(Harian Kompas): Profil Wakapolri Terpilih Nantinya Diharap Tak Terkait Politik

12/12/2018

Sosok jenderal berbintang tiga tanpa kedekatan politik menjadi salah satu fak-tor yang harus dipertimbangkan Dewan Kepangkat-an dan Jabatan Tinggi Kepolisian Negara RI untuk memilih Wakil Kapolri, pendamping Kepala Polri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti.

Opini tersebut diungkapkan Guru Besar Kriminologi Universitas Indonesia Adrianus Meliala saat dimintai komentar terkait sosok Wakapolri ideal.

Menurut Adrianus, urgensi Wakapolri tanpa kedekatan politik didasari fakta Komisaris Jenderal Budi Gunawan berhubungan erat dengan kekuatan politik. Karena faktor itulah, lanjut Adrianus, Budi meraih dukungan politik kuat sebagai Wakapolri.

Sesuai kode etik Polri, tambahnya, polisi dilarang berafiliasi dengan berbagai unsur politik, baik sosok politikus maupun partai politik. "Saya harap Wakapolri tidak memiliki afiliasi politik. Hal itu dikhawatirkan akan menjadi contoh perwira muda Polri yang akan menganggap melakukan kegiatan politik dapat membantu karier mereka," ucapnya.

Selain itu, apabila kedekatan politik Budi dapat melanggengkan posisinya sebagai Wakapolri, hal itu juga dikhawatirkan dapat dicontoh oleh para kepala kepolisian daerah dan kepala kepolisian resor yang akan menghadapi pemilu kepala daerah serentak tahun ini. "Saya tidak ingin mereka (kapolda dan kapolres) condong kepada sisi tertentu dalam pilkada dengan harapan mendapat balas budi secara politis. Ini situasi yang buruk bagi masa depan Polri," ujarnya.

Kawal reformasi Polri

Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional Mulfachri Harahap berpendapat, Wakapolri harus mampu membantu beban tugas Kepala Polri yang kian berat, khususnya dalam menjalankan reformasi internal Polri. Jika Kapolri akan lebih banyak bertugas secara eksternal, Wakapolri harus piawai membantu proses konsolidasi internal.

"Wakapolri dan Kapolri adalah dua sisi mata uang yang harus saling melengkapi. Keduanya saling membagi tugas, apa yang tidak dimiliki Kapolri, harus dimiliki Wakapolri," kata Mulfachri di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (20/4).

Berangkat dari itu, Mulfachri menilai, Wakapolri terpilih harus berpengalaman dalam membina personel. "Kapolri akan banyak keluar menjadi juru bicara institusi ke pemerintah dan masyarakat. Maka, harus ada yang menjaga di dalam," katanya.

Menurut dia, Budi yang sebelumnya menjadi calon Kapolri dan kini menjabat Kepala Lembaga Pendidikan Polri layak menjadi Wakapolri. "Menurut kami, Budi lebih dari layak karena ia sudah melewati uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Untuk Kapolri saja kami anggap layak, apalagi Wakapolri," ucapnya.

Sebelumnya, dalam rapat konsultasi antara DPR dan Presiden, 6 April, sejumlah perwakilan fraksi dan komisi di DPR juga mengusulkan nama Budi Gunawan sebagai Wakapolri.

Badrodin memastikan Wakapolri terpilih sosok yang berkapasitas mempersolid Polri. Ia menyatakan, keputusan pemilihan Wakapolri adalah hasil keputusan bersama semua perwira tinggi (pati) Polri melalui sidang Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti). Dengan demikian, bisa dipastikan calon Wakapolri telah disetujui semua pati Polri.

"Pemilihan itu sudah ada mekanisme dan sesuai kesepakatan. Alhasil, Wakapolri yang ditunjuk merupakan hasil kesolidan kami dan merupakan perwakilan dari pati berkapasitas baik," ujar Badrodin, Senin, di Jakarta.

Soal sejumlah nama yang berpeluang besar menjadi Wakapolri, kata Badrodin, tak ada unggulan sehingga semua jenderal bintang tiga berpeluang sama. "Tidak ada (calon kuat), semua terserah Wanjakti," katanya.

Ia juga menegaskan bahwa dirinya pemegang tunggal komando Polri. "Saya pemegang tunggal komando. Tidak ada dualisme," kata Badrodin.

http://print.kompas.com/baca/2015/04/21/Hindari-Sosok-Terkait-Politik

JejakParlemen

Berita Terkait

Kategori Berita

(Harian Kompas): Profil Wakapolri Terpilih Nantinya Diharap Tak Terkait Politik