Berita Terkait
- Anggaran DPR RI Tahun 2016-2018
- Kehadiran Anggota DPR Pada Masa Sidang Ke-2 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-2 Tahun 2017-2018
- Fokus DPR Masa Sidang ke-3 Thn 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 3 Tahun 2017 – 2018
- Kehadiran Anggota DPR RI Masa Sidang ke-3 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja Masa Sidang Ke-3 Tahun 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 4 Tahun 2017– 2018
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Legislasi)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Pengawasan)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Keuangan, Lainnya)
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018
- (Tempo.co) Kasus Patrialis Akbar, KPPU: UU Peternakan Sarat Kepentingan
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (Tempo.co) RUU Pemilu, Ambang Batas Capres Dinilai Inkonstitusional
- (Media Indonesia) Peniadaan Ambang Batas Paling Adil
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Aturan Komite Sekolah, Menteri Pendidikan: Bukan Mewajibkan Pungutan
- (Rakyat Merdeka) DPR BOLEH INTERVENSI KASUS HUKUM
- (Aktual.com) Sodorkan 4.000 Pulau ke Asing, Kenapa Pemerintah Tidak Menjaga Kedaulatan NKRI?
- (RimaNews) Pimpinan MPR dan DPR akan bertambah dua orang
- (Warta Ekonomi) Jonan Usulkan Kepada Kemenkeu Bea Ekspor Konsentrat 10 Persen
- (Tempo.co) Eko Patrio Dipanggil Polisi, Sebut Bom Panci Pengalihan Isu?
- (TigaPilarNews) DPR Harap Pemerintah Ajukan Banyak Obyek Baru untuk Cukai
- (Tempo.co) Menteri Nasir: Jumlah Jurnal Ilmiah Internasional Kita Meningkat
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
(Harian Kompas) Agung Laksono: Golkar Keluar dari KMP, Gabung ke KIH
Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional Jakarta menyatakan keluar dari Koalisi Merah Putih dan merapat ke Koalisi Indonesia Hebat yang berada dalam pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Hal ini ditandai dengan kunjungan mereka ke sejumlah partai anggota KIH.
"Posisi Golkar sejauh ini adalah keluar dari Koalisi Merah Putih (KMP) dan bergabung dengan partai pendukung pemerintah. Bentuknya bagaimana, apakah masuk ke koalisi A, B, atau C, itu masalah lain," kata Ketua Umum Golkar hasil Munas Jakarta Agung Laksono saat mengunjungi kantor DPP Partai Nasdem, Rabu (11/3), di Jakarta.
Agung beserta jajaran pengurus DPP Partai Golkar versi Munas Jakarta, kemarin, mengunjungi DPP Partai Nasdem. Mereka disambut Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan pengurus DPP Nasdem.
Nasdem adalah partai anggota KIH pertama yang dikunjungi DPP Golkar hasil Munas Jakarta setelah keluarnya surat penjelasan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly. Salah satu isi surat itu adalah meminta Agung Laksono segera menyusun kepengurusan partai yang baru dengan mengakomodasi kepengurusan Golkar hasil Munas Bali yang dipimpin Aburizal Bakrie.
Meski merapat ke partai pendukung pemerintah, Agung menegaskan, pihaknya tak mengajukan syarat dan meminta jatah posisi strategis di pemerintahan. "Kami tulus ingin berkontribusi, paling tidak membantu mendukung dari parlemen," katanya.
Seusai pertemuan, Surya Paloh mengatakan, Nasdem siap membantu dan mendukung pengurus Golkar hasil Munas Jakarta.
Menurut Surya, pemerintahan akan menjadi lebih stabil dan kokoh dengan keluarnya Partai Golkar dari KMP. Ke depan, kerja sama antara Nasdem dan Golkar akan diteruskan juga sampai ke tingkat fraksi di parlemen serta dalam menghadapi pilkada.
Silaturahim
Wakil Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Jakarta Priyo Budi Santoso mengatakan, setelah mengunjungi Partai Nasdem, pihaknya akan mengunjungi Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Hanura, dan Partai Persatuan Pembangunan versi Munas Surabaya. "Partai terakhir yang akan kami kunjungi adalah PDI-P," ujarnya.
Meski mendapat giliran terakhir, Agung sudah mengunjungi Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri sebelum Menkumham mengumumkan surat penjelasan terkait dualisme kepengurusan Golkar, Selasa lalu.
Pengurus baru
Pembentukan struktur kepengurusan baru Partai Golkar menjadi prioritas Agung dalam waktu dekat sebelum merombak struktur pengurus fraksi dan alat kelengkapan Dewan di parlemen. Selambat-lambatnya struktur DPP terbaru itu akan didaftarkan ke Kemenkumham Jumat (13/3) atau Sabtu mendatang.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar versi Munas Jakarta Zainudin Amali mengatakan, secara informal ada beberapa orang dari pengurus inti kubu Munas Bali serta pengurus DPD tingkat I dan II yang menunjukkan keinginan bergabung. "Posisi yang mungkin bisa diakomodasi adalah wakil ketua umum dan wakil sekretaris jenderal," ucapnya.
Bendahara Umum Partai Golkar versi Munas Bali Bambang Soesatyo menyatakan, klaim kubu Munas Jakarta tentang bergabungnya sejumlah pengurus Munas Bali tidak benar. "Kami tetap solid, tidak ada yang pindah ke kubu sebelah," katanya.
Mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla, yang kini Wakil Presiden, menolak aktif dalam kepemimpinan Partai Golkar di bawah kepemimpinan Agung Laksono ataupun Aburizal Bakrie. Ini sesuai komitmennya saat dicalonkan menjadi Wapres mendampingi Joko Widodo, yaitu tak mau lagi terlibat dalam partai politik.
Hanta Yuda dari Pol-Tracking Institute mengingatkan, menilik putusan Mahkamah Partai Golkar, Agung memimpin sampai Oktober 2016.
link asli (locked) : http://print.kompas.com/baca/2015/03/12/Agung-Merapat-ke-KIH