Irine Roba Tentang Keberanian Berbicara dan Indonesia Jadi yang Terdepan Mengenai Rohingya

12/12/2018

19 Mei 2015 -- Ditemui di ruangannya di Gedung Nusantara 1 Komplek DPR RI, Irine Roba, anggota DPR dari Maluku Utara, menceritakan pengalamannya selama menjadi anggota dewan. Irine merasa bahwa menjadi anggota DPR juga sebagai ajang dirinya untuk terus belajar. Dia selalu menemukan ilmu baru dalam setiap kegiatannya di DPR.

Anggota DPR Harus Berani Speak Up

Menjadi salah satu anggota DPR perempuan yang masih muda tidak membuat Irine Roba takut untuk menyampaikan setiap pendapat yang dia anggap benar. Menurutnya, dengan terpilih dan mendapat kursi di DPR berarti dia mendapatkan hak dan kewajiban yang sama dengan anggota dewan lainnya. “Usia dan gender tidak menjadi persoalan, selama kita mampu menyampaikan opini kita dengan baik, suara kita akan didengar. Tidak ada keistimewaan karena lebih tua atau lebih muda. Semuanya sama.” Ujar Irine.

Saat ini, keterwakilan perempuan di DPR jumlahnya menurun jika dibandingkan dengan periode 2009-2014. Irine berpendapat bahwa hal ini diakibatkan banyaknya perempuan yang tidak mau ikut terlibat dalam politik. Terlihat dari sulitnya partai politik untuk mendapatkan kader perempuan. Padahal undang-undang sudah mendukung dengan adanya ketentuan 30% dari calon anggota legislatif yang diajukan oleh partai haruslah perempuan. Menurut pengalamannya, masyarakat juga terbuka terhadap calon anggota dewan perempuan.

Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Maluku Utara ini mengatakan bahwa saat ini perempuan benar-benar harus mampu berbicara. Terkait beberapa kasus, misalkan mengenai tes keperawan di TNI, perempuan harus lantang berbicara untuk membela hak-haknya. Menurutnya tes keperawanan ini melecehkan perempuan dan membatasi hak perempuan ikut serta dalam bela negara. “Keperawanan itu bisa hilang akibat aktivitas sehari-hari. Kalau saya lihat bagaimana kegiatan perempuan di dapil saya yang biasa ikut berkebun dan bekerja keras, lapisan keperawanan bisa hilang karena aktivitas itu. Alam disana menuntut mereka untuk itu,” tutur Irine.

Irine mengerti bahwa TNI ingin mendapatkan Taruni terbaik dengan menjunjung nilai-nilai moralitas. Namun menurutnya, moralitas tidak ada hubungannya dengan keperawanan. “Kita harus fokus pada apa yang dibutuhkan TNI saat ini untuk pertahanan dan kemanan Bangsa Indonesia. Keperawanan tidak ada hubungannya dengan kebutuhan itu,” tandas Irine.

Indonesia Harus Terdepan dalam Penyelesaian Rohingya

Sebagai anggota DPR di Komisi I yang menangani masalah pertahanan, intelijen, luar negeri, komunikasi dan informatika, Irine juga memiliki perhatian khusus soal masalah Rohingya. Anggota fraksi PDI Perjuangan ini telah melakukan finding mission ke Myanmar terkait masalah Rohingya. Menurutnya, ASEAN harus segera bertindak karena berdasarkan apa yang dia temukan di Myanmar, kasus ini bisa mengarah ke genosida. Selama ini, ASEAN Community berlindung dibalik prinsip anti intervensi atas urusan dalam negeri di negara-negara anggota ASEAN. Padahal Indonesia sendiri sudah menandatangani deklarasi anti penyiksaan dan dia juga melihat bahwa masalah Rohingya sudah bukan lagi masalah dalam negeri Myanmar tapi masalah regional.

“ASEAN ini jangan jadi organisasi yang toothless (tidak bergigi). Indonesia saya harap bisa jadi yang terdepan dalam menginisiasi penyelesaian masalah Rohingya” ucap Irine. Menurutnya, selama ini ASEAN hanya menggaungkan masalah kemajuan perekonomian tetapi tidak mengedepankan masalah hak asasi manusia. Dalam beberapa acara besar ASEAN seperti KTT ASEAN dan peringatan KAA di Bandung belum lama ini tidak membahas masalah ini sama sekali. “Harusnya masalah human rights ini dikedepankan. Kalau masalah HAM sudah baik, pembangunan dan perkenomian juga akan baik” ucap Irine.

wikidpr/egas

JejakParlemen

Berita Terkait

Kategori Berita

Irine Roba Tentang Keberanian Berbicara dan Indonesia Jadi yang Terdepan Mengenai Rohingya