Berita Terkait
- (DetikNews) Butuh Rp 1-1,2 T agar TI Asian Games 2018 Samai Event di Incheon 2014
- (Juara.Net) Pejabat Pemerintah Dilarang Pimpin Cabang Olahraga!
- (DetikNews) 'Wisma Atlet Selesai Tepat Waktu, Kualitasnya Oke'
- RUU PNBP - Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Anggito Abimanyu
- (DetikNews) Mafia Sepakbola Masih Jadi Isu Jelang Kongres PSSI
- (DetikNews) Mafia Sepakbola Masih Jadi Isu Jelang Kongres PSSI
- (Tempo.co) Menpora: Deadline PSSI Menggelar KLB 3 Agustus 2016
- (Tempo.co) Menpora: Deadline PSSI Menggelar KLB 3 Agustus 2016
- (Tempo.co) Pembangunan Wisma Atlet Asian Games di Palembang Dipercepat
- (Tempo.co) Tim Kemenpora dan KONI Sidak Kesiapan Venue PON Jabar
- (Tempo.co) Menteri Imam: Publik Menuntut Revolusi Sepak Bola
- (Tempo.co) Menteri Imam: Publik Menuntut Revolusi Sepak Bola
- (Tempo.co) FIFA Cabut Hukuman untuk Indonesia
- (Tempo.co) FIFA Cabut Hukuman untuk Indonesia
- (Tempo.co) Menteri Imam Akhirnya Cabut Sanksi Pembekuan PSSI
- (Kompas.com) Sirkuit Sentul “Ngebet” Ingin Gelar MotoGP 2017
- (Sportku.Com) Kemenpora Sarankan Pengelola Sirkuit Sentul Temui Jokowi
- Persiapan SEA GAMES ke-28 & Pembekuan PSSI: Rapat Komisi 10 dengan KONI, KOI dan Satlak PRIMA
- Persiapan SEA GAMES ke-28 & Pembekuan PSSI: Rapat Komisi 10 dengan KONI, KOI dan Satlak PRIMA
- Persiapan SEA GAMES ke-28 & Pembekuan PSSI: Rapat Komisi 10 dengan KONI, KOI dan Satlak PRIMA
- (DetikNews) 'Sepakbola Tak Boleh Dinikmati Segelintir Kelompok dengan Dalih Hiburan Masyarakat'
- (Kompas.com) ISL Dilarang, PT Liga Ingin Gelar Indonesia Super Competition
- (DetikNews) 'Sepakbola Tak Boleh Dinikmati Segelintir Kelompok dengan Dalih Hiburan Masyarakat'
- (Kompas.com) ISL Dilarang, PT Liga Ingin Gelar Indonesia Super Competition
- (Rimanews) Rapat dengan Klub ISL, PT Liga Fokus Bahas Pelaksanaan Kompetisi
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
ISL - Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi 10 & PT. Liga Indonesia
Pada 23 Februari 2015 ada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Indonesia Super League (‘ISL’ atau ‘Liga Super Indonesia’ atau ‘LSI’) bersama Pimpinan DPR dan Komisi 10. Komisi 10 menerima audiensi dari PT.Liga Indonesia, PSSI dan 18 perwakilan pengurus klub sepakbola. Audiensi ini ada kaitannya dengan penundaan kompetisi Liga Super Indonesia (LSI) oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga yang semula dijadwalkan tanggal 20 Februari 2015 menjadi tanggal 4 April 2015. Keputusan penundaan tersebut dilakukan atas rekomendasi Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) bahwa mayoritas klub peserta LSI belum melengkapi persyaratan administrasi. PT.Liga Indonesia adalah penyelenggara dan operator kompetisi LSI.
RDPU dipimpin oleh Fahri Hamzah sebagai pimpinan DPR dan didampingi oleh Ketua Komisi 10 Teuku Rifky Harsya. Pada RDPU Joko Driyono dari PT.Liga Indonesia meminta perlindungan tentang kepastian kompetisi LSI dapat berjalan tepat waktu.
Pemantauan Rapat
Berikut adalah respon dari Anggota terhadap pemaparan dari PT.Liga Bola Indonesia, PSSI dan perwakilan dari 18 pengurus klub sepakbola:
Teuku Riefky Harsya dari NAD 1 sebagai Ketua Komisi 10 menyatakan kekecewaannya atas keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) menunda kompetisi LSI yang diumumkan satu hari setelah masa sidang DPR ditutup. Teuku Riefky Harsya ingin penerapan dari kebijakan penundaan ini dilakukan secara bertahap. Untuk klarifikasi kemungkinan ini, Ia berencana untuk memanggil BOPI untuk rapat dan meminta rekomendasi dari Fahri Hamzah sebagai pimpinan DPR.
Fahri Hamzah dari NTB sebagai Pimpinan DPR mengatakan bahwa pemerintah bertindak diluar lingkup tanggung-jawabnya. Bahwa kompetisi LSI esensinya adalah ranah bisnis dan tidak ada uang negara di klub-klub sepakbola. Jadi pemerintah seharusnya tidak melarang kegiatan bisnis dan intervensi mekanisme pasar. Beliau menghimbau PT.Liga Bola Indonesia, PSSI dan perwakilan 18 pengurus klub sepakbola untuk memberi Menpora pengertian untuk tidak mengusik jadwal kompetisi LSI dan untuk tidak terlalu mendengarkan kebijaksanaan pemerintah.
Untuk membaca rangkaian livetweet RDPU yang membahas kompetisi Liga Super Indonesia (‘Indonesia Super League’ atau ‘ISL’), kunjungi http://bit.ly/pssikom10-2.
wikidpr/sith