Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org

JejakParlemen

Berita Terkait

Kategori Berita

(Inilah.Com) Penyerapan Anggaran Daerah masih Terkendala Hukum

12/12/2018



Bogor - Menko Polhukam/Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan penyerapan anggaran daerah (PAD) masih terkendala masalah hukum yang dihadapi para kepala daerah sehingga menyebabkan ketakutan di kalangan penggunanya.

"Masalah hukum ini yang menjadi salah satu isu sehingga penyerapan anggaran agak tersendat. Sampai saat ini belanja APBN baru sekitar 50 persen dan belanja modal yang terealisasi mencapai 20 persen," kata Luhut, Senin (24/8/2015).

Selain itu, kata Luhut, jumlah dana daerah yang masih mengendap di bank sangat besar, yaitu sekitar Rp 273 triliun dan Presiden Jokowi menilai realisasi ini sangat lambat.

"Ini terjadi karena ada ketakutan di kalangan pengguna anggaran, terjadinya kriminalisasi," kata Luhut.

Menanggapi hal itu, Presiden Jokowi telah meminta Ketua KPK, Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti dan Jaksa Agung M Prasetyo untuk mengesampingkan faktor pidana apabila belum ada bukti-bukti akurat bahwa seorang kepala daerah menggunakan anggaran secara tidak sah.

"Tadi, Presiden bersama KPK, Kapolri, dan Jaksa Agung sepakat bahwa kata menyangkut potensial merugikan negara itu akan dikesampingkan bila belum terbukti ada kesalahan itu, yang dikedepankan adalah pencegahan," kata Luhut.

Keputusan untuk menerapkan kebijakan tersebut bertujuan untuk menghindari terhentinya proyek yang nilanya mencapai triliunan rupiah karena kepala daerah ragu untuk mengalokasikan dana anggaran.

"Kami akan memantau dari Kantor Menko Polhukam supaya tidak terjadi hal-hal yang tak kita inginkan," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga didampingi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, serta sejumlah menteri kabinet Kerja seperti Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Maritim Rizal Ramli, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil.