Berita Terkait
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (TigaPilarNews) DPR Harap Pemerintah Ajukan Banyak Obyek Baru untuk Cukai
- (DetikNews) Ditjen Pajak: Tawaran Google dalam Negosiasi Tak Masuk Akal
- (DetikNews) PLN Tak Lagi Layani Permintaan Sambungan Listrik 450 VA dan 900 VA
- (Tempo.co) Kunjungan Komisi XI ke Amerika, Ketua MPR: Itu Hak Dewan
- (Media Indonesia) Setop Akal-akalan Studi Banding ke Luar Negeri
- (DetikNews) Ini Alasan Proyek 35.000 MW Tak Bisa 'Ngebut'
- (DetikNews) Butuh Rp 1-1,2 T agar TI Asian Games 2018 Samai Event di Incheon 2014
- (Tempo.co) Jokowi: Masyarakat Papua Jangan Jadi Penonton Pembangunan
- (Netral News) Presiden: 35.000 MW Belum Memuaskan, 34 Proyek Mangkrak Akan Di-KPK-kan
- (DetikNews) Tolak TAPERA, Ini Usulan Pengusaha
- (SindoNews.com) Arcandra Rencana Hapus Skema Pemerintah-Swasta di Proyek Migas
- (Tempo.co) Pengentasan Kemiskinan Jalan di Tempat, Ini Alasan Mensos
- (DetikNews) 'Wisma Atlet Selesai Tepat Waktu, Kualitasnya Oke'
- (DetikNews) Bertemu Putu Sebelum APBN-P 2016 Disahkan, Anggota Banggar: Balikin Jam Palsu
- (ANTARA News) Pemerintah siapkan Rp390 miliar untuk hunian TNI/Polri
- (TribunNews) Munculkan Opini Seolah Orang Kaya yang Selama Ini Sembunyikan Hartanya Sebagai Pahlawan
- RUU PNBP - Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Anggito Abimanyu
- (Aktual.com) Sindir Rini, Menteri Bappenas Akui PMN Banyak Salah Sasaran
- RUU PNBP - Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Anggito Abimanyu
- (Tempo.co) Menteri Asman: 60 Persen Aparatur Negara Tak Punya Keahlian
- (DetikNews) Mafia Sepakbola Masih Jadi Isu Jelang Kongres PSSI
- (Lampung Post) Ini Alasan Sri Mulyani Pangkas APBN Tanpa Izin DPR
- (DetikNews) KPK Minta Mendagri Dorong Kepala Daerah Segera Setor Dokumen Perizinan Tambang
- (DetikNews) Kepala BKPM: Investasi Motor Utama Pertumbuhan di 2017
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
Kementerian Koordinator - Rapat Kerja Badan Anggaran dan 4 Menko
Badan Anggaran (Banggar) mengadakan Rapat Kerja pada 10 Februari 2015 dengan 4 Menteri Koordinator dari Kabinet Kerja terkait Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2015.
Pada tanggal 19 Januari 2015 Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan menyerahkan RAPBN-P ke DPR. RAPBN-P tersebut merubah APBN 2015 yang disahkan oleh mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 14 Oktober 2014 melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Pada Rapat Kerja ini hadir Menteri Koordinator Perekonomian (Menko Perekonomian), Sofyan Djalil; Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani; Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indonesia (Menko Maritim), Indroyono Soesilo; dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menko Polhukam), Tedjo Edhy Purdijanto.
Pemantauan Rapat
Ini respon dari Fraksi-Fraksi terhadap pemaparan pemerintah mengenai anggaran-anggaran yang diajukan didalam APBN-P 2015:
Fraksi Gerindra: Oleh Bambang Haryo Soekartono dari Jatim 1. Bambang Haryo menilai anggaran yang diajukan Menko Polhukam terlalu kecil, terutama untuk anggaran pertahanan dan keamanan (hamkam), khususnya hamkam kelautan. Bambang Haryo menyoroti kasus evakuasi kecelakaan pesawat Air Asia QZ8501 lalu dimana ia menilai untuk evakuasi tersebut anggaran yang dipakai sudah cukup tinggi dan masih banyak keperluan lainnya.
Fraksi PKS: Oleh Andi Akmal Pasluddin dari Sulsel 2. Andi Akmal menilai anggaran sebesar Rp.700 milyar yang diajukan oleh Menko Polhukam terlalu kecil. Andi Akmal menilai anggaran yang wajar bagi sebuah lembaga koordinator pertahanan dan keamanan butuh di kisaran triliunan.
Fraksi Nasdem: Oleh Ahmad HI M Ali dari Sulteng. Ahmad Ali saran untuk merubah APBN-P 2015 lagi walaupun sudah disetujui Banggar tadi malam demi mengakomodir penambahan anggaran yang diajukan Menko Polhukam sebesar Rp.700 milyar.
Patrice Rio Capella dari Bengkulu. Rio Capella mendukung tambahan anggaran sebesar Rp.700 milyar yang diajukan Menko Polhukam.
Pada rapat ini Banggar sepakat bahwa anggaran untuk Menko PMK sebesar Rp.444,8 milyar, anggaran untuk Menko Perekonomian sebesar Rp.326.6 milyar, anggaran untuk Menko Maritim sebesar Rp.125 milyar dan anggaran untuk Menko Polhukam sebesar Rp.519.6 milyar.
Untuk membaca rangkaian livetweet Rapat Kerja Badan Anggaran dengan 4 Menteri Koordinator kunjungi http://bit.ly/4menkobanggar.
wikidpr/fr