Berita Terkait
- Anggaran DPR RI Tahun 2016-2018
- Kehadiran Anggota DPR Pada Masa Sidang Ke-2 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-2 Tahun 2017-2018
- Fokus DPR Masa Sidang ke-3 Thn 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 3 Tahun 2017 – 2018
- Kehadiran Anggota DPR RI Masa Sidang ke-3 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja Masa Sidang Ke-3 Tahun 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 4 Tahun 2017– 2018
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Legislasi)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Pengawasan)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Keuangan, Lainnya)
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018
- (Tempo.co) Kasus Patrialis Akbar, KPPU: UU Peternakan Sarat Kepentingan
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (Tempo.co) RUU Pemilu, Ambang Batas Capres Dinilai Inkonstitusional
- (Media Indonesia) Peniadaan Ambang Batas Paling Adil
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Aturan Komite Sekolah, Menteri Pendidikan: Bukan Mewajibkan Pungutan
- (Rakyat Merdeka) DPR BOLEH INTERVENSI KASUS HUKUM
- (Aktual.com) Sodorkan 4.000 Pulau ke Asing, Kenapa Pemerintah Tidak Menjaga Kedaulatan NKRI?
- (RimaNews) Pimpinan MPR dan DPR akan bertambah dua orang
- (Warta Ekonomi) Jonan Usulkan Kepada Kemenkeu Bea Ekspor Konsentrat 10 Persen
- (Tempo.co) Eko Patrio Dipanggil Polisi, Sebut Bom Panci Pengalihan Isu?
- (TigaPilarNews) DPR Harap Pemerintah Ajukan Banyak Obyek Baru untuk Cukai
- (Tempo.co) Menteri Nasir: Jumlah Jurnal Ilmiah Internasional Kita Meningkat
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
(Detik) Faisal Basri: Petral Masih Impor RON 88, Bikin di Malaysia dan Singapura, Harusnya Pertamina Bikin Sendiri
Indonesia masih tidak bisa lepas dari bensin 'kotor' premium RON 88, sebagai BBM subsidi. Mendapatkan bensin RON 88 sulit, karena sudah jarang sekali yang berproduksi.
Satu data kembali terungkap oleh Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi (Migas). Tim yang diketuai Faisal Basri ini mengungkap, anak usah Pertamina, yakni Pertamina Energy Trading Ltd (Petral), selain menyewa fasiitas untuk memproduksi bensin RON 88 di Singapura, juga memproduksi RON 88 di Malaysia.
Faisal mengatakan, Petral sampai saat ini masih mengimpor bensin RON 88, dan dia punya datanya.
"Petral itu masih impor RON 88, siapa bilang mereka tidak lagi impor RON 88? Pertamina? Jangan macam-macam sama saya, saya punya datanya. Saya tidak akan berani bicara kalau tidak ada datanya," tegas Faisal ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa malam (23/12/2014).
Faisal menunjukkan bukti, Petral masih mengimpor RON 88, bahkan dipasok dari Malaysia.
"Ayo saya buktikan, saya punya bukti data di mobil setumpuk. Ini pada 7 Juni 2014 ini buktinya (menunjukkan surat) bill of lading ini kalau dipalsukan ini mengerikan. Di dalamnya ada informasi jenis minyaknya apa, pengirimnya siapa, harga atau nilainya berapa. Ini buktinya 22.410.244 barel," ungkap Faisal.
"Ini bukti RON nya 88! Petral juga mengakui mereka juga kerjasama dengan Trafigura (Trafigura Pte Ltd) untuk memblending di Malaysia di Ujung Langsat Terminal Malaysia. Ini Fasilitas blending bukan kilang ya, digunakan untuk buat RON 88," tambahnya.
Faisal menegaskan, agar Pertamina membuka semua proses pengadaan BBM dengan transparan, agar masyarakat tidak dibingungkan dengan pernyatatan yang tidak sebenarnya.
"Jangan berhayal-hayal deh, jangan bilang nggak (impor RON 88) sebenarnya iya. Petralnya saja sudah mengakui kok, kita juga punya datanya, jangan main-main dengan saya," tutupnya.
Indonesia saat ini membutuhkan kilang minyak baru sesegera mungkin. Faisal Basri, Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi, menyarankan agar PT Pertamina (Persero) membangun kilang di Tuban, Jawa Timur.
"Lebih baik juga dibangun kilang minyak baru di Tuban. Lebih cepat karena di sana sudah ada berbagai fasilitas, mulai dari pelabuhan dan kilang TPPI, tinggal pakai, karena Pertamina dan pemerintah punya saham di TPPI," ucap Faisal saat ditemui di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (23/12/2014) malam.
Membangun kilang di Tuban, lanjut Faisal, juga lebih murah karena tidak perlu lagi membebaskan lahan.
"Lahan di sana tidak perlu dibebaskan lagi, sebagian lahan lainnya juga sudah milik Pertamina dan BUMN lainnya. Jadi relatif lebih mudah, murah, serta cepat," katanya.
Dengan begitu, tambah Faisal, pembangunan kilang jadi lebih cepat. "Biasanya bangun kilang 5 tahun, kalau dibangun di sana hanya 3 tahun," ujarnya.
Faisal menambahkan, apalagi dengan lahan yang sudah ada, sebagian fasilitas kilang sudah tersedia di TPPI. Biaya investasi yang dikeluarkan hanya US$ 3,5 miliar untuk 150.000 barel/hari.
"Biasanya US$ 5 miliar untuk 150.000 barel/hari, di sana hanya perlu biaya US$ 3,5 untuk 150.000 barel per hari. Dia bisa pakai pelabuhannya, bisa pakai pembangkit listriknya yang sudah ada di TPPI, jadi lebih cepat," tambahnya.
Faisal mengungkapkan, pemegang saham di TPP sendiri adalah Pertamia 25,61%, pemerintah 25,93%, Argo 21%, sisanya ada dari perusahaan trader seperti Vitol, Itochu, dan lainnya.