Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Rapat Kerja Komisi 4 dengan Menteri LHK

05/Jul/2015

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Rapat Kerja Komisi 4 dengan Menteri LHK

Pada 30 Maret 2015 Komisi 4 mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK), Siti Nurbaya terkait evaluasi kinerja Kementerian LHK.

Pemaparan Mitra

Berikut adalah beberapa pemaparan dari MenLHK, Siti Nurbaya antara lain:

  • Anggaran KemenLHK sebesar Rp.6,6 triliun.

  • DIPA untuk program pencemaran dan limbah sudah selesai.

  • Kebakaran hutan harus segera dimatikan. Kebakaran tidak boleh ‘menginap’.

  • KemenLHK sedang review izin-izin untuk menghindari kebakaran hutan.

  • Masalah-masalah yang masih dihadapi adalah SDM, stakeholder dan warga yang masih membakar hutan untuk membuka lahan.

  • Tentang Ibu Asyani, kami mengikuti kasus ini dan kami akan pastikan keputusan hukumnya adil.

Pemantauan Rapat

Berikut adalah respon dari fraksi-fraksi terhadap pemaparan dari MenLHK:

Fraksi PDI Perjuangan: Oleh Adriansyah dari Kalsel 2. Adriansyah menyoroti masalah di Kalimantan Selatan dimana sudah dua kali kebakaran hutan terjadi 300 meter dari tempat pemadam walaupun juga ada kesiapan alat pemadam kebakarannya. Menurut Adriansyah banyak perkebunan kelapa sawit yang tidak bisa memberikan detil batas-batas lahannya di daerah.

I Made Urip dari Bali. Made Urip minta klarifikasi kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK) pembagian tugas antara kehutanan dan lingkungan hidup. Terkait kebakaran hutan, menurut Made kita sudah banyak pengalaman dan pasti selalu terjadi tiap tahunnya. Made Urip minta klarifikasi kepada MenLHK strategi yang harus disiapkan untuk mengatasi kebakaran hutan. Made Urip mendorong MenLHK jangan terlalu membela pengusaha yang melakukan land clearing dengan membakar.

Sehubungan dengan lingkungan hidup, Made Urip minta penjelasan dan informasi dari MenLHK mengenai reklamasi Teluk Benoa di Bali. Made Urip berharap reklamasi Teluk Benoa tidak dilanjutkan.

Sudin dari Lampung. Sudin mendorong anggota Komisi 4 untuk bersama-sama memikirkan pengawasan atas Kementerian LHK dan tidak lagi hanya anggaran. Karena Sudin menilai sulit sekali untuk Komisi 4 meminta data kepada KemenLHK. Sudin mendesak KemenLHK untuk terbuka.

Sudin mengingatkan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK) bahwa Badan Anggaran (Banggar) tidak mengawasi Satuan 3 yang diputuskan. Sudin juga minta perhatian khusus MenLHK beberapa isu yang belum terselesaikan antara lain: perlakuan pidana untuk banyak tambang liar di Bangka Belitung, memperjelas titik koordinat sebelum melakukan rencana tata wilayah provinsi dan status uang yang dijanjikan Pemerintah Norwegia dalam Letter of Intent terkait karbon.

Sehubungan dengan kebakaran hutan, Sudin saran ke MenLHK untuk tidak usah dipadamkan karena yang melakukan juga banyak perusahaan Singapura. Biar mereka rasakan jeranya.

Mindo Sianipar dari Jatim 8. Mindo minta ke Menteri LHK untuk berikan data-data tentang Hutan Lindung jadi Hutan Produksi agar bisa komunikasikan ke Dapilnya. Menurut Mindo banyak perusahaan perkebunan yang tidak cukup ditutup lewat cara hukum saja. Mindo menilai Kementerian LHK perlu intervensi. Mindo harap agar kabinet yang sekarang tidak jadi sinterklas dan CSR para ‘garong’ tapi memakmurkan rakyat.

Fraksi Golkar: Oleh AA Bagus Adhi Mahendra Putra dari Bali. Bagus Mahendra minta perhatian khusus kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap daerah Songan, Kintamani dan hutan lindung di Karangasem yang kondisinya sudah tidak layak.

Fraksi Gerindra: Oleh KRT. H Darori Wonodipuro dari Jateng 8. Darori mohon kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan UU Kebakaran Hutan dijadikan prioritas untuk tahun depan. Darori menilai KemenLHK butuh penyidik baru yang memang berani menyidik.  

Sjahrani Mataja dari Kalsel 2. Sjahrani minta klarifikasi kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ketentuan tentang hutan lindung karena peraturannya berbeda antara pusat dan daerah.

Oo Sutisna dari Jabar 9. Oo menyindir Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwa Nenek Asyani yang jalannya sudah susah, ditangkap. Namun perusahaan-perusahaan yang sudah lakukan penebangan hutan ilegal secara masif, masih tenang-tenang saja. Oo minta klarifikasi sikap MenLHK atas berkurangnya daerah resapan air.

Sri Wulan dari Jateng 3. Sri minta rincian anggaran yang detil dari Kementerian LHK agar bisa melakukan pengawasan. Sri menyoroti keberadaan Masyarakat Peduli Api dan apresiasi seperti apa yang mereka dapatkan dari Kementerian LHK. Sri minta perhatian khusus Menteri LHK untuk daerah Krobokan karena banyak potensi hutan yang tidak diperhatikan.  

Edhy Prabowo dari Sumsel 1. Edhy menyatakan bahwa Komisi 4 siap memberikan dukungan politik kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Edhy mengajak Kementerian LHK dan Komisi 4 saling terbuka dengan satu sama lain.

Fraksi Demokrat: Oleh Herman Khaeron dari Jabar 8. Herman ingin penyerobotan lahan oleh perusahaan jangan lagi terjadi. Herman mendorong Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk lakukan penertiban perusahaan kehutanan. Herman percaya kalau perusahaan tertib, rakyat juga ikut tertib. Herman minta MenLHK konflik yang terjadi di hutan diinventarisasi.

Sehubungan dengan kesediaan data dari KemenLHK, Herman menilai tidak ada alasan jika Satuan 3 yang sudah menjadi dokumen publik tapi dianggap sebagai dokumen rahasia.

Fraksi PAN: Oleh Dewi Coryati dari Bengkulu. Dewi berharap penanggulangan kebakaran hutan lebih baik dibawah pimpinan Menteri Siti Nurbaya. Dewi saran bahwa penanggulangan kebakaran hutan bisa juga melibatkan masyarakat melalui media sosial. Dewi minta klarifikasi kepada MenLHK kenapa Bengkulu dan Kalimantan Utara tidak masuk dalam program penanggulangan kebakaran hutan.

Haerudin dari Jabar 11. Menurut Haerudin yang paling penting adalah kami tahu apa yang harus kami awasi. Haerudin minta perhatian khusus dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Kabupaten Garut. Menurut Haerudin Kabupaten Garut penyusutan lahan hutan paling tinggi, 6.000 Ha per tahunnya. Haerudin minta klarifikasi kepada MenLHK evaluasi yang dilakukan KemenLHK terkait isu tersebut.

Fraksi PKB: Oleh Daniel Johan dari Kalbar. Daniel dapat banyak masukan dari kasus kehutanan. Daniel menyorot kasus banyak hutan di Ketapang dan Kapuas Hulu dimana kawasan perkebunan tidak punya izin. Daniel mohon perhatian khusus dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk investigasi kasus-kasus perizinan lahan. Daniel minta MenLHK untuk diberikan data untuk UU, Juklak dan Juknis dari program-program kerakyatan.

Fraksi PKS: Oleh Andi Akmal Pasluddin dari Sulsel 2. Menurut Andi masalah-masalah kehutanan di daerah harus diatasi jangan sampai perusahaan tidak dihukum bila melanggar. Andi fokuskan kepada suatu perusahaan di Kalimantan Barat yang mempunyai izin untuk jutaan hektar dan Andi menilai ini adalah masalah perizinan.

Fraksi PPP: Oleh Fadly Nurzal dari Sumut 3. Fadly fokus kepada permasalahan di Asahan. Menurut Fadly di Asahan ada perusahaan yang berkuasa dan rentan gesekan dengan masyarakat di sekitarnya. Mengingat bulan depan Fadly akan reses, Fadly mendesak Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memberikan jawaban konkret pertanyaan-pertanyaan dari rakyat.

Irna Narulita dari Banten 1. Irna menilai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terlalu paranoid sehingga Komisi 4 tidak bisa masuk dalam Satuan 3. Menurut Irna program-program KemenLHK untuk petani hutan sangat bermanfaat dan harap Ibu Menteri LHK jangan takut untuk lebih rinci lagi. Irna ingin ikut KemenLHK turun ke Dapilnya agar tahu pemaparan KemenLHK. Menurut Irna jumlah penyuluh kehutanan sangat kurang sekali di Pandeglang dan juga se-Banten.

Fraksi Nasdem: Oleh Hamdhani dari Kalteng. Hamdhani minta perhatian khusus dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk lahan di pesisir Kalimantan Tengah karena statusnya Hutan Produksi. Hamdhani mengingatkan bahwa di April 2015 ada Hari Bumi dan minta bantuan Kementerian LHK untuk dibuatkan program seperti penanaman pohon.  

Respons Mitra

Berikut adalah beberapa respon dari Mitra Rapat menanggapi masukan dan pertanyaan dari Komisi 4:

  • Komitmen untuk menyediakan data rinci kami setuju dan kami pegang teguh. Namun tidak semua data kami punya.

  • Data yang kami punya akan kami berikan kepada teman-teman di Komisi 4.

  • Saya minta rekan-rekan Deputi untuk mendengarkan harapan-harapan dari rekan-rekan Komisi 4.

Untuk membaca rangkaian livetweet Rapat Kerja dengan MenLHK kunjungi bit.ly/kom4kemenLHK.

 

wikidpr/fr