Evaluasi Kinerja ESDM - Rapat Kerja Komisi 7 dan Kementerian ESDM

12/12/2018

Pada 26 Januari 2015 Komisi 7 mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said terkait evaluasi kinerja Kementerian ESDM di 2014.

Pada tanggal 19 Januari 2015 Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan menyerahkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) ke DPR. RAPBN-P tersebut merubah APBN 2015 yang disahkan oleh mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 14 Oktober 2014 melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam rangka pembahasan usulan RAPBN-P untuk mendapat bahan pertimbangan DPR menerima audiensi dari banyak kementerian, termasuk Kementerian ESDM.

Pemantauan Rapat

Ini respon dari Fraksi-Fraksi terhadap pemaparan dari Menteri ESDM, Sudirman Said:

Fraksi PDI Perjuangan: Mercy Chriesty Barends dari Maluku menegaskan bahwa posisi dari Maluku Tenggara Barat secara geopolitik sangat strategis karena langsung berhadapan dengan Australia sehingga patut menjadi prioritas elektrifikasi. Mercy berharap kawasan Maluku Barat, Maluku Tenggara dan Kepulauan Aru dipertimbangkan oleh Menteri ESDM sebagai lokasi pembangkit tenaga listrik 35 MW yang direncanakan tersebut. Mercy menanyakan kebenaran kabar bahwa Ketua SKK Migas, Amien Sunaryadi, belum menerima gaji sejak dilantik. Mengenai status kontrak karya Freeport McMoran (Freeport), Mercy mengusulkan apabila Freeport tidak niat membangun smelter maka patut dipertimbangkan mencari perusahaan lain untuk menggantikannya.

Fraksi Gerindra: Katherine Angela Oendoen dari Kalbar menanyakan strategi Menteri ESDM mengatasi penjualan ilegal dari export batubara di tengah laut. Sehubungan dengan akan dimulainya proses tender di Kementerian ESDM, Katherine menyarankan untuk tidak import produk-produk seamless pipe karena muatan importnya tinggi.

Bambang Haryadi dari Jatim 4 menanyakan beberapa hasil kerja dari Tim Reformasi Migas yang dipimpin oleh Faisal Basri yaitu penghapusan bensin premium (Ron 88), kebijaksanaan Kementerian ESDM selanjutnya setelah pembubaran Petral dan landasan hukum Tim Reformasi Migas itu sendiri.

Ramson Siagian dari Jateng 10 menanyakan kebenaran kabar bahwa Pertamina sudah tanda tangan kontrak dengan Sonangol. Ramson meragukan kebijaksanaan pemerintah untuk mengurangi ketergantungan import minyak dari Petral dengan memasok minyak hanya dari Sonangol.

Kardaya Warnika dari Jabar 8 dan sebagai Ketua Komisi 7 tidak ingin kesalahan kebijakan dengan Petral terulang lagi oleh Pertamina dengan membuat kebijakan kerjasama dengan Sonangol. Kardaya mengusulkan agar dibuat peraturan baru dimana Pertamina tidak membeli minyak dari pihak ketiga manapun. Kardaya menanyakan prediksi Menteri ESDM atas harga bbm setelah menggaris bawahi bahwa ada keputusan MK adalah melarang bbm tidak boleh dijual di harga pasar. Kardaya mendukung inisiatif untuk membangun jaringan gas kota untuk menurunkan konsumsi minyak. Kardaya menanyakan status upaya yang tertunda untuk menggabungkan Pertamina dan PGN (keduanya bumn) dan menciptakan open access atas pipa-pipa gas. Sehubungan dengan pengelolaan kementerian esdm, Kardaya mengamati bahwa Menteri ESDM banyak mengangkat staf baru yang statusnya non-pns. Kardaya menanyakan strategi Menteri ESDM untuk mencegah terulangnya kembali kasus pembocoran data-data rahasia Kementerian ESDM oleh staf ESDM.

Fraksi Golkar: Neni Moerniaeni dari Kaltim menanyakan status dari lelang jabatan di Kementerian ESDM perkembangannya sudah sampai mana. Satya Widya Yudha dari Jatim 9 mengangkat isu dualisme harga elpiji 3 kg & 12 kg yang menurut Satya sarat akan manipulasi pelaku pasar dan berakibat merugikan masyarakat. Satya menanyakan kesiapan pemerintah menyikapi kemungkinan harga minyak naik kembali menjadi USD150 per barrel. Sehubungan dengan itu, Satya mengusulkan kemungkinan uji materi keputusan MK yang melarang BBM dilepas ke harga pasar ataupun kemungkinan bikin UU baru. Selain Freeport, Satya juga ingin pemerintah fokus kepada kasus bioremediasi Chevron karena kedua kasus ini besar dampaknya kepada investasi energi di Indonesia.

Fraksi Demokrat: Oleh Mulyadi dari Sumbar 2. Mulyadi kecewa atas kebijaksanaan pemerintah memberikan Freeport perpanjangan selama 6 bulan walaupun sebelumnya pemerintah sudah memberikan syarat-syarat berat untuk membangun smelter. Mulyadi juga menanyakan mengapa perbedaan harga bensin cukup tinggi antara Indonesia dan Amerika Serikat. Di Amerika Serikat bensin kualitas Ron 92 harganya hanya sekitar Rp.5,270 per liter vs. di Indonesia bensin kualitas Ron 88 harganya malah Rp.6,600 per liter.

Fraksi PKS: Oleh Iskan Qolba Lubis dari Sumut 2. Iskan menanyakan strategi Menteri ESDM dalam mempercepat pembangunan jaringan gas di kota-kota untuk membantu percepatan konversi energi dari minyak bumi. Iskan menggaris bawahi bahwa ada krisis energi di Sumut dan menanyakan kenapa PLTA Sibolga (ex-milik PT.Inalum) tidak kunjung aktif walaupun kepemilikan PT.Inalum sudah di pemerintah. Iskan meragukan asumsi pemerintah mengenai kebutuhan quota bbm di 2015 yaitu hanya sebesar 17.8 juta barrel. Menurut Iskan kebutuhan quota bbm di 2015 akan jauh lebih tinggi karena akan ada kebutuhan yang meningkat tinggi menjelang lebaran. Iskan mengusulkan kepada pemerintah untuk memberi sanksi kepada provinsi yang tidak patuh peraturan yang mengharuskan mereka untuk menerbitkan harga eceran bbm terendah dan tertinggi per provinsi (sumber).

Untuk membaca rangkaian livetweet Rapat Kerja dengan Menteri ESDM kunjungi http://bit.ly/rakeresdmkom7.

wikidpr/fr

JejakParlemen

Berita Terkait

Kategori Berita

Evaluasi Kinerja ESDM - Rapat Kerja Komisi 7 dan Kementerian ESDM

Pemantauan Rapat