(Juara.Net) Pejabat Pemerintah Dilarang Pimpin Cabang Olahraga!

12/12/2018

JAKARTA, JUARA.net - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi, mengingatkan sejumlah pejabat pemerintah untuk tidak maju dalam pemilihan pengurus cabang olahraga di Tanah Air.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai dalam mengurus cabang olahraga dibutuhkan konsentrasi penuh.

"Tidak boleh. Olahraga ini tidak boleh diurus setengah hati. Olahraga ini harus diurus sepenuh hati dengan waktu yang penuh. Enggak boleh disambi karena tanggung jawabnya berat," kata Imam, seusai jumpa pers soal Jambore Pemuda Indonesia, di Kantor Kemenpora, Jakarta, Rabu (26/10/2016)

Di luar itu, Imam juga tidak ingin adanya rangkap jabatan karena khawatir di kemudian hari pemerintah yang akan terkena getahnya.

"Ke depan, jika ada persoalan, pasti nanti pemerintah yang disorot. Padahal, ada organisasi yang bertanggung jawab seperti Pengurus Besar/Pengurus Pusat, KONI dan sebagainya. Karena itu, warning dari pemerintah harus didengar betul," tutur Imam.

Belakangan, sejumlah pejabat aktif sudah mendaftarkan diri untuk maju dalam pemilihan ketua umum cabang olahraga.

Padahal, di dalam aturan internal pejabat daerah juga mengharamkan pejabat publik dan pejabat struktural pemerintahan dari tingkat pusat sampai daerah melakukan rangkap jabatan.

Menurut Imam, pemimpin di kepengurusan induk olahraga nasional harus berasal dari individu yang kompeten dan fokus pada olahraga yang bakal dipimpin.

Ditambahkan Imam, pejabat tinggi tentunya harus menghabiskan waktu mengurusi negara. Sementara mengurus cabang olahraga menuntut waktu secara total untuk mengurusi peningkatan prestasi dan kondisi para atlet.

Peringatan Menpora tentang larangan menteri dan pejabat militer merangkap jabatan di organisasi olahraga, sebetulnya sudah dua kali dia ungkapkan.

Pernyataan serupa pernah dia tegaskan, pada Senin (24/10/2016). Peringatan keras dari Menpora, menyusul munculnya nama menteri dan kepala daerah, serta petinggi militer yang maju di bursa pencalonan ketua umum pengurus induk olahraga nasional.

Fenomena tersebut terjadi jelang Kongres Pemilihan PSSI. PP PBSI juga bakal menggelar Musyawarah Nasional (Munas) 2016 di Surabaya, Jawa Timur (Jatim) pada 30 Oktober mendatang.

Dalam Munas tersebut, diagendakan pemilihan ketua umum dengan masa bakti empat tahun mendatang.

Sejauh ini, sudah ada dua calon kuat yang akan bertarung merebutkan PBSI-1. Yaitu, Gita Wirjawan dan Menteri Kordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Jenderal (Purnawirawan) Wiranto. Nama terakhir pada Rabu (26/10/2016), resmi diajukan 18 dari 34 Pengurus Provinsi (Pengprov) sebagai calon ketua umum.

Selain di PBSI, PSSI juga dihiasi calon yang berlatar belakang pejabat aktif, yakni Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) Letnan Jenderal (Letjen) Edy Rahmayadi, dan Wali Kota Batu Eddy Rumpoko.

Menyangkut pencalonan Eddy Rumpoko, sejak awal sebetulnya sudah bertentangan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri) 800/148/SJ 2012.

JejakParlemen

Berita Terkait

Kategori Berita

(Juara.Net) Pejabat Pemerintah Dilarang Pimpin Cabang Olahraga!