(DetikNews) Jimly: Plt Kepala Daerah Ganggu Kinerja dan Rugikan Masyarakat

12/12/2018

Jakarta - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie menyebut pemerintah belum memutuskan opsi untuk mencegah penundaan pilkada di 7 daerah karena hanya ada calon tunggal. Tapi bila Pilkada di 7 daerah ditunda, Jimly menyoroti posisi Pelaksana tugas (Plt) kepala daerah.

"Di UU, terbatas (kewenangan) Plt enggak bolehnya banyak banget, jadi pasti keseluruhan kinerja setempat terganggu dan seluruh rakyat setempat dirugikan," kata Jimly di kompleks Istana, Selasa (4/8/2015).

Menurut Jimly Perppu menjadi salah satu opsi yang bisa diambil pemerintah agar Pilkada serentak di 7 daerah tidak ditunda. "Walaupun itu selalu kontroversial. Tapi tetap harus ada keputusan, harus ada yang mengambil tanggung jawab. Kalau tidak ada yang mengambil tanggung jawab itu semua mau membebankan pada lembaga lain, pada orang lain, repot kita," sambung Jimly.

"Maka seandainya negara membuat solusi, supaya mereka tetap pemilihan sekarang dengan berbagai kemungkinan alternatif, maka menurut saya, itu diuntungkan. Karena semua partai diuntungkan tidak ada alasan partai menolak. Tidak ada alasan mereka menolak jika Pilkada dilaksanakan tetap tahun 2015, tidak ditunda," ujar Jimly.

Wapres Jusuf Kalla sebelumnya mengatakan, adanya opsi untuk memperpanjang masa pendaftaran calon kepala daerah terkait daerah yang hanya punya calon tunggal.

Hal ini juga dipertegas Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno yang menyebut opsi menyiapkan Perppu yang mengatur calon tunggal di Pilkada termasuk perpanjangan waktu pendaftaran.

"Nanti akan dirapatkan ya, perlu tidaknya tetap kita sudah menyiapkan drafnya, draf Perppu. Nanti terserah dari presiden akan dikeluarkan atau tidak," kata Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno di Hotel Borobudur, Jl Lapangan Banteng, Jakpus, Rabu (4/8).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merilis 7 daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon kepala daerah sehingga pelaksanaan Pilkada menurut KPU harus ditunda:

1. Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.
2. Kabupaten Blitar, Jawa Timur.
3. Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.
4. Kota Samarinda, Kalimantan Timur.
5. Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur.
6. Kabupaten Pacitan, Jawa Timur.
7. Kota Surabaya, Jawa Timur.

JejakParlemen

Berita Terkait

Kategori Berita

(DetikNews) Jimly: Plt Kepala Daerah Ganggu Kinerja dan Rugikan Masyarakat