Berita Terkait
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (TigaPilarNews) DPR Harap Pemerintah Ajukan Banyak Obyek Baru untuk Cukai
- (DetikNews) Ditjen Pajak: Tawaran Google dalam Negosiasi Tak Masuk Akal
- (DetikNews) PLN Tak Lagi Layani Permintaan Sambungan Listrik 450 VA dan 900 VA
- (Tempo.co) Kunjungan Komisi XI ke Amerika, Ketua MPR: Itu Hak Dewan
- (Media Indonesia) Setop Akal-akalan Studi Banding ke Luar Negeri
- (DetikNews) Ini Alasan Proyek 35.000 MW Tak Bisa 'Ngebut'
- (DetikNews) Butuh Rp 1-1,2 T agar TI Asian Games 2018 Samai Event di Incheon 2014
- (Tempo.co) Jokowi: Masyarakat Papua Jangan Jadi Penonton Pembangunan
- (Netral News) Presiden: 35.000 MW Belum Memuaskan, 34 Proyek Mangkrak Akan Di-KPK-kan
- (DetikNews) Tolak TAPERA, Ini Usulan Pengusaha
- (SindoNews.com) Arcandra Rencana Hapus Skema Pemerintah-Swasta di Proyek Migas
- (Tempo.co) Pengentasan Kemiskinan Jalan di Tempat, Ini Alasan Mensos
- (DetikNews) 'Wisma Atlet Selesai Tepat Waktu, Kualitasnya Oke'
- (DetikNews) Bertemu Putu Sebelum APBN-P 2016 Disahkan, Anggota Banggar: Balikin Jam Palsu
- (ANTARA News) Pemerintah siapkan Rp390 miliar untuk hunian TNI/Polri
- (TribunNews) Munculkan Opini Seolah Orang Kaya yang Selama Ini Sembunyikan Hartanya Sebagai Pahlawan
- RUU PNBP - Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Anggito Abimanyu
- (Aktual.com) Sindir Rini, Menteri Bappenas Akui PMN Banyak Salah Sasaran
- (Tempo.co) Menteri Asman: 60 Persen Aparatur Negara Tak Punya Keahlian
- (DetikNews) Mafia Sepakbola Masih Jadi Isu Jelang Kongres PSSI
- (Lampung Post) Ini Alasan Sri Mulyani Pangkas APBN Tanpa Izin DPR
- (DetikNews) KPK Minta Mendagri Dorong Kepala Daerah Segera Setor Dokumen Perizinan Tambang
- (DetikNews) Kepala BKPM: Investasi Motor Utama Pertumbuhan di 2017
- (DetikNews) Ini Alasan Investor RI Lebih Suka Bangun Listrik Batu Bara Ketimbang Tenaga Air
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
(Harian Kompas) Satria WY: Pemerintah Harus Tuntaskan Gas Tersisa
Pemerintah diminta menuntaskan gas tersisa sepanjang 2014 sebanyak 23 kargo. Gas sebanyak itu menjadi alasan pemerintah menurunkan target produksi gas siap jual pada 2015 menjadi 1,177 juta barrel setara minyak per hari. Penurunan target itu tak sejalan dengan program konversi bahan bakar minyak ke gas.
”Di situlah pekerjaan pemerintah nanti pada 2015, yaitu bagaimana mereka menghabiskan uncommitted gas (gas tersisa) yang belum sampai terbeli sebanyak 23 kargo,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya Widya Yudha, Jumat (30/1), di Jakarta.
Sebelumnya, dalam rapat kerja antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Komisi VII DPR mengenai asumsi makro dan pembiayaan dalam RAPBN Perubahan 2015, Kamis (29/1), di Jakarta, pemerintah mengusulkan target produksi gas siap jual (lifting) 1,177 juta barrel setara minyak per hari (BOEPD). Komisi VII meminta target lifting gas dinaikkan menjadi 1,221 juta BOEPD atau sama dengan realisasi pada 2014.
”Pada 2014 saja mereka bisa mencapai 1,221 juta BOEPD, lalu mengapa tahun ini diusulkan lebih rendah. Nanti mereka tidak mau bekerja keras untuk menaikkan lifting gas,” ujar Satya.
Anggota Komisi VII DPR dari Partai Kebangkitan Bangsa, Agus Sulistiyono, menambahkan, dengan penurunan target lifting gas tahun ini seperti yang diusulkan pemerintah, hal itu tidak sejalan dengan program konversi bahan bakar minyak (BBM) ke gas.
”Bagaimana nasib program konversi bahan bakar minyak ke gas jika target lifting diturunkan. Target lifting tidak boleh turun dan pemerintah juga harus menggiatkan pembangunan infrastruktur gas di dalam negeri agar serapan gas tinggi,” ujar Agus.
Sementara itu, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Amien Sunaryadi mengatakan, salah satu penyebab gas tersisa 23 kargo sepanjang 2014 adalah belum ada kesepakatan antara pemerintah dan pembeli mengenai harga.
Pemerintah menginginkan harga jual gas 10 dollar AS per juta metrik british thermal unit (MMBTU), sedangkan pembeli menginginkan harga 8 dollar AS per MMBTU.
”Kami akan terus menegosiasi harga tersebut dengan para pembeli agar seluruh uncommitted gas pada 2014 bisa segera terjual. Itu akan menjadi pekerjaan rumah pada 2015 yang harus diselesaikan,” kata Amien.
Amien menambahkan, selain persoalan harga jual yang belum disepakati, masalah lainnya adalah infrastruktur di dalam negeri yang belum siap. Perusahaan pemerintah yang dinyatakan hendak membeli setelah gas tersedia belum dapat menyerap lantaran belum ada kesiapan infrastruktur.
Dalam rincian usulan RAPBN Perubahan 2015, Kementerian ESDM mengusulkan tambahan dana Rp 3,4 triliun. Dana tersebut untuk membangun kilang gas alam cair (LNG), pembangunan stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) dan pipa penyalur, proyek percontohan alat konversi ke gas (conventer kit) bagi nelayan tradisional, dan pengadaan 2 juta tabung elpiji 3 kilogram.
Menurut rencana, usulan tersebut akan dibahas dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR pada Senin pekan depan. Penambahan anggaran dimaksudkan untuk mendukung program konversi BBM ke gas.