Berita Terkait
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Aktual.com) Sodorkan 4.000 Pulau ke Asing, Kenapa Pemerintah Tidak Menjaga Kedaulatan NKRI?
- (Aktual.com) Sodorkan 4.000 Pulau ke Asing, Kenapa Pemerintah Tidak Menjaga Kedaulatan NKRI?
- (Warta Ekonomi) Jonan Usulkan Kepada Kemenkeu Bea Ekspor Konsentrat 10 Persen
- (TigaPilarNews) DPR Harap Pemerintah Ajukan Banyak Obyek Baru untuk Cukai
- (DetikNews) Ditjen Pajak: Tawaran Google dalam Negosiasi Tak Masuk Akal
- (TigaPilarNews) DPR Harap Pemerintah Ajukan Banyak Obyek Baru untuk Cukai
- (DetikNews) Ditjen Pajak: Tawaran Google dalam Negosiasi Tak Masuk Akal
- (DetikNews) PLN Tak Lagi Layani Permintaan Sambungan Listrik 450 VA dan 900 VA
- (DetikNews) Mendagri Tjahjo Kumolo Dorong Revisi UU Ormas
- (Tempo.co) Kunjungan Komisi XI ke Amerika, Ketua MPR: Itu Hak Dewan
- (Media Indonesia) Setop Akal-akalan Studi Banding ke Luar Negeri
- (Berita Sumut) Pemerintah Terapkan Tiga Skema Pembiayaan Sertifikasi Halal
- (Tempo.co) RUU Antiterorisme, Pemerintah Tambah Pasal Santunan
- (DetikNews) Ini Alasan Proyek 35.000 MW Tak Bisa 'Ngebut'
- (DetikNews) Butuh Rp 1-1,2 T agar TI Asian Games 2018 Samai Event di Incheon 2014
- (DetikNews) Butuh Rp 1-1,2 T agar TI Asian Games 2018 Samai Event di Incheon 2014
- (DetikNews) Ini Alasan Proyek 35.000 MW Tak Bisa 'Ngebut'
- (DetikNews) Butuh Rp 1-1,2 T agar TI Asian Games 2018 Samai Event di Incheon 2014
- (JawaPos) ICW Berikan Rapor Merah Buat Jaksa Agung, Ini Datanya..
- (Tempo.co) Jokowi: Masyarakat Papua Jangan Jadi Penonton Pembangunan
- (SindoNews.com) Arcandra Tahar Pertimbangkan Lebur Pertamina dan SKK Migas
- (Netral News) Presiden: 35.000 MW Belum Memuaskan, 34 Proyek Mangkrak Akan Di-KPK-kan
- (DetikNews) Polisi: Sebar Berita Hoax Bisa Dipidana UU ITE
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
Kementerian Pariwisata & Badan Ekonomi Kreatif - Rapat Komisi 10 dengan Menpar & Bekraf
Pada 16 April 2015 Komisi 10 mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya dan Ketua Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Triawan Munaf terkait Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019.
Pemaparan Mitra
Berikut adalah beberapa pemaparan dari Menpar, Arief Yahya:
Ada kenaikan turis mancanegara 11.5% dibandingkan dengan Februari 2014.
Devisa dari pariwisata di Thailand lebih besar daripada hasil devisa dari oil & gas bumi Indonesia.
Kita targetkan di 2020, devisa dari pariwisata Indonesia adalah terbesar untuk negara.
Kita harapkan 10 juta wisman tahun ini dan wisatawan nusantara (wisnus) jadi 219 juta orang di 2019.
Berikut adalah beberapa pemaparan dari Bekraf, Triawan Munaf:
Ada 16 sub-sektor di industri kreatif.
Antara lain: mode, film, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, TV/Radio, dst.
Visi Bekraf mewujudkan masyarakat Indonesia yang unggul, berdaya saing dan sejahtera bersama.
Misi kami adalah membangung tata kelola yang bersih, meningkatkan produktivitas masyarakat dan mempunyai daya saing di pasar Internasional.
Kami jug memfasilitasi pendaftaran HAKI online dan pendampingannya.
Kontribusi PDB di 2015 sebesar 7.5% dari 7.1% di 2014 dan menyerap tenaga kerja 12.2 juta orang, naik dari 12 juta orang di 2014.
Good Creative Award dan Good Design Award adalah salah satu kegiatan unggulan kami di 2015.
Program Unggulan lain di 2015: Pembentukan kota kreatif, kampung kreatif, taman tematik, bioskop rakyat, kampung anti pembajakan, kampung citarasa di dunia internasional (Festival Hidangan Laut), animasi & game, fotografi dan komik.
Kerangka pendanaan di 2015 untuk Bekraf adalah Rp.1,5 triliun.
Bekraf ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK).
Bekraf telah menyusun rancangan Renstra (Rencana Strategis) 2015-2019.
Kami mohon Komisi 10 agar berkenan untuk mengawal Bekraf untuk pengembangan industri kreatif.
Pemantauan Rapat
Berikut adalah beberapa respon dari fraksi-fraksi terhadap pemaparan dari Mitra Rapat:
Fraksi PDI Perjuangan: Wiryanti Sukamdani dari DKI 1. Wiryanti minta klarifikasi ke Menteri Pariwisata (Menpar) apakah ada destinasi pariwisata lain yang bisa dikembangkan. Wiryanti menilai Menpar perlu kembangkan objek destinasi wisata baru agar tercapai target 20 juta wisman di 2019.
Wiryanti juga minta klarifikasi ke Menpar kemana arah poros maritim kepariwisataan Indonesia. Menurut Wiryanti kita harus mempersiapkan flow of goods, flow of trading dan flow of people menjelang Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Salah satu syarat dari MEA adalah ASEAN Competency dan perlu adakan pusat studi ASEAN. Menurut Wiryanti jika mengadakan program ini akan saling sinergi dengan Kemenpar.
Sofyan Tan dari Sumut 1. Sofyan fokus ke target dari kunjungan wisatawan dari Menteri Pariwisata (Menpar). Sofyan prediksi di tahun 2017 Indonesia sudah bisa mencapai 20 juta wisman. Menurut Sofyan dulu dengan Bandara Udara Polonia (Medan) sinerginya bagus dengan destinasi seperti Bali dan lain-lainnya. Sofyan dorong Menpar untuk menggandeng kelompok-kelompok untuk pemasaran. Menurut Sofyan travel itu garda terdepan marketing pariwisata kita. Sofyan saran ke Menpar bahwa kita punya mahasiswa di luar negeri dan bisa dilibatkan untuk memasarkan produk pariwisata kita di dunia internasional.
Utut Adianto dari Jateng 7. Menurut Utut Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang sudah ada perlu ditindak lanjuti lebih nyata.
Fraksi Golkar: Oleh Zulfadhli dari Kalbar. Zulfadhli menilai Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) sebaiknya di bawah Kementerian Pariwisata (Kemenpar) bukan di bawah Sekretariat Negara (Sekneg). Zulfadhli mengingatkan bahwa kerangka pendanaan tiap tahun dari Kemenpar dan Bekraf belum tergambar dari paparan tadi. Zulfadhli minta klarifikasi ke Menpar kebijakan khusus apa yang disiapkan sehingga target wisman meningkat cukup tinggi. Zulfadhli saran ke Menpar untuk adakan festival film pendek pariwisata karena ini adalah potensi Indonesia.
Kahar Muzakir dari Sumsel 1. Kahar minta ke Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) untuk buat program kerja berikut anggarannya.
Ferdiansyah dari Jabar 10. Menurut Ferdiansyah Kementerian Pariwisata (Kemenpar) perlu membandingkan headcount berapa WNI ke luar negeri dan berapa biaya yang mereka keluarkan.
Fraksi Gerindra: Oleh A.R Sutan Adil Hendra dari Jambi. Menurut Sutan Adil data BPK untuk tenaga kerja di 2014 ada 10 juta dan di 2015 ada 11 juta. Namun target di 2019 tenaga kerja hanya 13 juta. Sutan Adil menilai sedikit sekali target peningkatan tenaga kerjanya.
Menurut Sutan Adil visi misi yang dipaparkan sangat baik, namun perlu pembahasan khusus dan lanjutan terkait anggaran.
Nuroji dari Jabar 6. Nuroji pesan ke Menteri Pariwisata (Menpar) dan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) agar program-program yang beririsan dengan lembaga lain, mohon diperhatikan agar tidak terjadi duplikasi anggaran.
Fraksi Demokrat: Oleh Jefirstson R.Riwu Kowe dari NTT 2. Jefirstson tidak melihat anggaran, yang ada hanya sasarannya saja. Angka Rp.1,5 triliun untuk Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) tidak dimengerti oleh Jefirstson. Jefirstson minta Bekraf untuk rinci anggaran dan programnya.
Jefirstson melanjutkan pertanyaan dari Rinto Subekti yang tidak hadir pada rapat hari ini. Jefirstson mohon perhatian khusus ke Menteri Pariwisata (Menpar) untuk Museum Sangiran diberikan lahan parkir karena sekarang mengambil lahan pemukiman warga sekitarnya. Jefirstson juga minta klarifikasi ke Menpar sudah sejauh mana pembangunan Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) di Lombok dan kiranya apa masalah dengan pembangunannya.
Fraksi PAN: Oleh Anang Hermansyah dari Jatim 4. Anang minta klarifikasi ke Menteri Pariwisata (Menpar) kriteria yang digunakan untuk menjadi destinasi pariwisata baru. Anang menyoroti bahwa anggaran Kemenpar tahun lalu sebesar Rp.380 milyar dan sekarang anggaran yang diminta sebesar Rp.1,5 triliun. Menurut Anang Komisi 10 sangat takut disetujuinya anggaran Rp.1,5 triliun ini pak.
Anang minta perhatian khusus ke Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) untuk 3 sub-sektor industri kreatif: kuliner, mode dan kerajinan. Anang minta ke Bekraf untuk jangan lagi dorong ketiga sub-sektor ini dan biarkan ‘jalan sendiri’. Anang dorong Bekraf untuk mendorong sektor musik, terutama penegakan hukum terkait anti pembajakan. Anang tidak mau sekedar kampanye lagi tapi sinergikan dengan Dewan HAKI dan Komisi 3.
Teguh Juwarno dari Jateng 9. Menurut Teguh Menteri Pariwisata (Menpar) tidak menyentuh aspek kepribadian pada pemaparannya. Teguh menilai image pariwisata Indonesia malah merendahkan masyarakat Indonesia. Padahal target di 2019 indeks pembangunan manusia kita mau ditingkatkan dari rangking 70 menjadi rangking 30. Teguh saran ke Menpar untuk menggunakan orang yang punya pengaruh (third party endorser) untuk memasarkan pariwisata, seperti melalui media sosial.
Kepada Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), Teguh apresiasi logo Bekraf yang bagus. Teguh bingung bagaimana mendukung Bekraf 5 tahun kedepan dan minta Bekraf untuk klarifikasi rencana strategisnya mau dibawa kemana. Teguh menyoroti bahwa di Dapilnya ‘Teh Poci’ agar dibina menjadi unggulan wisata.
Fraksi PKB: Oleh Krisna Mukti dari Jabar 7. Kepada Menteri Pariwisata (Menpar) Krisna menyoroti pernyataan LAPAN bahwa gerhana matahari total di bulan Mei 2015 nanti hanya ada di Indonesia. Krisna minta klarifikasi ke Menpar kesiapan Kemenpar menyonsong peristiwa langka itu. Krisna saran ke Menpar untuk menggaungkan lebih keras lagi Hari Pariwisata Nasional yang jatuh pada tanggal 27 September.
Kepada Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Krisna menunggu sepak terjangnya. Krisna rekomendasi Bekraf untuk menggali lebih jauh peran dan promosi musik dangdut Indonesia.
Fraksi PPP: Oleh Reni Marlinawati dari Jabar 4. Kepada Menteri Pariwisata (Menpar), Reni saran untuk membuat untuk Komisi 10 seperti seminar yang memberitahukan ‘ini lho potensi kita, ini lho program pariwisata kita’. Reni minta klarifikasi ke Menpar skala prioritas dari program-program pariwisata di 2015 dan anggaran yang dibutuhkan.
Kepada Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Reni minta klarifikasi skala prioritas dari 16 sub-sektor industri kreatif.
Elviana dari Jambi. Elviana ingin Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) membuat Komisi 10 yakin agar mendapat anggaran besar. Elviana minta klarifikasi ke Bekraf bagaimana hubungan antara Program Bioskop Rakyat dengan industri kreatif. Kepada Menteri Pariwisata (Menpar) Elviana minta penjelasan status kesiapan menghadapi event di bulan April 2015, Konferensi Asia Afrika (KAA) dan Parlemen Asia Pacific. Elviana juga minta klarifikasi ke Menpar bagaimana mekanisme mendaftarkan destinasi pariwisata ke Kemenpar.
Fraksi Hanura: Oleh Ferry Kase dari NTT 2. Ferry menjelaskan ke Menteri Pariwisata (Menpar) potensi Dapilnya untuk pariwisata dan minta ke Menpar untuk membuka kembali ‘pintu masuk’ destinasi wisata Kupang-Darwin (Australia). Ferry dorong Menpar untuk alokasi waktu untuk membahas anggaran yang lebih realistis.
Respon Mitra
Berikut adalah beberapa respon dari Menpar menanggapi masukan dan pertanyaan dari anggota Komisi 10:
Pariwisata telah 100% disetujui menjadi sektor unggulan dan sektor lain bergerak bersama.
Penerimaan devisa di 2013 USD 10.054 juta, hampir pasti pariwisata mengalahkan Migas tahun ini.
Menjawab interupsi Teguh Juwarno tentang ‘tradisi jorok’ apabila toilet dikelola oleh Dinas Pariwisata, akan dibuat Toilet Tipe 27 di 34 provinsi dan akan ada 1.000 toilet. Dan Toilet Tipe 27 ini biayanya tidak sampai Rp.150 juta.
Strategi pemasaran dengan pendekat DOT, Destination, Origin, Time. Destinasi ini ‘Great Jakarta’, ‘Great Bali’ dan ‘Great Batam’.
Kita akan tampil di semua media dunia. Untuk pasar tiongkok iklan akan menggunakan bahasa tiongkok.
Target pasar Tiongkok ke Bali, Singapore ke Batam. Kita besar-besaran di situ.
Berikut adalah beberapa respon dari Bekraf menanggapi masukan dan pertanyaan dari anggota Komisi 10:
Kami meminta sesi khusus dengan Komisi 10 terpisah dengan Kemenpar.
Film perancis itu USD 1 milyar per tahun anggarannya, disediakan oleh pemerintahnya.
Di Indonesia film masih termasuk Daftar Negatif Investasi (DNI), terutama untuk produksi film.
Bioskop di Indonesia saat ini diakui sebagai bioskop terbaik di dunia, namun masyarakat kecil tidak bisa masuk.
Sekarang kita hanya ada 800 layar bioskop untuk 200 juta lebih penduduk Indonesia. Tolong saya dibantu untuk menerobos ini semua, ada pembenahan mulai dari produksi, distribusi hingga eksebisi film.
Musik itu penting sekali. Dangdut dan sinetron juga masuk di program kita.
Kita masih lemah sekali di HAKI.
Kita akan bersinergi dengan Kementerian Hukum dan HAM, yang mewakili pencipta lagu. Kami akan melakukan pemberantasan pembajakan online untuk setahun dua tahun dengan platform yang benar.
Kesimpulan
Komisi 10 mendorong pembentukan struktur dan organisasi Bekraf RI dan akan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) sendiri dengan Bekraf untuk membahas anggaran, program, sasaran dan indikator.
Komisi 10 mengusulkan agar Perpres No.6 Tahun 2015 dilakukan revisi.
Rancangan Rencana Strategis (Renstra) perlu dilengkapi kerangka pendanaan.
Komisi 10 mendorong Kemenpar perlu melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Daerah (Pemda) dan kementerian dan lembaga untuk mengembangkan pariwisata.
Kemenpar perlu menindaklanjuti KSPN dengan program yang lebih nyata.
Kemenpar perlu merumuskan strategi menahan devisa dalam negeri sektor pariwisata di samping peningkatan pemasukan devisa dari Luar Negeri di sektor pariwisata.
Komisi 10 meminta Menpar dalam pembangunan kepariwisataan harus menjunjung tinggi nilai ke-Indonesiaan.
Bekraf dan Kemenpar perlu disinergikan.
Untuk membaca rangkaian livetweet Rapat Kerja dengan Menteri Pariwisata dan Ketua Badan Ekonomi Kreatif tentang rencana strategis 2015-2019 kunjungi http://chirpstory.com/li/261798.
wikidpr/sith