Berita Terkait
- (Warta Ekonomi) Jonan Usulkan Kepada Kemenkeu Bea Ekspor Konsentrat 10 Persen
- (DetikNews) PLN Tak Lagi Layani Permintaan Sambungan Listrik 450 VA dan 900 VA
- (DetikNews) Ini Alasan Proyek 35.000 MW Tak Bisa 'Ngebut'
- (SindoNews.com) Arcandra Tahar Pertimbangkan Lebur Pertamina dan SKK Migas
- (DetikNews) Cadangan Migas RI Jadi Aset Pertamina, Ini Manfaatnya
- (SindoNews.com) Arcandra Rencana Hapus Skema Pemerintah-Swasta di Proyek Migas
- (Media Indonesia) Presiden Menerapkan Program BBM Satu Harga di Papua
- (Kompas) Jonan Dilantik Jadi Menteri ESDM, Arcandra Wakil Menteri ESDM
- (Aktual.com) Luhut: Tidak Semua Dapat Relaksasi Ekspor Konsentrat
- (Tempo.co) Isu Novanto Jadi Ketua DPR Lagi, Refly: Legal tapi Timbul...
- (DetikNews) KPK Minta Mendagri Dorong Kepala Daerah Segera Setor Dokumen Perizinan Tambang
- (DetikNews) Jika Revisi UU Migas Mandek, Pemerintah Diminta Keluarkan Perppu
- (DetikNews) Ini Alasan Investor RI Lebih Suka Bangun Listrik Batu Bara Ketimbang Tenaga Air
- (DetikNews) Freeport Dapat Perpanjangan Izin Ekspor Konsentrat Hingga 11 Januari 2017
- (DetikNews) Pembentukan Holding BUMN Panas Bumi Selesai Tahun Ini
- (DetikNews) Investor Takut Bangun Pabrik di Luar Jawa
- (Tempo.co) Pertamina-Saudi Aramco Kerja Sama Perluasan Kilang Cilacap
- (Tempo.co) Menteri BUMN: PGN Bakal Digabung dengan Pertamina
- (SUARA.com) Kementerian ESDM Ajak Sarjana Muda Jadi Patriot Energi
- (Tempo.co) Hari Ini Pertamina Luncurkan Solar Baru di Jabodetabek
- (Liputan6.com) Pertamina Likuidasi Petral, Bagaimana Nasib Pekerjanya?
- (Tempo.co) Kemenperin Tetapkan Standar Spesifikasi Tower Transmisi
- (Tempo.co) Setengah Tahun Berlalu, KPK Terus Usut Kasus Petral
- (Tempo.co) Pilih Blok Masela Onshore, Jokowi Tak Hanya Utamakan Revenue
- (Inilah.Com) Dewie Limpo Minta Banggar Loloskan Proyek di Papua
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
(Detik Finance) APBNP 2015 diserahkan ke DPR, Subsidi BBM dari 276 Triliun Jadi Hanya 63 Triliun
Pemerintah serius untuk mengalihkan subsidi BBM dari sektor konsumtif ke sektor yang produktif. Buktinya, dalam APBN-P 2015, pemerintah hanya akan mengalokasikan subsidi BBM hanya Rp 63 triliun atau berkurang 77% dari rencana semula.
Hal ini konsekuensi dari harga bensin premium yang tak disubsidi dan harga solar yang disubsidi tetap Rp 1.000/liter.
Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengatakan, dalam APBN-Perubahan (APBN-P) 2015, subsidi BBM turun signifikan. Dari angka subsidi APBN 2015 sebelumnya ditetapkan Rp 276 triliun.
"Subsidi BBM tadinya Rp 276 triliun, di 2015 APBN-P menjadi Rp 88 triliun," tutur Bambang saat berbincang dengan media di kantor pusat Ditjen Pajak, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (9/1/2014).
Bambang mengatakan, subsidi BBM sebesar Rp 88 triliun tersebut termasuk utang pemerintah yang masih harus dibayarkan ke PT Pertamina sebesar Rp 25 triliun untuk BBM subsidi.
"Rp 88 triliun termasuk Rp 25 triliun membayar utang kita ke Pertamina untuk carry over tahun lalu. Subsidi BBM jadi dihitung murni Rp 88 triliun dikurangi Rp 25 triliun jadi Rp 63 triliun," papar Bambang.