU dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 3 Desmond Junaidi Mahesa dari Banten 2. Pemaparan Mitra Berikut adalah beberapa pemaparan dari .

(Kompas.com) Penyerapan Dana APBN Lambat, Menteri Disebut Tak Paham Birokrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menyebutkan ada beberapa permasalahan yang membuat penyerapan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami pelambatan. Salah satunya adalah ketidakpahaman menteri terhadap birokrasi pemerintahan. "Per 12 Mei 2015, sudah ada 24 kementerian yang nomenklaturnya sudah selesai. Seharusnya dana sudah bisa dicairkan, tetapi.

(VivaNews) Gabungkan BUMN Energi Jadi Kunci Daya Saing Global

VIVA.co.id - Masih terpisah-pisahnya perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang energi dinilai membuat ekspansi bisnis yang dilakukan berjalan lambat. Gabungan perusahaan atau holding bisa menjadi solusinya. Ketua Koordinator Gas Industri, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Achmad Widjaya mengungkapkan, terpisahnya BUMN bidang energi, seperti PT Pertamina, PT Perusahaan Gas Ne.

(Tribun News) NasDem Tak Hadiri Rapat Panja Program Pengembangan Daerah Pemilihan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Panitia Kerja Usulan Program Pengembangan Daerah Pemilihan (UP2DP) menggelar rapat, Rabu (17/6/2015). Fraksi NasDem yang menolak program tersebut tidak mengikuti rapat Panja. "Saya enggak tahu NasDem tidak hadir kenapa. Kan UU MD3, anggota dewan punya hak untuk usulkan program. Jadi sebaiknya jangan menolak dulu, tapi revisi saja dulu UU MD3-nya kalau mau," kata K.

(OkeZone.Com) FITRA Sikapi Dana Aspirasi DPR

JAKARTA - Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Yenny Sucipto, menilai dana aspirasi sebesar Rp11,2 triliun tak perlu menjadi polemik dan tidak perlu diusulkan. "Tidak urgen untuk diusulkan, dan ada beberapa catatan mengenai hal dana aspirasi tersebut, yaitu dana aspirasi, alih-alih alasannya pemerataan, alasan tersebut terbantahkan, karena dari 560 anggota sekira 360 ang.

(Jawa Pos) - Parlemen dan YLKI Dukung Perpres Ketahanan Pangan

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan mendukung penuh langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting untuk mengendalikan ketersediaan dan stabilitas harga. "DPR mendukung penuh setiap langkah konkret terkait aspek kebutuhan pangan masyarakat. Perpres itu bisa jadi payung hukum .

(Kompas.com) Mendagri Ancam Tolak Pengunduran Diri Kepala Daerah jika Tak Punya Alasan Kuat

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan bahwa pihaknya dapat menolak pengunduran diri kepala daerah menjelang pemilihan kepala daerah serentak. Kemendagri bisa tidak mengizinkan pengunduran diri apalagi jika Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menolak pengunduran diri tersebut. "Oh bisa (menolak), apalagi DPRD tidak setuju, apa boleh buat," kata Tjahjo di Kantor Waki.

(Tribun News) Pegawai ESDM Akui Pernah Diperintahkan Kumpulkan Dana untuk Pencitraan Jero Wacik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Saat menjabat sebagai Kepala Bagian Perlengkapan Biro Umum di Kementerian ESDM, Usman Yahya mengaku pernah mendapat instruksi untuk mengumpulkan dana yang akan digunakan sebagai kebutuhan operasional Menteri ESDM saat itu, Jero Wacik. Dana yang dikumpulkan Usman diketahui salah satunya untuk kegiatan pencitraan. Usman menceritakan bagaimana dirinya mengetahui bahwa diperi.

(VivaNews) Soal Dana Aspirasi, SBY Ingatkan DPR & Pemerintah

Saat menjadi presiden, SBY tidak setuju adanya dana aspirasi. VIVA.co.id - Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono angkat bicara terkait dana aspirasi yang diwacanakan Dewan Perwakilan Rakyat. Itu disampaikannya melalui cuitan di akun twitter @SBYudhoyono. SBY menyarankan agar DPR dan Pemerintah cermat dan tidak gegabah mengambil keputusan, jangan salah dan jangan merusak sistem."Tidakkah saa.

(Rimanews) Korupsi Jamkesmas Rp25 Miliar Seret Mantan Bupati Lebak

Rimanews - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten, memeriksan mantan Bupati Lebak sebagai saksi atas dugaan korupsi Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) sebesar Rp 25 miliar. Kasus Jamkesmas tersebut terjadi di tahun 2008-2011 di RSUD Adjidarmo, Kabupaten Lebak yang menyerete mantan dirut rumah sakit milik pemerintah tersebut bernama Indra Lukmana. "Iyeu nganter Lukman (ini nganter Lukman),".

(Warta Ekonomi Online) Romo Benny: Dana Aspirasi Itu Untuk Suap

WE Online, Jakarta - Sekretaris Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) Romo Benny Susatyo menilai dana aspirasi sebesar Rp20 miliar per-anggota dewan yang dikabarkan untuk pembangunan daerah pemilihan mereka adalah usaha penyuapan DPR pada masyarakat. "Saat ini orang mulai meragukan kemampuan, pengetahuan dan kesanggupan mendesain UU, dan menjalankan fungsi DPR lainnya, akhirnya anggota dewan .

(Warta Ekonomi Online) Menteri Kesehatan Luncurkan "Faralkes" Daring

WE Online, Jakarta - Menteri Kesehatan Nila Moeloek meluncurkan produk Farmasi dan Alat Kesehatan (Faralkes) Daring guna memenuhi tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik."Faralkes Daring tersebut merupakan bentuk peningkatan pelayanan publik," kata Menkes Nila Moeloek di Jakarta, Selasa (16/6/2015).Dalam era reformasi birokrasi, ka.

(Warta Ekonomi Online) Kemendikbud Gandeng Kepala Daerah Untuk Program SBSNP

WE Online, Jakarta - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggandeng para kepala daerah di tingkat kabupaten-kota untuk melaksanakan program pengembangan Sekolah Berbasis Standar Nasional Pendidikan (SBSNP) sebagai langkah menuju pembelajaran yang lebih berkualitas di sekolah.SBSNP merupakan sekolah percontohan praktik pengembangan mutu pendidikan dalam memenuhi delapan standar nasional pendidik.

(Antara News) Kejagung Telusuri Rekening Mencurigakan Kepala Daerah

Jakarta (ANTARA News) - Kejaksaan Agung menyatakan masih menelusuri rekening mencurigakan milik delapan kepala daerah."Untuk Nur Alam (Gubernur Sulawesi Tenggara), masih pendalaman. Tim sendiri sudah dipanggil untuk mencari alat bukti terkait," kata Direktur Penyidikan pada JAM Pidsus Maruli Hutagalung di Jakarta, Jumat, 12 Juni 2015.Direktur Penyidikan Maruli Hutagalung mengatakan, salah .

(Warta Ekonomi Online) PIMPINAN: DPR Tampaknya Melemahkan KPK Dengan Revisi UU

WE Online, Jakarta - Revisi Undang-undang No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dikhawatirkan akan melemahkan lembaga tersebut, khususnya terkait dengan kewenangan penyadapan."Saya belum paham dengan revisi UU KPK yang datangnya dari inisiatif DPR, yang tampaknya justru akan 'melemahkan' bahkan 'mengerdilkan' atau mereduksi kewenangan KPK, misalnya masalah penya.

(Inilah.Com) Mendes Apresiasi Pemda yang Pakai APBD Bangun Desa

INILAHCOM, Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar mengapresiasi beberapa langkah pemerintah daerah (Pemda) yang memprioritaskan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan desa."Salah satu daerah yang mengalokasikan 90% APBD nya untuk desa adalah Kabupaten Bantaeng, ini merupakan contoh bagaimana peran pemerintah daerah juga penting.

(Tribun News) PSHK Beberkan Keharusan MA Terbitkan Aturan Praperadilan

Gugatan Praperadilan TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) sebagai salah satu pemilik fungsi regulator bidang hukum seharusnya lebih berinisatif dalam menyelesaikan kekacauan sistem peradilan‎ di Indonesia. Utamanya mengenai polemik praperadilan. ‎‎Begitu diungkapkan Miko Ginting, Anggota Koalisi Sapu Korupsi sekaligus peneliti dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia dalam jumpa per.

(VivaNews) DPR Evaluasi Pemekaran di Seram Bagian Timur

Terkait implementasi UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. VIVA.co.id - Dalam Masa Persidangan IV Tahun Sidang 20014-2015, Komisi II DPR melakukan kunjungan kerja spesifik ke Seram Bagian Timur, Provinis Maluku. Kunjungan ini dalam rangka melakukan evaluasi, kemajuan yang sudah dicapai dan hambatan-hambatan apa terkait otonom baru di Kabupaten ini.Kunjungan spesifik ini dipimpin Wakil K.

(VivaNews) Susahnya Maju Pilkada dari Jalur Independen

Segala cara ditempuh demi memenuhi syarat minimal dukungan. VIVA.co.id - Perjuangan calon kepala daerah yang akan bertarung pada Pilkada serentak 9 Desember 2015 dari jalur perseorangan atau independen ternyata sangat menguras energi. Mereka harus naik turun gunung dari kampung ke kampung mengumpul KTP dan surat keterangan domisili desa.Marsel Sudirman, salah satu calon Bupati dari jalur perseoran.

(VivaNews) Ini Daftar Kenaikan Gaji PNS 2015

VIVA.co.id - Presiden Joko Widodo telah meneken Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dengan diterbitkannya PP tersebut, secara otomatis gaji PNS mengalami kenaikan sesuai APBN-P 2016 sebesar enam persen. Rincian mengenai hal ini tercantum dalam lampiran PP tersebut. &.

(Antara News) Komisi I DPR dukung penguatan RRI dan TVRI

Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi I DPR, Gamari Soetrisno, mengatakan, Komisi I DPR mendukung penguatan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) dan LPP Televisi Republik Indonesia (TVRI). Salah satu bentuk penguatan itu adalah dengan memberikan anggaran yang cukup. "Komisi I DPR RI mendorong pemerintah untuk memberikan dukungan anggaran yang cukup bagi RRI dan TVRI,&.

Status Pendidik Perguruan Tinggi Negeri Baru - Audiensi Komisi 10 dengan ILP PTNB

Pada 31 Maret 2015 Komisi 10 mengadakan Audiensi dengan Ikatan Lintas Pegawai Perguruan Tinggi Negeri Baru (ILP PTNB) terkait status pendidik di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) baru. Audiensi dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 10, Mohamad Sohibul Iman dari Jabar 11. Pemaparan Mitra Berikut adalah beberapa pemaparan dari Ketua ILP PTNB, Fadillah Sabri, antara lain: Tanggal 19 November 2010 Pemerintah.

Bupati vs. DPRD Mesuji - Rapat Komisi 3 dengan Anggota DPRD Mesuji

Pada 31 Maret 2015 Komisi 3 mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji, Lampung (DPRD Mesuji) dan tokoh-tokoh masyarakat Mesuji terkait pelaporan indikasi korupsi Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji, Lampung. Sejak Desember 2014 terindikasi ketidak harmonisan antara Bupati Mesuji dan Anggota DPRD Mesuji. (sumber) Ketidak harmonisan dua lembag.

JejakParlemen

Berita Seputar DPR

Kategori Berita