Berita Terkait
- (Tempo.co) Tanggulangi Terorisme, Wiranto: Perbaiki Sistem LP
- (TigaPilarNews) Panglima TNI Ingin Kembangkan Sistem Pertahanan di Pulau Biak
- (DetikNews) Ini Poin-poin di UU Terorisme yang Akan Direvisi
- (Kompas.com) Komnas HAM: Revisi UU Terorisme Perlu Diselaraskan dengan Pasal KUHP
- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme - Rapat Komisi 3 dengan BNPT
- (DetikNews) Koopssusgab, Satuan Gabungan Elite TNI untuk Buru Teroris
- Abdul Hakim: Makin Beragama Harus Makin Pancasilais, Bukan Malah Mendukung ISIS
- (Kompas) Ideologi Radikal Susupi Media Sosial
- (Kompas) Opini Wakil Presiden Jusuf Kalla: NIIS dan janji Surga
- (Tempo) Menlu Irak: Kami Butuh Indonesia untuk Perangi ISIS
- (Kompas) Perppu Anti Teror: Pentingnya Dasar Hukum Pencegahan
- (Kompas) Dinamika Blokir Web: Memilah Informasi di Era Digital
- (Kompas) Perppu Anti-Terorisme Dirancang, Kunci Melawan Radikalisme adalah Pluralisme
- (Kompas) ISIS Ancam Serbu Nusakambangan, Polisi Siaga
- (Harian Kompas) Revisi UU Terorisme: BNPT Usul Lama Penahanan Ditambah
- (Harian Kompas) Said Aqil Sirodj: PBNU Dukung Pemblokiran, Islam Tak Ajarkan Propaganda Teror
- (Koran Tempo) Perangkat Blokir Web Belum Sempurna, Normalisasi Jika Konten Negatif Telah Dihapus Semua
- (Kompas) Blokir Situs Radikal Propaganda dan Radikal: Tim Panel SIap Temui Pemilik Situs
- (Harian Kompas) Pemblokiran 22 Situs Penuhi UU ITE, Tim Panel Dibentuk
- (Jakarta Post) In Fighting Radicalism, We Must Go Beyond Censorship, by Harry Febrian
- (WSJ) Pasca Pertemuan dengan Komisi I, Kemungkinan 7 dari 22 Web Akan Dicabut Blokirnya
- (Jakarta Post) Blocking websites wont stop spread radical ideas
- (ANTARA) Poso Transformed Into "Battlefield" Against Terrorists, Prepare for ISIS-spread emergency
- (Jakarta Post) Terrorist Leader on East Indonesia Believed Killed
- (Harian Kompas) Blokir Web Propaganda Ajak ISIS: Tim Panel Cermati Pengaduan Masyarakat
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
(Jakarta Post) Blocking websites wont stop spread radical ideas
Academics from several Yogyakarta universities have claimed that the government’s blocking of websites that supposedly promote radical Islamic beliefs will not resolve such problems and will spawn further trouble.
Yogyakarta Muhammadiyah University (UMY) international relations professor and political observer Muhammad Rofiq said that generalizing Islamic websites through blocking them would only lead to further problems, including negative public prejudice toward a government that seemed to be muzzling democracy.
"There are several sites that do promote Islamic State [IS] propaganda, but it doesn’t mean that all Islamic sites are spreading that information. Freedom of opinion and expression is protected in the law. It’ll just make more problems," Rofiq told The Jakarta Post on Thursday.
He added that the government should invite community organizations and Islamic organizations to discuss the matter of what is considered radical thought and how to suppress it. A public movement would better help quell the spread of radical thoughts, he reiterated.
"Don’t act alone, [or] generalize all Islamic websites as promoting IS content when one is found to have done so," he said.
Another academic, Gajah Mada University (UGM) media and communications expert Wisnu Martha Adiputra also said that blocking Islamic websites would not stop the spread of radical thought, as it was not only spread by the Internet, but also through media such as school textbooks.
"This has to be considered because radical thought can be spread through many channels. Closing down websites will not solve the problem," Wisnu commented.
He added that the basis of the blockages, which refer to a 2014 ministerial decree on managing websites regarded as having negative content, did not take the Press Law into consideration.
Origin source: http://www.thejakartapost.com/news/2015/04/03/blocking-websites-wont-stop-spread-radical-ideas-academics.html