Evaluasi Kinerja Kemenlu - Rapat Dengar Pendapat Komisi 1 dan Kementerian Luar Negeri

12/12/2018

Pada 4 Februari 2015 Komisi 1 mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) terkait evaluasi kinerja Kemenlu di 2014.

Pada tanggal 19 Januari 2015 Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan menyerahkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) ke DPR-RI. RAPBN-P tersebut merubah APBN 2015 yang disahkan oleh mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 14 Oktober 2014 melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam rangka pembahasan usulan RAPBN-P untuk mendapat bahan pertimbangan DPR menerima audiensi dari banyak kementerian, termasuk Kemenlu.

Pemantauan Rapat

Ini respon dari Fraksi-Fraksi terhadap pemaparan dari Kementerian Luar Negeri:

Fraksi Gerindra: Oleh Elnino Husein Mohi dari Gorontalo. Elnino menilai anggaran yang diajukan di RAPBN-P 2015 untuk Kemenlu sebesar Rp.6 triliun masih kecil dibandingkan apa yang dibutuhkan. Namun demikian Elnino meminta Kemenlu untuk menjabarkan detil rencana kebutuhan dari permintaan tambahan anggaran sebesar Rp.567 milyar.

Fraksi PAN: Oleh Ahmad Hanafi Rais dari Yogyakarta. Hanafi menilai Kemenlu masih belum optimal melakukan pendidikan ke masyarakat seputar isu-isu diplomasi yang ditangani. Hanafi mengambil contoh kasus iklan ‘fire indonesian maid’ di Malaysia. Hanafi menilai mayoritas masyarakat Indonesia belum paham duduk perkaranya. Hanafi mengharapkan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dapat menjelaskan proyeksi penggunaan APBN-P 2015 menimbang 2 tahun terakhir realisasinya hanya sekitar 70%-80%.

Fraksi PPP: Oleh Andi Muhammad Ghalib dari Sulsel 2. Andi Ghalib menilai kinerja Kemenlu masih belum optimal dan banyak masalah yang belum terselesaikan. Andi Ghalib merujuk antara lain kepada isu TKI ilegal yang belum terdata di berbagai negara, TKI yang diduga dibunuh kekasihnya di Singapura dan iklan penghinaan TKI di Malaysia.

Fraksi Nasdem: Oleh Bachtiar Aly dari Aceh 1. Bachtiar mendukung kebijakan Kemenlu untuk membeli gedung kedutaan di luar negeri daripada membayar sewa karena secara jangka panjang lebih menguntungkan untuk pemerintah. Sehubungan dengan rencana menjual gedung kedutaan Indonesia di Bonn, Jerman Barat, Bachtiar menganjurkan untuk tidak dijual oleh Kemenlu. Bachtiar menyarankan lebih baik dialih fungsikan sebagai pusat studi budaya Indonesia di Eropa.

Untuk membaca rangkaian livetweet Rapat Dengar Pendapat dengan Kemenlu kunjungi http://bit.ly/deplukom1.

wikidpr/fr

JejakParlemen

Berita Terkait

Kategori Berita

Evaluasi Kinerja Kemenlu - Rapat Dengar Pendapat Komisi 1 dan Kementerian Luar Negeri

Pemantauan Rapat