Dirjen Bimas Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha - Rapat Dengar Pendapat Komisi 8 dan Dirjen-Dirjen Bimas dari Kementerian Agama

12/12/2018

Pada 3 Februari 2015 Komisi 8 mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen (Dirjen Bimas Kristen), Oditha Hutabarat; Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik (Dirjen Bimas Katolik), Eusabius Binsasi; Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu (Dirjen Bimas Hindu), Ida Bagus Gde Yudha Triguna; dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha (Dirjen Bimas Buddha), Joko Wiryanto, terkait kinerja mereka di 2014 dan anggaran yang diajukan untuk 2015 di RAPBN-P 2015.

Pada tanggal 19 Januari 2015 Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan menyerahkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) ke DPR-RI. RAPBN-P tersebut merubah APBN 2015 yang disahkan oleh mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 14 Oktober 2014 melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam rangka pembahasan usulan RAPBN-P untuk mendapat bahan pertimbangan DPR menerima audiensi dari banyak kementerian dan lembaga, termasuk beberapa Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat di Kementerian Agama.

Rapat Dengar Pendapat dipimpin oleh Deding Ishak.

Pemantauan Rapat

Ini respon dari Fraksi-Fraksi terhadap pemaparan dari beberapa Dirjen Bimas:

Fraksi PDI Perjuangan: Oleh Jalaludin Rakhmat dari Jabar 2. Menurut Jalaludin di dalam visi Nawacitanya Presiden Joko Widodo penting terciptanya keharmonisan antar agama. Oleh karena itu program-program yang harus diprioritaskan adalah program harmonisasi antar agama (inter faith), bahkan perlu diberikan dana khusus. Jalaludin menilai Dirjen-Dirjen tidak memaparkan mengenai isu ditutupnya beberapa rumah ibadah dan tidak mempunyai program-program yang memperkokoh keharmonian antara umat Kristen, Katolik dan Buddha.

Itet Tridjajati Sumarijanto dari Lampung 2. Itet ingin mengunjungi gereja-gereja juga selain pesantren-pesantren dan minta rincian daftar gereja-gereja.

Fraksi Golkar: Oleh Endang Srikarti Handayani dari Jateng 5. Endang apresiasi kepada Dirjen Bimas Katolik karena Endang menilai data-data yang dipaparkan sangat lengkap.

Fraksi Gerindra: Oleh Anda dari Banten 1. Anda menggaris bawahi kepada dirjen-dirjen bimbingan masyarakat bahwa anggaran mereka di 2014 belum semua terserap namun di 2015 mereka semua mengajukan penambahan anggaran. Anda saran untuk masing-masing dirjen-dirjen Bimas memberikan rincian laporan per lokasi untuk dipelajari lebih lanjut.

Fraksi PAN: Oleh MHD Asli Chaidir dari Sumbar 1. Asli Chaidir fokus kepada anggaran yang diajukan oleh Dirjen Bimas Hindu. Asli Chaidir minta klarifikasi kendala apa yang dialami Dirjen Bimas Hindu karena tidak mencapai targetnya di 2014.

Kuswiyanto dari Jawa Timur 9. Kuswiyanto mengingatkan bahwa Kurikulum 2013 sedang diberhentikan dan menyangsikan pengajuan anggaran dari Dirjen-Dirjen Bimas untuk pelaksanaan Kurikulum 2013. Kuswiyanto saran agar Dirjen-Dirjen Bimas segera koordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sehubungan dengan program harmonisasi antar umat beragama, Kuswiyanto minta rincian peta dari pembangunan dari masing-masing Dirjen Bimas untuk membaca apakah konflik antar agama di daerah bertambah atau berkurang.

Fraksi PKB: Oleh Bisri Romly dari Jateng 10. Bisri fokus kepada Dirjen Bimas Hindu. Bisri tanya kepada Dirjen Bimas Hindu akan dialokasikan kemana penghematan anggaran perjalanan dinas di 2015.

Maman Imanul Haq dari Jabar 9. Maman menilai dirjen-dirjen gagal melihat agama sebagai sesuatu yang dinamis dan roh dari transformasi perdamaian. Maman menilai kinerja dari dirjen-dirjen tidak optimal dan tidak menghasilkan terobosan yang signifikan untuk menghadirkan negara yang lebih damai. Maman menyoroti khusus Dirjen Bimas Kristen yang tidak memaparkan isu mengenai GKI Yasmin dan juga Dirjen Bimas Buddha yang tidak memaparkan kasus bullying di Facebook.

Fraksi PKS: Oleh Abdul Fikri Faqih dari Jateng 9. Fikri Faqih mengingatkan kepada Dirjen-Dirjen Bimas untuk pada rapat-rapat selanjutnya sosialisasi hasil laporan mengenai mereka dari BPKP agar Anggota Komisi 8 memahami kendala-kendala yang dialami pada waktu rapat.

Fraksi PPP: Oleh Achmad Fauzan Harun dari DKI 1. Fauzan Harun minta klarifikasi apakah benar bahwa Menteri Agama sudah tuntas menyelesaikan isu tunjangan profesi guru. Sehubungan dengan anggaran yang diajukan oleh Dirjen Bimas Hindu, Fauzan Harun minta rincian alasan kenaikan alokasi untuk fungsi pelayanan umum di 2015 (7.6%) dibandingkan dengan di 2014 (1.07%). Sehubungan dengan anggaran yang diajukan oleh Dirjen Bimas Buddha, Fauzan Harun minta klarifikasi rencana atau program yang disiapkan untuk mengatasi kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM).

Fraksi Nasdem: Oleh Tri Murny dari Banten 1. Tri Murny fokus kepada isu pelarangan pernikahan beda agama, Tri Murny minta klarifikasi mengenai perkembangan status terakhir pembahasan isu tersebut.

Untuk membaca rangkaian livetweet Rapat Dengar Pendapat dengan beberapa Dirjen Bimbingan Masyarakat Keagamaan kunjungi http://bit.ly/kom8dirjenkristenkatolikbudhahindu.

wikidpr/fr

JejakParlemen

Berita Terkait

Kategori Berita

Dirjen Bimas Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha - Rapat Dengar Pendapat Komisi 8 dan Dirjen-Dirjen Bimas dari Kementerian Agama

Pemantauan Rapat