Berita Terkait
- (Tempo.co) Kasus Patrialis Akbar, KPPU: UU Peternakan Sarat Kepentingan
- (Rakyat Merdeka) DPR BOLEH INTERVENSI KASUS HUKUM
- (Tempo.co) Kasus E-KTP, Kenapa Peran Setya Novanto Dianggap Penting?
- (TribunNews) KPK Periksa Agun Gunandjar Teguh Juwarno, dan Taufiq Effendi Terkait Korupsi KTP Elektronik
- (Media Indonesia) Rp2,7 M buat Kader Demokrat
- (JawaPos) ICW Berikan Rapor Merah Buat Jaksa Agung, Ini Datanya..
- (Tempo.co) Majelis Kehormatan BPK Dianggap Lindungi Harry Azhar
- (DetikNews) Polisi: Sebar Berita Hoax Bisa Dipidana UU ITE
- (Netral News) Presiden: 35.000 MW Belum Memuaskan, 34 Proyek Mangkrak Akan Di-KPK-kan
- (DetikNews) Begini Modus Penipuan Rp 96 M oleh Anggota DPR Indra Simatupang
- (Tempo.co) Soal SP3, Komisi Hukum DPR Bakal Konfrontasi 3 Kapolda Riau
- (Tempo.co) Suap Infrastruktur, Politikus Golkar Dituntut 9 Tahun Bui
- (Tempo.co) Propam Tangkap 85 Polisi Pungli, Polda Metro Terbanyak
- (DetikNews) Bertemu Putu Sebelum APBN-P 2016 Disahkan, Anggota Banggar: Balikin Jam Palsu
- (Tempo.co) ICW Sarankan Ubah Aturan Justice Collaborator
- (Tempo.co) Ombudsman: Pungli Tertinggi di Kepolisian dan Pemda
- (RiauOne.com) Ketua BPK Harry Azhar Azis Terbukti Langgar Kode Etik Terkait Panama Papers
- (Tempo.co) Ombudsman Temukan Banyak Masalah dalam Proyek E-KTP
- (Tempo.co) Terseret Dugaan Korupsi E-KTP, Ini Reaksi Setya Novanto
- (DetikNews) Kemendagri Berhentikan Pejabatnya yang jadi tersangka di Kasus e-KTP
- (DetikNews) Ahli: Banyaknya Jenis Remisi Merusak Rasa Keadilan Publik
- (DetikNews) KPK Minta Mendagri Dorong Kepala Daerah Segera Setor Dokumen Perizinan Tambang
- (Media Indonesia) Revisi UU ITE Ancaman Kebebasan Berekspresi
- (Tempo.co) Tanggulangi Terorisme, Wiranto: Perbaiki Sistem LP
- (Tempo.co) KPK Tolak Penghapusan Justice Collaborator
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
(Harian Kompas) Semua Menunggu Ketegasan Jokowi Mendamaikan Polri-KPK
PUBLIK terenyak ketika Jumat (23/1) pagi, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto ditangkap polisi di Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Bagaimana pandangan pemimpin lembaga negara terhadap penangkapan Bambang Widjojanto? Berikut pendapat mereka.
Hormati saja dulu proses hukum yang berlangsung.
Ketua DPR Setya Novanto
Kita tunggu hasil pertemuan Presiden dengan kedua lembaga itu. Jangan sampai ada salah paham antara KPK dan Polri, semua harus diluruskan.
Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali
Saya kaget sekali, kok, tiba-tiba ada peristiwa seperti ini. Saya kaget pagi tadi melihat (di televisi). Namun, bagaimana, ya, itu semua, kan, kewenangan penyidik (Polri) untuk menilai apakah sudah memenuhi bukti yang cukup untuk dilakukan penangkapan. Kemudian, kewenangan juga dari tersangka untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Tetapi ya..., sebaiknya sih..., bagaimana ya..., menghindari adanya suasana yang panas. Suasana dingin, kan, bagus. Namun, polisi pasti menjelaskan ada bukti tidak sehingga status (Bambang Widjojanto) sebagai tersangka.
Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat
Saya sangat prihatin dengan adanya kegaduhan situasi politik saat ini. Kita mesti menyelesaikan masalah dengan jiwa besar, kepala dingin, dan saling menghormati satu sama lain. Namun, itu semua dilandasi pada hukum yang berlaku dan hukum itu di belakangnya ada etika dan moral, ada kepatutan, dan sebagainya. Elite politik jangan saling menuduh, saling berprasangka. Negara ini harus dibangun berdasarkan trust. Hukum dijalankan dengan baik tanpa prasangka, tanpa ada emosi, tanpa ada sisi balas dendam. Yang harus kita jaga adalah institusinya. Harus dipisahkan antara lembaga dan personal.
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Harry Azhar Azis
Kasus penetapan tersangka atas Budi Gunawan dan Bambang Widjojanto mesti dilihat sebagai kasus hukum. Kasus semacam itu bisa mengenai siapa saja yang melanggar hukum. Meski demikian, tidak bisa dihindari kecenderungan yang menempatkan kasus tersebut sebagai persoalan politis. Presiden perlu memastikan kasus itu jangan sampai membesar menjadi bola politik. Jadi, penanganannya proporsional saja. Presiden juga berperan memantapkan kewenangan setiap instansi. Jangan sampai keputusan presiden memperlemah institusi negara.
Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki