Berita Terkait
- Anggaran DPR RI Tahun 2016-2018
- Kehadiran Anggota DPR Pada Masa Sidang Ke-2 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-2 Tahun 2017-2018
- Fokus DPR Masa Sidang ke-3 Thn 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 3 Tahun 2017 – 2018
- Kehadiran Anggota DPR RI Masa Sidang ke-3 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja Masa Sidang Ke-3 Tahun 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 4 Tahun 2017– 2018
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Legislasi)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Pengawasan)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Keuangan, Lainnya)
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018
- (Tempo.co) Kasus Patrialis Akbar, KPPU: UU Peternakan Sarat Kepentingan
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (Tempo.co) RUU Pemilu, Ambang Batas Capres Dinilai Inkonstitusional
- (Media Indonesia) Peniadaan Ambang Batas Paling Adil
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Aturan Komite Sekolah, Menteri Pendidikan: Bukan Mewajibkan Pungutan
- (Rakyat Merdeka) DPR BOLEH INTERVENSI KASUS HUKUM
- (Aktual.com) Sodorkan 4.000 Pulau ke Asing, Kenapa Pemerintah Tidak Menjaga Kedaulatan NKRI?
- (RimaNews) Pimpinan MPR dan DPR akan bertambah dua orang
- (Warta Ekonomi) Jonan Usulkan Kepada Kemenkeu Bea Ekspor Konsentrat 10 Persen
- (TigaPilarNews) DPR Harap Pemerintah Ajukan Banyak Obyek Baru untuk Cukai
- (DetikNews) Ditjen Pajak: Tawaran Google dalam Negosiasi Tak Masuk Akal
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
(DetikNews) Susi Protes Anggaran Kementeriannya Dipotong, Ini Penjelasan DPR
Jakarta -Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti protes bila anggaran kemeneteriannya tahun depan dipotong Rp 2 triliun. Pemotongan anggaran tidak hanya dialami Kementerian KKP, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kehutanan anggarannya tahun depan juga dipangkas.
Kementerian Pertanian mendapat potongan anggaran Rp 1,3 triliun, sedangkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mendapat potongan Rp 187 miliar.
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PPP Zainut Tauhid mengatakan, pemangkasan ini merupakan hasil kesepakatan pada Rapat Besar Badan Anggaran (Banggar) dengan Pemerintah yang saat itu diwakili Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.
"Saya tidak tahu bagaimana suasana kebatinan yang terjadi saat itu. Tapi dalam Rapat Banggar Besar dengan Pemerintah disepakati bahwa Pagu Anggaran dalam RAPBN 2016 harus ditunda sebesar 4%, karena mempertimbangkan perubahan asumsi makro di tahun depan," ujar Zainut kepada detikFinance, ditemui di Gedung DPR, Senayan, Kamis (29/10/2015).
Ia menegaskan, dalam hasil Rapat Banggar Besar itu disebutkan bahwa anggaran sebesar 4% tersebut tidak dipangkas begitu saja. Tapi proses pencairannya ditunda hingga kuartal II-2016, dengan usulan kembali pada RAPBN Perubahan yang akan disulkan pada Februari 2016.
Meski anggaran tersebut tidak benar-benar dihapuskan, Zainut mengakui sangat menyayangkan sikap pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan yang justru mengenakan pemangkasan cukup besar pada 3 kementerian mitra kerjanya.
"Sebenarnya kalau ada penundaan itu kan berlaku keseluruhan. Tapi 3 kementerian mitra kami ini yang mendapat penundaan paling besar. Padahal justru mereka yang saat ini paling membutuhkan anggaran dana," kata dia.
"Kita lihat bagaimana Kementerian Kehutanan sedang berjibaku dengan kebakaran hutan. Kementerian Kelautan yang tengah giat memberantas illegal fishing dan Kementerian Pertanian dengan swasembada pangannya. Ini harusnya anggaran mereka ditambah bukan malah ditunda," sambung dia.
KMP menolak pemotongan anggaran
Dalam rapat kerja dengan ketiga kementerian tersebut, 4 fraksi menyatakan menolak pemotongan anggaran, sedangkan 4 fraksi lainnya mendukung pemotongan anggaran tersebut.
"4 fraksi di Komisi IV menyatakan menolak penundaan anggaran 3 kementerian dan meminta untuk mengembalikan anggaran yang telah disetujui sebelumnya," kata Ketua Komisi IV DPR Edhie Prabowo, saat membacakan kesimpulan rapat kerja di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (29/10/2015).
4 fraksi yang menolak pemotongan anggaran 3 kementerian yang bermitra dengan Komisi IV DPR adalah Fraksi Partai Golkar, Fraksi PKS, Fraksi Gerindra, Fraksi PPP. "4 fraksi menyatakan setuju dengan catatan," Edhie menambahkan.
4 fraksi yang menyetujui pemotongan anggaran adalan Fraksi PDIP, Fraksi PKB, Fraksi PAN, dan Fraksi Nasdem. Adapun Fraksi Partai Demokrat meminta mengembalikan anggaran pro rakyat yang telah disetujui sebelumnya.
4 fraksi yang menolak pemotongan anggaran ketiga kementerian berargumen bahwa sektor pertanian, perikanan, dan lingkungan hidup serta kehutanan adalah sektor-sektor penting yang harusnya mendapat dukungan anggaran, bukan malah dipotong anggarannya.
Selain itu, surat dari Menteri Keuangan menyebutkan pemotongan anggaran dalam RAPBN 2016 hanya 4%, namun anggaran KKP dipotong sampai 15%, anggaran Kementan juga dipotong lebih dari 4%. Ketiga mitra Komisi IV pun semuanya terkena pemotongan.
Sedangkan fraksi-fraksi yang setuju memberikan catatan bahwa anggaran yang dipotong saat ini harus diusulkan kembali sebagai tambahan anggaran dalam RAPBN-P 2016 yang akan dibahas pada Februari 2016 mendatang.