Iuran BPJS Kesehatan - Rapat Kerja Komisi 9 dengan Menteri Kesehatan, DJSN, BPOM dan BPJS Kesehatan

12/12/2018

Pada 1 April 2015 Komisi 9 mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan (MenKes), Nila Moeloek, Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Chazali Situmorang, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Roy Sparingga dan Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan), Fahmi Idris terkait usulan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Pemantauan Rapat

Berikut adalah respon dari fraksi-fraksi terhadap pemaparan dari perwakilan dari Mitra Rapat antara lain:

Fraksi PDI Perjuangan: Oleh Ketut Sustiawan dari Jabar 1. Ketut minta klarifikasi kepada Menteri Kesehatan berapa iuran dari Kementerian Kesehatan untuk PBI. Ketut menggaris bawahi bahwa pendaftaran BPJS Kesehatan di daerah masih bermasalah. Menurut Ketut di Bandung hampir semua pasien dengan BPJS Kesehatan dirujuk ke RS.Hasan Sadikin. Perawatan gigi sekarang ini tidak termasuk dalam coverage dari BPJS Kesehatan.

Sehubungan dengan Puskesmas, menurut Ketut di Kota Bandung tidak ada Puskesmas yang terakreditasi. Bahkan menurut Ketut sebagian besar Puskesmas di Kota Bandung tidak mempunyai izin operasional. Tenaga kesehatan dan non-kesehatan juga kurang, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan. Dan dokter-dokter di Puskesmas merasa dana kapitasi sebagai beban karena sebagian besar waktu mereka habis hanya untuk mengelola dana. Ketut berharap untuk segera dilakukan audit untuk dana BPJS Kesehatan.

Sehubungan dengan BKKBN, Ketut mohon proses yang menekankan transparansi di BKKBN.

Ribka Tjiptaning dari Jabar 4. Ribka menilai Pemerintah seharusnya fokus saja kepada Program Indonesia Sehat dan tidak usah melakukan Program Nusantara Sehat juga. Karena menurut Ribka masih banyak rumah sakit yang belum mau bekerja sama dengan BPJS dan banyak peserta BPJS yang tidak diterima berobat di rumah sakit.

Karolin Margret Natasa dari Kalbar. Karolin berharap standar layanan BPJS Kesehatan diperbaiki sekalipun mendaftar di Kelas 3. Karolin minta verifikasi kepada BPJS jumlah hutang Pemerintah Daerah (Pemda) terkait BPJS berikut daftar nama Pemda dan besar hutangnya. Karolin juga minta klarifikasi cara BPJS untuk tidak terus menerus verifikasi angka dan data kriteria miskin.

Fraksi Golkar: Oleh Andi Fauziah Pujiwatie Hatta dari Sulsel 3. Andi Fauziah prihatin bahwa dari 2013 ke 2015 anggaran BPJS mengalami kenaikan dua kali lipat sehingga dana BPJS mengalami defisit dan kemungkinan menyebabkan kebangkrutan.

Fraksi Gerindra: Oleh Suir Syam dari Sumbar 1. Menurut Suir naiknya iuran BPJS karena adanya defisit anggaran oleh karena itu Suir saran agar PBI jumlahnya ditingkatkan. Suir menilai masyarakat merasa sudah keberatan dan Suir prihatin masyarakat malah jadinya tidak ikut BPJS Kesehatan. Suir menambahkan bahwa sangat susah bagi masyarakat untuk ikut BPJS Kesehatan karena akses yang sulit. Suir saran agar BPJS proaktif untuk ke daerah-daerah untuk menjaring peserta BPJS baru. Sehubungan dengan kinerja BPJS Kesehatan, menurut Suir banyak rakyat yang dioper-oper dari Puskesmas ke rumah sakit dan ditolak di rumah sakit. Bahwa tenaga dokter dan fasilitas juga kurang. Waktu tunggu pasien juga sangat lama dan obat terbatas. Menurut Suir rumah sakitpun banyak keluhan karena paket yang disiapkan BPJS tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Suir saran kepada Menteri Kesehatan agar untuk kategori Non-PBI iurannya tidak dinaikkan dulu .

Roberth Rouw dari Papua. Menurut Roberth banyak masyarakat Papua yang tertolong berkat BPJS. Kartu Papua Sehat sangat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat Papua. Tingkat kematian ibu dan anak saat ini mengalami penurunan berkat Kartu Papua Sehat. Roberth mohon agar Komisi 9 diperlakukan sebagai partner oleh Menteri Kesehatan dan jangan saat proses penetapan anggaran saja.

Fraksi Demokrat: Oleh Ayub Khan dari Jatim 4. Menurut Ayub rumah sakit akademik harus dihidupkan kembali oleh Pemerintah.

Fraksi PAN: Oleh M Ali Taher dari Banten 3. Ali Taher menilai tarif iuran harus selalu dievaluasi terlebih dahulu. Ali Taher merasa keberatan jika beban biaya langsung tidak mengena kepada masyarakat. Ali Taher saran agar anggaran untuk program Nusantara Sehat digunakan untuk mengembangkan Puskesmas karena menurut Ali Taher jauh lebih efektif.

Fraksi PKB: Oleh Nihayatul Wafiroh dari Jatim 2. Ninik fokus kepada masalah di Puskesmas. Menurut Ninik Puskesmas banyak sekali permasalahannya terutama tentang tenaga kerja. Contohnya di Banyuwangi belum ada Puskesmas yang terakreditasi. Menurut Ninik Kepala Puskesmas tidak mengerti urgensi untuk Puskesmas diakreditasi. Tenaga kerja laboratorium dan farmasi tidak ada di beberapa Puskesmas yang Ninik kunjungi. Persoalan bidan yang ada di daerah-daerah susah dapat izin sehingga kurang maksimal kerjanya. Ninik memberi contoh bahwa persyaratan bidan untuk melakukan tes pap smear susah dan harus sudah pernah memeriksa 50 pasien sebelumnya. Ninik minta klarifikasi kepada Menteri Kesehatan apa garansi fasilitas dan pelayanan akan meningkat apabila iuran BPJS naik.

Sehubungan dengan sosialisasi BPJS Kesehatan, Ninik menilai sosialisasi untuk BPJS Kesehatan tidak maksimal karena masih banyak masyarakat yang belum tahu cara ikut program BPJS. Ninik saran untuk gunakan teman-teman di Komisi 9 yang turun ke Dapil untuk bantu sosialisasi BPJS Kesehatan. Menurut Ninik di daerah peraturan yang mereka dapat dari pusat hanya berbentuk kertas tapi tidak ada pendalaman sehingga BPJS di daerah tidak bisa menjelaskan secara detil kepada lingkungan di sekitarnya.

Untuk Program Nusantara Sehat, Ninik saran baiknya dilakukan tes (trial) di daerah-daerah terlebih dahulu dan meratakan sosialisasinya.

Handayani dari Jambi. Handayani mengeluhkan mengenai peralatan kesehatan. Menurut Handayani alat-alat kesehatan di rumah sakit banyak yang baru sebentar dipakai sudah rusak, bahkan ada yang belum dipakai pun sudah rusak. Handayani ingin alat-alat kesehatan yang dikirimkan harus sesuai dengan permintaan user-nya. Jangan sampai tidak sesuai.

Fraksi PPP: Oleh Okky Asokawati dari DKI 2. Menyoroti kesiapan MEA, Okky menilai nanti akan ada rumah sakit asing yang berdiri di Indonesia. Okky minta klarifikasi kepada Kementerian Kesehatan kesiapan mereka apabila situasi itu terjadi. Sehubungan dengan usulan kenaikan tarif BPJS Kesehatan, menurut Okky sebaiknya jangan dilakukan sekarang karena harga Bahan Bakar Minyak (BBM) lagi naik.

Fraksi Nasdem: Oleh Irma Suryani dari Sumsel 2. Irma minta klarifikasi kepada Menteri Kesehatan perbedaan antara Program Nusantara Sehat dan Program Indonesia Sehat. Irma menilai masyarakat lebih suka berobat di rumah sakit daripada Puskesmas karena infrastrukturnya yang lebih memadai. Irma juga menilai dana premi sebesar Rp.134 milyar untuk BPJS tidak jelas arahnya kemana. Oleh karena itu menurut Irma perlu diinvestigasi.

Amelia Anggraini dari Jateng 7. Amelia minta kepada Menteri Kesehatan dan Dewan Jaminan Sosial Nasional untuk tidak membandingkan JAMKESDA dengan JAMKESMAS.

Ali Mahir dari Jateng 2. Ali menilai kondisi masyarakat di pedalaman kurang paham tentang BPJS. Ali saran agar sosialisasi tentang BPJS dimaksimalkan agar masyarakat mengerti.

Fraksi Hanura: Oleh Djoni Rolindrawan dari Jabar 3. Djoni menilai infrastruktur di BPJS belum siap oleh karena itu Djoni saran Pemerintah perlu melakukan perbaikan.

Respon Mitra

Berikut adalah beberapa respon dari MenKes menanggapi pertanyaan dan masukan dari Komisi 9:

Untuk berbagai UU terkait kesehatan kami sudah lengkapi Peraturan Menterinya (PerMen) dan Presiden pun juga sudah membuat Peraturan Presiden (PerPres).
Kami benar-benar berupaya melakukan pemerataan dokter hingga pelosok. Tantangannya sulit namun pelan-pelan makin banyak dokter di pelosok.
Kami sedang mengupayakan obat-obat di Indonesia tersusun dalam e-katalog. Tapi ini butuh proses integrasi data obat.
Pihak farmasi belakangan mengeluh terkait nilai dollar. Kami tetap berupaya agar obat generik tetap semurah mungkin.
Kami bekerjasama dengan Ibu Yohana, Menteri Pemberdayaan Perempuan agar makin luas akses obat untuk perempuan dan khususnya ibu-ibu.

Berikut adalah beberapa respon dari BPJS menanggapi pertanyaan dan masukan dari Komisi 9:

Kepada Karolin Margret Natasa, kami terus perbaiki layanan untuk warga pembayar BPJS taraf Kelas 3.
Kami kerjasama dengan BRI yang punya 9.000 lebih kantor di daerah agar jadi point-of-service.
Beberapa Pemda tidak bayar penuh iuran wajib PNS mereka. Hutang iuran BPJS dari Pemda di 2013 sebesar Rp.890 milyar dan di 2014 sebesar Rp.450 milyar.

Kesimpulan

Berikut adalah beberapa kesimpulan RDP Komisi 9 dengan MenKes, BPJS dan DJSN:

Komisi 9 desak Kementerian Kesehatan untuk segera rampungkan Road Map Kesehatan, mulai dari ketersediaan obat sampai pemerataan dokter.
Komisi 9 mendesak Pemerintah menambah dana revitalisasi Puskesmas yang dilakukan MenKes diseluruh daerah.
Komisi 9 minta Kementerian Kesehatan tingkatkan sosialisasi bahaya penyakit menular dan tidak menular, dan sosialisasi perilaku hidup bersih (PHBS).
Komisi 9 minta Kementerian Kesehatan, BPJS dan DJSN percepat audit pemakaian anggaran kesehatan 2014.
Komisi 9 minta BPJS Kesehatan perbaiki kinerja dan evaluasi lanjutan dilakukan dengan Komisi 9 dalam rapat selanjutnya.
Komisi 9 akan melakukan pendalaman di pembahasan awal APBN 2016 terkait usulan kenaikan iuran BPJS.
Komisi 9 dorong DJSN percepat perumusan kebijakan umum dan sinkronisasi Sistem Jaminan Sosial Nasional.
Komisi 9 dukung penguatan BPOM agar lebih efektif memantau obat dan makanan yang beredar di masyarakat.
Komisi 9 mendesak agar proses pemilihan Kepala BKKBN dapat diselenggarakan segera.
Komisi mendesak Kementerian Kesehatan untuk menyelesaikan pembahasan UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit beserta peraturan pelaksanaannya paling lambat akhir tahun 2015.

Untuk membaca rangkaian livetweet RDP dengan MenKes, DPJN, BPJS kunjungi http://bit.ly/kom9menkesdjsnbpjsbpom.

wikidpr/fr

JejakParlemen

Berita Terkait

Kategori Berita

Iuran BPJS Kesehatan - Rapat Kerja Komisi 9 dengan Menteri Kesehatan, DJSN, BPOM dan BPJS Kesehatan

Pemantauan Rapat

Respon Mitra

Kesimpulan