Berita Terkait
- Anggaran DPR RI Tahun 2016-2018
- Kehadiran Anggota DPR Pada Masa Sidang Ke-2 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-2 Tahun 2017-2018
- Fokus DPR Masa Sidang ke-3 Thn 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 3 Tahun 2017 – 2018
- Kehadiran Anggota DPR RI Masa Sidang ke-3 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja Masa Sidang Ke-3 Tahun 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 4 Tahun 2017– 2018
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Legislasi)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Pengawasan)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Keuangan, Lainnya)
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018
- (Tempo.co) Kasus Patrialis Akbar, KPPU: UU Peternakan Sarat Kepentingan
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (Tempo.co) RUU Pemilu, Ambang Batas Capres Dinilai Inkonstitusional
- (Media Indonesia) Peniadaan Ambang Batas Paling Adil
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Aturan Komite Sekolah, Menteri Pendidikan: Bukan Mewajibkan Pungutan
- (Rakyat Merdeka) DPR BOLEH INTERVENSI KASUS HUKUM
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Aktual.com) Sodorkan 4.000 Pulau ke Asing, Kenapa Pemerintah Tidak Menjaga Kedaulatan NKRI?
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
(DetikNews) China Picu 'Perang Mata Uang', Ini Kata Pemerintah RI
Jakarta -Langkah bank sentral China, yaitu People's Bank of China (POBC) yang sengaja melemahkan mata uang yuan terhadap dolar AS, membuat geger pasar keuangan dunia terutama Asia. Pemerintah Indonesia berharap 'perang mata uang' tidak terjadi.
Pelemahan yuan yang terjadi hari ini membuat mata uang lain di Asia ikut turun, seperti yen, won, dolar Hong Kong, rupee, ringgit, hingga dolar Singapura.
Tujuan pelemahan yuan dilakukan untuk membuat barang ekspor dari China bersaing dan murah harganya. Bila pelemahan terus dilakukan, maka akan memicu 'perang mata uang'. Banyak negara akan membuat mata uang melemah, agar barangnya laku di pasar ekspor, dan tidak kalah murah dengan China.
"Ini (perang mata uang) yang tidak boleh terjadi, perang kurs. Karena memang fenomenanya penguatan dolar AS dan melemahkan hampir seluruh mata uang dunia," kata Plt Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Suahasil Nazara, saat ditemui di Gedung Djuanda, Kemenkeu, Jakarta, Selasa (11/8/2015).
Memang, Suahasil mengatakan, China merupakan salah satu negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Kebijakan di China tentu akan berdampak pada perekonomian dunia termasuk Indoensia. "Dengan China pasti kita akan ada dampaknya," katanya.
Meski demikian, Suahasil mengatakan, pelemahan rupiah saat ini tidak akan berdampak pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penghapusan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) telah membuat pengeluaran dolar AS berkurang.
"Kalau ke APBN tidak akan signifikan, karena Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pasti naik, tapi kewajiban pembayaran utang dalam dolar juga naik. Tapi ini bakal terkompensasi. APBN kita sudah lebih aman dibanding sebelum ada subsidi BBM. Jadi buat APBN enggak mengkhawatirkan," jelas dia.
Suahasil menambahkan, pelemahan rupiah saat ini justru bisa dimanfaatkan untuk bisa mendorong ekspor Indonesia. "Pelemahan rupiah juga bisa mendorong daya saing. Bisa menjual barang ekspor lebih murah," imbuhnya.