Berita Terkait
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
(Harian Kompas) Satria WY Wakil Ketua Komisi VII: Perhitungkan Dampak Harga Elpiji
Pemerintah hendaknya memperhitungkan dampak kenaikan harga elpiji 12 kilogram yang berlaku 2 Januari 2015. Perbedaan harga antara elpiji 12 kilogram dan elpiji 3 kilogram rentan terjadi penyelewengan dan berpotensi menimbulkan pembengkakan subsidi. Distribusi tertutup atau program gas kota dapat menjadi salah satu solusi.
Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya Widya Yudha dan pengamat energi dari Universitas Trisakti, Jakarta, Pri Agung Rakhmanto, Rabu (7/1), di Jakarta.
Harga elpiji 12 kilogram di tingkat agen Rp 134.700 per tabung. Adapun harga elpiji 3 kilogram di tingkat agen Rp 12.750 per tabung.
Menurut Satya, terdapat potensi perpindahan konsumen elpiji 12 kilogram ke elpiji 3 kilogram yang masih disubsidi pemerintah. Potensi itu timbul setelah PT Pertamina (Persero) menaikkan harga elpiji 12 kilogram sebesar Rp 1.500 per kilogram sejak 2 Januari lalu.
”Nah, dampak kenaikan harga elpiji 12 kilogram itulah yang harus diperhitungkan pemerintah dan Pertamina. Sebab, komoditas yang sama, tetapi terdapat dua harga yang selisihnya cukup lebar itu berbahaya,” ujar Satya.
Satya menilai, adanya dua harga untuk satu komoditas yang sama berpotensi terjadi penyelewengan. Ia mencontohkan kegiatan ilegal pengoplosan elpiji 3 kilogram dengan elpiji 12 kilogram untuk dijual demi mencari keuntungan yang besar.
Agar tidak ada penyalahgunaan elpiji 3 kilogram yang masih disubsidi, Satya menyarankan agar pemerintah dan Pertamina menerapkan pola distribusi tertutup. Dengan pola distribusi itu, konsumen yang berhak membeli elpiji 3 kilogram adalah konsumen dengan daya beli rendah.
”Percepatan program gas kota (city gas) juga bisa mengurangi pemakaian elpiji. Sebab, ongkos pembelian gas kota lebih murah ketimbang elpiji,” kata Satya menjelaskan.
Pri Agung mengungkapkan perpindahan konsumen elpiji 12 kilogram ke elpiji 3 kilogram adalah keniscayaan. Penerapan sistem distribusi tertutup diyakini mampu mencegah peralihan konsumen elpiji 12 kilogram ke elpiji 3 kilogram.
Diperlukan kemauan kuat pemerintah untuk menerapkan distribusi tertutup. ”Distribusi tertutup solusi yang paling realistis. Program gas kota bagus, tetapi perlu waktu lama untuk membangun infrastruktur jaringan gas,” kata Pri Agung.
link profil wikidpr untuk Satya Widya Yudha: http://wikidpr.org/anggota/5403631742b53eac2f8ef7aa