Berita Terkait
- (Tempo.co) Tanggulangi Terorisme, Wiranto: Perbaiki Sistem LP
- (TigaPilarNews) Panglima TNI Ingin Kembangkan Sistem Pertahanan di Pulau Biak
- (DetikNews) Ini Poin-poin di UU Terorisme yang Akan Direvisi
- (Kompas.com) Komnas HAM: Revisi UU Terorisme Perlu Diselaraskan dengan Pasal KUHP
- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme - Rapat Komisi 3 dengan BNPT
- (DetikNews) Koopssusgab, Satuan Gabungan Elite TNI untuk Buru Teroris
- Abdul Hakim: Makin Beragama Harus Makin Pancasilais, Bukan Malah Mendukung ISIS
- (Kompas) Ideologi Radikal Susupi Media Sosial
- (Kompas) Opini Wakil Presiden Jusuf Kalla: NIIS dan janji Surga
- (Tempo) Menlu Irak: Kami Butuh Indonesia untuk Perangi ISIS
- (Kompas) Perppu Anti Teror: Pentingnya Dasar Hukum Pencegahan
- (Kompas) Dinamika Blokir Web: Memilah Informasi di Era Digital
- (Kompas) Perppu Anti-Terorisme Dirancang, Kunci Melawan Radikalisme adalah Pluralisme
- (Kompas) ISIS Ancam Serbu Nusakambangan, Polisi Siaga
- (Harian Kompas) Revisi UU Terorisme: BNPT Usul Lama Penahanan Ditambah
- (Harian Kompas) Said Aqil Sirodj: PBNU Dukung Pemblokiran, Islam Tak Ajarkan Propaganda Teror
- (Koran Tempo) Perangkat Blokir Web Belum Sempurna, Normalisasi Jika Konten Negatif Telah Dihapus Semua
- (Kompas) Blokir Situs Radikal Propaganda dan Radikal: Tim Panel SIap Temui Pemilik Situs
- (Harian Kompas) Pemblokiran 22 Situs Penuhi UU ITE, Tim Panel Dibentuk
- (Jakarta Post) In Fighting Radicalism, We Must Go Beyond Censorship, by Harry Febrian
- (WSJ) Pasca Pertemuan dengan Komisi I, Kemungkinan 7 dari 22 Web Akan Dicabut Blokirnya
- (Jakarta Post) Blocking websites wont stop spread radical ideas
- (ANTARA) Poso Transformed Into "Battlefield" Against Terrorists, Prepare for ISIS-spread emergency
- (Jakarta Post) Terrorist Leader on East Indonesia Believed Killed
- (Harian Kompas) Blokir Web Propaganda Ajak ISIS: Tim Panel Cermati Pengaduan Masyarakat
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
(Jakarta Globe) Home Affairs Minister Tjahjo is starting to revise Indonesia's counterterrorism law
The Home Affairs Ministry will start the process to revise Indonesia’s anti-terrorism law in a bid to enable authorities to keep a closer eye on suspicious international travel.
“There is going to be a team providing me with suggested changes to the anti-terrorism law,” Home Affairs Minister Tjahjo Kumolo said on Thursday, as quoted by news portal Tribunnews.com.
Tjahjo said the revised law would require more rigorous checks on, among others, any group claiming to head to the Middle East for the minor hajj, also known as umroh in Indonesian.
“One common reason to go there is for the umroh but we can’t forbid anyone from going on pilgrimage,” Tjahjo said. “However, we must be suspicious if the pilgrim is traveling on a one-way ticket. Immigration and police will be able to prevent such people from going.”
Tjahjo also said he would ask the team to discuss the idea of revoking the citizenship of Indonesians who violated the new terms of the law, although he underlined the government’s commitment to the rule of law.
“We will be extra careful in deciding what action we take. They’re still Indonesians and we must defend them. But if they’re proved to have connections with any radical group, we need to investigate it,” the ministry added, as quoted by CNN Indonesia.
Calls from terrorism experts and the country’s counterterrorism agency to revise the current regulations on terrorism have mounted as more Indonesians have made the journey to Syria.
origin source: http://thejakartaglobe.beritasatu.com/news/anti-terrorism-law-to-be-revised-to-help-scrutinize-suspicious-travel-abroad/