Berita Terkait
- Anggaran DPR RI Tahun 2016-2018
- Kehadiran Anggota DPR Pada Masa Sidang Ke-2 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-2 Tahun 2017-2018
- Fokus DPR Masa Sidang ke-3 Thn 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 3 Tahun 2017 – 2018
- Kehadiran Anggota DPR RI Masa Sidang ke-3 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja Masa Sidang Ke-3 Tahun 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 4 Tahun 2017– 2018
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Legislasi)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Pengawasan)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Keuangan, Lainnya)
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018
- (Tempo.co) Kasus Patrialis Akbar, KPPU: UU Peternakan Sarat Kepentingan
- (Tempo.co) Kasus Patrialis Akbar, KPPU: UU Peternakan Sarat Kepentingan
- (Tempo.co) RUU Pemilu, Ambang Batas Capres Dinilai Inkonstitusional
- (Rakyat Merdeka) DPR BOLEH INTERVENSI KASUS HUKUM
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (Tempo.co) RUU Pemilu, Ambang Batas Capres Dinilai Inkonstitusional
- (Media Indonesia) Peniadaan Ambang Batas Paling Adil
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Aturan Komite Sekolah, Menteri Pendidikan: Bukan Mewajibkan Pungutan
- (Rakyat Merdeka) DPR BOLEH INTERVENSI KASUS HUKUM
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (RimaNews) Pimpinan MPR dan DPR akan bertambah dua orang
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
(DetikNews) Jonan Lapor Keuangan Kemenhub ke BPK, Ini Temuannya
Jakarta -Menteri Perhubungan Ignasius Jonan melaporkan Ikhtisar Hasil Audit Triwulan (IHAT) II Tahun Anggaran 2015 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Dalam laporan terserbut terdapat 538 temuan. Jumlah temuan ini mengalami penurunan dibandingkan hasil audit triwulan I yang terdapat 678 temuan.
538 temuan tersebut, terdiri dari:
- Temuan Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan, sebanyak 211 temuan (IHAT I sebanyak 250 temuan)
- Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern, sebanyak 244 temuan (IHAT I sebanyak 316 temuan)
- Temuan 3.E (Ekonomis, Efektif, Efisien), sebanyak 83 temuan (IHAT I sebanyak 112 temuan)
Sementara, berdasarkan Pelaksanaan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit oleh Inspektorat Jenderal Kemenhub sampai dengan Triwulan II 2015, terdapat temuan sebanyak 40.876 temuan yang telah selesai ditindaklanjuti dengan status sebagai berikut:
Tindak Lanjut Tuntas (TLT), sebanyak 32.111 temuan (79,54%).
- Tindak Lanjut Proses (TLP), sebanyak 5.018 temuan (12,43%).
- Belum Ditindaklanjuti (BTL), sebanyak 3.241 temuan (8,03%).
- Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah (TDTL), sebanyak 1 temuan.
Hasil tindak lanjut yang dilakukan oleh Itjen Kemenhub pada triwulan ke II tersebut, mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan I dengan jumlah temuan sebanyak 40.371 temuan, yang telah ditindaklanjuti dengan status sebagai berikut:
TLT sebanyak 32.111 temuan (79,54%),
- TLP sebanyak 5.018 temuan (12,43%),
- BTL sebanyak 3.241 temuan (8,03%) dan
- TDTL sebanyak 1 temuan.
"Laporan tersebut bertujuan agar Kementerian Perhubungan mendapatkan umpan balik guna meningkatkan kinerja pengawasan atas penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta akuntabilitas pengelolaan Keuangan Negara di lingkungan Kementerian Perhubungan," kata Kepala Pusat Komunikasi Kemenhub JA Barata, dalam keterangannya, Selasa (11/8/2015).