Berita Terkait
- Anggaran DPR RI Tahun 2016-2018
- Kehadiran Anggota DPR Pada Masa Sidang Ke-2 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-2 Tahun 2017-2018
- Fokus DPR Masa Sidang ke-3 Thn 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 3 Tahun 2017 – 2018
- Kehadiran Anggota DPR RI Masa Sidang ke-3 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja Masa Sidang Ke-3 Tahun 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 4 Tahun 2017– 2018
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Legislasi)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Pengawasan)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Keuangan, Lainnya)
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018
- (Tempo.co) Kasus Patrialis Akbar, KPPU: UU Peternakan Sarat Kepentingan
- (Tempo.co) Kasus Patrialis Akbar, KPPU: UU Peternakan Sarat Kepentingan
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (Tempo.co) RUU Pemilu, Ambang Batas Capres Dinilai Inkonstitusional
- (Media Indonesia) Peniadaan Ambang Batas Paling Adil
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Aturan Komite Sekolah, Menteri Pendidikan: Bukan Mewajibkan Pungutan
- (Rakyat Merdeka) DPR BOLEH INTERVENSI KASUS HUKUM
- (Aktual.com) Sodorkan 4.000 Pulau ke Asing, Kenapa Pemerintah Tidak Menjaga Kedaulatan NKRI?
- (RimaNews) Pimpinan MPR dan DPR akan bertambah dua orang
- (Warta Ekonomi) Jonan Usulkan Kepada Kemenkeu Bea Ekspor Konsentrat 10 Persen
- (Tempo.co) Eko Patrio Dipanggil Polisi, Sebut Bom Panci Pengalihan Isu?
- (TigaPilarNews) DPR Harap Pemerintah Ajukan Banyak Obyek Baru untuk Cukai
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
(Harian Terbit) DPR Sesalkan Rencana Pemerintah Kembali Import Beras
Jakarta, HanTer - Anggota Komisi IV DPR RI Firman Subagyo, menyesalkan langkah pemerintah yang lagi-lagi kembali mengimport beras dari negara lain. Pasalnya, diketahui bahwa stok beras yang berasal dari bulog sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan negara hingga tahun kedepan.
"Lagi-lagi kita sesali Indonesia kembali membuka kran import beras yang sebelumnya sudah dilarang Jokowi untuk mengimpot dari luar," kata Firman kepada Harian Terbit, Minggu (10/5/2015).
Politisi Golkar itu pun menilai bahwa Indonesia adalah negara dengan kekayaan yang besar terutama masalah kedaulatan swasembada pangan. Terlebih, Indonesia pernah berswasembada pangan di era pemerintahan Soeharto, bahkan Indonesia pernah memberi bantuan negara-negara miskin yang memerlukan bantuan pangan atau beras.
"Melihat dari semua ini tentu ada yang salah? dan dimana letak kesalahan kita sehingga harus membuka kembali kran import dari luar negeri," terangnya.
Seperti diketahui, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) belum bisa memastikan kecukupan beras jelang Hari Raya Idul Fitri. Untuk mengantisipasi lonjakan permintaan, JK menyiapkan langkah praktis pengadaan dengan membuka keran impor.
"Peluang impor terbuka, kalau produksi nasional tak cukup. Artinya stok bulog kurang dari 1,5 juta sampai 2 juta," ujar JK di Istana Wapres, Jum'at (8/5/2015).
Wapres mengatakan kebijakan impor dipertimbangkan untuk menutup sebagian kebutuhan beras guna mengendalikan harga di pasaran. Pasalnya, kata JK, jika Perum Bulog terlalu banyak membeli beras hasil petani lokal dapat memicu lonjakan harga.
Namun, JK menuturkan kepastian impor baru akan diputuskan setelah melihat stok beras di Gudang Bulog pasca panen raya bulan ini.
"Jika memang cadangan nasional di bawah 2 juta, akan dipertimbangkan (impor)," katanya.
Banyak hal yang jadi dalih JK untuk membuka keran impor. Antara lain tingkat produksi panen raya yang dipengaruhi oleh cuaca dan kualitas benih.
(Luki)