Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org

Berita Seputar DPR

(TigaPilarNews) DPR Harap Pemerintah Ajukan Banyak Obyek Baru untuk Cukai

JAKARTA, Tigapilarnews.com – Pemerintah melalui Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan menargetkan program cukai plastik dapat diterapkan pada tahun 2017. Jika terealisasi, program ini akan berdampak pada penerimaan negara sebesar Rp1,6 triliun. Sayangnya, rencana pengenaan cukai terhadap plastik pada 2017 masih belum ada kejelasan. Rapat antara DPR dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) yang seh.

[Kalteng Pos]: Akhirnya, Pemerintah Resmi Naikan Harga Rokok

PROKAL.CO, JAKARTA -  Pemerintah akhirnya betul-betul merealisasikan kenaikan tarif cukai rokok. Kenaikan cukai dan juga harga jual eceran rokok ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 147 /PMK.010/2016. Jumat (30/9), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan kenaikan tarif cukai rokok untuk tahun 2017.  “Kenaikan tarif tertinggi adalah sebesar 13,46 persen untuk jenis hasil .

(Tempo.co) Presiden Minta Impor Tembakau Dikurangi

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan kementerian terkait menekan impor tembakau ke Indonesia. Hal itu menjadi salah satu langkah pemerintah mengontrol peredaran tembakau sebelum memutuskan apakah akan meratifikasi Konvensi Kerja Sama Pengendalian Tembakau alias FCTC (Framework Convention on Tobacco Kontrol)."Total ada empat.

RUU Kebudayaan - Rapat Baleg dengan Pimpinan Komisi 10

Pada 15 Juni 2015 Badan Legislasi (Baleg) mengadakan Rapat Pleno (Pleno) dengan Pimpinan Komisi 10 yang mengusulkan Rancangan Undang-Undang Kebudayaan (RUU Kebudayaan) untuk mendengarkan pemaparannya terkait penambahan RUU Kebudayaan kedalam Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2015 (Prolegnas RUU Prioritas 2015). Rapat Baleg dipimpin oleh Ketua Baleg, Sarehwiyono M dari Jatim 8. Rapat d.

(Liputan6.com) Tolak RUU Pertembakauan, Industri Kritik Sikap Kemenkes

Liputan6.com, Jakarta Sikap Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang terus menolak rancangan undang-undang (RUU) Pertembakauan kembali dikritik. Instansi ini diminta fokus mengurus masalah-masalah kesehatan masyarakat. Itu karena hingga kini Kemenkes belum mencabut aturan bernomor HK.04.02/Menkes/460/2014 tertanggal 11 Agustus 2014, yang berisi tentang penolakan RUU Pertembakauan. Seperti diketahui, .

(DetikNews) Tugas BIN di Sektor Bea Cukai: Berantas Bisnis Rokok dan Minuman Ilegal

Jakarta -Sektor ‎bea cukai juga menjadi area yang akan ditangani oleh Badan Intelijen Negara (BIN). Di antaranya, memberantas bisnis rokok dan minuman ilegal yang masih cukup marak di Indonesia.Direktur Jenderal Bea dan Cukai (Dirjen BC), Heru Pambudi‎ menyatakan, BIN nantinya akan bersinergi dengan intelijen di unit eselon II Ditjen Bea Cukai. Terutama dalam pengolahan data dan informasi."Int.

Pro Kontra Kenaikan Cukai Rokok – Rapat Dengar Pendapat Umum Banggar dengan PKEKK UI

Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Universitas Indonesia (PKEKK UI) pada Rabu, 7 Oktober 2015 mengenai Rancangan Undang-undang (RUU) Tembakau. Rapat dipimpin oleh Jazilul Fawaid dari Jawa Timur. Pemaparan Mitra Berikut merupakan pemaparan Koordinator PKEKK UI, Hasbullah Thabrany: PKEKK UI berdiri sejak ta.

(Kompas.com) Taufiq Ismail: Kretek Warisan Budaya Itu Akal-akalan Korporasi Rokok

JAKARTA, KOMPAS.com — Sastrawan Taufiq Ismail menyebut rokok kretek bukanlah warisan budaya Indonesia yang harus dilindungi undang-undang dan dipromosikan."Merokok kretek bukan budaya asli bangsa Indonesia. Itu cuma akal-akalan korporasi rokok. Tembakau dan cengkeh kan bukan tanaman asli Indonesia," kata Taufiq seusai pertemuan Urun Rembug Para Tokoh Bangsa dalam Membentuk Sumber Daya Manu.

(Tribun News) Bentoel Tolak Kenaikan Cukai Rokok

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Bentoel Internasional Investama Tbk (RMBA) menolak rencana pemerintah menaikkan cukai rokok demi mengejar target pertumbuhan perolehan cukai rokok 23 persen dalam RAPBN 2016. Jika rencana ini tetap diwujudkan, Bentoel yakin, tingkat penjualan maupun produksi akan turun. Winny Soendaroe, Corporate Affairs Manager PT BentoelInternasional Investama Tbk bilang, penetapan c.

(Warta Ekonomi Online) BALEG DPR Tindaklanjuti RUU Pertembakauan

WE Online, Jakarta - Badan Legislatif (Baleg) DPR resmi membentuk Panitia Kerja (Panja) RUU Pertembakauan. Berdasarkan Rapat Baleg hari ini, Panja juga memutuskan Panja Pertembakauan akan dipimpin oleh Wakil Ketua Baleg DPR dari Fraksi Golkar, Firman Subagyo. Keputusan itu diambil dalam rapat Baleg tentang pandangan fraksi-fraksi terkait adanya dua draf usulan RUU Pertembakauan. Draf pertama diini.

(Tribun News) DPR: Presiden Jokowi Tak Perlu Ratifikasi FCTC

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Desakan kelompok anti tembakau yang meminta Presiden Jokowi meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) sebagaimana disampaikan Lentera Anak Indonesia pada peringatan Hari Anak Nasional (HAN) beberapa waktu lalu, mendapat tanggapan anggota Badan Legislatif (Baleg) DPR RI, Mukhamad Misbakhun. “Upaya memaksa Presiden meratifikasi FCTC ini harus dilawan,” teg.

(Guardian) Tobacco firms tried to undermine Muslim countries' (Indonesia, Egypt) smoking ban

The tobacco industry attempted to reinterpret Islamic teaching and recruit Islamic scholars in a bid to undermine the prohibition on smoking in many Muslim countries, an investigation has shown. Evidence from archived industry documents from the 1970s to the late 1990s shows that tobacco companies were seriously concerned about Islamic teaching. In 1996, an internal document from British American .

(Suara Karya) Jimly Asshiddiqie: UU Tembakau, UU Perbankan Harus Batal Karena Berpihak Pada Asing

Sebanyak 122 undang-undang (UU) dianggap bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Pemberlakuan undang-undang itu juga dinilai bisa melemahkan ketahanan negara karena isi pasal-pasal dalam UU itu lebih berpihak kepada kepentingan asing. Untuk itu, pemerintah, DPR, dan kalangan masyarakat diminta untuk merevisi dan bahkan, apabila perlu, mencabut UU tersebut melalui Mahkamah Konstitusi (MK) dan .

(Indopos) Badan Urusan Rumah Tangga DPR Usahakan Kompleks Parlemen Bebas Asap Rokok

  DPR akan Bersih dari Asap Rokok Selaku gedung parlemen, ternyata banyak pihak, baik karyawan, jumalis, hingga anggota DPR masih banyak yang merokok sembarangan tanpa memperdulikan orang sekitar. Gedung para legislator tersebut tidak disediakan ruang merokok. Beberapa waktu lalu, dalam rapat komisi 10 yang masih berlangsung, 3 anggota komisi 10 kedapatan merokok di dalam ruang rapat saat skors. .

(Kompas) Larangan Iklan Rokok Dikaji: Perlu Diatur RUU Pertembakauan atau RUU Penyiaran

Perda Larangan Iklan Rokok Dikaji JAKARTA, KOMPAS - Kementerian Koordinator Politik, Huku... Media : Kompas | Tanggal : 15-Apr-2015   Larangan Iklan Rokok Dikaji Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan membahas substansi hukum peraturan daerah larangan iklan rokok. Pembahasan itu dilakukan atas pengaduan Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia. Asisten Deputi Koordinasi Informasi Pub.

(Tempo) Opini: Sikap Mendua Pemerintah Terhadap Rokok.

Endang Suarini. Pemerhati Kesehatan Masyarakat Tindakan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa yang membagikan rokok kepada .suku Anak Dalam Jambi disomasi Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Solidaritas Advokat untuk Pengendalian Tembakau (Sapta). Menteri Sosial dinilai lalai dalam menjaga kesehatan masyarakat di Indonesia dan tindakannya sangat bertentangan dengan isi Peraturan Pemer.

RUU Tembakau - Rapat Dengar Pendapat Komisi 9 dan KomnasPT, YLKI dan ISMKMI

Pada 2 Februari 2015 Komisi 9 mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Komite Nasional Pengendalian Tembakau (KomnasPT), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia (ISMKMI). KomnasPT, YLKI dan ISMKMI menolak RUU Pertembakauan (‘RUU Tembakau’) masuk daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2015, bahkan mendesak agar RUU Tembakau.