Kemendikbud - Rapat Kerja Komisi 10 dan Menteri Pendidikan & Kebudayaan

12/12/2018

Pada Senin, 6 April 2015 berlangsung Rapat Kerja (Raker) antara Komisi 10 dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (kemendikbud) yang dihadiri 26 anggota Komisi 10 dari seluruh fraksi. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi 10 Teuku Riefky Harsya dari Aceh 1. Rapat dibuka pada pukul 10:30 WIB dan dinyatakan mencapai kuorum serta terbuka untuk umum. Agenda rapat dimulai dengan pemaparan yang dilakukan oleh pihak Kemendikbud kemudian dilanjutkan pendalaman dan tanggapan dari anggota komisi 10.

Anies Baswedan selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memberikan pemaparan mengenai program strategis tahun 2015 Kemendikbud yang sesuai Nawacita dan arahan Presiden.

Kegiatan prioritas di tahun 2015 bidang pendidikan diantaranya:

penyempurnaan kurikulum nasional,
memperbaiki ujian nasional,
pemberian tunjangan profesi untuk 206.200 guru PNS,
pemberian tunjangan khusus untuk 62.500 guru di daerah perbatasan/pedalaman serta sebanyak 94.500 guru non PNS akan diberikan tunjangan fungsional.

Kegiatan prioritas lainnya di tahun 2015 di bidang kebudayaan diantaranya:

Revitalisasi 282 komunitas budaya,
2500 cagar budaya dilestarikan/diregistrasikan,
6 taman budaya direvitalisasi,
118 desa adat akan direvitatalisasi,
3 cagar budaya direvitalisasi,
30 museum dibangun/direvitalisasi,
10 rumah budaya dibangun di luar negeri
serta akan dilakukan pembuatan film untuk pendidikan karakter.

Kegiatan prioritas di tahun 2015 untuk tata kelola dan partisipasi public diantaranya:

sosialisasi budaya anti korupsi,
pembentukan Unit Layanan terpadu (ULT),
Penguatan pengawasan dan Satuan Pengawas Internal (SPI),
meningkatkan kualitas auditor dan pengelola keuangan, melakukan serapan dan monitoring anggaran.

Pemaparan Ujian Nasional (UN) tahun ini tidak lagi sebagai penentu kelulusan namun tetap berfungsi sebagai pemetaan, pembinaan, seleksi ke jenjang yang lebih tinggi. Kelulusan peserta didik tidak hanya ditentukan berdasarkan nilai UN namun dikembalikan ke satuan pendidikan masing-masing. Tahun ini juga akan diuji coba dan dilaksanakan UN berbasis komputer (UN CBT) di 585 sekolah yang mengajukan diri dan lulus verifikasi di 26 provinsi. Jadi 99% sekolah tahun ini masih melaksanakan UN menggunakan soal dalam bentuk kertas.

Pada tahun ini Perguruan Tinggi (PT) tidak lagi menjadi koordinator pengawas UN dan menjadi pemantau di tingkat Kab/Kota dan menjadi koordinator pemindahan Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN). Pelaksanaan Ujian Penyetaraan Kejar Paket A,B,C mulai tahun ini tidak lagi berlangsung setahun dua kali namun hanya setahun sekali dan berlangsung saat pelaksanaan UN formal. Soal yang telah digunakan untuk UN tidak lagi disimpan oleh pihak sekolah sebagai bank soal namun setelah satu bulan akan dibakar yang disertai dengan berita acara. Satu hal yang akan berbeda yaitu adanya penilaian Indeks Integritas (‘II’) yaitu indeks yang menunjukkan tidak menyontek. Indeks ini akan dikeluarkan untuk menilai integritas suatu sekolah bukan pada level individu siswa. Indeks ini akan diberikan kepada sekolah dan Pemda dan khusus untuk SMA Indeks akan disampaikan ke PT Negeri. Sekolah yang memperoleh Indeks Integritas akan mendapat apresiasi tinggi dari pemerintah. Salah satu contoh sekolah dengan indeks integritas tinggi berada di daerah Kulon Progo, Yogyakarta. Selain itu juga dipaparkan data dan fakta seputar UN, tanggal-tanggal penting UN, jadwal distribusi bahan UN, rencana pelaksanaan, manfaat, catatan positif dan negatif dari hasil try out UN CBT, sertifikat hasil UN.

Pemaparan selanjutnya yaitu mengenai Program Indonesia Pintar (PIP) yang membahas prioritas penerima, rencana penyaluran yang direncanakan April 2015, peran dan fungsi PIP, mekanisme pencairan PIP, mekanisme penyediaan kartu berbasis keluarga, laporan kesiapan penyaluran tahap 1, serta bentuk sosialisasi berupa poster, dll. Pemaparan mengenai tujuan dan sasaran, pemanfaatan, jalur penyaluran, realisasi penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2015. Serta pemaparan struktur organisasi di Kemendikbud.

Mengingat keterbatasan waktu rapat maka diputuskan untuk pendalaman oleh anggota komisi 10 hanya difokuskan pada dua materi yaitu tentang UN dan PIP.

Pemantauan Rapat

Berikut adalah respon dari Fraksi-Fraksi terhadap pemaparan dari Mendikbud, Anies Baswedan:

Fraksi PDI Perjuangan: Oleh Sofyan Tan dari Sumut 1. Sofyan saran agar aturan penilaian ditetapkan secara nasional, tidak sepotong-potong, sehingga tidak mengambang.

My Esti Wijayanti dari Yogyakarta : Agar dana PIP tidak disalahgunakan dan digunakan untuk keperluan konsumtif, Esti meminta adanya laporan penggunaan dana. Mengenai penyaluran dana program BSM, Esti menanyakan apakah sudah mencakup seluruh daerah dan kriteria apa yang digunakan untuk menentukan prioritas.

Fraksi Golkar: Oleh Popong Otje Djunjunan dari Jabar 1. Ceu Popong meminta agar materi rapat tidak diberikan pada hari-H namun diberikan satu atau dua hari sebelumnya agar dapat dipelajari terlebih dahulu.

Ferdiansyah dari Jabar 11. Ferdiansyah menilai pelaksanaan UN CBT tidak akan berhasil karena masih ada 17,000 ribu daerah yang belum teraliri listrik.

Zulfadhli dari Kalbar. Zulfadhli saran agar penyaluran dana PIP dilakukan pada bulan April bukan di bulan Juli yaitu saat waktu pembayaran akademik

Fraksi Demokrat: Oleh Muslim dari Aceh 2. Muslim menilai biaya pengambilan dana BSM jatuhnya lebih mahal daripada dananya itu sendiri.

Fraksi PAN: Oleh Teguh Juwarno dari Jateng 9. Teguh meminta perhatian khusus dari Kemendikbud atas proses rekrutmen dari Sekolah Taruna Nusantara (‘STN’). Menurut Teguh STN mengharuskan calon siswi menggunakan tes keperawanan yang dilakukan oleh dokter laki-laki dan hal ini menimbulkan trauma. Serta sekolah ini juga menolak siswi berjilbab dan menyuruh seluruh siswi berambut pendek.

Fraksi PKB: Oleh Dedi Wahidi dari Jabar 8. Dedi meminta soal-soal UN yang telah digunakan agar tidak dibakar namun dapat dijadikan bank soal. Dedi mengusulkan penyaluran dana BSM bila melalui Kantor POS seluruh dana dapat diambil seluruhnya sedangkan melalui bank tidak.

Lathifah Shohib dari Jatim 5. Lathifah menilai sekolah swasta juga perlu mendapat perhatian agar kualitasnya tidak kalah dengan sekolah negeri

Fraksi PKS: Surahman Hidayat dari Jabar 10. Surahman menanyakan kebenaran isu bahwa akan ada penghapusan mata pelajaran pendidikan agama.

Fraksi PPP: Oleh Elviana dari Jambi. Elviana mengapresiasi penghentian kurikulum 2013.

Sy. Anas Thahir dari Jatim 3. Anas mengapresiasi kebijakan penentuan kelulusan di tingkat satuan pendidikan. Namun demikian Anas mempertanyakan mengapa standarisasi nilai minimalnya 7.

Reni Marlinawati dari Jabar 4. Reni meminta Kemendikbud mempertimbangkan kebijakannya agar PT tetap berperan sebagai koordinator pengawas pelaksanaan UN

Berhubung Mendikbud ada panggilan tugas maka rapat diakhiri pada pukul 12.45 wib dan akan dilanjutkan keesokan harinya pada selasa, 7 April 2015.

Untuk membaca rangkaian livetweet Rapat Kerja dengan Menteri Pendidikan & Kebudayaan kunjungi http://bit.ly/kom10mendikbud.

wikidpr/ap

JejakParlemen

Berita Terkait

Kategori Berita

Kemendikbud - Rapat Kerja Komisi 10 dan Menteri Pendidikan & Kebudayaan

Pemantauan Rapat