Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Berita Terkait

Kategori Berita

(Harian Kompas) Pasca APBNP 2015, Handry Satriago : Proses Tender Diharapkan Cepat

12/12/2018



Kalangan pengusaha menyambut percepatan pencairan belanja pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Mereka berharap proses tender bisa dilakukan lebih cepat sehingga proyek bisa segera dijalankan.

Sejumlah pengusaha, Senin (23/2), mengatakan sudah berancang-ancang agar bisa ikut berperan dalam sejumlah proyek pemerintah.

CEO GE Indonesia Handry Satriago mengatakan, GE Indonesia ingin berpartisipasi pada proyek yang digulirkan pemerintah, terutama di sektor pembangkit energi.

”Kami berharap dapat berkontribusi 10 persen lebih dari total proyek 35.000 MW. Hal ini karena kami memiliki teknologi biomassa dan mobile power yang ingin ditawarkan,” ujar Handry.

Hal yang saat ini ditunggu pelaku usaha adalah proses tender. ”Sebelum-sebelumnya proses tender itu, kan, lama. Sekarang perlu cepat karena ini menyangkut banyak hal, seperti bahan bakar, soal tanah, transmisi, dan hal terkait lainnya,” lanjut Handry.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Hariyadi B Sukamdani mengatakan, saat ini dunia usaha menunggu rincian daftar barang kebutuhan proyek- proyek yang digulirkan pemerintah.

”Begitu tahu jenis barang dan spesifikasinya, tiap sektor usaha akan dapat menghitung kesiapannya untuk mengisi kebutuhan,” ujar Hariyadi.

Secara terpisah, Ketua Asosiasi Semen Indonesia Widodo Santoso mengatakan, pasokan semen industri di dalam negeri saat ini mampu memenuhi kebutuhan.

”Kebutuhan semen tahun ini diprediksi naik 6-7 persen atau menjadi 66 juta-67 juta ton. Adapun kapasitas atau kemampuan produksi pabrik sudah naik sekitar 75 juta ton,” lanjutnya.

Menurut Widodo, pabrik semen di Indonesia siap mendukung kebutuhan infrastruktur sampai dengan tahun 2019. Hal ini didukung banyak proyek pabrik semen yang sudah jadi dan beroperasi.

Selain itu, ada pula pabrik yang sedang dalam proses konstruksi dan diperkirakan pada tahun 2016 dan 2017 akan mulai beroperasi.

Direktur PT Bukaka Teknik Utama Sofiah Balfas mengatakan, Bukaka ditargetkan bisa memenuhi pesanan Kementerian Pertanian untuk alat dan mesin pertanian pada Mei 2015. Bukaka merupakan perusahaan besar sehingga tidak akan kesulitan memenuhi target dan akan berupaya memenuhinya.

Corporate Secretary PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Suradi Wongso Suwarno mengatakan, target Wijaya Karya sudah disesuaikan dengan kemampuan, baik untuk sumber daya manusia maupun sumber daya material.

Kendala

Secara terpisah, peneliti senior Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, TM Zakir Machmud, berpendapat, kendala pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencakup dua hal. Pertama, pada proses lelang yang biasanya terjadi penyalahgunaan dokumen dan korupsi. Kedua, perbedaan standar laporan keuangan antara kementerian teknis dan kementerian keuangan yang menyebabkan revisi program.

”Saya melihat kabinet sekarang sudah cukup satu suara. Mereka juga berusaha mengoptimalkan sistem pemerintahan elektronik atau e-government. Kalau melalui sistem ini, transparansi lelang bisa dijaga. Apalagi, mekanisme penggodokan APBN kini lebih serius. Walaupun tidak bisa dimungkiri, gejolak politik tetap berpengaruh,” ungkap Zakir.

Sementara itu, industri asuransi umum dipastikan mengambil bagian dalam sejumlah proyek pemerintah tahun ini.

Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) akan memproyeksikan nilai premi asuransi umum proyek pemerintah murni dan yang digabung dengan proyek sektor swasta akan meningkat hingga 200 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

”Asuransi umum meneruskan sejumlah proyek yang tengah berjalan, sekaligus proyek-proyek baru yang menjadi fokus pemerintahan Jokowi, terutama kemaritiman dan ketahanan pangan,” kata Direktur Eksekutif AAUI Julian Noor.

Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Wismana Adi Suryabrata menyatakan, persiapan proyek dan persoalan lapangan menjadi penyebab rendahnya penyerapan anggaran infrastruktur. Hal ini terus terjadi setiap tahun.