Berita Terkait

Kategori Berita

Evaluasi Mudik 2015 – Raker Komisi 5 dengan Kemenhub, KemenPU-Pera, Korlantas Polri, dan Dirjen Perhubungan Darat

12/12/2018

Pada 20 Agustus 2015, Komisi 5 mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Kementrian Perhubungan (Kemenhub), Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPU-Pera), Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Korlantas Polri), serta Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Perhubungan Darat).

Rapat dimulai pukul 19.50 dipimpin oleh Ketua Komisi 5, Fary Djemy Francis.

Fary membuka rapat dengan memaparkan tingkat kecelakaan lalu lintas (lakalantas) sebesar 21,9%. Presentasi ini menunjukkan angka penurunan lakalantas tahun 2014. Selanjutnya, Fary mempersilakan mitra untuk memberikan hasil laporan evaluasi mudik tahun 2015.

Pemaparan Mitra

Berikut pemaran Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan:

Terkait evaluasi mudik tahun 2015:

Seluruh rekan Kemenhub melakukan operasi selama agenda mudik lebaran tahun 2015.
Kemenhub membuat posko bertahap dibantu oleh 11 organisasi masyarakat di luar operator dari Kemenhub.
Kemenhub mengadakan pemeriksaan angkutan sejak H-5 hingga H+3. Namun, pemerikasaan tidak dilakukan untuk kapal laut pengangkut barang.
Peningkatan kapasitas extra flight oleh TNI AU.
Adanya kenaikan pengguna angkutan pribadi dengan presentasi mobil sebanyak 4,11% dan motor sebanyak 48,8%.
Terdapat beberapa moda tansportasi yang digunakan: darat 11 juta, moda laut 1 juta, moda udara 6 juta, serta moda kereta api 5 juta. Moda transportasi darat mengalami penurunan sebanyak 6% dan moda kereta api sebanyak 0,34%.
Dengan adanya kenaikan realisasi mudik, diharapkan adanya dukungan anggaran subsidi mudik gratis untuk tahun 2016.
Peristiwa kecelakaan yang paling menonjol selain tragedi Trigana Air: 1) kecelakaan tunggal minibus di tol Cikopo pada H-11; 2) kebakaran di Bandara Internasional Soekarno-Hatta; dan 3) erupsi Gunung Raung.
Karena terjadi beberapa peristiwa kecelakaan tersebut di atas, maka Kemenhub memberlakukan:

Pelatihan petugas di pintu tol serta meminta organda untuk memberi pelayanan bus yang lebih baik.
Kebijakan peningkatan kapasitas extra-flight dengan pengadaan ramp-check secara random dan ketat.
Pemantauan tidak hanya dilakukan di Gunung Raung, tetapi juga di Gunung Pujuno, Gunung Gamalama, dan Gunung Sinabung.

Ada persaingan kualitas antara bis dengan pesawat.
Terkait kecelakaan pesawat Trigana Air: 1) black box Trigana Air yang berhasil ditemukan membantu mempercepat proses evakuasi; 2) proses evakuasi kurang dari 48 jam; 3) ditemukan korban sebanyak 54 jiwa; serta 4) kepengurusan asuransi dilakukan dengan cepat, disusul dengan pemeriksaan kesehatan bersama kopkit kru Trigana Air.

Berikut pemaparan Korlantas Polri:

Masyarakat terbantu dengan adanya diskon tarif dan cctv real-time.
Tol Cipali turut berkontribusi dalam mengurangi tingkat lakalantas sebesar 70%.
Korban meninggal dunia turun sebanyak 11% dan luka berat turun sebanyak 5% sejak H-7 sampai menjelang H+7.
Banyaknya pemudik merupakan penyebab utama kemacetan.
Kelalaian pengawasan mengakibatkan beberapa buruh yang menyewa bus tidak diberangkatkan dari terminal.
Pengamanan dan koordinasi mudik tahun ini sangat mudah.
Penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas meningkat.
Tingkat kecepatan pengemudi kendaraan bermotor tahun ini lebih tinggi dibandingkan tahun lalu sehingga jarak tempuh motor bisa ditempuh rata-rata 6,5-7,5 jam.
Penyebab utama lakalantas : 1) Faktor manusia yang didominasi oleh kendaraan bermotor dan mengantuk; 2) tidak adanya check-point pada kelayakan jalan di daerah wisata.
Beban kendaraan tahun depan akan dialihkan dari tol Cipali ke Pantura.
Kesepakatan tidak adanya truk yang berjalan dari arah Tasikmalaya.
Upaya yang bisa dilakukan untuk mengurangi Lakalantas dan kemacetan mudik di tahun 2016:

Penempatan Patroli Jalan Raya (PJR) di semua tol.
Sosialisasi lakalantas dengan cara memberhentikan pengemudi lainnya ditempat kejadian dengan cara menasehati dan menunjukkan spanduk bergambar lakalantas.
Penambahan gelombang lebaran dengan opsi membagi cuti bersama menjadi 2 gelombang.
Penambahan pintu tol jalur transaksi dan rest area.
Reactivating rest area di jalur Pantura dan penambahannya untuk tol Cipali.
Perbaikan standar keselamatan tol.
Tol darurat di Brebes sebagai exit toll.

Pemantauan Rapat

Berikut ini merupakan respon fraksi-fraksi terkait pemaparan mitra.

Fraksi PDI Perjuangan. Oleh Lasarus dari Kalimantan Barat. Lasarus meminta daerah yang masih jarang penduduk agar lebih diperhatikan, seperti di daerah Kalimantan yang masih minim fasilitas keselamatan jalan khususnya di lintas selatan.

Fraksi Golkar. Oleh Ridwan Bae dari Sulawesi Tenggara. Menurut Ridwan, banyaknya pengendara bermotor serta tingkat lakalantas yang masih cenderung tinggi karena banyak pemudik yang sudah berkeluarga masih diizinkan menggunakan motor, sedangkan safety masih minim.

Daniel Mutaqien dari Jawa Barat 8. Meski menurun dibanding tahun sebelumnya, tetapi tingkat lakalantas tahun ini masih cenderung tinggi. Menurut Daniel, hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal : kurangnya sosialisasi dari Kemenhub terutama mengenai angkutan gratis; serta ketidaktahuan perihal angkutan gratis menyebabkan masyarakat lebih memilih kendaraan bermotor. Padahal angkutan gratis lebih efektif mampu menurunkan tingkat kepadatan pemudik di jalur darat. Selain itu, Daniel juga fokus pada tol Cipali dan Pantura agar diberikan garis kejut di sepanjang tol serta diberi tindakan yang tegas terhadap angkutan yang tidak layak jalan di kawasan Pantura. Banyaknya lakalantas di tol Cipali disebabkan belum adanya garis kejut, sedangkan di Pantura disebabkan oleh angkutan tidak layak jalan yang masih beroperasi dan tidak diberhentikan.

Muhidin Mohamad Said dari Sulawesi Tengah. Muhidin menilai bahwa masalah besar kemacetan hingga puluhan kilo ada pada pintu tol yang difaktorisasi oleh tarif tol. Menurut Muhidin, tarif tol saat ini tidak sesuai dengan nilai-nilai mata uang rupiah (tidak dibulatkan) sehingga mempersulit dan memperlambat transaksi. Muhidin mengusulkan realisasi e-toll di seluruh tol. Selanjutnya, Muhidin juga sangat mendukung adanya program mudik-balik gratis di tahun depan karena kuota mudik tahun ini hanya digunakan 219 dari 3200 kuota. Selain itu menurut Muhidin evaluasi (terutama bandara di Papua) dan kelayakan bandara perlu ditingkatkan demi keselamatan.

Anthon Sihombing dari Sumatera Utara 3. Menurut Anthon, masalah utama di Indonesia ada pada kedisiplinan para pengguna jalan yang menyebabkan berbagai kasus kemacetan ataupun lakalantas. Menanggapi program mudik gratis, Anthon mengusulkan adanya Kartu Indonesia Mudik bagi para pemudik dan juga penertiban untuk polisi-polisi nakal.

Fraksi Gerindra. Oleh Fary Djemy Francis dari Nusa Tenggara Timur 2. Sebagai pimpinan rapat, kali ini Fary lebih memberikan apresiasi kepada para mitra atas turunnya tingkat lakalantas pada evaluasi mudik tahun 2015. Namun, Fary juga memberi sedikit catatan agar meningkatkan safety-first terkait masih minimnya akses informasi terutama pada titik rawan kemacetan, kejadian bencana alam, serta perilaku nakal para pemudik.

Bambang Haryo dari Jawa Timur 1. Bambang mengkaji adanya ketidaksterilan infrastruktur jalan raya yang membahayakan karena masih banyak anak kecil berlalu lalang. Di sisi lain, Bambang memberi fokus lebih terhadap masalah di bandara dan pelabuhan. Menurut Bambang, tidak adanya smoke detector di bandara menjadi penyebab utama hingga terjadi kebakaran. Selain itu, pemerintah tidak menyadari bahwa penerbangan di Indonesia semakin padat, sedangkan slot-nya semakin sedikit. Banyak dominasi dari low-cost-carrier tidak diimbangi dengan adanya full-economy-service. Untuk jalur penyebrangan, juga sudah over load sehingga Bambang mengusulkan perlu diadakannya penambahan dermaga.

Fraksi PAN. Oleh Andi Taufan Tiro dari Sulawesi Selatan 2. Dalam rapat ini Taufan mengapresiasi 2 hal. Pertama, terkait laporan dari para mitra yang bisa digunakan sebagai wacana evaluasi kerja, mudik, dan kehidupan di masa mendatang. Kedua, terkait adanya perbaikan alternatif dari moda transportasi, terutama darat. Oleh karena itu, Taufan mengusulkan adanya penambahan kereta api. Selain itu, Taufan juga memberi masukan terkait:

Lakalantas. Taufan mengusulkan adanya evaluasi kelengkapan jalan dan info lokasi kecelakaan.
Bandara. Taufan sangat menyayangkan pesawat di Indonesia sering mengalami delay dan tidak ada punishment kepada operator yang sering delay, sedangkan di dalam undang-undang telah dijelaskan bahwa pengangkut bertanggungjawab atas kerugian penumpang.
Gunung Raung. Perlu adanya opsi lain agar pemerintah bisa melakukan langkah yang lebih taktis.
Tol Cipali. Tidak ada rest area, rambu-rambu, serta marka jalan yang memadai sehingga menyebabkan masih terjadi banyak lakalantas.
Tindak kejahatan. Meurut Taufan, ini merupakan hal penting yang dilupakan. Pengamanan hanya fokus pada daerah rawan kecelakaan, tetapi tidak pada daerah rawan kejahatan. Sangat diperlukan penanganan yang komprehensif terhadap kampung atau daerah rawan kejahatan.

Hanna Gayatri dari Sumatera Selatan 2. Mengingat Sumatera Selatan merupakan daerah terkaya nomor 5 di Indonesia, Hanna menginginkan agar wilayah Sumatera Selatan lebih diprioritaskan dan mengusulkan pemasukan rehabilitasi penambahan kapasitas jalan lintas timur di daerah tersebut.

Syahrulan Pua Sawa dari Nusa Tenggara Timur 1. Syahrulan setuju penarikan kapal dilakukan di Jawa dan Sumatera untuk kepentingan lebaran atau selama kegiatan mudik berlangsung. Akan tetapi, Hana sangat menyayangkan jika hal demikian juga dilakukan oleh Kemenhub di daerah Nusa Tenggara Timur, terlebih di daerah tersebut minoritas muslim, sedangkan banyak anak sekolah (rantau) pulang.

Syahrulan memaparkan bahwa kapal-kapal disana digunakan untuk melayani masyarakat, terutama untuk anak-anak dari kalangan menengah ke bawah yang susah atau tidak mampu jika harus menggunakan pesawat. Tak lepas dari problema tersebut, Syahrulan tetap memberikan apresiasi kepada Kemenhub atas turunnya tingkat lakalantas sebagai sebuah pencapaian prestasi kinerja tim yang telah beroperasi.

Fraksi PKS. Oleh Yudi Widiana Adia dari Jawa Barat 4. Yudi menemukan beberapa persoalan terkait evaluasi yang dilakukan pada rapat kali ini, seperti:

Pemudik lokal menyebabkan kemacetan maka harus dipikirkan langkah untuk mengatasinya.
Klaim asuransi Jasaraharja meningkat, sedangkan telah diketahui bahwa jumlah lakalantas menurun.
Indonesia menganut tema kemaritiman, tetapi masih minim sarana dan info kelautan.
Terjadi 25 kasus kecelakaan pelayaran yang kasat perhatian.

Fraksi Nasdem. Oleh Ahmad HI M Ali dari Sulawesi Tengah. Ali turut memberikan apresiasi atas berhasilnya penanganan mudik tahun ini. Ali memaparkan melalui kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016 (APBN) bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas mudik lebaran di tahun berikutnya.

Fraksi Hanura. Oleh Fauzih H. Amro dari Sumatera Selatan 1. Fauzi memaparkan penurunan lalu lintas laut disebabkan adanya penurunan pemudik di jalur laut. Selain itu, Fauzi menambahkan supaya semua pihak baik dari pihak regulator dan operator memikirkan langkah serta opsi ke depannya agar lebih baik dari tahun ini. Fauzi juga mendukung adanya evaluasi Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang (Panja RUU) terkait keselamatan kualitas penerbangan.

Respon Mitra

Berikut respon dari Kemenhub terhadap masukan dan pertanyaan dari para anggota Komisi 5:

- Apresiasi diberikan kepada Korlantas karena tantangan terbesar ada pada transportasi privat dengan fenomena berangkat menggunakan motor, tetapi tidak ketika kembali.

- Program serta sosialisasi mudik dan balik gratis akan diperbaiki menggunakan single-registration-system.

- Memohon kepada Komisi 5 untuk menambah subsidi mudik gratis dengan perhitungan tiap penumpang sebesar 2 juta.

- Fokus safety pada tahun depan akan banyak yang dilarang di jalan dan diimbangi dengan modernisasi alat.

- Masalah penerbangan di Papua disebabkan peralatan yang kurang modern, sedangkan movement bisa mencapai 400 lebih tiap harinya.

- Meminta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk memperbaiki alat di bandara perintis.

- Rambu sudah dibuat atas peraturan menteri, peraturan akan disosialisasikan.

- Target pencapaian zero-accident tidaklah mudah.

- Akan dikirim navigasi untuk menjelaskan hal yang dilakukan jika terjadi erupsi.

- Akan dibangun underpass setelah lebaran tahun depan yang pengerjaannya membutuhkan waktu 1 tahun. Jadi, supaya selesai sebelum lebaran tahun 2017 dan tidak mengganggu kegiatan mudik tahun 2016.

- E-ticketing untuk tol harus dipaksa seperti di Kereta Api Indonesia (KAI). Sosialisasinya selama 6 bulan, setelahnya langsung diterapkan.

Berikut respon dari Korlantas terhadap masukan dan pertanyaan dari para anggota Komisi 5:

Jika sarana mendukung, tugas pokok fungsi lalu lintas akan terbantu.
Sedang dibuat aplikasi agar sistem pendataan kendaraan bisa centralized.
Pelanggaran lalu lintas masuk dalam sanksi administrasi, bukan pemidanaan.
Susah mengubah disiplin jika tidak ada efek jera. Di Indonesia ada perbedaan antara peraturan sanksi pelanggaran dengan penerapan sanksi di pengadilan, tetapi tidak dengan di luar negeri. Di luar negeri, masuk pengadilan dendanya lebih besar, itulah yang membuat efek jera.
Penerapan sistem blokir di Samsat seperti Ahok.

Kesimpulan Rapat

Berikut merupakan kesimpulan dari Rapat Kerja Komisi 5 terkait evaluasi mudik 2015:

Komisi 5 memberikan apresiasi kepada pemerintah dan semua skateholder.
Komisi 5 mendesak pemerintah untuk meningkatkan fungsi pengawasan, penegakan hukum, dan melakukan perbaikan sarana.
Komisi 5 meminta pemerintah untuk melakukan analisis yang lebih komprehensif terhadap penanganan arus mudik dan arus balik.

Rapat kerja selesai dan ditutup pada pukul 23.23 wib.

Untuk membaca rangkaian livetweet Rapat Kerja Komisi 5 dengan Kemenhub, KemenPU-Pera, Korlantas Polri, dan Dirjen Perhubungan Darat, kunjungi : http://chirpstory.com/li/281436

Gambar: http://ramadan.bisnis.com/read/20150714/390/453269/mudik-lebaran-2015-tol-cipali-dibuka-pusat-oleh-oleh-cikopo-sepi & http://lampost.co/berita/80-personel-kodim-0412lampura-bantu-amankan-arus-mudik-lebaran

wikidpr/mey

JejakParlemen

Berita Terkait

Kategori Berita

Evaluasi Mudik 2015 – Raker Komisi 5 dengan Kemenhub, KemenPU-Pera, Korlantas Polri, dan Dirjen Perhubungan Darat

Pemaparan Mitra

Pemantauan Rapat