Berita Terkait
- Anggaran DPR RI Tahun 2016-2018
- Kehadiran Anggota DPR Pada Masa Sidang Ke-2 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-2 Tahun 2017-2018
- Fokus DPR Masa Sidang ke-3 Thn 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 3 Tahun 2017 – 2018
- Kehadiran Anggota DPR RI Masa Sidang ke-3 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja Masa Sidang Ke-3 Tahun 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 4 Tahun 2017– 2018
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Legislasi)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Pengawasan)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Keuangan, Lainnya)
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018
- (Tempo.co) Kasus Patrialis Akbar, KPPU: UU Peternakan Sarat Kepentingan
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (Tempo.co) RUU Pemilu, Ambang Batas Capres Dinilai Inkonstitusional
- (Media Indonesia) Peniadaan Ambang Batas Paling Adil
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Aturan Komite Sekolah, Menteri Pendidikan: Bukan Mewajibkan Pungutan
- (Rakyat Merdeka) DPR BOLEH INTERVENSI KASUS HUKUM
- (Aktual.com) Sodorkan 4.000 Pulau ke Asing, Kenapa Pemerintah Tidak Menjaga Kedaulatan NKRI?
- (RimaNews) Pimpinan MPR dan DPR akan bertambah dua orang
- (Warta Ekonomi) Jonan Usulkan Kepada Kemenkeu Bea Ekspor Konsentrat 10 Persen
- (Tempo.co) Eko Patrio Dipanggil Polisi, Sebut Bom Panci Pengalihan Isu?
- (TigaPilarNews) DPR Harap Pemerintah Ajukan Banyak Obyek Baru untuk Cukai
- (Tempo.co) Menteri Nasir: Jumlah Jurnal Ilmiah Internasional Kita Meningkat
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
(JPNN) Herman Khaeron: Menteri Susi Jangan Bikin Misteri, Sebut Siapa Yang Tawari Rp 5 Triliun
JAKARTA - Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti mengeluarkan pernyataan menghebohkan bahwa dirinya diminta mundur dan ditawari uang Rp 5 triliun.
Meski tidak mengungkapkan siapa yang menawarinya, sontak ucapan Susi melalui akun twitternya langsung memancik komentar publik, termasuk dari parlemen.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron meminta Susi mengungkapkan upaya penyuapan itu. "Yang pasti harus dijelaskan ke publik tentang hal ini. Karena informasi yang diungkapkan oleh Susi ini telah menjadi misteri," kata Herman, kepada INDOPOS (Grup JPNN), kemarin (14/5).
Menurut politisi Partai Demokrat ini, pernyataan Susi itu bisa menjadi pernyataan bersayap. Antara keyakinannya yang tetap dipertahankan oleh Presiden Jokowi atau justru sebaliknya.
"Intinya, ini telah menjadi polemik di masyarakat. Apa maksud sebenarnya dari pernyataan Susi itu, dan siapa yang telah menyogoknya untuk mundur," tandas Herman yang komisinya mengawasi kinerja Kementerian Pertanian, serta Kementerian Perikanan dan Kelautan.
Sebelumnya, pada Rabu (13/5), menteri Susi dalam akun twitternya @susipudjiastuti menulis dirinya ditawarkan Rp 5 triliun untuk mundur dari jabatannya. Namun tawaran itu tidak disebutkan secara jelas oleh Susi dari mana asalnya dan untuk apa.
"Saya dapat kabar 5T untk saya walk away. Nilai yg sangat banyak. Saya bangga tarif untk seorang lulusan SMP begitu mahal," tulisnya melalui akun twitternya.
Di tempat berbeda, Susi pun menyebut, tawaran agar dirinya mundur dari Kebinet Kerja Jokowi-JK datang dari sejumlah perusahaan pelaku illegal fishing. "Banyak yang menawarkan, terutama dari perusahaan yang melakukan illegal fishing. Memang perusahaannya enggak punya pribadi," kata Susi di Jakarta, Rabu (13/5).
Susi pun mengaku enggan melaporkan hal tersebut kepada Presiden Jokowi. "No (tidak lapor)," tutur Susi menjawab apakah sudah melapor tawaran itu kepada Jokowi.
Dia merasa tidak perlu melapor ke atasannya (presiden) karena ia merasa sudah menjabarkan hal tersebut dalam akun twitter pribadinya. "Kan aku bilang semua di twitter. You quote saja yang ada di twitter," pemilik Susi Air ini. (dil)