Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org

JejakParlemen

Berita Terkait

Kategori Berita

Evaluasi Kesiapan Sistem Manajemen Resiko Penanggulangan Bencana - Rapat Panja Komisi 8 dengan Kemensos, Kemendagri, BPKP dan BNPB

12/12/2018



Pada 7 April 2015 Panitia Kerja (Panja) Manajemen Penanggulangan Bencana Komisi 8 mengadakan Rapat Kerja dengan Inspektur Jenderal Kementerian Sosial (Irjen Kemensos), Direktur Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Kemdagri), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Syamsul Maarif terkait evaluasi kesiapan sistem manajemen resiko penanggulangan bencana nasional.

Pemaparan Mitra

Berikut adalah beberapa pemaparan dari Irjen Kemensos:

  • Kami pastikan punya 34 buffer stock dan sudah siapkan kampung siaga bencana di titik-titik rentan bencana.

  • Kami berkomitmen tingkatkan pengawasan dan akuntabilitas atas semua aset dan anggaran.

  • Kami jadi katalisator pembenahan proses penanggulangan bencana.

Berikut adalah beberapa pemaparan dari BNPB:

  • Di Inspektorat BNPB kami hanya ada 51 auditor. Sangat kurang.

  • Kami meminta dukungan untuk tambahan tenaga auditor dan minta izin dana Rp.9 milyar untuk pengauditan.

  • Kami melakukan pendampingan untuk daerah pasca tanggap darurat.

Berikut adalah beberapa pemaparan dari Kemendagri:

  • Data kerusakan akibat bencana dari 2004-2014 adalah sebesar Rp.167 triliun.

  • Kami berperan banyak di masa pra-bencana.

  • Terkait program Presiden Joko Widodo bahwa negara harus hadir disetiap ada bencana sesuai Nawa Cita.

  • Perlu adanya koordinasi antar lembaga agar BNPB menjadi dirijen dalam penanganan bencana.

  • Perlu sistem perencanaan yang baik untuk siap siaga terhadap bencana.

  • Perencanaan kelembagaan pemadam kebakaran telah terbentuk 462 organisasi.

  • Kami jalin kerjasama dengan University of Hawaii karena Hawaii punya pengalaman banyak ragam bencana.

  • Juklak dan Juknis sudah akan siap dan dalam satu bulan ini dapat dilaksanakan.

  • Telah dibangun 107 gedung dan Pusdalops untuk tanggulangi dampak bencana.

  • Kami fasilitasi penguatan Pemda terhadap bencana.

Pemantauan Rapat

Berikut respon dari fraksi-fraksi terhadap pemaparan dari Mitra Rapat:

Fraksi PDI Perjuangan: Oleh Itet Tridjajati Sumarijanto dari Lampung 2. Menurut Itet Indonesia adalah paru-paru dunia jadi kita harus betul-betul serius menghadapi globalisasi. Dan sebagai paru-paru dunia, menurut Itet kita tidak boleh merugikan negara lain. Itet minta klarifikasi kepada BNPB mekanisme pengawasan bantuan yang diterima korban bencana.

Fraksi Gerindra: Oleh Rahayu Saraswati Djojohadikusumo dari Jateng 4. Rahayu setuju BNPB menjadi dirijen terhadap penanggulangan bencana. Rahayu minta perhatian khusus Pemerintah pada banyak perusahaan tambang yang meninggalkan tambangnya begitu saja tanpa ditanami kembali setelah selesai operasi. Sehubungan dengan dana bantuan sosial (bansos) berpola hibah, Rahayu minta masukan dari BNPB baiknya mekanismenya seperti apa.

Fraksi Golkar: Oleh Muhammad Nur Purnamasidi dari Jatim 4. Muhammad mendesak Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk berpikir bagaimana dana bantuan segera cair setiap kali ada bencana.

Fraksi PAN: Oleh Desy Ratnasari dari Jabar 4. Desy tidak ingin harus menunggu sampai ada rakyat yang kesusahan terlebih dahulu baru Kementerian Sosial, BNPB dan Kementerian Dalam Negeri berkoordinasi. Desy minta masukan dari Inspektur Jenderal Kementerian Sosial dan BNPB mekanisme belanja alternatif yang tidak mengurangi kewenangan BNPB namun tidak bertele-tele dalam menghadapi bencana.

Fraksi PKB: Oleh Arzeti Bilbina dari Jatim 1. Arzeti berharap kesejahteraan tenaga BNPB diperhatikan dengan baik agar dapat memberikan pelayanan terbaik bagi Indonesia.

Fraksi PKS: Oleh Hidayat Nur Wahid dari DKI 2. Hidayat menemukan bahwa banyak Pemerintah Daerah (Pemda) tidak mendengarkan permintaan dana bantuan bencana dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Menurut Hidayat menunggu anggaran bencana dari pusat ke daerah terlalu lama. Hidayat minta klarifikasi bagaimana koordinasi operasional ini dilakukan antara Kementerian Sosial dan Kementerian Dalam Negeri. Hidayat juga minta klarifikasi ke BNPB evaluasi penanggulangan bencana dari dulu hingga sekarang.

Fraksi PPP: Oleh Achmad Mustaqim dari Jateng 8. Menurut Achmad setiap orang berhak mendapat bantuan apabila terkena musibah. Menurut Achmad Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sering mengeluh terhadap BNPB Pusat. Achmad berharap BNPB proaktif meminimalisasi kejadian-kejadian overlap dengan BPBD dilapangan dalam penanganan bencana.

Fraksi Nasdem: Oleh Hasan Aminuddin dari Jatim 2. Hasan saran ke BNPB untuk menyediakan alat sholat setiap ada bencana. Hasan juga saran ke Pemerintah untuk anggarkan dana untuk setiap Lansia setiap kali ada hari raya keagamaan.

Respon Mitra

Berikut respon dari BPKP menanggapi masukan dan pertanyaan dari anggota Komisi 8:

  • Untuk penyaluran bantuan tepat waktu dan tepat jumlah itu banyak kendalanya.

  • Penggunaan dana Bantuan Sosial (Bansos) kita gunakan membangun control plan dan dapat diaudit pihak eksternal.

  • Bantuan sosial berbentuk hibah tidak dikenal dalam negara.

  • Kita mendukung 100% apabila uang pribadi anggota DPR dijadikan untuk membantu seorang Lansia.

Berikut respon dari Kemensos menanggapi masukan dan pertanyaan dari anggota Komisi 8:

  • Untuk buffer stock dana berasal dari APBN dan pengusulan dana dianjurkan oleh daerah.

  • Kami tidak pernah kerja sama dengan supermarket tetapi dulu kami pernah kerja sama dengan Indofood.

  • Kami sudah antisipasi untuk kebutuhan saat terjadi bencana seperti selimut, sarung, dll.

  • Setiap ada bencana kami selalu menyediakan psikolog.

  • Di Kemensos bagi Lansia sudah ada tunjangan Rp.200.000 per bulan.

Berikut respon dari BNPB menanggapi masukan dan pertanyaan dari anggota Komisi 8:

  • Setiap pembangunan harus ada analisa resiko bencana agar bisa ambil langkah preventif.

  • Sebetulnya kalau kita semua jujur tidak perlu ada lagi auditor, tetapi kenyataannya belum. Maka untuk itu auditor masih dibutuhkan.

  • Kami sangat setuju kesejahteraan karyawan BNPB ditingkatkan.

  • Bantuan sosial berbentuk hibah diserahkan ke daerah yang terkena bencana oleh BNPB. Kami usulkan ke Kementerian Keuangan.

  • Masalah bantuan dari luar negeri, daerah tidak bisa menerima langsung. Harus melalui pusat.

  • Daerah harus membentuk BNPD. Jangan tidak, apalagi daerah yang rawan bencana.

  • Kami memberikan dana sesuai dengan proposal yang diberikan oleh daerah.

  • Ada kelompok rentan yang menjadi prioritas, yaitu anak-anak dan lansia dan ibu-ibu.

Berikut respon dari Kemdagri menanggapi masukan dan pertanyaan dari anggota Komisi 8:

  • Kami mengurangi resiko bencana dengan membuat Amdal untuk izin investasi.

  • Kami membantu BPBD untuk membangun gedung-gedung di daerah-daerah dan belum semua daerah-daerah terbentuk BPBD.

  • Di setiap APBD ada biaya tidak terduga. Dana itu boleh digunakan untuk bencana.

  • Kami harus terus mengurangi Honor Daerah.

  • Kita harus membuat master plan untuk penanggulangan bencana.

  • Kami melakukan asistensi agar terlaksana untuk membangun kantor kelurahan dan kecamatan yang hancur.

 

Untuk membaca rangkaian livetweet Rapat Kerja dengan Irjen Kemensos, Dirjen Kemendagri, BPKP dan Kepala BNPB kunjungi http://chirpstory.com/li/260857.


wikidpr/fr