(Harian Kompas) APBNP2015, Anggaran untuk Kurangi Kesenjangan

12/12/2018

Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk mengurangi kesenjangan ekonomi pada 2015. Dari tambahan ruang fiskal Rp 155 triliun, Rp 43,5 triliun untuk program pengurangan kesenjangan. Tantangannya adalah mengefektifkan program-program.

Kepala Lembaga Demografi Universitas Indonesia Sonny Harry B Harmadi, Jumat (23/1), di Jakarta, mengatakan, tambahan alokasi Rp 43,5 triliun sudah lumayan. Namun, yang terpenting adalah bagaimana melaksanakan dan mencapai sasaran program-program.

Penurunan kesenjangan ekonomi, menurut Sonny, butuh proses. Untuk ketimpangan pendapatan, tahap awal adalah mengangkat kelompok rakyat miskin. Caranya dengan mendesain pertumbuhan pendapatan rakyat miskin lebih pesat daripada kelompok menengah ke atas. Dengan demikian, kesenjangan berangsur-angsur berkurang.

Sonny mengatakan, hal itu bisa ditempuh melalui dua model, yakni bantuan sosial dan pemberdayaan. Ide bantuan sosial adalah mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin sehingga mereka bisa mengalokasikan uangnya untuk kebutuhan lain. Program bantuan dengan media kartu yang dilakukan pemerintah merupakan salah satu bentuknya.

Namun, menurut Sonny, cara ini tidak bisa dilakukan terus-menerus dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pemerintah juga harus menempuh model kedua, yakni pemberdayaan. Ide pemberdayaan adalah memberikan lapangan kerja dengan pendapatan memadai kepada rakyat miskin. Ini bergantung pada produktivitas rakyat miskin.

Oleh karena itu, Sonny melanjutkan, balai latihan kerja yang dibuat pemerintah tidak bisa sekadarnya. Balai latihan kerja harus sesuai dengan kebutuhan dan minat rakyat miskin. ”Kalau bicara produktivitas, itu tidak hanya sebatas dirinya, tetapi juga menyangkut akses terhadap permodalan,” ujarnya.

Secara terpisah, Komisaris Independen Bank Mandiri Anton Gunawan berpendapat, desain anggaran negara secara keseluruhan merupakan model pengurangan kesenjangan. Kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM), misalnya, merupakan kebijakan yang secara langsung mengurangi kesenjangan antarwilayah.

Konsumsi subsidi BBM, lanjut Anton, terkonsentrasi di Jawa dan Bali. Dengan demikian, pengurangan subsidi BBM secara signifikan untuk kemudian direalokasi ke program infrastruktur di kawasan tengah dan timur Indonesia akan efektif mengurangi kesenjangan antarwilayah.

”Apalagi dengan paradigma pembangunan maritim. Proyek tol laut, misalnya, bisa mengurangi biaya-biaya logistik. Artinya, arus barang akan lebih lancar sehingga perbedaan harga antara Jawa dan luar Jawa bisa ditekan,” kata Anton.

Subsidi BBM pada APBN 2015 sebesar Rp 194,65 triliun. Dengan adanya pengurangan subsidi BBM ditambah turunnya harga minyak dunia, subsidi BBM turun menjadi Rp 23,55 triliun pada RAPBN-P 2015. Artinya, ada penghematan dana sebesar Rp 171,1 triliun.

Konektivitas

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR, Kamis, di Jakarta, mengatakan, konsep pembangunan perhubungan adalah pemerataan. Karena itu, anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) senilai Rp 44,93 triliun difokuskan untuk pembangunan konektivitas di Indonesia tengah dan timur.

Dana sebesar Rp 8 triliun dialokasikan untuk pengembangan pelabuhan di 77 lokasi, fasilitas pelabuhan, sistem keselamatan, dan vessel trafific service. Kemenhub juga mengalokasikan anggaran sekitar Rp 100 miliar untuk subsidi kapal perintis di kawasan tengah dan timur Indonesia. Tujuannya kapal barang jadi reguler.

JejakParlemen

Berita Terkait

Kategori Berita

(Harian Kompas) APBNP2015, Anggaran untuk Kurangi Kesenjangan