Berita Terkait
- Anggaran DPR RI Tahun 2016-2018
- Kehadiran Anggota DPR Pada Masa Sidang Ke-2 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-2 Tahun 2017-2018
- Fokus DPR Masa Sidang ke-3 Thn 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 3 Tahun 2017 – 2018
- Kehadiran Anggota DPR RI Masa Sidang ke-3 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja Masa Sidang Ke-3 Tahun 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 4 Tahun 2017– 2018
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Legislasi)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Pengawasan)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Keuangan, Lainnya)
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018
- (Tempo.co) Kasus Patrialis Akbar, KPPU: UU Peternakan Sarat Kepentingan
- (Tempo.co) Kasus Patrialis Akbar, KPPU: UU Peternakan Sarat Kepentingan
- (Tempo.co) RUU Pemilu, Ambang Batas Capres Dinilai Inkonstitusional
- (Media Indonesia) Peniadaan Ambang Batas Paling Adil
- (Rakyat Merdeka) DPR BOLEH INTERVENSI KASUS HUKUM
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (Tempo.co) RUU Pemilu, Ambang Batas Capres Dinilai Inkonstitusional
- (Media Indonesia) Peniadaan Ambang Batas Paling Adil
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Aturan Komite Sekolah, Menteri Pendidikan: Bukan Mewajibkan Pungutan
- (Rakyat Merdeka) DPR BOLEH INTERVENSI KASUS HUKUM
- (Warta Ekonomi) Jonan Usulkan Kepada Kemenkeu Bea Ekspor Konsentrat 10 Persen
- (RimaNews) Pimpinan MPR dan DPR akan bertambah dua orang
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
(DetikNews) Bahas Energi dengan Kongres AS, Komisi VII DPR ke Washington DC
Jakarta - Sejumlah anggota Komisi VII DPR yang membidangi energi berkunjung ke Washington DC, Amerika Serikat. Di negara Paman Sam tersebut, mereka bertemu dengan Kongres AS untuk berbincang soal ketahanan energi.
Pertemuan dengan Kongres AS berlangsung pada Selasa (27/10) lalu di Room 2123 of the Rayburn House Office Building, Capitol Hill, Washington DC. Mereka ditemui oleh 8 orang anggota Komisi Energi.
"Kami banyak menggali tentang kebijakan menyangkut ketahanan energi mereka," kata Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya Widya Yudha dalam keterangan tertulisnya, Minggu (1/11/2015).
Komisi VII DPR RI dan Komisi Energi Kongres AS membicarakan kebijakan energi kedua negara hingga harga minyak dunia. Dalam pertemuan tersebut, anggota dewan juga menggali kemungkinan adanya kebijakan Amerika Serikat untuk mempertahankan produksi gas mereka.
"Ini pertemuan parlemen yang bergengsi bahwa Komisi VII DPR ditemui beberapa anggota kongres secara bersama-sama yang membidangi komisi yang sama," ungkap politikus Golkar ini.
Selain mendatangi Kongres AS, rombongan Komisi VIII DPR selama berada di Amerika Serikat juga menemui pejabat di Departemen Energi dan Departemen Luar Negeri, persisnya di Direktorat Energi. Ada pula kunjungan ke Center for Strategic and International Studies (CSIS), serta Natural Resources Governance Institute (NRGI).
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo juga berkunjung di Amerika Serikat pada waktu yang sama yaitu pada Minggu (25/10) hingga Kamis (29/10). Namun, Satya menegaskan bahwa agenda DPR ini tak terkait dengan kunjungan Presiden Joko Widodo tersebut.
Sebelumnya, DPR sudah menghapus istilah studi banding dan menggantinya dengan kunjungan kerja. Namun, hal itu tidak serta merta melarang anggota DPR berkunjung ke luar negeri.