Harian Kompas, 7 Oktober 2014: Pemilihan Pimpinan MPR, DPD dan PPP Jadi Penentu

12/12/2018

Berdasarkan komposisi kursi di MPR, kelompok DPD memiliki jumlah kursi paling besar, yaitu 132. Setelah itu disusul PDI-P (109), Golkar (91), Gerindra (73), Demokrat (61), PAN (48), PKB (47), PKS (40), PPP (39), Nasdem (36), dan Hanura (16).

Rapat Paripurna DPD, semalam, juga menyepakati memilih Oesman Sapta Odang sebagai calon unsur pimpinan MPR mewakili DPD. Pada tahun 1994-2004, Oesman Sapta pernah menjabat Wakil Ketua MPR. Dalam pemilu presiden lalu, Oesman mendukung pencalonan Joko Widodo.

Dalam voting semalam, Oesman Sapta mendapat 67 suara, diikuti Akhmad Muqowam (14), AM Fatwa (14), Asmawati (7), John Pieris (5), Hana Hasanah Fadel Muhammad (5), Abdul Gafar Usman (3), Hudarni Rani (2), dan Ajiep Padindang (2).

Terkait mekanisme pemilihan pimpinan MPR, DPD menawarkan dilakukan secara musyawarah mufakat. Komposisi pimpinan MPR pun dibagi rata, yaitu terdiri dari satu unsur pimpinan dari kelompok DPD, dua unsur pimpinan dari Koalisi Merah Putih, dan dua unsur pimpinan dari Koalisi Indonesia Hebat.

Usulan DPD ini disambut baik partai pendukung presiden terpilih Joko Widodo yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat, yaitu PDI-P, PKB, Hanura, dan Nasdem.

Sementara itu, Koalisi Merah Putih, hingga kemarin malam, menghendaki pemilihan pimpinan MPR berdasarkan sistem paket. Harapannya, mereka bisa menguasai empat kursi pimpinan MPR sekaligus. Paket calon pimpinan MPR yang diajukan Koalisi Merah Putih terdiri atas Demokrat (ketua), serta Golkar, PAN, PKS, dan DPD (wakil ketua).

Pengelompokan cair

Mencermati pengelompokan yang terjadi, sampai semalam, kekuatan politik di MPR dalam perebutan kursi pimpinan MPR menjadi lebih berimbang dan bisa menjadi cair.

Keputusan menunda pemilihan pimpinan MPR, kemarin sore, juga atas permintaan DPD. Alasannya, mereka akan melakukan konsolidasi untuk menentukan satu calon sebagai kandidat unsur pimpinan MPR dari 9 bakal calon yang telah ditetapkan sebelumnya.

Ketua Kelompok (Fraksi) DPD di MPR Bambang Sadono menyatakan ada fraksi yang tetap meminta sidang paripurna untuk memilih ketua MPR tetap dilakukan Senin mulai pukul 21.00. Namun, kekuatan itu kalah suara. ”Soal fraksi yang minta tetap sidang, ya sudah tahulah kita,” ujar Bambang.

Dengan langkah gontai, anggota Dewan Penasihat Partai Gerindra, Martin Hutabarat, mengakui DPD minta diutamakan agar satu wakil dari DPD menjadi pemimpin MPR.

”Ditunda pukul 10,” ujar Martin, berulang-ulang.

Ditemui terpisah, Ketua Fraksi Gerindra Edhie Prabowo mengatakan, penundaan paripurna juga disebabkan sikap PPP yang mendukung usulan penundaan oleh DPD. ”Kami kan awalnya menginginkan sidang paripurna malam ini, tetapi jadi kalah suara,” ujarnya.

Sikap PPP yang mendukung DPD ini karena mereka terlempar dari daftar calon pimpinan MPR yang diajukan Koalisi Merah Putih. Posisi yang sebelumnya menjadi porsi PPP diberikan kepada PKS.

PPP kecewa

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon seusai rapat konsultasi pimpinan MPR menjelaskan, keputusan untuk melepaskan PPP dari paket pimpinan MPR yang akan diajukan Koalisi Merah Putih sudah disepakati dua hari lalu.

”Masalah itu sudah selesai dalam pertemuan dua malam lalu dan pertemuan juga dihadiri kawan-kawan dari PPP,” katanya.

Ade Komaruddin, Ketua Fraksi Golkar di DPR, juga mengatakan, PPP tidak masuk dalam bursa calon pimpinan MPR.

Komposisi itu yang membuat PPP kecewa. ”Banyak anggota mempertanyakan mengapa PPP tidak masuk daftar paket calon pimpinan. Para anggota juga kecewa dengan itu,” kata Ketua DPP PPP M Arwani Thomafi.

Dengan kondisi ini, apabila Koalisi Merah Putih solid dan didukung penuh Partai Demokrat yang menempatkan diri sebagai posisi penyeimbang, mereka bisa mengumpulkan 352 suara. Namun, dengan adanya sikap PPP yang merasa dikecewakan, bukan tidak mungkin suara PPP bisa beralih.

Sebaliknya, apabila DPD dan Koalisi Indonesia Hebat solid, total suara yang dikumpulkan berjumlah 340 suara. Apabila voting dilakukan tertutup, bukan tidak mungkin opsi ini juga didukung oleh anggota partai lain, termasuk PPP.

Ancam pilpres langsung

Terkait strategisnya peran pimpinan MPR, pakar hukum tata negara Saldi Isra, dalam kesempatan terpisah, hanya mengingatkan ke-692 anggota MPR untuk bijaksana memilih komposisi pimpinan MPR.

Saldi mengatakan, pemilihan pimpinan MPR sebaiknya dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat yang mencerminkan kekuatan di MPR, bukan ditentukan oleh elite partai politik. Jika pimpinan MPR ditentukan oleh elite partai dalam sistem paket tersebut, yang terjadi adalah pola tirani kekuasaan di MPR.

Anggota MPR dari PDI-P, Henry Yosodiningrat, khawatir jika pimpinan MPR dikuasai partai-partai politik yang menginginkan pilkada secara tidak langsung, upaya untuk mengubah UUD 1945 yang mengatur pemilu presiden secara langsung oleh rakyat jadi lebih terbuka.

JejakParlemen

Berita Terkait

Kategori Berita

Harian Kompas, 7 Oktober 2014: Pemilihan Pimpinan MPR, DPD dan PPP Jadi Penentu