(Harian Kompas) Presiden: Jangan ada ego sektoral penegak hukum

12/12/2018

”Saya meminta KPK dan saya memerintahkan kepada Jaksa Agung dan Kapolri untuk terus berkoordinasi dan konsolidasi, saling membantu, agar penanganan pemberantasan korupsi segera kembali dilakukan dan ditingkatkan lagi,” tutur Presiden, seusai pertemuan dengan Ketua KPK Taufiequrachman Ruki, Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti, dan Jaksa Agung HM Prasetyo, Rabu (25/2), di Istana Merdeka.

Dalam pertemuan tertutup yang dimulai pada pukul 09.30 dan berlangsung sekitar satu jam itu, Presiden didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Presiden berpesan agar ketiga institusi itu juga memberi perhatian terhadap kejahatan yang berkaitan dengan pembalakan liar (illegal logging), penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing), dan penambangan liar (illegal mining) yang merugikan negara hingga triliunan rupiah.

”Saya tadi juga meminta KPK serta memerintahkan Polri dan kejaksaan agar tidak mengedepankan ego sektoral. Harus saling mendukung dan membangun kepercayaan publik agar yang dikehendaki masyarakat bisa betul-betul dikerjakan,” tuturnya.

Presiden meminta KPK serta memerintahkan Polri dan Kejaksaan Agung agar betul-betul serius menangani kasus-kasus korupsi. Prioritas harus diberikan pada pencegahan. Namun, apabila ada tindakan yang telah betul-betul menyimpang dan merupakan kejahatan, Presiden memerintahkan agar ditindak tegas.

”Kita semua menempatkan korupsi sebagai musuh bersama yang mengancam kemajuan dan pembangunan bangsa kita,” kata Joko Widodo.

Ketika ditanya tentang bagaimana konsolidasi tersebut dijalankan, Presiden menyerahkan persoalan teknis itu pada kesepakatan pimpinan ketiga institusi penegak hukum itu. Hal serupa juga disampaikannya terkait kemungkinan jika ada oknum di antara ketiga institusi itu yang melakukan tindak kejahatan dan ditangani oleh penegak hukum lain.

”Nanti dalam konsolidasi itu mereka juga akan membicarakan hal yang teknis. Saya tidak akan berbicara teknis,” kata Presiden.

Keniscayaan

Jaksa Agung HM Prasetyo menyatakan, sinergitas antara kejaksaan, kepolisian, dan KPK sangat diperlukan agar upaya penegakan hukum pemberantasan korupsi berjalan optimal.

”Sinergitas itu suatu keniscayaan, harus dilakukan ketiga aparat hukum. Jika ketiganya bersinergi, hasilnya akan lebih optimal,” ujar Prasetyo.

Dukungan personel kejaksaan untuk menjadi jaksa penuntut di KPK merupakan salah satu sinergi yang selama ini dilakukan. Menurut Prasetyo, pihaknya akan memenuhi permintaan KPK untuk menambah jaksa penuntut yang diperbantukan ke KPK jika memang diperlukan.

”Kami akan penuhi kalau mereka (KPK) perlukan. Mungkin ada beberapa pergantian karena untuk jaksa yang ditugaskan di KPK itu batasan waktunya paling lama 10 tahun,” kata Prasetyo.

JejakParlemen

Berita Terkait

Kategori Berita

(Harian Kompas) Presiden: Jangan ada ego sektoral penegak hukum