Berita Terkait
- Anggaran DPR RI Tahun 2016-2018
- Kehadiran Anggota DPR Pada Masa Sidang Ke-2 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-2 Tahun 2017-2018
- Fokus DPR Masa Sidang ke-3 Thn 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 3 Tahun 2017 – 2018
- Kehadiran Anggota DPR RI Masa Sidang ke-3 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja Masa Sidang Ke-3 Tahun 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 4 Tahun 2017– 2018
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Legislasi)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Pengawasan)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Keuangan, Lainnya)
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018
- (Tempo.co) Kasus Patrialis Akbar, KPPU: UU Peternakan Sarat Kepentingan
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (Tempo.co) RUU Pemilu, Ambang Batas Capres Dinilai Inkonstitusional
- (Media Indonesia) Peniadaan Ambang Batas Paling Adil
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Aturan Komite Sekolah, Menteri Pendidikan: Bukan Mewajibkan Pungutan
- (Rakyat Merdeka) DPR BOLEH INTERVENSI KASUS HUKUM
- (Aktual.com) Sodorkan 4.000 Pulau ke Asing, Kenapa Pemerintah Tidak Menjaga Kedaulatan NKRI?
- (RimaNews) Pimpinan MPR dan DPR akan bertambah dua orang
- (Warta Ekonomi) Jonan Usulkan Kepada Kemenkeu Bea Ekspor Konsentrat 10 Persen
- (Tempo.co) Eko Patrio Dipanggil Polisi, Sebut Bom Panci Pengalihan Isu?
- (TigaPilarNews) DPR Harap Pemerintah Ajukan Banyak Obyek Baru untuk Cukai
- (Tempo.co) Menteri Nasir: Jumlah Jurnal Ilmiah Internasional Kita Meningkat
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
(Harian Kompas) DPR Masih Terbelah
Sidang-sidang di DPR masih terbelah antara fraksi-fraksi yang tergabung di Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Kedua kubu masih bersikukuh menjalankan agenda masing-masing tanpa berupaya saling mendekatkan diri.
Rapat-rapat komisi dan alat kelengkapan dewan digelar kelompok KMP dan tidak dihadiri anggota fraksi yang tergabung dalam KIH.
Rapat Badan Legislasi membahas Rancangan Peraturan DPR tentang Tenaga Ahli dan Staf Anggota dilakukan tanpa kehadiran anggota fraksi-fraksi dari KIH. Wakil Ketua Baleg Saan Mustopa hanya mengacu pada syarat kuorum jumlah anggota yang hadir, tidak jumlah fraksi.
Kubu KIH juga menjalankan agenda sendiri. ”Hari Kamis, kami akan menggelar rapat paripurna untuk memilih dan menetapkan pimpinan komisi dan alat kelengkapan,” kata Sekretaris Fraksi Partai Nasdem Syarif Abdullah Alkadrie.
Sepengetahuannya, belum ada undangan untuk kembali bermusyawarah. ”Belum ada tanda-tanda komunikasi yang lebih cair,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPR Setya Novanto, saat ditemui pers kemarin, hanya mengatakan lagi, ”Titik temu antara KMP dan KIH sudah dapat muncul.”
Menurut dia, sejumlah pertemuan telah diadakan. Wacana opsi pemekaran komisi dari 11 menjadi 14 juga sudah dibicarakan. ”Yang pasti, akan ada titik temu dalam minggu ini. Harus secepatnya agar seluruh anggota DPR dapat bekerja produktif,” kata Setya.
Menurut Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, pimpinan DPR juga telah bersedia mempertimbangkan opsi kocok ulang atau pemilihan kembali pimpinan alat kelengkapan dewan. Akan tetapi, dia mengharapkan fraksi KIH juga segera memasukkan daftar anggota ke alat kelengkapan dewan terlebih dahulu.
”Peluang (mengocok ulang) itu ada. Tetapi, tolong daftar, masuk, dan terlibatlah dulu di dalam alat kelengkapan dewan, baru kita putuskan bersama sistem dan mekanisme pemilihan yang ada,” kata Fahri.
DPD sudah bekerja
Kondisi di DPR ini berbeda dengan kondisi di Dewan Perwakilan Daerah RI. DPD telah bekerja normal menggelar rapat-rapat kerja dengan pemerintah.
Kemarin, DPD melakukan rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM. DPD juga menggelar rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, juga Menteri Kelautan dan Perikanan.
Ketika Presiden Joko Widodo mengunjungi korban bencana Gunung Sinabung, Senator Parlindungan Purba juga sudah ikut mendampingi ke Sinabung, Sumatera Utara.
”Karena tidak bertengkar satu sama lain, kami dapat bekerja untuk mulai mendengar program menteri untuk bekerja sama maupun dapat mengawasi,” kata Ketua DPD Irman Gusman.
Irman juga mengingatkan anggota DPD agar lebih bersatu karena sama-sama mempunyai niat kuat untuk memajukan kepentingan daerah.
Ditanya pers soal DPR, Irman juga menyarankan supaya kedaulatan anggota DPR RI kembali ditegakkan. ”Hak yang mendasar di DPR RI itu adalah hak anggota. Jadi, jangan dikooptasi oleh fraksi, apalagi oleh partai politik,” ujar Irman mengingatkan.
Mantan hakim Mahkamah Konsitusi Maruarar Siahaan mengingatkan, konflik antara KMP dan KIH harus segera diatasi. Semangat menguasai atau menyikat habis kepemimpinan DPR oleh KMP tidak boleh diteruskan. Sebaliknya, KIH juga dituntut untuk lebih fleksibel dan menghentikan aksi membuat DPR tandingan. DPR harus dikembalikan sebagai lembaga negara dengan jabatan yang majemuk.
”Semua pihak harus kembali merujuk pada spirit DPR sebagai dewan yang diberi kepercayaan untuk mewakili rakyat. Seyogianya struktur lembaga ini juga mencerminkan komposisi para wakil rakyat pilihan rakyat. Alat kelengkapan dewan itu saluran suara rakyat sehingga idealnya juga mempertimbangkan unsur proporsionalitas wakil rakyat,” katanya.