Berita Terkait
- Anggaran DPR RI Tahun 2016-2018
- Kehadiran Anggota DPR Pada Masa Sidang Ke-2 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-2 Tahun 2017-2018
- Fokus DPR Masa Sidang ke-3 Thn 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 3 Tahun 2017 – 2018
- Kehadiran Anggota DPR RI Masa Sidang ke-3 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja Masa Sidang Ke-3 Tahun 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 4 Tahun 2017– 2018
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Legislasi)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Pengawasan)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Keuangan, Lainnya)
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018
- (Tempo.co) Kasus Patrialis Akbar, KPPU: UU Peternakan Sarat Kepentingan
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (Tempo.co) RUU Pemilu, Ambang Batas Capres Dinilai Inkonstitusional
- (Media Indonesia) Peniadaan Ambang Batas Paling Adil
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Aturan Komite Sekolah, Menteri Pendidikan: Bukan Mewajibkan Pungutan
- (Rakyat Merdeka) DPR BOLEH INTERVENSI KASUS HUKUM
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Aktual.com) Sodorkan 4.000 Pulau ke Asing, Kenapa Pemerintah Tidak Menjaga Kedaulatan NKRI?
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
(DetikNews) Basmi Maling Ikan, Menteri Susi Gandeng Norwegia
Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menegaskan komitmen kuat Pemerintah Indonesia untuk memerangi Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing dan kejahatan perikanan. Menteri Susi menggandeng Norwegia untuk mencegah kejahatan perikanan di Indonesia.
Hal ini diutarakan Menteri Susi saat membuka membuka dialog bilateral RI-Norwegia yang khusus membahas mengenai IUU Fishing dan kejahatan perikanan di Oslo, pada tanggal 20 Agustus. Pertemuan ini berlangsung selama dua hari dan Menteri Susi didampingi oleh Duta Besar RI untuk Norwegia, Yuwono A. Putranto; Ketua Satgas IUU Fishing, Mas Achmad Santosa; Direktur Polair Baharkam Polri, Brigjen Pol Muhammad Chaerul Noor; Direktur Tipidum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Carlo Brix Tewu; Karo Renkrim Baharkam Polri, Brigjen Pol Kamil Razal; dan Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Kementerian Keuangan, Estu Budiarto.
Pihak Norwegia yang hadir terdiri dari pejabat tinggi Kementerian Perikanan; Coast Guard; Ministry of Justice and Public Security; Kementerian Luar Negeri; KRIPOS (Badan Investigasi Kriminal Norwegia); Økokrim (Badan Investigasi untuk Kejahatan Ekonomi dan Lingkungan Norwegia); Otoritas Pajak Norwegia; dan Bea Cukai.
Pada kesempatan itu, Dirjen Budidaya dan Perikanan Kementerian Perikanan Norwegia, Vidar Landmark menyatakan bahwa Indonesia merupakan mitra yang penting bagi Norwegia. Oleh karena itu, Pemerintahnya sangat menyambut baik inisiatif Pemerintah Indonesia.
"Siap mendukung serta bekerja sama baik secara bilateral maupun di berbagai forum internasional mengenai isu IUU Fishing, " tegasnya.
Menteri Susi berpendapat forum dialog ini menjadi wadah yang bermanfaat bagi kedua negara untuk saling berbagi pengalaman dan tukar pikiran mengenai kasus-kasus IUU Fishing yang terjadi di wilayah masing-masing. Kedua negara memiliki kesamaan pandangan bahwa isu IUU Fishing adalah isu kejahatan yang multidimensi dan mengglobal.
"Pertemuan tersebut berhasil mengidentifikasi bentuk kerja sama kongkrit yang dapat dilakukan oleh kedua negara dalam menangani IUU Fishing dan kejahatan perikanan, " jelas Menteri Susi dalam siaran pers yang diterima detikcom, Sabtu (22/8/2015).
Kunjungan Menteri Susi ke Norwegia ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan bilateral Presiden RI dengan Perdana Menteri Norwegia di Jakarta pada tanggal 14 April 2015 dan pertemuan Komisi Bersama Menlu RI dengan Menlu Norwegia di Oslo pada tanggal 17 Juni 2015 yang lalu.
Selama di Norwegia pada tanggal 18-21 Agustus 2015, Menteri Susi mengadakan berbagai pertemuan di kota Trondheim dan Oslo. Secara umum kunjungan kerja ini dimaksudkan untuk membahas rencana kerja sama kedua negara di bidang aquaculture, sustainable fisheries dan IUU Fishing.
Untuk menindaklanjuti kunjungan kerja Menteri Susi ini, Menteri Perikanan Norwegia, Elisabeth Aspaker direncanakan akan melakukan kunjungan balasan ke Indonesia pada bulan November 2015.