JejakParlemen

Kategori Berita

(DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google

Jakarta - Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi memastikan, besok akan memanggil Google Asia Pacific Pte Ltd dalam rangka menyelesaikan persoalan pajak."Besok yang lagi heboh, sama Pak Haniv (Kepala Kanwil Pajak Khusus), (Google) akan saya panggil," kata Ken saat RDP dengan Komisi XI DPR, Jakarta, Selasa (17/1/2017).Google dipanggil lantaran menolak diperiksa setelah Direktorat Jenderal Pajak (D.

(Tempo.co) Menteri Nasir: Jumlah Jurnal Ilmiah Internasional Kita Meningkat

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir mengatakan jumlah publikasi ilmiah internasional semakin meningkat seusai perubahan sejumlah regulasi terkait dengan penelitian."Angka publikasi ilmiah internasional kita yang terindeks Scopus pada 2015 hanya 5.000-an. Namun, per 5 Desember 2016, jumlahnya meningkat menjadi 9.012 jurnal," ujar Menteri Nasir .

(Tempo.co) Kasus E-KTP, Kenapa Peran Setya Novanto Dianggap Penting?

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto diduga memiliki peran penting dalam kasus dugaan korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP. Pekan lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Setya.Walau tak menyebut nama Setya, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan pihaknya mengendus dugaan duit proyek e-KTP mengalir ke sejumlah anggota Dewan. “Saya pribadi mel.

(DetikNews) Ditjen Pajak: Tawaran Google dalam Negosiasi Tak Masuk Akal

Jakarta - Negosiasi antara Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan dengan Google Asia Pacific Pte Ltd berhenti. Artinya, pemeriksaan pajak Google kembali dilanjutkan.Kepala Kantor Wilayah Pajak Khusus, M Haniv, menjelaskan proses negosiasi berhenti karena permintaan Google tak masuk akal."Nggak masuk akal yang mereka minta," ungkap M Haniv, Kepala Kantor Wilayah Pajak.

(Tempo.co) AJI Dorong Pembentukan Dewan Rating Industri Penyiaran

TEMPO.CO, Depok - Aliansi Jurnalistik Independen mendorong dibentuknya dewan rating untuk mengawasi dan mengaudit perusahaan rating industri penyiaran. Saat ini baru ada satu perusahaan penyelenggara rating, yakni Nielsen, yang menjadi penyedia data rating siaran media elektronik.Anggota AJI Jakarta, Erianto, mengatakan rating bukan sekadar data riset, tapi juga punya nilai ekonomi. Program yang r.

(DetikNews) Polisi: Sebar Berita Hoax Bisa Dipidana UU ITE

Jakarta - Polda Metro Jaya mengingatkan masyarakat untuk tidak menyebar berita bohong (hoax) seputar Pilkada DKI Jakarta. Pelaku yang menyebar berita bohong dapat dikenakan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)."Kalau ada pidananya ya tentu akan kita tindak, kan ada UU ITE yang mengatur," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Awi Setiyono kepada wartawan di Mapolda Metr.

(Tempo.co) Disahkan DPR, Ini Lima Kelemahan Revisi UU ITE

TEMPO.CO, Jakarta - Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers menilai ada lima masalah dalam revisi Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Revisi itu baru saja disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat hari ini, Kamis, 27 Oktober 2016.Menurut peneliti ICJR, Anggara, revisi itu hanya mengakomodir kep.

Anak Muda dan Generasi Melek Teknologi dalam Politik

Belum lama ini dunia sosial media dihebohkan oleh selebgram dan vlogger Karin Novilda atau yang lebih dikenal Awkarin serta Anya Geraldine yang mengekspose kehidupan pribadi masing-masing di media sosial. Keduanya menuai kontroversial akibat video dan konten yang diunggah di sosial medianya dianggap memberikan dampak negatif bagi anak muda. Mereka memiliki jumlah pengikut yang tidak sedikit di s.

(Tempo.co) Pemerintah Batalkan Pemilihan Rektor Universitas Halu Oleo

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir membatalkan pemilihan rektor di Universitas Halu Oleo Kendari, Sulawesi Tenggara periode 2016-2020 pada tahap kedua, yaitu penyaringan. Pada tahap itu telah terpilih tiga calon rektor yang telah disampaikan ke Kementerian. Pembatalan itu berawal dari adanya pengaduan pihak calon rektor yang memiliki suara terendah, y.

(Laras Post) Presiden RI: Mudahkan Soal Legalitas Tanah, Hapuskan Pungli

Yogyakarta, (Laras Post) - Keseriusan Presiden Jokowi dalam melaksanakan Reforma Agraria dibuktikan dengan menghadiri acara penyerahan sertifikat tanah Program Strategis tahun 2016 di Balai Desa Karang Rejek, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Senin, (10/11/2016). Pada kesempatan tersebut Jokowi menegaskan, persoalan ketimpangan penguasaan tanah dan akses terhadap tanah di pedesaan menj.

(Tempo.co) Ombudsman Temukan Banyak Masalah dalam Proyek E-KTP

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Ombudsman, Ahmad Suaedy, menilai penyelenggaraan pelayanan publik soal pembuatan elektronik kartu tanda penduduk (e-KTP) oleh Kementerian Dalam Negeri berlangsung lambat dan banyak persoalan. Pihaknya menemukan banyak kekacauan di berbagai daerah. “Kami pantau hingga kecamatan,” ucapnya di kantornya, Senin, 10 Oktober 2016. Ahmad mengatakan salah satu persoalan yang mun.

(Timlo.Net) DPR Tolak Draft Perpanjangan Ijin 10 Stasiun TV, Ini Alasannya

Timlo.net — Komisi I DPR menolak draf rekomendasi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) 10 Lembaga Penyiaran Swasta (LPS). Mereka sebut usulan itu tidak valid. Wakil Ketua Komisi I Meutya Hafidz menjelaskan, penilaian terhadap 10 stasiun televisi tersebut selalu berubah tiap tahunnya. Pergantian komi.

(Selular.id) Biar “Happy Ending”, Komisi I DPR Janji Terus Kawal Revisi PP 52 dan 53 Tahun 2000

Jakarta, Selular.ID – Jika boleh berhitung, sejak Januari hingga Oktober 2016, polemik seputar industri telekomunikasi di Tanah Air terkait rencana revisi PP 52 dan 53 Tahun 2000, sudah berlangsung sekitar 10 bulan lamanya. Hingga kini, kisruh yang melibatkan, hampir seluruh stakeholder di bidang telekomunikasi tersebut, belum terlihat kapan akan berakhir. Berbicara revisi PP 52 dan 53 Tahun 20.

(DetikNews) Kemendagri Berhentikan Pejabatnya yang jadi tersangka di Kasus e-KTP

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan sejumlah pejabat eselon I Kementerian Dalam Negeri sebagai tersangka dalam kasus pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pihaknya tak akan mengintervensi KPK dalam mengusut kasus ini. Terkait sejumlah pejabat eselon I yang sudah dijadikan tersangka, Tjahjo memastikan pihaknya akan membebastug.

(Media Indonesia) Revisi UU ITE Ancaman Kebebasan Berekspresi

SETELAH melewati dua kali rapat kerja dan lima kali rapat di panitia kerja (panja) Komisi I DPR yang tertutup, substansi rancangan Undang-Undang Revisi UU Nomor 11/2009 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik akhirnya disepakati. Dalam revisi itu terdapat beberapa poin perubahan yang nantinya akan dibawa pada rapat Komisi I untuk finalisasi jelang paripurna DPR. Namun, poin-poin yang disepakati.

(Radar Cirebon) Jokowi Ingin Industri Pesawat Pindah ke Majalengka

BANDUNG- Presiden Jokowi menginstruksikan relokasi PT Dirgantara Indonesia (PT DI) ke Majalengka. Industri pesawat tersebut di Kota Bandung saat ini dinilai tidak representatif karena terlalu kecil. Hal ini diungkapkan Direktur Utama PT DI, Budi Santoso usai bertemu Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan di Gedung Sate Kota Bandung, Kamis (18/8). Menurut Budi, dirinya dipanggil Presiden Jokowi ke Jaka.

(Tempo.co) DPR: Bank Penyalur KUR Segera Dievaluasi

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo mengemukakan bank penyalur program kredit usaha rakyat (KUR) akan segera dievaluasi karena dalam pelaksanaannya tidak sesuai harapan."Kami sangat kecewa dengan realisasi program KUR yang dijalankan oleh bank penyalur. Kami banyak menerima aduan dari masyarakat karena mereka dipersulit mengajukan dana KUR meski ada jaminan. Saya .

(RimaNews) Menteri Susi Ingin Perbankan Bantu Perikanan Nasional

Rimanews - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan sektor perikanan di Indonesia sangat memerlukan dukungan perbankan untuk bangkit dan lebih memberdayakan aktivitas perekonomian nasional. "Saya mengimbau kepada perbankan 'stakeholder' (pemangku kepentingan) perikanan untuk segera bangkit," kata Susi pada Sabtu (06/08/2016). Susi menjabarkan bahwa dukungan perba.

(Tempo.co) Presiden Jokowi Sebut Banyak Koperasi Menganggur

TEMPO.CO, Jakarta - Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Jambi tak hanya untuk meresmikan Bandara Internasional Sultan Thaha, tapi juga untuk memperingati Hari Koperasi Nasional ke-69. Dalam kesempatan itu, ia menyebutkan koperasi Indonesia harus banyak berbenah."Ada 212 ribu koperasi di Indonesia, yang aktif hanya 150 ribu. Berarti ada 62 ribu yang enggak aktif. Ini potret apa adanya dan harus d.

(Tempo.co) Kisruh Harga Pangan, DPR Salahkan Data BPS

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Viva Yoga Mauladi, mempertanyakan validitas dan akurasi data dari Badan Pusat Statistik. Menurut dia, BPS sebagian besar menggunakan data sekunder dari dinas-dinas teknis terkait."BPS itu 90 persen gunakan data sekunder dari dinas teknis," kata Viva saat ditemui dalam acara diskusi berjudul "Sengkarut Tata Kelola Pangan" di Veteran .

(Tempo.co) Menteri Bambang Ingin Koperasi Berkembang Seperti Perusahaan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro berharap koperasi di Indonesia mampu berkembang hingga selevel dengan perusahaan. Ia menilai koperasi berpotensi besar untuk berkembang.Bambang mengatakan banyak koperasi yang sukses memiliki pendapatan setara dengan perusahaan terbuka tapi belum terpublikasi. "Selama ini kebanyakan koperasi hanya dianggap sebagai formalitas, bukan.

(Tempo.co) Bekraf Gandeng Telkom-MIKTI Jalankan Program Bekup

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) menggandeng Telkom Indonesia dan Masyarakat Industri Kreatif, Teknologi Informasi dan Komunikasi Indonesia (MIKTI) untuk menjalankan program Bekraf for Pre-Startup (Bekup). Kegiatan itu bertujuan membina calon pengusaha pemula.Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman oleh Deputi Infrastruktur Bekraf Hari Sungkari, Director I.

(Tempo.co) Bekraf dan Irama Nusantara Targetkan 1.500 Musik Terdokumentasi

TEMPO.CO, Jakarta -Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) dan Yayasan Irama Nusantara menjalin kerja sama untuk pendokumentasian dan pengarsipan musik populer Indonesia. Keduanya menargetkan tak kurang 1.500 musik terdokumentasi dalam kerja sama ini.Saat ini Yayasan Irama Nusantara telah mendokumentasikan dan mengarsipkan 1.000 rilisan fisik musik Indonesia di era tahun 1950-an hingga 1980-an dalam bent.

(DetikNews) 1,9 Juta PNS Masuk Radar Bisa 'Dipecat'

Jakarta - Pegawai Negeri Sipil (PNS) tak lagi bisa bekerja seenaknya. Karena, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) sedang menyusun aturan penataan PNS berbasis kinerja.Tak tanggung-tanggung, PNS yang masuk radar penataan bisa 'dipecat', yakni diberhentikan sebelum masa kerjanya berakhir alias pensiun dini.Berdasarkan catatan Kementerian PAN-RB, jumlah .

(DetikNews) Kapan BI akan Menaikkan Plafon E-Money?

Jakarta -Bank Indonesia (BI) terus memperkuat infrastruktur teknologi untuk mendukung Layanan Keuangan Digital (LKD). Sejalan dengan hal tersebut, BI saat ini sedang mengkaji revisi aturan Layanan Keuangan Digital (LKD).Deputi Gubernur BI Ronald Waas mengatakan, kebutuhan ekonomi masyarakat untuk berbelanja semakin meningkat. Hal itu menjadi alasan BI akan menaikkan jumlah plafon e-money."Nant.

(DetikNews) PNS Malas dan Tak Berkinerja Diusulkan di-PHK, Ini Respons Menkeu

Jakarta -Baru-baru ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) berencana melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) malas dan tidak memiliki kinerja. Hal ini juga dilakukan guna mengurangi beban belanja modal untuk pegawai yang terlalu tinggi. Pemerintah menargetkan pengurangan jumlah PNS hingga satu juta orang sampai 2019.Menter.

(Tempo.co) Tingkatkan Produktivitas, Jokowi Impor Pelatihan SDM Jerman

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo akan meniru konsep pelatihan sumber daya manusia yang dilakukan di Jerman. "Bisa kita contoh Jerman itu, tiga hari teori, tiga hari di pabrik. Saya kira akan kita copy, akan kita tiru sehingga peningkatan produktivitas SDM bisa kita punya," kata Presiden Jokowi di Yogyakarta, Senin, 23 Mei 2016, dalam acara Konvensi Nasional Indonesia Berkemajuan 20.

(Tempo.co) Jokowi Sebut 6 Masalah Ini Hambat Kemajuan Indonesia

TEMPO.CO, Yogyakarta - Presiden Joko Widodo resmi membuka Konvensi Nasional Indonesia Berkemajuan di Sportorium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) pada Senin, 23 Mei 2016, bersama seluruh jajaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Jokowi hadir bersama Ketua MPR Zulkifli Hasan, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, serta Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.Di depan.

(Tempo.co) Menangkan MEA, Jokowi: RI Perlu 5,8 Juta Pengusaha Muda Baru

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo menyatakan Indonesia membutuhkan 5,8 juta pengusaha muda baru apabila ingin memenangkan kompetisi di era pasar tunggal Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).Pasalnya, jumlah pengusaha yang ada saat ini jumlahnya baru mencapai 1,56 persen padahal standari bank dunia menyaratkan 4 persen. Hal ini disampaikan Presiden Jokowi saat membuka Jambore Himpunan Pengusaha Mu.

(TigaPilarNews) Akhir Mei Kemenkeu Ketahui Data Pemegang Kartu Kredit

JAKARTA, Tigapilarnews.com – Mulai 31 Mei 2016, perbankan penerbit kartu kredit harus melaporkan data nasabah kepada Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara mengharapkan tidak ada ketakutan yang berlebihan dari masyarakat. Kebutuhan data bagi Ditjen Pajak hanya untuk menyasar masyarakat yang.

(Tempo.co) Kibar Kreasi Buka Akses Start-Up Indonesia ke Silicon Valley

TEMPO.CO, Redwood - Kibar Kreasi Indonesia, sebuah start-up teknologi digital asal Indonesia, menandatangani kerja sama dengan GSVlabs, rekanan Google yang telah menginkubasi lebih dari 150 perusahaan, di Silicon Valley, Amerika Serikat, Senin, 16 Mei 2016. GSVlabs bekerja sama dengan Google Launchpad melalui program Pioneer Accelarator, yang tiap tahunnya mengakselerasi sekitar 60 perusahaan star.

(Warta Ekonomi) Pemerintah Harus Lakukan Perbaikan "Database" Wajib Pajak

WE Online, Jakarta - Ekonom Institute for Development and Finance (Indef), Eko Listiyanto mengatakan pemerintah harus mengoptimalkan upaya peningkatan penerimaan pajak dari peningkatan atau perbaikan database Wajib Pajak (WP) apabila RUU Pengampunan Pajak disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). "Karena yang dilakukan selama ini oleh pemerintah dipandang belum efektif dalam mendongkrak penerima.

(Tempo.co) Buka Jurusan Bodong, Rektor Unima Dipecat Kemenristekdikti

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir memberhentikan Rektor Universitas Negeri Manado Philoteus Tuerah karena rektor itu membuka jurusan bodong. Dua jurusan yang dibuka tanpa izin adalah Program Magister Pendidikan dengan jumlah mahasiswa 67 dan Program Administrasi Negara dengan 47 mahasiswa. Dua jurusan itu dibuka di Nabire, Papua, dengan proses belaj.

(Tempo.co) Menteri Darmin: Jangan Hanya Andalkan Pendidikan Formal

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan Indonesia tidak dapat mengandalkan pendidikan formal saja. Seusai rapat koordinasi pelatihan ketenagakerjaan, dia berujar, pelatihan keterampilan diperlukan untuk meningkatkan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri.Darmin mendorong lahirnya lembaga-lembaga pelatihan keterampilan, seperti lembaga pelatihan yan.

(Tempo.co) MEA Menjelang, Insinyur dan Tenaga Medis Indonesia Kurang

TEMPO.CO, Depok - Asosiasi Profesi Tenaga Terampil dan Ahli Indonesia mencatat hingga 2019, Indonesia bakal mengalami defisit 120 ribu insinyur sipil dan 190 ribu tenaga medis. Hal tersebut berbanding terbalik dengan angka pengangguran yang tinggi di Indonesia, sebesar 5,8 persen dari total penduduk.Plt Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri, Salman Al Farisi, m.

(Tempo.co) Sensus Ekonomi, Ada Perubahan Tahun Dasar Perhitungan PDB

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan sensus ekonomi 2016 berfungsi memperbaharui informasi mengenai jumlah usaha di berbagai bidang ekonomi. Sensus ekonomi terakhir oleh Badan Pusat Statistik dilakukan pada 2006."Makanya perlu sensus terbaru, mulai usaha rumah tangga, usaha online, hingga usaha yang terpisah di luar rumah. Itu semua dicatat," ucap.

(Rakyatku.com) Presiden Instruksikan Berantas Calo SIM dan STNK, Begini Caranya

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menginstruksikan pembentukan Tim Khusus demi menggenjot pelayanan publik. Pelayanan publik itu meliputi pelayanan pengurusan KTP, sertifikasi tanah, SIM, STNK, BPKB, akte kelahiran, serta akte nikah. Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengatakan, Presiden meminta semua pelayanan publik dilakukan secara transparan, tidak ada lagi waktu yang me.

(Tempo.co) Pelaku Industri TI Percepat Pertumbuhan Ekonomi Digital

TEMPO.CO, Jakarta - Mastel (Masyarakat Telematika Indonesia) dan Perkumpulan FTTH (Fiber-To-The Home) Indonesia (Indonesia FTTH Association atau IFA) bersama Huawei Indonesia dan Kementerian Komunikasi dan Informatika menggelar Indonesia FTTH Association Summit pertama.Acara tersebut merupakan komitmen 17 anggota baru IFA, untuk pengembangan ekosistem pita lebar tetap (fixed broadband), dalam mend.

(Tempo.co) Bappenas Anggarkan Dana Survei Hanya untuk BPS

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan akan menindaklanjuti keputusan penghentian program atau proyek survei di kementerian/lembaga dengan tidak lagi menganggarkan dana untuk kegiatan itu, kecuali bagi Badan Pusat Statistik (BPS)."Nanti akan kami tindaklanjuti, tidak diberikan biaya lagi kecuali ke BPS," kata Kepala Bappenas Sofyan Djalil setelah m.

(Tempo.co) Menteri Rudiantara Ingin KUR Jadi Dana Untuk Start up

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara berharap dana Kredit Untuk Rakyat (KUR) yang selama ini dibagikan untuk usaha kecil dan menenhah (UKM) sebagian dialokasikan untuk dana pembentukan perusahaan start up internet. "Kami sedang mendesak agar ada peraturan presiden yang membolehkan dana KUR untuk mendanai start up," kata Rudiantara dalam di acara Indonesia E-com.

(Tempo.co) Menteri Perdagangan: Kemarau Pendanaan E-Commerce Akan Tiba

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Thomas Lembong meminta para pelaku e-commerce di Indonesia untuk tetap berhati-hati menyikapi perkembangan teknologi. Bisnis e-commerce di Indonesia tumbuh cepat, katanya, tapi harus melihat risiko."Bagaimana kalau terjadi kemarau pendanaan? Di Amerika sendiri booming bisnis teknologi sudah mulai turun," kata Thomas di acara Indonesia E-commerce Summ.

(SUARA.com) Kementerian ESDM Ajak Sarjana Muda Jadi Patriot Energi

Ini dilakukan agar program Energi Baru Terbarukan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. Suara.com - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berencana akan mengajak para insinyur-insinyur atau sarjana-sajarna muda yang ada di Indonesia untuk dijadikan sebagai patriot energi. Hal tersebut dilakukan agar program Energi Baru Terbarukan yang digembar-gemborkan oleh pemerintah .

(Tempo.co) Tahun Depan, Karet Bakal Jadi Campuran Aspal

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah bakal menggunakan karet sebagai campuran aspal mulai tahun depan. Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Panggah Susanto menyatakan, saat ini jajarannya tengah menyiapkan regulasi berupa Peraturan Presiden. "Aspal karet ini kan baru, jadi harus ada payung hukumnya,” katanya di Jakarta, Rabu 13 April 2016.Dalam program ini, kata Panggah, karet a.

(Tempo.co) Perizinan Online, Pembaruan Lisensi Bisa Rampung 2 Hari

TEMPO.CO, Jakarta - Adanya aplikasi perizinan online personel operasi pesawat udara memungkinkan penerbitan initial license akan lebih cepat, yakni dari 10 hari kerja menjadi 2 hari kerja. “Untuk pembaruan lisensi, yang tadinya 3 hari menjadi 1 hari," kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Suprasetyo di Kementerian Perhubungan, Rabu, 13 April 2016.Selain masalah laman.

(Tempo.co) Menkominfo Bujuk Prancis Investasi Ekonomi Digital

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengharapkan para investor digital ekonomi di Prancis menanamkan investasinya ke Indonesia.Hal ini disampaikan Menkominfo saat bertemu Menteri Urusan Perdagangan Luar Negeri Prancis Mathhias Fekl di Jakarta, Rabu, (6 April 2016)."Pak menterinya menyampaikan bahwa Paris (ibu kota Prancis) itu adalah kota terbesar untuk inkubator .

(Tempo.co) Presiden Luncurkan E-Commerce Produk Pertanian

TEMPO.CO, Brebes - Presiden Joko Widodo, Senin, 11 April 2016, akan meluncurkan sistem pemasaran produk hasil pertanian dengan sistem online (e-commerce). Anggota Tim Komunikasi Presiden, Ari Dwipayana, mengatakan program ini bagian dari program Sinergi Aksi Ekonomi Rakyat yang akan diresmikan Presiden di Brebes, Jawa Tengah. "Pengembangan sarana dan prasarana teknologi informasi dilakukan unt.

(Liputan6.com) Jokowi Ingin 200 Startup Baru RI Lahir Setiap Tahun

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo akan mengejar ketertinggalan Indonesia dari beberapa negara lain dalam hal ekonomi digital. Dengan jumlah penduduk mencapai 250 juta jiwa, potensi pasar ekonomi digital Indonesia sangat menarik. Salah satu yang akan dilakukan adalah program untuk menjaring para technopreneur melalui metode inkubator layaknya yang dilakukan di Amerika Serikat. Metode ini a.

(OkeZone.com) 30 Perguruan Tinggi Se-Asean Bahas Kualitas Pendidikan

DEPOK - Universitas Indonesia (UI) mengumpulkan 30 perguruan tinggi negara Asean sebagai tuan rumah penyelenggaraan konferensi internasional Asean University Network - Quality Assurance (AUN-QA) 2016. Pertemuan ini membahas peningkatan kualitas pendidikan di Asean agar perguruan tinggi dapat meningkatkan posisi tawar dalam menjawab tantangan serta persaingan di tingkat global setelah memasuki era .

(Tempo.co) 85 Madrasah Aliyah Ikut Ujian Nasional Berbasis Komputer

TEMPO.CO, Jakarta - Sejak 2015, pemerintah menyelenggarakan dua jenis ujian nasional untuk siswa sekolah dan madrasah di Tanah Air, yaitu ujian nasional berbasis kertas/paper based test(PBT) dan ujian nasional berbasis komputer (UNBK). UN ialah ujian nasional secara manual yang menggunakan kertas, sedangkan UNBK adalah ujian nasional secara online/semionline dengan menggunakan perangkat komputer.U.

(Tempo.co) Batan Bangun Iradiator Baru, Pakai APBN Rp 96 Miliar

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Tenaga Nuklir Nasional membangun fasilitas iradiator baru di kawasan Pusat Pengembangan Ilmu dan Teknologi Serpong, Tangerang Selatan. Fasilitas ini akan digunakan dalam proses pengawetan dan sterilisasi dengan radiasi yang aman untuk makanan, obat-obatan, bahan herbal, kosmetika, dan alat kesehatan. Pembangunan fasilitas iradiasi dengan sinar gamma berkapasitas 2 megacur.

(Tempo.co) Komisi Informasi Desak MUI Buka Laporan Keuangan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Informasi Pusat (KIP) meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) membuka laporan keuangannya ke publik. Ketua KIP Abdulhamid Diporamono mengatakan MUI perlu membuka laporan keuangannya karena lembaga itu mendapatkan dana dari pemerintah dan masyarakat. “Dana dari pemerintah tidak saja didapat langsung dari APBN tapi juga program-program dari beberapa kementerian,” kata Abdulh.

(ANTARA News) Pengamat: Hindari Keterlibatan Pihak Ketiga Dalam Pembelian Sukhoi

Jakarta (ANTARA News) - Rencana pemerintah Indonesia dalam pembelian pesawat tempur Sukhoi dari Rusia diharapkan menghindari keterlibatan pihak ketiga untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, kata pengamat pertahanan dari Imparsial Al Araf."Dalam pengadaan alutsista jangan sampai melibatkan pihak ketiga, atau broker," kata Araf saat dihubungi di Jakarta, Jumat.Ia berpendapat seb.

(Tempo.co) Menteri Perdagangan Pastikan Urus SIUP Selesai Dua Hari

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong memastikan layanan permohonan surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan tanda daftar perusahaan (TDP) akan semakin cepat. Langkah ini dilakukan untuk mengejar target peringkat 40 dunia dalam kemudahan bisnis di Indonesia (ease of doing business) yang ditetapkan Presiden Joko Widodo.Kepastian ini dilakukan melalui perubahan peraturan Men.

(Tempo.co) Pengusaha Daging Australia Keluhkan Ongkos Sertifikasi Halal

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong melakukan kunjungan kerja ke Australia pada 15-18 Maret 2016. Di sana, ia sempat bertemu dengan perwakilan industri daging merah dan membahas hubungan dagang kedua negara.Di antara perwakilan pengusaha yang ditemui Lembong adalah Managing Director of Meat Livestock Australia, CEO Australian Livestock Exporters’ Council, Chairman Red M.

(SIndoNews.com) Ancaman Meningkat, Peralatan Tempur Kopassus Diperkuat

JAKARTA - Komisi I DPR berkomitmen memperkuat alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI khususnya bagi Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Upaya ini dilakukan bisa menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN) 2016 atau Rancangan Anggaran Perubahan Belanja Negara (RAPBN) 2017.Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq mengatakan, penguatan alutsista ini penting dilakukan, mengingat a.

(OkeZone.com) Ini Penghambat Kampus Indonesia Mendunia

JAKARTA - Hingga kini, baru dua perguruan tinggi Indonesia menembus pemeringkatan kampus dunia. Nyatanya, menempati level internasional memang tidak mudah. Salah satu penghambatnya, menurut Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Moazzam Malik, adalah keterbatasan penguasaan bahasa Inggris. "Pasalnya, kampus-kampus dunia menggunakan bahasa Inggris baik dalam kegiatan perkuliahan maupun penelitian,.

(Kompas.com) Rilis "Roadmap E-commerce", Pemerintah Akan Atur Tujuh Hal Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah merilis peta jalan (roadmap) untuk perdagangan elektronik (e-commerce) di Indonesia. Dalam peta jalan tersebut, ada tujuh hal yang diatur.Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, tujuh hal itu diantaranya pertama, pemerintah akan memanfaatkan cetak biru sistem logistik nasional (Sislognas) untuk mempercepat pengiriman logistik.Kedua, dari sisi pend.

(Kompas.com) DPR Akan Desak Pemerintah Bangun PLTN

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana mendesak pemerintah untuk membuka peluang pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). Penyebabnya, DPR masih meragukan efektivitas proyek 35.000 megawatt (MW) tersebut. Kurtubi, anggota Komisi VII Fraksi Partai Nasdem, mengatakan, pemerintah seharusnya mulai memperhitungkan berapa konsumsi listrik per kapita masyarak.

(Kompas.com) Revisi UU ITE Mulai Dibahas Komisi 1 DPR Bulan Depan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat, Mahfuz Sidik mengatakan sudah menerima Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan akan segera mengadakan pembahasan dengan mengundang Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara.Mahfuz memperkirakan pembahasan sudah bisa dilakukan pada awal Februari nanti. Targetnya bisa selesai seluruhnya dalam .

(Kompas.com) Pemerintah Butuh Rp 1.600 Triliun untuk Kembangkan Energi Terbarukan

JAKARTA, KOMPAS.com — Energi berbasis fosil tidak dapat selamanya dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Oleh sebab itu, energi baru dan terbarukan (EBT) menjadi opsi prioritas yang akan dikembangkan pemerintah dalam beberapa waktu ke depan. Direktur Pembinaan Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Muhammad Hidayat menjelaskan, pihaknya menjadikan EBT sebagai program prioritas mulai .

(JituNews) Menpar Akui E-Commerce Lebih Beri Kemudahan Dibanding Pusat Perbelanjaan

JAKARTA JITUNEWS.COM - Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan, masyarakat yang sepanjang hidupnya tak dapat menikmati kehadiran e-commerce atau perdagangan elektronik, maka proses hidup ke depannya akan sulit. Hal tersebut lantaran perkembangan perdagangan elektronik di Indonesia kian pesat seirama dengan perkembangan teknologi dan informatika. "Karena lifestyle memang sudah berubah, dulu .

(Kompas.com) Dua Kapal Perang Buatan PT PAL Indonesia Diluncurkan

SURABAYA, KOMPAS.com - PT PAL Indonesia meluncurkan dua kapal perang, yakni Kapal Perusak Kawal Rudal (PKR) -1 dan Kapal Perang Strategic Sealift Vessel (SSV)-1 dalam upacara peluncuran di Galangan Kapal PT PAL Indonesia, Kawasan Tanjung Perak, Surabaya, Senin (18/1/2016).Direktur Utama PT PAL Indonesia (Persero) M Firmansyah mengatakan, kapal PKR merupakan pesanan Kementerian Pertahanan RI dan ka.

(Kompas.com) Akhir Januari, Roadmap Ecommerce Jadi Program Nasional

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menetapkan roadmap ecommerce Indonesia. Rencananya roadmap itu akan dijadikan sebuah program nasional pada akhir Januari 2016 ini.Keputusan tersebut ditetapkan dalam sebuah rapat koordinasi antara Menko Perekonomian Darmin Nasution dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri PPN Sofyan Djal.

(Kompas.com) Peralihan Status PTS Menjadi PTN Diprioritaskan di Daerah Tertinggal

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo meminta laporan perkembangan peralihan status 29 perguruan tinggi swasta (PTS) menjadi perguruan tinggi negeri (PTN). Peralihan status semua PTS itu menemui kendala, seperti untuk urusan serah terima aset, lahan, dan status kepegawaian. "Saya kira itu perlu segera diselesaikan," kata Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (6/1/2015). Menteri Ris.

(Kompas.com) Mendag: Manfaatkan Revolusi Ponsel Cerdas!

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong mengatakan, Indonesia harus mengubah model bisnis di tahun 2016 ini. Dengan tidak mengandalkan ekspor komoditas, Thomas yakin perekonomian ke depan menjadi lebih baik. Dia menyebutkan, titik cerah potensi perekonomian 2016 datang dari perdagangan dalam jaringan atau e-commerce. "Dengan semakin murahnya smart phone (pon.

Program dan Anggaran LPNK - Rapat Komisi 7 dengan LPNK

Pada 2 Desember 2015, Komisi 7 DPR-RI melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) tentang program prioritas dan nonprioritas. Rapat dipimpin oleh Satya Widya Yudha dari Jatim 9. Pemaparan Mitra Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), Priyadi Kardono: Program prioritas BIG adalah pembuatan peta rupa bumi Indonesa dan peta lingkungan laut Indonesia. Pagu .

RUU Kewirausahaan Nasional – Rapat Dengar Pendapat Baleg dengan Pengusul RUU Kewirausahaan Nasional

Pada 23 November 2015, Badan Legislasi (Baleg) mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Pengusul Rancangan Undang-Undang (RUU) Kewirausahaan Nasional, Fraksi PKS. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Baleg, Firman Soebagyo dapil Jateng 3. Firman membuka rapat dengan meminta perwakilan Pengusul RUU Kewirausahaan Nasional, Refrizal dari Sumbar 2 dan Zulkieflimansyah dari Banten 2 untuk menyampaikan usulan.

(DetikNews) Jokowi Resmikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terbesar di Indonesia

Jakarta -Tepat pukul 15.50 WITA, Minggu, 27 Desember 2015, Pesawat Kepresidenan Indonesia -1 yang membawa Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo serta rombongan, mendarat di Bandar Udara El Tari Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).Setiba di Bandara El Tari, Jokowi dan rombongan langsung menuju lokasi peresmian Independent Power Producer Pembangkit Listrik Tenaga Surya (IPP P.

(DetikNews) Ini Penjelasan Menteri ESDM Soal Pungutan Dana Ketahanan Energi

Jakarta -Pemerintah menetapkan harga jual baru untuk premium dan solar yang mulai berlaku pada 5 Januari 2016 nanti. Dalam kebijakan harga itu pula pemerintah menerapkan pungutan pengurasan energi fosil yang akan dipakai untuk dana ketahanan energi.Kebijakan tersebut memicu berbagai pendapat pro maupun kontra. Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, pro kontra atas hal.

(DetikNews) Kemenperin Bangun Technopark di 5 Kota

Jakarta - Technopark jadi salah satu program prioritas Kementerian Perindustrian di tahun 2016. Ada lima kota yang dibidik untuk jadi tempat inovasi anak-anak Indonesia ini.Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kemenperin, I Gusti Putu Suryawirawan mengungkapkan, lima kota yang dimaksud adalah Bandung, Semarang, Bali, Batam dan Makassar."Industri ICT itu kan pendekat.

(Liputan6.com) Pemerintah Bangun PLTS Terapung Pertama di RI

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah sedang mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung di atas waduk‎. Dengan begitu, waduk tidak hanya bisa menjadi sumber energi pembangkit listrik tenaga air (PLTA).Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan Konservasi Energi (EBTKE) Rida Mulyana mengatakan,‎ pemerintah melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan energi dengan memanfaatkan ene.

Penurunan Pagu Anggaran Kemenristekdikti Tahun 2016 – Rapat Kerja Komisi 10 dengan Menristekdikti

Pada 15 September 2015, Komisi 10 mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohamad Nasir membahas Rencana Kerja Lembaga dan Kementerian terkait Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Tahun 2016 (RAPBN 2016). Rapat dihadiri oleh 34 dari 53 anggota Komisi 10 dan dimulai pukul 14:30 WIB. Pemaparan Mitra Berikut pemaparan Menristekdi.

Pembahasan Pagu Anggaran Sementara Kemenristekdikti Tahun 2016 -Raker Komisi 10 dengan Menristekdikti

Komisi 10 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohamad Nasir pada 29 September 2015 tentang RKA-K/L 2016. Raker dipimpin oleh Nuroji dari Jabar 6 dan dimulai pukul 15:38 WIB. Raker dihadiri 36 dari 53 anggota Komisi 10 DPR-RI. Pemaparan Mitra Berikut merupakan pemaparan Menristekdikti, Mohamad Nasir: Menristekdikti mendapat .

(MetrotvNews) ITU: Baru 17,1% Penduduk Indonesia yang Terhubung ke Internet

Metrotvnews.com: Badan telekomunikasi PBB International Telecommunication Union mengatakan bahwa sampai akhir tahun 2015, masih terdapat 4 miliar manusia yang belum terhubung ke internet. Hasil riset tersebut dikemukakan dalam laporan tahunan The State of Broadband 2015 milik ITU. Untuk Indonesia sendiri, tingkat penetrasi internet juga masih tergolong rendah.Dalam laporan tersebut, ITU memaparkan.

(Suara.com) Krisis Ekonomi Tak Berimbas pada Perdagangan Online

Malah naik dua kali lipat dibanding 2013. Suara.com - Pertumbuhan e-commerce di Indonesia terbilang cukup besar dan sangat pesat. Berdasarkan penelitian perilaku belanja online dari Mastercard, ditemukan bahwa penetrasi belanja online di Indonesoa sepanjang tahun 2014 tumbuh sebesar 70,6 persen dibandingkan tahun 2013 yakni 55,8 persen."Bisa dikatakan tidak ada yang namanya krisis pada e-comme.

(Kompas.com) E-commerce di Indonesia Bisa Membesar 20 Kali

JAKARTA, KOMPAS.com - Chairman Mataharimall dan Lippo Board of Director Emirsyah Satar melihat masih ada peluang besar dalam bisnis e-commerce di Indonesia. Menurut data yang dia dapatkan, dalam beberapa tahun ke depan pasar e-commerce bisa membesar 15 -20 kali lipat. "(Pasar ecommerce Indonesia) baru Rp 1,3 triliun atau sekitar 1% dari total industri retail secara keseluruhan. Tapi dalam li.

(Kompas.com) Setelah 69 Tahun FIR Dikuasai Singapura, Indonesia Siap Ambil Alih Tahun 2019

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Indonesia menyatakan siap untuk mengambil alih pelayanan ruang udara atau flight information region (FIR) di kawasan udara Natuna dan juga kawasan Kalimantan Utara yang berbatasan dengan Sarawak, Malaysia. Persiapan teknologi hingga sumber daya manusia dipercepat agar FIR yang dikuasai Singapura sejak tahun 1946 itu bisa diambil alih paling lambat tahun 2019. ".

(DetikNews) Pendataan Ulang PNS Secara Elektronik Bisa Kurangi Ijazah Palsu

Jakarta - Pemprov DKI Jakarta menjadi percontohan pendataan ulang PNS dengan sistem elektronik. Sistem ini akan meminimalisir ijazah palsu dari PNS."Sekarang berdasarkan amanat UU harus tulis S1-nya apa sih dari mana, universitasnya, tahun berapa lulus. Itu harus lengkap sehingga kita tahu," kata Kepala BKN Bima Haria Wibisono di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Rabu (2/9/2015.

Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika - Rapat Komisi 1 dengan Menkominfo, KPI, Dewan Pers, KIP dan ANTARA

Pada 10 Juni 2015 Komisi 1 mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Dewan Pers, Kantor Berita ANTARA (KBA) dan Komisi Informasi Pusat (KIP) terkait realisasi anggaran di 2015 dan rencana strategis untuk 2016. Raker dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 1, Tantowi Yahya dari DKI 3. Pemaparan Mitra Berikut adalah beberapa pem.

(DetikNews) Sekilas Tentang Cyber Crime, Cyber Security dan Cyber War

Jakarta - Beberapa waktu terakhir ini, isu bahwa pemerintah akan membuat sebuah lembaga negara yang akan bertanggung jawab dalam hal cyber securitymuncul di sejumlah media, baik online maupun cetak. Dan seperti biasa, sebagai salah satu bangsa paling cerewet di dunia media sosial, isu itu memancing pro kontra. Ada yang mendukung inisiatif tersebut, tapi di sisi lain banyak juga yang mencurigai hal.

RUU Karantina - Rapat Komisi 4 dengan Kepala BKIPM, Dirjen KSDAE dan Dirjen PPHP

Pada 30 Juni 2015 Komisi 4 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Dirjen KSDAE), Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (Dirjen PPHP) dan Kepala Badan Karantina, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Kepala BKIPM) untuk diminta masukannya dalam rangka pembahasan perumusan Rancangan Undang-Undang Karan.

(Tribun News) Pemerintah Berangus 21 'Bioskop Online' yang Sajikan Film Nasional Secara Tidak Sah

Tribunnews.com, Jakarta — Kementerian Komunikasi dan Informatika, memutuskan untuk menutup konten dan hak akses pengguna terhadap 21 situs online atau streaming yang dinilai menayangkan produksi film-film Indonesia secara tidak sah. Penutupan tersebut dilakukan bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, penutupan 21 situs.

(Kompas.com) Kalla: BPPT Dijadikan BLU Saja

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai bahwa Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) lebih baik dijadikan badan layanan umum (BLU). Kalla telah membicarakan rencana pengubahan status BPPT tersebut dengan Presiden Joko Widodo. "Saya putuskan dengan Presiden agar BPPT jadi BLU saja. Jadi, hasilnya jelas," kata Kalla saat menjadi pembicara dalam acara penandatanganan.

(Kompas.com) Pemerintah Wajibkan Pelaku Bisnis "Online" Terdaftar

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana mewajibkan para pelaku usaha yang melakukan transaksi perdagangan melalui sistem elektronik atau berbasis online memiliki nomor identitas demi melindungi para konsumen dan juga pelaku usaha itu sendiri."Dengan adanya mekanisme tersebut, kita bukan hanya mendorong perlindungan terhadap konsumen, namun juga mendorong kepercayaan konsumen untuk berbelanj.

(Warta Ekonomi Online) BI: Perlu Konektivitas Antar-Wilayah Jawab Tantangan Ekonomi

WE Online, Jakarta - Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW Martowardojo mengungkapkan tantangan terbesar perekonomian Indonesia dari sisi domestik adalah masalah infrastruktur. Menurutnya, penguatan infrastruktur konektivitas perlu terus dilakukan terutama untuk membangun akses yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia. "Indonesia membutuhkan jaringan konektivitas fisik yang efisien dan be.

(Merdeka.com) Menkominfo: Harmonisasi draft revisi UU ITE selesai, tinggal ke DPR

Merdeka.com - Undang-undang No. 11 tahun 2008 pasal 27 ayat 3 atau yang dikenal dengan UU ITE tengah menjadi kontroversi. Sehingga, pasal tersebut didesak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) untuk direvisi oleh DPR. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara, pernah mengatakan pada bulan Mei silam, UU ITE sedang dalam proses harmonisasi pada draft revisi oleh pihak.

Kemendikbud - Rapat Kerja Komisi 10 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Lanjutan)

Pada 7 April 2015 Komisi 10 mengadakan lanjutan Rapat Kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Anies Basedan, terkait rencana program strategis tahun 2015 Kemendikbud yang sesuai Nawa Cita dan araha Presiden. Raker sebelumnya diadakan tanggal 6 April 2015. Raker Lanjutan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 10, Muhamad Sohibul Iman dari Jabar 11. Raker dihadiri oleh 30 dari 53 Anggo.

(Warta Ekonomi Online) MENKOMINFO: Ekonomi Kita ke Depan Adalah Ekonomi Digital

WE Online, Jakarta - Menkominfo Rudiantara mengemukakan, ekonomi kita ke depan adalah ekonomi digital, jadi bagaimana e-commerce itu akan berkembang di Indonesia. "Nanti akan banyak startup company maupun UKM maupun yang sudah establish dari sisi e-commerce. Ini juga merupakan ajang pertemuan antara inventorstartup company dengan investor," ujarnya, di Jakarta, Jumat (24/7/2015) Selain itu.

(Suara.com) ICJR: RUU Revisi UU ITE Langkah Mundur Menteri Kominfo

Pemerintah berniat melakukan kodifikasi total terhadap seluruh tindak pidana yang berada di luar KUHP. Suara.com - Rancangan Perubahan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah telah selesai dilakukan harmonisasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) telah mendapatkan naskah resmi RUU Perubahan UU ITE, dengan .

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan - Rapat Komisi 10 dengan Dirut LPDP, Sekjen Kemristekdikti dan Sekjen Kemdikbud

Pada 21-22 April 2015 Komisi 10 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (Dirut LPDP), Eko Prasetyo, Sekretaris Jenderal dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Sekjen Kemristekdikti), Ainun Na’im dan Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Plt Sekjen Kemristekdikti), Hamid Muhamad terkait eva.

(OkeZone.com) Orang Indonesia Habiskah Waktu 26 Menit untuk Internetan

JAKARTA - Orang Indonesia setiap harinya rata-rata menghabiskan waktu sekira 26 menit untuk menjelajah internet dengan perangkat mobile. Kemudian rata-rata pengguna juga mengunjungi 31 situs web setiap harinya. Temuan itu dikeluarkan oleh Baidu Browser melalui data-data yang mereka kumpulkan selama kuartal kedua Q2/2015. Selain itu, Baidu juga mengungkapkan selama periode tersebut, total jumlah pe.

(ANTARA News) Presiden minta e-Catalog digunakan

(ANTARA News) - Presiden Joko Widodo memerintahkan kebijakan sistem penyediaan barang dan jasa diperbaiki yang salah satunya dengan menggunakan sistem "e-Catalog", ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas Adrinof Chaniago yang bertemu Presiden di kompleks Istana Negara hari ini."Presiden meminta untuk meneruskan percepatan perbaikan kebijakan-kebijakan untuk mempercepat pengadaan barang dan j.

(DetikNews) Uni Eropa Yakini UU Hak Cipta Tak Sesuai Lagi dengan Era Digital

Laporan Dari Brussel Den Haag - Undang-undang mengenai hak cipta (copyright) atau hak atas kekayaan intelektual saat ini perlu diperbarui, sebab sudah tidak sesuai lagi dengan era digital.Peraturan di Eropa mengenai hak cipta terbilang cukup baru, namun perkembangan cepat di bidang teknologi membuat perangkat hukum ini tertinggal. Para wakil rakyat Uni Eropa di Brussel kini mencurahkan perhatian u.

(Rimanews) Transaksi Jual Beli Online di Indonesia Capai Rp 34,3 Triliun

Rimanews - Jual beli secara online sudah menjadi tren di Indonesia. Menurut data dari survei TechinAsia, transaksi jual-beli online di Indonesia mencapai Rp34,3 triliun pada tahun 2014. "Transaksi online telah menjadi kebutuhan dan gaya hidup di Indonesia, ini peluang bagi bisnis e-commerce," kata Direktur Consumer Banking Danamon, Michelina Triwardhany pada peluncuran layanan pembayaran t.

(OkeZone.com) Dua Menteri Tandatangani Peraturan Hak Cipta di Dunia Maya

JAKARTA - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly bersama Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara, menandatangani peraturan bersama tentang Pelaksanaan Penutupan Konten Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik. Penandatanganan peraturan bersama itu dilakukan di Ruang Serbaguna Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen.

(Daily Social) Membedah Pasal-Pasal Rancu RPP E-Commerce

Semangatnya untuk melindungi konsumen, tapi proses verifikasi datanya terlalu ketat Kami telah membahas RPP E-Commerce yang merumorkan bahwa setiap entitas yang melakukan kegiatan jual-beli secara online harus melalui fase verifikasi terlebih dahulu. Dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (RPP TPMSE), nama resmi RPP E-Commerce yang kami terima,.

Digitalisasi Penyiaran Televisi - Rapat Komisi 1 dengan Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia

Pada 6 April 2015 Komisi 1 mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Presidium Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia (ATSDI) terkait persoalan Digitalisasi Televisi. Pemaparan Mitra Berikut adalah beberapa pemaparan dari Gilang Iskandar, Ketua Presidium ATSDI antara lain: ATSDI didirikan 8 Januari 2015 di Bandung beranggotakan 38 orang berkompeten di bidang informasi. ATSDI hadi.

Kualitas Keamanan Penerbangan- Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi 5 dengan Asosiasi Pilot Garuda & Federasi Pilot Indonesia

Komisi 5 DPR-RI melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Pilot Garuda dan Federasi Pilot Indonesia pada Selasa, 7 April 2015. Perwakilan Asosiasi Pilot Garuda dan Federasi Pilot Indonesia hadir pukul 13.38 WIB. Ketua Komisi 5 Fary Djemy Francis dari Fraksi Gerindra Dari Nusa Tenggara Timur 2 membuka rapat. Agenda RDPU yaitu Panitia Kerja (PANJA) untuk meningkatkan kualitas keam.

(Tribunnews) Juli, Rencana Penggabungan RRI dan TVRI akan Dibahas DPR

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rencana penggabungan Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia segera dibahas karena telah menjadi program legislasi nasional (prolegnas). Anggota Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengatakan, pembahasan rencana penggabungan Radio Republik Indonesia (RRI) dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) itu diagendakan pada Juli 2015. Jika rencana tersebut disetujui, diha.

(Sindo News) Revisi UU Migas Jangan Jadi Eksperimen

Sindo News, SAMARINDA - Sejumlah kalangan berharap revisi Undang-undang (UU) Migas No 22/2001 bukan menjadi kelinci percobaan alias eksperimen dalam pengelolaan minyak dan gas. Hal ini justru menjadi momentum untuk perbaikan tata kelola migas nasional yang sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945. Rektor Universitas Mulawarman, Masjaya mengatakan, dalam revisi UU Migas tidak perlu ada eksperimen baru. Me.

(Kompas) Mulai Hari Ini, Bangunan Harus Bersertifikat Hemat Energi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menerbitkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 02/PRT/M/2015 tentang Bangunan Gedung Hijau untuk mendukung aksi pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) yang disebabkan oleh pengelolaan bangunan gedung. Menurut IPCC Fourth Assessment Report on Climate Change, pada 2007, bangunan gedung diperkirakan telah mengonsumsi lebih dari s.

(Liputan6.com) DPR akan Permudah Penggunaan Nuklir Sebagai Energi

Liputan6.com, Samarinda - Komisi VII akan merombak Kebijakan Energi Nasional (KEN), agar Indonesia bisa menikmati nuklir sebagai sumber energi kelistrikan.Anggota Komisi VII DPR Kurtubi mengatakan, pihaknya akan mendorong penggunaan teknologi nuklir sebagai sumber energi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN), dengan merevisi aturan pengembangan energi nuklir."Kami di DPR akan mendorong PLTN .

(Detik Finance) 1 Juta Rumah Jokowi Dilengkapi Solar Cell, Penghuni Bisa Jual Listrik ke PLN

Jakarta -Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencanangkan program pembangunan 1 juta rumah, bentuknya rumah tapak dan apartemen. Untuk rumah tapaknya, 40% akan menggunakan solar cellatau Pembangkit Listrik Tenaga Surya/Matahari (PLTS)."Saya sudah bicara dengan Plt Dirjen Penyediaan Perumahan (Syarif Burhanudin), bagaimana kalau 65% rumah tapak yang dibangun dari program 1 juta rumah, 40.

(CNN) Bisnis meresahkan karena dinilai penipuan: 20 situs MMM diblokir

Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemenkominfo, Ismail Cawidu, menyampaikan panel akhirnya mengusulkan pihaknya agar 20 situs web terkait MMM ini diblokir. Berikut alamat lengkap ke-20 situs web tersebut:1. indonesia-mmm.net2. mmmindonesialegal.com3. klikmmm.com4. websupportmmm.com5. bisnismavro.com6. mmmindonesiaclub.com7. mmmindonesian.com8. bisnis3m.com9. mmmindonesia1.

Dewan Teknologi Nasional - Rapat Dengar Pendapat Komisi 1 dan DeTIKNas

Pada 9 Februari 2015 Komisi 1 mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (Detiknas) terkait anggaran yang diajukan oleh Detiknas dalam RAPBN-P. Pada tanggal 19 Januari 2015 Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan menyerahkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) ke DPR-RI. RAPBN-P tersebut merubah APBN 2015 yang disah.

JejakParlemen

Berita Seputar DPR

Kategori Berita

Kategori Berita