Berita Terkait
- Anggaran DPR RI Tahun 2016-2018
- Kehadiran Anggota DPR Pada Masa Sidang Ke-2 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-2 Tahun 2017-2018
- Fokus DPR Masa Sidang ke-3 Thn 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 3 Tahun 2017 – 2018
- Kehadiran Anggota DPR RI Masa Sidang ke-3 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja Masa Sidang Ke-3 Tahun 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 4 Tahun 2017– 2018
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Legislasi)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Pengawasan)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Keuangan, Lainnya)
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018
- (Tempo.co) Kasus Patrialis Akbar, KPPU: UU Peternakan Sarat Kepentingan
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (Tempo.co) RUU Pemilu, Ambang Batas Capres Dinilai Inkonstitusional
- (Media Indonesia) Peniadaan Ambang Batas Paling Adil
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Aturan Komite Sekolah, Menteri Pendidikan: Bukan Mewajibkan Pungutan
- (Rakyat Merdeka) DPR BOLEH INTERVENSI KASUS HUKUM
- (Aktual.com) Sodorkan 4.000 Pulau ke Asing, Kenapa Pemerintah Tidak Menjaga Kedaulatan NKRI?
- (RimaNews) Pimpinan MPR dan DPR akan bertambah dua orang
- (Warta Ekonomi) Jonan Usulkan Kepada Kemenkeu Bea Ekspor Konsentrat 10 Persen
- (Tempo.co) Eko Patrio Dipanggil Polisi, Sebut Bom Panci Pengalihan Isu?
- (TigaPilarNews) DPR Harap Pemerintah Ajukan Banyak Obyek Baru untuk Cukai
- (Tempo.co) Menteri Nasir: Jumlah Jurnal Ilmiah Internasional Kita Meningkat
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
(Harian Kompas) Ketua DPR Setya Novanto Yakin Ada Solusi Pekan Ini
Keributan di DPR akibat perebutan kursi pimpinan alat kelengkapan masih terjadi. Rapat Paripurna DPR masih terbelah menjadi dua kubu. Namun, pimpinan DPR tampaknya sudah mendapatkan jalan keluar. Ketua DPR Setya Novanto optimistis konflik di parlemen bisa segera diselesaikan pekan ini.
”Mudah-mudahan dalam minggu ini ada jalan keluar,” kata Setya Novanto saat berkunjung ke Kantor Redaksi Harian Kompas, Selasa (4/11). Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Taufik Kurniawan, dan Fahri Hamzah hadir mendampingi.
Setya Novanto, kepada Pemimpin Redaksi Kompas Rikard Bagun, menegaskan bahwa DPR juga berupaya memberikan dukungan yang baik kepada pemerintah. Hal serupa juga diperlihatkan Presiden Joko Widodo yang menunggu surat DPR terkait pertimbangan perubahan nomenklatur kementerian.
”Kalau situasi seperti ini terus, DPR ramai, yang rugi semua,” ujar politikus dari Partai Golkar itu.
Politikus senior dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Pramono Anung, juga membenarkan ada upaya dari semua pihak untuk mencari solusi bersama. Pimpinan partai politik dari Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) telah melakukan pertemuan berulang kali.
Terakhir, pertemuan terjadi pada Senin malam yang dihadiri Setya Novanto, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham, Ketua Umum PAN Hatta Rajasa, dan Bendahara Umum PDI-P Olly Dondokambe.
Dari pertemuan tersebut, solusi yang dapat diterima kedua belah pihak ditargetkan dapat segera terealisasi pekan depan.
”Intinya adalah keterwakilan di semua alat kelengkapan DPR,” ujar Pramono.
Menurut Pramono, kondisi ini memang tidak boleh dibiarkan terlalu lama karena dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik, termasuk dari dunia internasional kepada Indonesia.
Minta DPR dibubarkan
Masyarakat memang sudah tidak tahan dan mulai tidak sabar melihat keributan yang terjadi di Senayan. Kemarin, mereka mengajukan pengaduan konstitusional atau constitutional complaint ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan mendesak untuk membubarkan DPR.
”Kami tahu belum ada aturan mengenai constitutional complaint di MK. Namun, sehubungan dengan maraknya pemberitaan tentang dualisme kepemimpinan di DPR, kita sebagai warga negara merasa hak konstitusional kita dikhianati, dicederai. Kita, rakyat, adalah pemberi mandat kepada wakil-wakil di DPR. Seharusnya kita bisa mengawasi dan memberi peringatan kepada anggota legislatif,” ujar Koordinator Aliansi Masyarakat Resah DPR (Amar DPR) Ayat Hadiyat seusai mendaftarkan pengaduan konstitusional ke MK.
Amar DPR terdiri dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat, di antaranya LBH Pendidikan, Indonesia Reform Institute, Jaringan Kesejahteraan/Kesehatan Masyarakat, Reaksi Cerdas Indonesia, Lembaga Penelitian Pendidikan Luar Sekolah, dan Yayasan Yamira.
Menurut Ayat, perilaku anggota DPR yang menunjukkan terang-terangan perebutan kekuasaan sama sekali tidak mendidik.
Presiden yakin
Sementara itu, Presiden Joko Widodo meyakini, DPR dapat segera menyelesaikan dinamika politik yang terjadi di Senayan. Hal itu disampaikan Presiden saat memberikan pengarahan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kabinet Kerja 2014, kemarin, di Istana Negara. Rakornas tersebut dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, menteri Kabinet Kerja, dan diikuti seluruh gubernur.
”Setiap tamu dari luar, investor dari luar, selalu menyampaikan kekhawatiran tensi politik kita,” katanya.
Presiden berharap, pemimpin di daerah bisa meyakinkan masyarakat untuk tidak perlu mengkhawatirkan. ”Daerah tidak perlu mengkhawatirkan apa yang terjadi. Sebentar lagi juga selesai,” kata Jokowi, yang optimistis terhadap DPR.