Berita Terkait
- (Tempo.co) Kasus Patrialis Akbar, KPPU: UU Peternakan Sarat Kepentingan
- (Rakyat Merdeka) DPR BOLEH INTERVENSI KASUS HUKUM
- (Rakyat Merdeka) DPR BOLEH INTERVENSI KASUS HUKUM
- (Aktual.com) Sodorkan 4.000 Pulau ke Asing, Kenapa Pemerintah Tidak Menjaga Kedaulatan NKRI?
- (Tempo.co) Kasus E-KTP, Kenapa Peran Setya Novanto Dianggap Penting?
- (DetikNews) Mendagri Tjahjo Kumolo Dorong Revisi UU Ormas
- (RiauPos) Undang-undang Parpol dan UU MD3 Mau Direvisi Lagi
- (ANTARA News) UU Terorisme dan UU ITE harus sinergis
- (TribunNews) KPK Periksa Agun Gunandjar Teguh Juwarno, dan Taufiq Effendi Terkait Korupsi KTP Elektronik
- (Tempo.co) RUU Antiterorisme, Pemerintah Tambah Pasal Santunan
- (Media Indonesia) Rp2,7 M buat Kader Demokrat
- (JawaPos) ICW Berikan Rapor Merah Buat Jaksa Agung, Ini Datanya..
- (Media Indonesia) Rp2,7 M buat Kader Demokrat
- (JawaPos) ICW Berikan Rapor Merah Buat Jaksa Agung, Ini Datanya..
- (Tempo.co) Demo 4 November, Komisi III DPR Akan Bentuk Tim Pengawas
- (DetikNews) Polisi: Sebar Berita Hoax Bisa Dipidana UU ITE
- (Tempo.co) Majelis Kehormatan BPK Dianggap Lindungi Harry Azhar
- (DetikNews) Polisi: Sebar Berita Hoax Bisa Dipidana UU ITE
- (Netral News) Presiden: 35.000 MW Belum Memuaskan, 34 Proyek Mangkrak Akan Di-KPK-kan
- (Tempo.co) Soal SP3, Komisi Hukum DPR Bakal Konfrontasi 3 Kapolda Riau
- (DetikNews) Begini Modus Penipuan Rp 96 M oleh Anggota DPR Indra Simatupang
- (Tempo.co) Soal SP3, Komisi Hukum DPR Bakal Konfrontasi 3 Kapolda Riau
- (Tempo.co) Disahkan DPR, Ini Lima Kelemahan Revisi UU ITE
- (Tempo.co) Suap Infrastruktur, Politikus Golkar Dituntut 9 Tahun Bui
- (Bandung Express) Ada Keganjilan pada UU Pilkada Tentang Dana Kampanye
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
Fit & Proper Calon Kapolri - Komisi 3 Uji Kelayakan Komjen Polisi Budi Gunawan
Pada 15 Januari 2015 Komisi 3 mengadakan Uji Kelayakan (‘Fit & Proper Test’) dengan Komisaris Jenderal Polisi Drs.Budi Gunawan (‘BG’) terkait pencalonannya sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).
Pada tanggal 9 Januari 2015 Presiden Joko Widodo mengirimkan Surat Pencalonan Komjen Drs. Budi Gunawan sebagai Kapolri kepada DPR-RI untuk dimintakan persetujuan DPR. Pencalonan BG menimbulkan banyak perdebatan dan kecaman dari masyarakat karena Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 13 Januari 2015 menyatakan BG sebagai tersangka atas dugaan transaksi mencurigakan dan tidak wajar. Pencalonan BG sebagai Kapolri mengundang kritik dari banyak pihak karena BG sering dikaitkan dengan kepemilikan rekening bank pribadi yang nilainya tidak wajar (‘rekening gendut’).
Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi 3, Azis Syamsuddin dan dihadiri oleh 22 anggota dari 8 fraksi.
Pemantauan Rapat
Ini respon dari Fraksi-Fraksi terhadap pemaparan dari Komisaris Jenderal Polisi Drs.Budi Gunawan:
Fraksi PDI Perjuangan: Oleh Junimart Girsang dari Sumut 3. Junimart minta klarifikasi atas Surat dari penyelidik Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri yang menyatakan BG itu bersih dan mohon BG untuk menjabarkan tahapan-tahapannya. Junimart menguji kemampuan dan pemahaman BG atas Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) karena Junimart menilai BG sedang melalui proses penyelidikan dari 2 lembaga yang berbeda.
Fraksi Golkar: Oleh Bambang Soesatyo dari Jateng 7. Bambang menanyakan kembali secara langsung apakah BG yakin dia bersih dan layak menjadi Kapolri. Bambang menggaris bawahi bahwa situasinya sekarang adalah KPK pastikan BG sebagai tersangka. Bahwa KPK mempunyai bukti yang kuat. Presiden Joko Widodo belum mengeluarkan surat penarikan nama BG sebagai calon Kapolri.
John Kenedy Azis dari Sumbar 2. John memohon perhatian khusus dari BG mengenai penyebaran personil di wilayah timur Indonesia karena masih ada 5 wilayah kabupaten yang cuma mempunyai 1 kapolres. Sehubungan dengan rekam jejak BG, John minta rincian dari tuduhan-tuduhan gratifikasi yang diduga diterima BG di 2004-2006 karena kabarnya angkanya besar sekali.
Wenny Haryanto dari Jabar 6. Wenny menilai kasus-kasus premanisme dan perkelahian antar pelajar meningkat. Wenny tanya rencana BG untuk mengatasi kasus-kasus tersebut.
Fraksi Gerindra: Oleh Desmond Junaidi Mahesa dari Banten 2. Desmond menilai BG jauh lebih meyakinkan sebagai Kapolri dibandingkan 2 pejabat pendahulu sebelumnya. Menurut Desmond ada komisaris BUMN yang masih aktif bertugas walaupun statusnya tersangka. Oleh karena itu Desmond saran agar BG tidak minder dan khawatir.
Wihadi Wiyanto dari Jatim 9. Wihadi tanya rencana BG untuk pemerataan kualitas SDM kepolisian karena ia menilai menilai kualitas polisi di desa dibanding di kota timpang sekali. Wihadi juga tanya solusi yang disiapkan BG mengawasi warga asing yang semakin dominan menguasai perbisnisan.
Fraksi Demokrat: [tidak hadir]
Fraksi PAN: Oleh Daeng Muhammad dari Jabar 7. Daeng menanyakan prioritas yang menurut BG lebih penting: menyelesaikan kasus atau pembinaan dan pencegahan (supaya tidak timbul kasus)?
Muslim Ayub dari Aceh 1. Muslim lebih percaya pada Surat Laporan dari Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim) yang menyatakan BG bersih daripada KPK.
Fraksi PKB: Oleh Rohani dari Maluku. Rohani berharap BG dan keluarga diberikan kesabaran melalui proses uji kelayakan ini. Rohani percaya bahwa BG bersih dan layak menjadi Kapolri. Rohani juga minta penjelasan atas rencana BG untuk mengamankan wilayah-wilayah pemekaran baru.
Fraksi PKS: Oleh Habib Aboe Bakar Alhabsyi dari Kalsel 1. Aboe Bakar menilai BG pantas menjadi Kapolri. Aboe Bakar menyayangkan kebijakan KPK yang tergesa-gesa menetapkan BG sebagai tersangka. Aboe Bakar juga menanyakan kebijakan BG apabila lolos menjadi Kapolri mengenai aturan pemakaian jilbab untuk Polisi Wanita (Polwan).
Almuzzammil Yusuf dari Lampung 1. Almuzzamil menghargai asas praduga tak bersalah walaupun BG ditetapkan KPK sebagai tersangka. Almuzzamil benci atas situasi sekarang dimana Polri seakan diadu domba dengan KPK. Menurut Almuzzammil proses Pilpres 2014 lalu buruk dan sarat intervensi pihak ‘asing’. Almuzzamil ingin memastikan saja bahwa BG bukan antek dari pihak ‘asing’ tersebut.
Nasil Djamil dari Aceh 1. Nasir berharap BG akan tetap profesional dan tidak terbebani dalam mengemban tugas sebagai Kapolri walaupun statusnya sebagai tersangka.
Fraksi PPP: Fraksi PPP mempertanyakan integritas dari banyak perwira Polri. Fraksi PPP tanya kepada BG rencana untuk memberantas oknum-oknum Polri yang kerap jual-beli pasal.
Fraksi Nasdem: Oleh Akbar Faizal dari Sulsel 2. Akbar menegaskan kepada publik bahwa Fit & Proper buat Kapolri tetap DPR jalankan karena asas saling menghargai antar lembaga negara. Akbar menghargai Surat Pencalonan Kapolri dari Presiden Joko Widodo yang menetapkan BG sebagai calon tunggal. Akbar menambahkan bahwa Akbar lebih percaya atas Surat Laporan dari Bareskrim daripada KPK. Akbar saran apabila BG menjadi Kapolri untuk mengoptimalkan badan cyber.
Patrice Rio Capella dari Bengkulu. Rio Capella menilai kebijakan KPK tergesa-gesa menetapkan BG sebagai tersangka sehingga menimbulkan kecurigaan. Oleh karena itu Rio Capella menanyakan apabila terbukti tak bersalah apakah BG akan balas dendam dengan KPK.
Fraksi Hanura: Oleh Dossy Iskandar Prasetyo dari Jatim 8. Dossy menanyakan perkiraan anggaran yang BG akan ajukan apabila kapasitas penyelidik Polri akan ditingkatkan sebanding dengan kapasitas penyelidik KPK.
Pada pukul 16:03 WIB Ketua Komisi 3 mengumumkan bahwa Komisi 3 secara aklamasi (9 fraksi minus Fraksi Demokrat yang tidak hadir) menyetujui BG menjadi Kapolri dan resmi lolos Fit & Proper test.
Untuk membaca rangkaian livetweet Fit & Proper Test untuk Komjen Polisi Drs. Budi Gunawan kunjungi bit.ly/calonkapolri1.
wikidpr/fr