Ditjen Bea & Cukai - Rapat Dengar Pendapat Komisi 11 dan Dirjen Bea dan Cukai

12/12/2018

Komisi 11 mengadakan Rapat Dengar Pendapat pada 16 Februari 2015 dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Agung Kuswandono (DirjenBC) membahas kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di 2014 dan pengajuan anggaran untuk RAPBN-P.

Pada tanggal 19 Januari 2015 Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan menyerahkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) ke DPR-RI. RAPBN-P tersebut merubah APBN 2015 yang disahkan oleh mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 14 Oktober 2014 melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam rangka pembahasan usulan RAPBN-P untuk mendapat bahan pertimbangan DPR menerima audiensi dari banyak kementerian dan lembaga, termasuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Pada RDP ini DirjenBC, Agung Kuswandono, memberikan pemaparan beberapa hal antara lain:

DJBC melindungi perbatasan dan masyarakat dari penyelundupan dan perdagangan ilegal narkotika, minuman keras dan juga minerba.
DJBC juga mengamankan dan memungut penerimaan negara dan kegiatan ekspor, impor dan cukai.
Total Penerimaan DJBC di 2015 sebesar Rp.195 triliun yang terdiri dari Bea Masuk sebesar Rp.37 triliun, Bea Keluar sebesar Rp.12 triliun dan Penerimaan Cukai sebesar Rp.146 triliun.

Pemantauan Rapat

Ini respon dari Fraksi-Fraksi terhadap pemaparan Dirjen Bea Cukai, Agung Kuswandono:

Fraksi PDI Perjuangan: Oleh Andreas Eddy Susetyo dari Jatim 5. Menurut Andreas peran DirjenBC adalah sebagai fasilitator agar industri nasional berkembang bukan untuk mencari penghasilan (revenue). Andreas mendukung kenaikan cukai, tapi Andreas berharap kenaikan cukai tidak hanya untuk produk tembakau. Andreas menilai kinerja DJBC masih bisa ditingkatkan karena dibandingkan dengan negara-negara tetangga di ASEAN, pelayanan dari custom Indonesia masih tertinggal. Andreas saran DJBC harus proaktif bekerja sama dengan sektor-sektor lain untuk memberhentikan penyelundupan barang dan untuk segera integrasi sistem pajak dengan sistem Bea dan Cukai.

G Michael Jeno dari Kalbar. Sehubungan dengan target pemasukan dari bea keluar untuk mineral, Michael Jeno minta klarifikasi ke DirjenBC dampak dari UU Minerba yang membuat ekspor minerba turun di 2015.

Henky Kurniadi dari Jatim 1. Henky menilai tidak semua negara mempunyai karunia seperti Indonesia dan oleh karena itu harus mempunyai kapasitas untuk tracking potensi sumber dayanya. Henky menilai kinerja dari DJBC belum optimal. Oleh karena itu Henky saran untuk adakan kompetisi untuk DJBC dengan mempertimbangkan opsi untuk menyatukan swasta dan DJBC. Fokus kepada kekayaan perikanan di Indonesia, menurut Henky ikan-ikan mahal berasal dari Indonesia dan DJBC perlu mengetahui kapan kapal-kapal asing masuk perairan Indonesia. Sehubungan dengan pajak untuk mobil-mobil mewah, Henky saran agar pajak untuk mobil McLaren tidak disamakan dengan pajak untuk mobil Mercedez.

Indah Kurnia dari Jatim1. Menurut Indah apresiasi terhadap petugas Bea & Cukai, terutama yang di lapangan, harus memadai.

Fraksi Gerindra: Oleh Gus Irawan Pasaribu dari Sumut 2. Gus Irawan menilai DJBC belum memaparkan ide atau rencana terobosan seperti integrasi sistem teknologi informasi dari DJBC dan Direktorat Jenderal Pajak.

Fraksi Demokrat: Rudi Hartono Bangun dari Sumut 3. Menurut Rudi proses peizinan di Bea dan Cukai yang memakan waktu selama 11 hari terlalu lama. Rudi minta perhatian khusus kepada DirjenBC untuk mempercepat proses perizinan.

Fraksi PAN: Oleh Ahmad Nadjib Qudratullah dari Jabar 2. Ahmad Nadjib menilai masih banyak aparatur Bea dan Cukai yang bermasalah dan berharap DirjenBC sungguh-sungguh membuat jajaran Bea dan Cukai bersih. Ahmad Nadjib minta klarifikasi dari DirjenBC strategi apa yang disiapkan untuk menciptakan citra bersih di 2015. Ahmad Nadjib menilai kedaulatan petani tembakau penting untuk dijaga. Oleh karena itu Ahmad Nadjib berharap DirjenBC berperan untuk menjaga persaingan di industri tembakau tetap fair.

Fraksi Nasdem: Oleh Achmad Hatari dari Malut. Menurut Achmad target penerimaan DJBC tidak realistis. Sehubungan dengan barang-barang sitaan yang ada di DJBC, Achmad menilai kalau barang sitaan tersebut tidak dimusnahkan ataupun dilelang nantinya akan menjadi beban untuk DJBC.

Untuk membaca rangkaian livetweet Rapat Dengar Pendapat Komisi 11 dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kunjungi http://bit.ly/beacukaikom11.

wikidpr/fr

JejakParlemen

Berita Terkait

Kategori Berita

Ditjen Bea & Cukai - Rapat Dengar Pendapat Komisi 11 dan Dirjen Bea dan Cukai

Pemantauan Rapat