Berita Terkait
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Aturan Komite Sekolah, Menteri Pendidikan: Bukan Mewajibkan Pungutan
- (Aktual.com) Sodorkan 4.000 Pulau ke Asing, Kenapa Pemerintah Tidak Menjaga Kedaulatan NKRI?
- (TigaPilarNews) DPR Harap Pemerintah Ajukan Banyak Obyek Baru untuk Cukai
- (DetikNews) Ditjen Pajak: Tawaran Google dalam Negosiasi Tak Masuk Akal
- (Tempo.co) Eko Patrio Dipanggil Polisi, Sebut Bom Panci Pengalihan Isu?
- (DetikNews) PLN Tak Lagi Layani Permintaan Sambungan Listrik 450 VA dan 900 VA
- (DetikNews) Mendagri Tjahjo Kumolo Dorong Revisi UU Ormas
- (ANTARA News) UU Terorisme dan UU ITE harus sinergis
- (DetikNews) PLN Tak Lagi Layani Permintaan Sambungan Listrik 450 VA dan 900 VA
- (Tempo.co) JK: Tak Perlu Ada Polemik, Moratorium UN Ditolak
- (Tempo.co) Kunjungan Komisi XI ke Amerika, Ketua MPR: Itu Hak Dewan
- (Media Indonesia) Setop Akal-akalan Studi Banding ke Luar Negeri
- (Berita Sumut) Pemerintah Terapkan Tiga Skema Pembiayaan Sertifikasi Halal
- (Tempo.co) RUU Antiterorisme, Pemerintah Tambah Pasal Santunan
- (DetikNews) Ini Alasan Proyek 35.000 MW Tak Bisa 'Ngebut'
- (DetikNews) Butuh Rp 1-1,2 T agar TI Asian Games 2018 Samai Event di Incheon 2014
- (Tempo.co) Menteri Muhadjir Segera Keluarkan Aturan Guru Mengajar 8 Jam
- (Tempo.co) Jokowi: Masyarakat Papua Jangan Jadi Penonton Pembangunan
- (Tempo.co) Jokowi: Masyarakat Papua Jangan Jadi Penonton Pembangunan
- (Tempo.co) Demo 4 November, Komisi III DPR Akan Bentuk Tim Pengawas
- (Netral News) Presiden: 35.000 MW Belum Memuaskan, 34 Proyek Mangkrak Akan Di-KPK-kan
- (Tempo.co) Dewan Pers Dorong Wartawan Uji Kompetensi, Ini Alasannya
- (DetikNews) Polisi: Sebar Berita Hoax Bisa Dipidana UU ITE
- (DetikNews) Ratifikasi Perjanjian Paris, RI Akan Pangkas 29 Persen Emisi Gas Rumah Kaca
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
Kemensos - Rapat Dengar Pendapat Komisi 8 dan Kementerian Sosial
Pada 5 Februari 2015 Komisi 8 mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Kesekjenan Kementerian Sosial (Kemensos) terkait anggaran yang diajukan oleh Kemensos dalam RAPBN-P.
Pada tanggal 19 Januari 2015 Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan menyerahkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) ke DPR-RI. RAPBN-P tersebut merubah APBN 2015 yang disahkan oleh mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 14 Oktober 2014 melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam rangka pembahasan usulan RAPBN-P untuk mendapat bahan pertimbangan DPR menerima audiensi dari banyak kementerian, termasuk Kemensos.
Pemantauan Rapat
Ini respon dari Fraksi-Fraksi terhadap pemaparan dari Kesekjenan Kemensos:
Fraksi PDI Perjuangan: Oleh Agus Susanto dari Sumbar 2. Susanto menyarankan agar pesawat terbang yang di charter oleh pemerintah untuk mengangkut rombongan haji pada trayek pulangnya digunakan untuk mengangkut Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang sakit di Saudi Arabia untuk pulang.
Fraksi Gerindra: Oleh Rahayu Saraswati Djojohadikusumo dari Jateng 4. Rahayu meminta Kemensos untuk memberikan data lebih rinci mengenai anggaran dan rencana pemberdayaan untuk pemulangan 50,000 TKI yang ditargetkan pemerintah. Rahayu juga meminta verifikasi dari Kemensos mengapa target perbaikan rumah tak layak huni hanya 28,000 rumah padahal data rumah tak layak huni per kabupaten adalah 40,000 rumah.
Fraksi Golkar: Oleh Endang Srikarti Handayani dari Jateng 5. Endang meminta konfirmasi darimana sumber data asumsi korban jiwa bencana alam sebesar 43,000 ribu di pemaparan Kemensos.
Fraksi PKB: Oleh Maman Imanul Haq dari Jabar 9. Maman tidak setuju dengan penamaan Direktorat Pengurusan Orang Cacat. Maman meminta Kemensos untuk merevisi target penurunan angka kemiskinan yang dibuat di 2014 yaitu dari 28.2 juta menjadi 20.5 juta.
Fraksi Nasdem: Oleh Choirul Muna dari Jateng 6. Choirul meminta verifikasi dari Kemensos atas proyeksi anak asuh yang akan didanai dan berapa besar peningkatan anggaran untuk mendanai panti asuhan.
Untuk membaca rangkaian livetweet Rapat Dengar Pendapat dengan Kesekjenan Kemensos kunjungi http://bit.ly/kesetjenankemensoskom8.
wikidpr/fr