Berita Terkait
- (DetikNews) Mafia Sepakbola Masih Jadi Isu Jelang Kongres PSSI
- (Tempo.co) Menpora: Deadline PSSI Menggelar KLB 3 Agustus 2016
- (Tempo.co) Menteri Imam: Publik Menuntut Revolusi Sepak Bola
- (Tempo.co) FIFA Cabut Hukuman untuk Indonesia
- Persiapan SEA GAMES ke-28 & Pembekuan PSSI: Rapat Komisi 10 dengan KONI, KOI dan Satlak PRIMA
- (DetikNews) 'Sepakbola Tak Boleh Dinikmati Segelintir Kelompok dengan Dalih Hiburan Masyarakat'
- (Kompas.com) ISL Dilarang, PT Liga Ingin Gelar Indonesia Super Competition
- (MSports.net) "Tim Ad-hoc Bukan MKD!"
- (DetikNews) Ada PSSI Disebut-sebut dalam Rekaman Setya Novanto
- (MSports.net) Sejak PSSI Vakum, Sepak Bola Indonesia Beranjak Membaik
- (TeropongSenayan) Kemenpora Ingatkan FIFA dan AFC Jangan Ingkar Janji
- (Kompas.com) Bertemu FIFA, Jokowi Sampaikan Ketidakpuasan terhadap PSSI
- (Kompas.com) Menpora Peringatkan Persija Soal Suporter
- (MetrotvNews) Gugatan Persebaya Terkait Rekomendasi BOPI Ditolak PTUN
- (Kompas.com) Operator Piala Kemerdekaan Dapat Rekomendasi BOPI
- (Kompas.com) Ketika Jakmania Marah kepada Menpora
- (Kompas.com) Menpora "Larang" PSSI Gelar Pertandingan
- Piala Dunia 2022 - Audiensi Komisi 10 dengan Masyarakat Sepak Bola Indonesia
- (DetikNews) Khawatir Ditangkap, Blatter Tak Akan Bepergian Dulu
- (Tempo.Co) Blak-blakan Mafia Bola, Menteri Imam: Media Terlibat
- Konflik PSSI vs Menpora - Rapat Komisi 10 dengan PSSI, PT Liga Indonesia, Perwakilan Liga Nusantara
- ISL 2015 - Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi 10 dengan PSSI, BOPI, PT.Liga Indonesia dan 6 Klub Sepak Bola Kategori D
- Rencana Strategis (Renstra) Kementeriaan Pemuda dan Olahraga Tahun 2015-2019 - Rapat Kerja Komisi 10 dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga.
- (Kompas) Liga Makin Tak Jelas
- (MetroTVNews.com) Menpora Batal Umumkan Tim Transisi
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
(Detik) DPR Diminta Juga Dengar Suara Publik Yang Mendukung Pembekuan PSSI
Komite Olimpiade Indonesia sudah menerima jajaran pengurus PSSI. Ketum KOI Rita Subowo meminta PSSI introspeksi diri agar gesekan dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga bisa segera selesai.
Pengurus PSSI yang terpilih hasil dari kongres luar biasa di Surabaya, akhir pekan lalu, melakukan safari, Senin (20/4/2015). Setela dari kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga, kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia, mereka lalu bertolak ke kantor KOI.
Ketua umum terpilih La Nyalla Matalitti dan pengurus diterima oleh Rita. Mereka meminta saran mengenai pembekuan PSSI oleh Menpora Imam Nahrawi, Sabtu (18/4) lalu.
Setelah pertemuan, Rita memberikan penjelasan. Dia meminta PSSI introspeksi diri, agar tak terjadi permasalahan yang berlarut-larut.
"Kami menerima delegasi PSSI. Sejauh ini kami hanya dengar dari media, termasuk soal keluarnya surat pembekuan dari Kemenpora. Bagaimanapun sepakbola Indonesia harus diselamatkan. Harus berjuang apakah melalui dialog, pendekatan, introspeksi," kata Rita kepada pewarta di kantornya, kawasan Senayan, Jakarta.
"Saya bilang coba dialog dengan pemerintah, apalagi kalau hanya soal liga. Saya sudah merasakan sulitnya mempersatukan dua liga waktu itu. Semua pihak harus punya satu niat dan tujuan, menyelamatkan sepakbola tanah air."
"Karena mengingat kita akan menghadapi SEA Games dan kita akan jadi tuan rumah Asian Games. Kalau ada apa-apa kan, Asian Games jalan tapi sepakbola tidak ikut."
"PSSI harus introspeksi hal-hal yang dianggap merugikan oleh pemerintah. Tentunya lewat dialog. Yang penting harus diselamatkan lah keutuhan ini. Jangan sampai nanti terpecah lagi"
"Karena kita sudah melihat prosesnya luar biasa sulit. Jangan sampai terulang lagi. Sesampainya Menpora kembali dari luar kota, saya akan berusaha berdialog dengan beliau, untuk duduk bersama dengan semua pihak," imbuhnya.
engamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Dr. Riant Nugroho, mengingatkan anggota DPR supaya senantiasa mendengarkan aspirasi dari banyak pihak, termasuk yang paling utama adalah publik (rakyat).
"Bicara soal kebijakan publik itu artinya mendengarkan suara publik, bukan suara pribadi. Bahkan, kalau suara hati sendiri bertentangan dengan suara publik, ya suara publik itu juga tetap harus didengarkan," ujar Riant dalam perbincangan dengan detiksport, Selasa (21/4/2015).
"Kalau suara publik tidak dipertimbangkan lagi apalagi diabaikan, maka pejabat itu tidak mengerti kebijakan publik," sambungnya.
Dalam beberapa bulan terakhir ini polemik "PSSI vs Kemenpora" sangat riuh diperbincangkan masyarakat pecinta sepakbola. Sebuah polling online menunjukkan, sebagian besar masyarakat berharap Menpora bertindak tegas kepada PSSI. [Baca: Netizen Berharap Menpora Tegas]
Kala surat pembekuan PSSI dikeluarkan Menpora, di Surabaya tengah berlangsung Kongres Luar Biasa PSSI, yang diwarnai oleh unjuk rasa puluhan ribu suporter Persebaya 1927. Mereka menyambut gembira keputusan Menpora tersebut.
Di media-media sosial juga banyak diperbincangkan soal pembekuan PSSI, yang sebagian besar menyetujui, walaupun risikonya adalah dihukum FIFA, karena masyarakat sudah gerah dengan keadaan sepakbola saat ini. PSSI juga semakin dirisak di media sosial karena mengadu tentang pembekuannya justru ke DPR. Pengaduan PSSI ke DPR menimbulkan sikap makin besar untuk mendukung Menpora dalam hal pembekuan.
Riant sendiri menilai langkah Menpora sudah tepat. Sebab, menurut pengamatan dia, PSSI sudah keluar jalur dan gagal.
"Kalau perlu (Menpora) lebih tegas lagi. Masalah utama bukan karena PSSI mengabaikan tiga surat teguran pemerintah, tapi PSSI sebagai entitas yang bernaung di bawah pemerintah Republik Indonesia, sudah berani keluar dari entitasnya itu. Mereka seperti negara di dalam sebuah negara," imbuh doktor yang sudah menulis beberapa buku bertema Public Policy tersebut.
"Menurut saya, sebagai organisasi yang bertugas membangun kultur sepakbola yang baik, PSSI bukan saja tidak mampu, tapi juga tidak mau. Mereka punya ranah kebijakan untuk membangun sporitivitas di kalangan pelaku-pelaku sepakbola, tapi mereka tidak mampu. Kita tak pernah melihat kebijakan PSSI yang mengarah ke sana. Prestasi pun tak kunjung meningkat secara signifikan," simpul Riant.
http://sport.detik.com/sepakbola/read/2015/04/21/105051/2893366/76/soal-sepakbola-dpr-diminta-dengarkan-juga-suara-publik