Berita Terkait
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (TigaPilarNews) DPR Harap Pemerintah Ajukan Banyak Obyek Baru untuk Cukai
- (DetikNews) Ditjen Pajak: Tawaran Google dalam Negosiasi Tak Masuk Akal
- (DetikNews) PLN Tak Lagi Layani Permintaan Sambungan Listrik 450 VA dan 900 VA
- (Tempo.co) Kunjungan Komisi XI ke Amerika, Ketua MPR: Itu Hak Dewan
- (Media Indonesia) Setop Akal-akalan Studi Banding ke Luar Negeri
- (DetikNews) Ini Alasan Proyek 35.000 MW Tak Bisa 'Ngebut'
- (DetikNews) Butuh Rp 1-1,2 T agar TI Asian Games 2018 Samai Event di Incheon 2014
- (Tempo.co) Jokowi: Masyarakat Papua Jangan Jadi Penonton Pembangunan
- (Netral News) Presiden: 35.000 MW Belum Memuaskan, 34 Proyek Mangkrak Akan Di-KPK-kan
- (DetikNews) Tolak TAPERA, Ini Usulan Pengusaha
- (SindoNews.com) Arcandra Rencana Hapus Skema Pemerintah-Swasta di Proyek Migas
- (Tempo.co) Pengentasan Kemiskinan Jalan di Tempat, Ini Alasan Mensos
- (DetikNews) 'Wisma Atlet Selesai Tepat Waktu, Kualitasnya Oke'
- (DetikNews) Bertemu Putu Sebelum APBN-P 2016 Disahkan, Anggota Banggar: Balikin Jam Palsu
- (ANTARA News) Pemerintah siapkan Rp390 miliar untuk hunian TNI/Polri
- (TribunNews) Munculkan Opini Seolah Orang Kaya yang Selama Ini Sembunyikan Hartanya Sebagai Pahlawan
- RUU PNBP - Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Anggito Abimanyu
- (Aktual.com) Sindir Rini, Menteri Bappenas Akui PMN Banyak Salah Sasaran
- (Tempo.co) Menteri Asman: 60 Persen Aparatur Negara Tak Punya Keahlian
- (DetikNews) Mafia Sepakbola Masih Jadi Isu Jelang Kongres PSSI
- (Lampung Post) Ini Alasan Sri Mulyani Pangkas APBN Tanpa Izin DPR
- (DetikNews) KPK Minta Mendagri Dorong Kepala Daerah Segera Setor Dokumen Perizinan Tambang
- (DetikNews) Kepala BKPM: Investasi Motor Utama Pertumbuhan di 2017
- (DetikNews) Ini Alasan Investor RI Lebih Suka Bangun Listrik Batu Bara Ketimbang Tenaga Air
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
(Harian Kompas) Ketua Banggar: Target Penciptaan Lapangan Kerja Kurang Optimis
Tahun 2014 adalah titik nadir pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak 2010. Akan tetapi, tahun ini menjadi momentum untuk mewujudkan titik balik. Berbagai kalangan yakin, pertumbuhan tahun ini lebih baik dan bisa dicapai dengan sejumlah syarat.
Berdasarkan keterangan pers Kepala Badan Pusat Statistik Suryamin di Jakarta, Kamis (5/2), pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sebesar 5,02 persen. Pertumbuhan PDB menjadi indikator paling populer untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu negara.
Tahun ini, dengan penghitungan konservatif sekalipun, pertumbuhan Indonesia hampir dipastikan naik. Penghitungan paling konservatif dari Bank Indonesia, misalnya, pertumbuhan ekonomi tahun ini diperkirakan 5,4 persen. Sementara target yang disepakati Kementerian Keuangan dan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat pada pekan lalu sebesar 5,7 persen.
Ekonom Standard Chartered Bank Indonesia, Eric Alexander Sugandi, menjelaskan, target pertumbuhan ekonomi 2015 di level 5,7 persen tergolong sangat optimistis. Namun, jika berkomitmen mencapai target tersebut, pemerintah harus merealisasikan belanja infrastruktur pada APBN-P 2015 lebih awal.
”Kalau eksekusi program pembangunan bisa dilakukan lebih awal, dampak pengganda ekonomi akan lebih besar. Sektor swasta akan bergerak juga lebih cepat,” tutur Eric.
Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia Sanny Iskandar mengatakan, prioritas penyediaan infrastruktur yang diprogramkan pemerintah memberikan optimisme bagi pelaku usaha. Apalagi saat ini ada ruang fiskal untuk membiayai infrastruktur.
Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia Ade Sudrajat mengatakan, pengusaha tekstil tetap optimistis, pemerintahan sekarang ini mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Untuk mencapai ke sana, pemerintah harus berpihak pada kepentingan rakyat, bukan kepentingan kelompok, dan mampu merampungkan kisruh politik yang tengah terjadi.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Darmansyah Hadad, seusai melantik Kepala Regional V Sumatera OJK di Medan, Sumatera Utara, menilai, optimisme kalangan pengusaha dan pelaku ekonomi atas perekonomian Indonesia masuk akal.
Guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan mendalam, pihaknya bakal ikut mendorong terciptanya aneka produk keuangan yang tepat sasaran dan menyeluruh bagi semua kalangan masyarakat.
”Kami akan meminta variasi produk perbankan, pasar modal, dan industri keuangan lainnya. Basis investor harus ditambah sehingga pasar menjadi lebih dalam. Ini akan memberikan lebih banyak pilihan bagi investor dalam dan luar negeri,” papar Muliaman.
Ia menyatakan, OJK mendukung sepenuhnya program pemerintah. Hal itu juga dia sampaikan di hadapan Presiden Joko Widodo, pekan ini. Kepada Presiden, Muliaman menyampaikan optimisme dan harapan investor luar negeri kepada pemerintah saat ini.
Secara terpisah, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Franky Sibarani mengatakan, pihaknya melihat potensi investasi tahun 2015 cukup besar. Realisasi investasi sepanjang tahun 2014 mencapai Rp 463,1 triliun atau naik 16 persen dibandingkan dengan tahun 2013.
Lapangan kerja
Akan tetapi, Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Ahmadi Noor Supit berpendapat, pertumbuhan ekonomi 2015 yang ambisius tidak dibarengi dengan target penciptaan lapangan kerja yang berarti. Bahkan, ia menilai, target penciptaan lapangan kerjanya minimalis.
Menurut Ahmadi, pemerintah menargetkan, setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi pada 2015 menciptakan lapangan kerja bagi 150.000 tenaga kerja. Tambahan 25.000 tenaga kerja dibandingkan dengan tahun lalu itu dinilai tidak sebanding dengan besarnya tambahan ruang fiskal.