Daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 - Paripurna 26 Januari 2016

12/12/2018

Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-undang Prioritas Tahun 2016:

RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat - draft & RUU disiapkan oleh DPR
RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol - DPR
RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam - DPR
RUU tentang Jasa Konstruksi - DPR
RUU tentang Penyandang Disabilitas - DPR
RUU tentang Perlidungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri - DPR
RUU tentang Merek - Pemerintah
RUU tentang Paten - Pemerintah
RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana - Pemerintah
RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan - Pemerintah
RUU tentang Perubahan atas UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak - Pemerintah
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - Pemerintah
RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan - Pemerintah
RUU tentang Wawasan Nusantara - DPD
RUU tentang Sistem Perbukuan - DPR
RUU tentang Kebudayaan - DPR
RUU tentang Perubahan Kelima atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan - Pemerintah
RUU tentang Pertembakauan - DPR
RUU tentang Kewirausahaan Nasional - DPR
RUU tentang Pertanahan - DPR
RUU tentang Arsitek - DPR
RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah - DPR
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran - DPR
RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia - DPR
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang - Pemerintah
RUU tentang Kitab Hukum Pemilu (dalam Prolegnas 2015-2019 tertulis: RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum) - Pemerintah
RUU tentang Jabatan Hakim - DPR
RUU tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan - DPR
RUU tentang Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah (dalam Prolegnas 2015-2019 tertulis RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara) - DPR
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat - DPR
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi - DPR
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara - DPR
RUU tentang Kebidanan - DPR
RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan - DPR
RUU tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah - DPR
RUU tentang Pengampunan Pajak - Pemerintah
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi - DPR
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang - Pemerintah
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi - Pemerintah
RUU tentang Ekonomi Kreatif - DPD

Usulan RUU Untuk Perubahan Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2016 (RUU ini akan menjadi Perubahan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 apabila sudah ada RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2016 yang diselesaikan pembahasannya):

RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (di dalam Prolegnas tertulis: RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPD) - DPR
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia - DPR/Pemerintah
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi SDA Hayati dan Ekosistem - DPR/Pemerintah
RUU tentang Jalan - DPR
RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan serta Pemanfaatan Obat Asli Indonesia - DPR
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika - DPR
RUU tentang Sistem Budidaya Tanaman (di dalam Prolegnas tertulis RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman) - DPD
RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia - DPR
RUU tentang Kepalangmerahan - DPR
RUU tentang Perkelapasawitan - DPR
RUU tentang Kedaulatan Sandang Nasional/Pertekstilan - DPR
RUU tentang Perubahan atas UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi - DPR/Pemerintah
RUU tentang Bea Material - Pemerintah
RUU tentang Pajak Penghasilan - Pemerintah
RUU tentang Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia - Pemerintah
RUU tentang Bahan Kimia - Pemerintah
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial - DPR
RUU tentang Penyelenggaraan Pemerintah di Wilayah Kepulauan - DPD
RUU tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah - DPR
RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual - DPR
RUU tentang Metrologi Legal - Pemerintah
RUU tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjual Barang Mewah - Pemerintah
RUU tentang Rahasia Negara - Pemerintah
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan - Pemerintah
RUU tentang Desain Industri - Pemerintah
RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan - DPR
RUU tentang Keamanan Laut - DPR/Pemerintah
RUU tentang Pengelolaan Terpadu Kawasan Megapolitan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur - DPD
RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa - Pemerintah/DPD
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah - Pemerintah
RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga - Pemerintah
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan - Pemerintah

JejakParlemen

Berita Terkait

Kategori Berita

Daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 - Paripurna 26 Januari 2016