JejakParlemen

Kategori Berita

(Lampung Pagi) Lulusan Sekolah Ikatan Dinas Tak Boleh Langsung ke Daerah Asal

LAMPUNGPAGI.COM--Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) saat ini tengah menggodok regulasi maupun pemetaan aparatur sipil negara (ASN) di seluruh Indonesia.Langkah ini dilakukan menyusul wacana penempatan lulusan sekolah ikatan dinas di luar daerah asalnya."Kami akan melakukan ‎penempatan ASN lulusan sekolah ikatan dinas pada daerah di luar asal mereka..

(DetikNews) Profesor Finlandia: Perhatikan Kualitas Pengajaran, Bukan Lamanya Belajar

Jakarta - Sistem pendidikan di Finlandia: sedikit pekerjaan rumah, sedikit waktu di dalam kelas, lebih banyak bermain, tak ada ujian nasional (UN) dan sebagainya. Namun, menjadi salah satu yang terbaik di dunia. Bagaimana bisa?Pada akhir pekan lalu, detikcom berkesempatan melakukan wawancara dengan Profesor Erno August Lehtinen, guru besar pendidikan dari Universitas Turku, Finlandia. Dia pun mema.

(Tempo.co) Menteri Asman: 60 Persen Aparatur Negara Tak Punya Keahlian

TEMPO.CO, Bandung-Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur mengatakan, pada pemetaan terakhir diketahui bahwa lebih separuh Aparatur Sipil Negara (ASN) hanya bisa mengurus administrasi. “Ternyata lebih dari 60 persen ASN kita sekarang itu kemampuannya cuma administratif, yang punya keahlian gak sampai 40 persen,” kata di Gedung Sate, Bandung, Jumat, 26 Agustus 2016.

(Tempo.co) 80 Persen Partai Ogah Bahas RUU Perlindungan PRT

TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) Lita Anggraini menilai mayoritas fraksi partai di Dewan Perwakilan Rakyat enggan menempatkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT) dalam Program Legislatif Nasional 2017. Menurut Lita, dari 10 fraksi di legislatif, hanya Partai NasDem dan Partai Keadilan Sejahtera yang bersedia mene.

(Tempo.co) Presiden Minta Impor Tembakau Dikurangi

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan kementerian terkait menekan impor tembakau ke Indonesia. Hal itu menjadi salah satu langkah pemerintah mengontrol peredaran tembakau sebelum memutuskan apakah akan meratifikasi Konvensi Kerja Sama Pengendalian Tembakau alias FCTC (Framework Convention on Tobacco Kontrol)."Total ada empat.

(Kompasiana) Dear Sekjen DPR, Kemana Gaji ke-13 Kami?

Tak banyak yang tahu, di dalam sebuah gedung yang melahirkan Produk Undang-Undang yang mengatur hajat hidup orang banyak di negara ini ternyata masih terjadi diskriminasi. Ya, ketidakadilan itu dirasakan oleh Staf Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR RI yang selama ini tak pernah mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR). Jika di instansi Lembaga Tinggi Negara lainnya, baik itu Kementerian at.

(Tempo.co) Bekraf Gandeng Telkom-MIKTI Jalankan Program Bekup

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) menggandeng Telkom Indonesia dan Masyarakat Industri Kreatif, Teknologi Informasi dan Komunikasi Indonesia (MIKTI) untuk menjalankan program Bekraf for Pre-Startup (Bekup). Kegiatan itu bertujuan membina calon pengusaha pemula.Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman oleh Deputi Infrastruktur Bekraf Hari Sungkari, Director I.

(DetikNews) Siap-siap! 300.000 PNS Bakal Dirasionalisasi Tahun Depan

Jakarta -Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) akan merasionalisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dianggap tidak berkinerja alias malas. Tahun depan ada sekitar 300.000 PNS siap dirasionalisasi.Pelaksanaan rasionalisasi PNS ini, kata Kepala Biro Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB Herman Suryatman, direncanakan dimulai pada ta.

(DetikNews) PNS Malas dan Tak Berkinerja Diusulkan di-PHK, Ini Respons Menkeu

Jakarta -Baru-baru ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) berencana melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) malas dan tidak memiliki kinerja. Hal ini juga dilakukan guna mengurangi beban belanja modal untuk pegawai yang terlalu tinggi. Pemerintah menargetkan pengurangan jumlah PNS hingga satu juta orang sampai 2019.Menter.

(Tempo.co) Tingkatkan Produktivitas, Jokowi Impor Pelatihan SDM Jerman

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo akan meniru konsep pelatihan sumber daya manusia yang dilakukan di Jerman. "Bisa kita contoh Jerman itu, tiga hari teori, tiga hari di pabrik. Saya kira akan kita copy, akan kita tiru sehingga peningkatan produktivitas SDM bisa kita punya," kata Presiden Jokowi di Yogyakarta, Senin, 23 Mei 2016, dalam acara Konvensi Nasional Indonesia Berkemajuan 20.

(Tempo.co) Jokowi Sebut 6 Masalah Ini Hambat Kemajuan Indonesia

TEMPO.CO, Yogyakarta - Presiden Joko Widodo resmi membuka Konvensi Nasional Indonesia Berkemajuan di Sportorium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) pada Senin, 23 Mei 2016, bersama seluruh jajaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Jokowi hadir bersama Ketua MPR Zulkifli Hasan, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, serta Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.Di depan.

(Tempo.co) Menteri Anies: Pendidikan Perlu Adaptasi dengan Dunia Kerja

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan mengatakan pendidikan di Indonesia perlu beradaptasi dengan perkembangan dunia kerja. Menurut dia, dunia kerja ke depan akan banyak yang berkonsentrasi di bidang-bidang baru."Kita perlu antisipasi dengan mempersiapkan pendidikan baru. Sebab, dalam dunia kerja nanti, ada kerjaan baru yang sepuluh tahun lalu enggak ada. Sekaran.

(Tempo.co) Menangkan MEA, Jokowi: RI Perlu 5,8 Juta Pengusaha Muda Baru

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo menyatakan Indonesia membutuhkan 5,8 juta pengusaha muda baru apabila ingin memenangkan kompetisi di era pasar tunggal Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).Pasalnya, jumlah pengusaha yang ada saat ini jumlahnya baru mencapai 1,56 persen padahal standari bank dunia menyaratkan 4 persen. Hal ini disampaikan Presiden Jokowi saat membuka Jambore Himpunan Pengusaha Mu.

(Tempo.co) Moratorium PRT ke Luar Negeri Mulai Berlaku Bulan Ini

TEMPO.CO, Bandung - Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja, Soes Hindarno, mengatakan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri untuk penata laksana rumah tangga mulai dihentikan bulan ini. Penghentian secara menyeluruh dilakukan pada tahun depan. Hindarno mengatakan target penghentian pengiriman tenaga kerja penata laksana rumah tangga ke luar negeri .

(Tempo.co) Menteri Darmin: Jangan Hanya Andalkan Pendidikan Formal

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan Indonesia tidak dapat mengandalkan pendidikan formal saja. Seusai rapat koordinasi pelatihan ketenagakerjaan, dia berujar, pelatihan keterampilan diperlukan untuk meningkatkan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri.Darmin mendorong lahirnya lembaga-lembaga pelatihan keterampilan, seperti lembaga pelatihan yan.

(Tempo.co) MEA Menjelang, Insinyur dan Tenaga Medis Indonesia Kurang

TEMPO.CO, Depok - Asosiasi Profesi Tenaga Terampil dan Ahli Indonesia mencatat hingga 2019, Indonesia bakal mengalami defisit 120 ribu insinyur sipil dan 190 ribu tenaga medis. Hal tersebut berbanding terbalik dengan angka pengangguran yang tinggi di Indonesia, sebesar 5,8 persen dari total penduduk.Plt Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri, Salman Al Farisi, m.

(Merdeka.com) Bidan non-PNS: Tolong Jangan Abaikan Kami, Kami Menolong Manusia

Merdeka.com - Sejumlah perwakilan Ikatan Bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT) ikut menghadiri forum diskusi bertema 'Mencari Solusi Rekruitmen PNS yang Adil bagi Bidan PTT', Senin (2/5). Mereka datang dari 11 provinsi di Indonesia.Dalam kehadiran di forum diskusi ini, mereka datang dengan latar belakang surat kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor KP.03.01/II/324/2016 tanggal 10 Februar.

(Merdeka.com) Gaji Buruh Vietnam 80 persen Lebih Rendah Dibanding Indonesia

Merdeka.com - Kaum buruh tanah air selalu menyuarakan kesejahteraan dan peningkatan upah. Bakal calon gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno mengungkapkan, sesungguhnya upah buruh Indonesia masih jauh lebih tinggi dibandingkan negara lain seperti Vietnam. Buruh di Vietnam dibayar lebih rendah dibanding dengan di Indonesia. Namun produktivitas buruh di Vietnam baik satu setengah kali lipat dibanding bu.

(Merdeka.com) Pemerintah ngotot kemasan botol plastik harus kena cukai

Merdeka.com - Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan akan tetap mengkaji rencana pungutan cukai terhadap minuman botol plastik dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 yang akan diajukan akhir Mei ini ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Kepala Kepabeanan dan Cukai Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Nasrudin Joko Suryono mengatakan, pengenaan cukai.

(Tempo.co) 7 Pengurus Baru BP Batam Dilantik

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution melantik tujuh orang pengurus Badan Pengusahaan (BP) Batam yang baru. Tujuh orang tersebut dilantik malam ini di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian yang dihadiri oleh sejumlah Menteri."Saya sampaikan selamat menjalankan tugas, banyak pihak yang mengharapkan saudara-saudara berhasil dengan baik," kata Darmin Nasut.

(Tempo.co) Kemenaker Berencana Revitalisasi Balai Latihan Kerja

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Tenaga Kerja segera merevitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) untuk menghadapi persaingan global yang semakin kompetitif. "Agar tenaga kerja kita memiliki daya saing," kata Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Selasa, 5 April 2016.Hanif mengatakan revitalisasi tersebut hanyalah salah satu skenario yan.

(Tempo.co) DPR Diminta Ikut Awasi Rekrutmen Pendamping Dana Desa

TEMPO.CO, Jakarta - Sekitar 400 orang dari Aliansi Forum Pendamping Dana Desa mendatangi Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengadukan soal pelanggaran dan politisasi proses rekrutmen tim pendamping desa di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi."Kami ingin sampaikan bagaimana persoalan sebenarnya terkait pendamping dana desa," ujar Sekretaris Aliansi Forum .

(Tempo.co) Pejabat Tak Kirim LHKPN, Menteri Yuddy Ancam Copot

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengatakan akan membantu Komisi Pemberantasan Korupsi menindak pejabat yang tak mengirimkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Dia mengusulkan dibuat surat edaran atau peraturan pemerintah untuk memaksa pejabat melaporkan harta kekayaannya.Menurut Yuddy, beleid tersebut nantinya ber.

(Tempo.co) JK: BPJS Kesehatan Banyak Defisitnya

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan kenaikan iuran Badan Pelaksana Jaminan Sosial Kesehatan harus dilakukan karena masalah keuangan lembaga tersebut. “Seperti diketahui, BPJS Kesehatan banyak defisitnya. Kan konsepnya harus seimbang, karena itu harus ada perimbangan-perimbangan," kata Kalla di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa, 15 Maret 2016.Staf Ahli Wakil Presiden .

(Rimanews) Papua 'Usir' 174 Warga Tiongkok

Rimanews - Kepala Kantor Imigrasi Manokwari, Budiono di Manokwari, Senin (07/3/2016), mengatakan sejak 2015 hingga saat ini, deportasi sudah dilakukan terhadap 174 warga Tiongkok. Deportasi itu dilakukan karena menyalagunakan visa kunjungannya untuk bekerja pada pembangunan konstruksi di PT SDIC Papua Cemen Indonesia di wilayah Kampung Maruni, Manokwari, Papua. Pada Januari-Maret 2016, sebanyak 34.

(TeropongSenayan) Dianggap Kompetensinya Rendah, 137 Ribu PNS Akan Dipecat

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Asisten Deputi (Asdep) Koordinasi Kebijakan, Penyusunan, Evaluasi Program, dan Pembinaan SDM Kementerian Pendayagu‎naan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Bambang Dayanto Sumarsono, menyebutkan ada 1.369.539 PNS yang tersebar di pusat (445.821) dan daerah (923.718) menjadi sasaran rasionalisasi. Semua PNS ini berada di posisi jabatan fungsional umum .

(TeropongSenayan) DPR Akan Segera Sahkan RUU Arsitek Menjadi UU

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - DPR akan segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Arsitek menjadi undang-undang. Hal ini terlihat setelah seluruh Fraksi di DPR menyatakan dukungannya terhadap harmonisasi RUU yang diusulkan oleh Komisi V tersebut dalam rapat Badan Legislasi (Baleg), Senin (29/2/2016).RUU Arsitek menjadi salah satu RUU yang masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) prio.

(Kompas.com) Kementerian PAN-RB Tawarkan Dua Alternatif Penyelesaian Honorer K2

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Herman Suryatman mengatakan, ada sejumlah aternatif yang bisa ditawarkan untuk menyelesaikan persoalan pengangkatan tenaga honorer K2 menjadi CPNS. Herman menyebutkan dua alternatif tersebut. Pertama, mengikutsertakan tenaga honorer K2 yang berusia di .

(Kompas.com) Kementerian Ini "Getol" Beriklan Sepanjang 2015

JAKARTA, KOMPAS.com - Data Nielsen Advertising Information Services mencatat belanja iklan dari Kementerian mengalami peningkatan yang tinggi dibandingkan dengan tahun lalu. "Belanja iklan Kementerian tumbuh sebesar 62 persen sepanjang 2015," tulis Nielsen Indonesia. Pertanyaannya, Kementerian mana yang menghabiskan dana iklan paling banyak sepanjang 2015? Ternyata jawabannya adalah Kement.

(Kompas.com) Harga Minyak Bikin APBN 2016 Berpotensi Direvisi

JAKARTA, KOMPAS.com - Harga minyak dunia yang semakin anjlok dan berlimpahnya pasokan minyak dari negara-negara produsen minyak utama dunia memberikan kondisi ketidakpastian tersendiri bagi perekonomian banyak negara. Anggaran Pendapat dan Belanja Negara (APBN) 2016 dan harga minyak mentah Indonesia (ICP) pun berpotensi akan direvisi. Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang PS Brodjonegoro tidak menamp.

(Rimanews) Tenaga Kerja Asing di Karawang Menambah Persoalan Baru

Rimanews - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang, Jawa Barat, memprediksi akan terjadi peningkatan dua kali lipat tenaga kerja asing di Karawang menyusul diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean atau MEA per Januari 2016. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) setempat Suroto mengatakan, terjadinya peningkatan tenaga kerja asing akan menjadi permasalahan tersen.

Evaluasi Prolegnas RUU Prioritas 2015 - Rapat Baleg

Pada 11 Juni 2015 Badan Legislasi (Baleg) mengadakan Rapat Pleno (Pleno) untuk membahas evaluasi dan usulan perubahan Program Legislasi Nasional Revisi Undang-Undang Prioritas Tahun 2015 (Prolegnas RUU Prioritas 2015). Rapat Baleg dipimpin oleh Ketua Baleg, Sarehwiyono M dari Jatim 8. Rapat yang dimulai pukul 14:10 WIB dihadiri oleh 28 dari 74 anggota Baleg. Pemaparan Ketua Baleg Berikut adalah be.

Pro Kontra PP No.78 Tahun 2015 dan Isu Ketenagakerjaan – Rapat Kerja Komisi 9 dengan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Komisi 9 mengadakan Rapat Kerja (Raker) pada 19 November 2015 dimulai pukul 11:45 WIB dengan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Hanif Dhakiri beserta jajarannya membahas isu-isu ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah (PP) No.78 Tahun 2015 tentang pengupahan. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi 9, Dede Yusuf Macan Effendi dari Jabar 2. Pemaparan Mitra Berikut merupakan pemaparan Menakertrans,.

(DetikNews) Jaksa KPK Sebut Anggota DPR Charles Mesang Terima Duit Rp 9,7 Milyar

Jakarta - Jaksa Penuntut Umum pada KPK menyebut anggota DPR dari Fraksi Golkar menerima duit sejumlah Rp 9,750 miliar dari mantan Direktur Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (Dirjen P2KTrans) pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) Jamaluddien Malik.Duit diberikan sebagai wujud realisasi komitmen sebesar 6,5 persen dari dana optimalisasi yang akan diterima .

RUU Jasa Konstruksi - Rapat Komisi 5 dengan Dirjen Bina Konstruksi

Komisi 5 mengadakan Rapat Konsultasi pada tanggal 19 Mei 2015 antara Panitia Kerja (Panja) Jasa Konstruksi dengan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Dirjen BK) untuk konsultasi dan meminta pendapatnya atas pokok-pokok perbaikan pengaturan terkait draft Rancangan Undang-Undang Jasa Konstruksi (RUU Jakon). RDP yang dimulai pukul 13:56 WIB dipimpin oleh.

(TeropongSenayan) Ini Dia Lima Harapan Gapensi Terhadap RUU Jasa Konstruksi

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Lima masukan dan harapan bagi penyempurnaan Rancangan Undang-Undang (RUU) Jasa Konstruksi yang akan segera disahkan akhir tahun ini diberikan oleh Gabungan Pelaksana Konstruksi (Gapensi). Harapan yang telah disetujui oleh seluruh pengurus Gapensi se-Indonesia pada Rapat Pimpinan Nasional yang berlangsung belum lama ini diungkapkan oleh Ketua Umum Gapensi, Iskandar Z Har.

(DetikNews) Upaya Menaker Perluas Lapangan Kerja: Manfaatkan Program Padat Karya

Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri mempersiapkan program khusus untuk memperbanyak jumlah lapangan kerja. Salah satunya dengan memanfaatkan program-program padat karya.Program padat karya merupakan kegiatan yang lebih banyak memakai tenaga manusia daripada tenaga mesin. Padat karya yang dimaksud Hanif termasuk yang bersifat insfrastruktur maupun produktif. "Khusus yang terkait d.

(DetikNews) Beralasan Sakit, Ketum PKB Cak Imin Tak Penuhi Panggilan KPK

Jakarta - Penyidik KPK sedianya memeriksa Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dalam kasus korupsi proyek pengembangan kawasan transmigrasi di Kemenakertrans. Namun, Cak Imin tak memenuhi panggilan KPK dengan alasan sakit."Pak Muhaimin dijadwalkan diperiksa sebagai saksi kaitan kasus yang ada di direktorat transmigrasi dengan tersangka JM yaitu Dirjen Kemenakertrans, tadi diperoleh informasi Pak .

(Liputan6.com) Hasil Investasi BPJS Ketenagakerjaan Capai Rp 13,6 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Meskipun pasar keuangan di Indonesia terus bergejolak sejak awal tahun, namun Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mampu membukukan nilai investasi yang cukup baik. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Elvyn G Masassya mengatakan, hasil investasi BPJS Ketenagakerjaan tercatat Rp 13,6 triliun untuk periode akhir September 2015 lalu. Hasil investasi tersebut .

Rencana Kerja Pemerintah 2016 - Rapat Badan Anggaran dengan Eselon I Bappenas

Badan Anggaran (Banggar) mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 16 Juni 2015 dengan jajaran Eselon I dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk tahun anggaran 2016. Raker dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Anggaran Said Abdullah dari Jatim 11. RDP dihadiri oleh 13 dari 98 anggota Banggar. Ke.

(DetikNews) Darmin Sebut Data-data Soal PHK Tak Pernah Jelas

Jakarta -Menko Perekonomian Darmin Nasution mempertanyakan data terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Data PHK memang berbeda-beda yang disampaikan pengusaha, BPJS Ketenagakerjaan, buruh, dan pemerintah. Buruh mencatat PHK 62.000 orang, pemerintah mencatat 43.000 orang, hingga 600.000 orang berdasarkan BPJS."Mengenai PHK ini soal seberapa meningkat perlu clear juga. Karena beritanya tak pern.

(Inilah.Com) MenpanRB: Tidak Semua Honorer K2 Diangkat jadi PNS

INILAHCOM, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Yuddy Chrisnandi menegaskan, tidak semua honorer K2 bisa diangkat jadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Menurutnya, hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)."Semua honorer akan diakomodir. Tapi tidak semua jadi PNS. Tapi tetap akan jadi ASN. Karena sesuai.

Pengantar RAPBN 2016 - Rapat Badan Anggaran dengan 4 Menteri Koordinator

Badan Anggaran (Banggar) mengadakan Rapat Kerja pada 10 Juni 2015 dengan 4 Menteri Koordinator yaitu Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Menteri Koordinator bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) dan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman (Menko Maritim) sebagai pengantar dan pendahulu.

RUU Arsitek - Rapat Komisi 5 dengan Pakar, Praktisi dan IAI

Pada 26 Agustus 2016 Komisi 5 mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar, Praktisi, dan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) membahas Rancangan Undang-Undang Arsitek (RUU Arsitek). RDPU dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 5 Lasarus. RDPU dimulai tepat pukul 10.29 WIB. Ketua Rapat mengumumkan agenda RDPU hari ini. Bahwa RUU Arsitek telah memasuki tahap pengharmonisasiaan. Ketua Rapat tidak me.

(Warta Ekonomi Online) UMKM Dinilai Tidak Bankable

WE Online, Jakarta- Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dinilai bukan jawaban yang tepat bagi upaya pemberdayaan koperasi dan UMKM di tengah kondisi melambatnya perekonomian global. Ketua Co-operative Research Institute (CRI) Irsyad Muchtar di Jakarta, Minggu, mengatakan selama ini para pelaku UMKM justru mengalami kesulitan mengakses KUR karena belum bankable hingga mereka kesulitan memenuhi kriter.

(ANTARA News) UKM Indonesia merambah Inggris

Birmingham (ANTARA News) - Sembilan pengusaha usaha kecil dan menengah (UKM) kerajinan kayu, batik, kipas, homeware dan fesyen mengikuti pameran Autum Fair di gedung pameran NEC Birmingham dari t6 sampai 9 September yang untuk pertama kalinya UKM Indonesia merambah Inggris.Deputi Menteri Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha pada Kementerian Koperasi dan UKM Emilia Suhaemi menyebut Inggris pasar po.

(Kompas.com) Revisi RUU Jasa Konstruksi, Etika Profesional Wajib Ada

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam penyusunan Rancangan Undang-undang Jasa Konstruksi, terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan kembali, mengingat Indonesia akan menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Direktur Riset dan Pengabdian Kepada Mayarakat Universitas Indonesia Mohammed Ali Berawi, mengatakan saat ini, para ahli konstruksi di luar Indonesia sudah berbicara soal etika profesional. .

RUU Perlindungan Nelayan - Rapat Komisi 4 dengan Asosiasi-Asosiasi Nelayan

Pada 16 Juni 2015 Komisi 4 mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan asosiasi-asosiasi nelayan untuk diminta masukannya terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan, Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan (RUU Nelayan). Asosiasi-asosiasi nelayan yang diundang antara lain Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Serikat Nelay.

(ANTARA News) Mensos : KUBE tingkatkan pendapatan ekonomi keluarga

Lebak (ANTARA News) - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang digulirkan Kementerian Sosial dapat meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga."Kami minta masyarakat dapat mengembangkan aneka usaha guna menambah pendapatan ekonomi keluarga melalui bantuan KUBE itu," kata Khofifah di hadapan penerima PKH di Kabupaten Lebak, Sabtu.Menurut dia.

(ANTARA News) Kemenag: Perbankan Syariah Paling Diminati Calon Mahasiswa

(ANTARA News) - Program studi Perbankan Syariah paling diminati pada Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UM-PTKIN) 2015 yang melibatkan 55 perguruan tinggi Islam di seluruh Indonesia."Tingginya minat calon mahasiswa terhadap perbankan syariah ini lebih karena tren perkembangan bank syariah belakangan ini. Ini juga terkait dengan lapangan kerja nantinya," kata Direktur Jend.

(DetikNews) Anggota Parlemen Korea Kaget TKI Sektor Perikanan Tak Dapat Uang Lembur

Seoul - Kepala BNP2TKI Nusron Wahid menemui Ahn Hong Joon, anggota Parlemen Korea sekaligus Ketua Korea-Indonesia Partnership Council, Rabu (16/7) lalu. Dalam pertemuan tersebut, Nusron menyinggung kesejahteraan TKI terutama di sektor perikanan.Nusron menjelaskan, selama ini TKI nelayan hanya tinggal di kapal dan tak diberi akomodasi lain. Selain itu mereka juga tidak pernah mendapat uang lembur.&.

(Liputan6.com) Cara Kementerian Tenaga Kerja Cegah Pengiriman TKI Ilegal

Liputan6.com, Jakarta - Masalah pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tidak berizin atau ilegal hingga saat ini masih marak terjadi di Indonesia. Hal tersebut disebut lantaran kurangnya koordinasi antara pihak terkait. Guna menekan hal ini, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memiliki ide untuk membuat pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) untuk perizinan bagi para TKI yang akan bekerja di lua.

(VivaNews) Perusahaan Menengah dan Kecil Kurang Antusias Daftar JHT

Pendaftaran jaminan kesehatan lebih diprioritaskan. VIVA.co.id - Antusiasme perusahaan mendaftarkan pekerja mereka pada program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sepertinya tidak sebesar program BPJS Kesehatan. Di Yogyakarta, misalnya, hal tersebut terlihat saat sebagian besar perusahaan belum mendaftarkan pekerjanya mengikuti fasilitas tersebut. Padahal ketentuan mengharu.

RUU Arsitek – Rapat Komisi 5 dengan Deputi Perundang-undangan Sekretariat Jenderal DPR

Pada Rabu 22 April 2015, Komisi 5 mengadakan rapat dengan Deputi Perundang-Undangan (PUU) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR untuk membahas draft Rancangan Undang-Undang Arsitek (RUU Arsitek). Rapat dihadiri oleh 8 anggota Komisi 5. Pemaparan Mitra Deputi PUU Setjen DPR telah membuat draft akademik RUU Arsitek setelah melakukan diskusi dengan ahli terkait dari Universitas Brawijaya, Institut Teknol.

Hak & Status Tenaga Honorer dan Buruh - Rapat Komisi 9 dengan KSPI dan Perwakilan THK2

Pada 20 April 2015 Komisi 9 mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Perwakilan Tenaga Honorer Kategori 2 (THK2) terkait status dan hak tenaga honorer. Pemaparan Mitra Berikut adalah beberapa pemaparan dari Perwakilan THK2, antara lain: Kami jauh dari sejahtera. Tenaga honorer terdiri dari tenaga kependidikan, kesehatan dan administra.

RUU Perlindungan TKI di Luar Negeri - Rapat Komisi 9 dengan Deputi Perundang-Undangan DPR-RI

Pada 23 April 2015 Komisi 9 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Perundang-Undangan DPR-RI (DUU) terkait pembahasan RUU Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (RUU Perlindungan TKI). Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi 9 Dede Yusuf Macan Effendy dari Jabar 2. Pemaparan Mitra Berikut adalah beberapa pemaparan dari DUU, antara lain: Di Prolegnas judulnya perubahan UU No.39.

(Liputan6.com) Ini Sanksi Perusahaan yang Belum Daftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Liputan6.com - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial/BPJS Ketenagakerjaan secara efektif telah beroperasi secara penuh dengan menyelenggarakan empat program mulai 1 Juli 2015 Empat program jaminan sosial tersebut adalah Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Pensiun. Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri berharap, pengoperasian penuh BPJS Ketenagakerja.

BPJS Ketenagakerjaan - Rapat Komisi 9 dengan BPJSTK

Pada 2 April 2015 Komisi 9 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BPJS Ketenagakerjaan (BPJSTK) terkait kesiapan BPJSTK dalam pendataan peserta BPJS yang akan dimulai 1 Juli 2015. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 9, Syamsul Bachri dari Sulsel 2. Pemaparan Mitra Berikut adalah beberapa pemaparan dari Direktur Utama BPJSTK, Elvyn G. Masassya, antara lain: BPJSTK mempunyai 4 program: j.

Alokasi Anggaran BNP2TKI – Rapat Komisi 9 dengan Badan Nasional Penempatan & Perlindungan TKI

Rabu, 3 Juni 2015 Komisi 9 DPR-RI melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Nasional Penempatan & Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) untuk membahas pendahuluan program kegiatan dan rencana kerja RAPBN tahun 2016. Rapat ini dibuka dan dipimpin oleh Ermalena Fraksi PPP dari NTB. Rapat tersebut di-skors selama lima menit dan akan dilanjutkan kembali. Pemaparan Mitra Nusronn.

JejakParlemen

Berita Seputar DPR

Kategori Berita

Kategori Berita